Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Meningkatnya pembangunan di segala bidang tentunya tidak terlepas dari peran Bank sebagai agen pembangunan. Perbankan melalui kegiatan utamanya, menghimpun dana masyarakat dan, menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. proses pemberian kredit tersebut memiliki resiko. Semakin banyak kredit yang disalurkan berbanding lurus dengan besarnya resiko yang terkandung di dalamnya, di mana resiko yang mungkin timbul adalah menjadi bermasalahnya kredit tersebut yang selanjutnya disebut kredit bermasalah atau macet. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai proses pelaksanaan dan kendala Agunan Yang Diambil Alih AYDA sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank X, Tbk. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan umum tentang kredit seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, tujuan penggunaan, jaminan kredit, serta prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam pemberian kredit. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah akan ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk pembahasan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank X, Tbk. didasarkan pada studi kasus yang terjadi pada PT. Bank X, Tbk di Jakarta. Kesimpulan pada penulisan ini bahwa AYDA sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah di bank menurut peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan penyerahan sukarela maupun pelangan. Sedangkan pada praktek AYDA untuk penyelesaian kredit bermasalah, banyak kendala yang dihadapi oleh bank. Bank X dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang ada selalu mengacu kepada peraturan yang ada, namun terlebih dahulu diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan. Kata kunci :Kredit bermasalah, Bank, AYDA

---

ABSTRACT
Increasing development in all aspect can not be separated from the role of the Bank as a development agent. Bank main activities are raising public funds and, channeling back to the community in the form of credit for economic activities. With the increase in development activities, the need for funding, which is mostly obtained through credit activities, also increases. The crediting process is at risk. The greater the amount of the loan principal, the greater the risk it will run. One of the most likely risks is the inability of the borrower to make repayments in accordance with the terms of the loan agreement and this may lead to a non performing loan. This thesis concerns the ways of dealing with regarding the implementation process and constraints of Foreclosed Properties as Non Performing Loan settlement at PT Bank X, Tbk. In this thesis the writer adopts a juridical normative and descriptive method of research and relies on secondary data source. It starts with an overview of the nature of credit, such as the concept, elements, functions, types, purposes of credit, and the collateral for credit, as well as the principal of prudence in extending a credit.. The settlement of non performing loans may be carried out under the prevailing laws or under Bank Indonesia Regulations, and Otoritas Jasa Keuangan Regulations. The discussion on the settlement of nonperforming loans at PT. Bank X, Tbk is based on a case study at PT. Bank X in Jakarta. The Conlusion of this thesis that Foreclosed Properties as an alternaive settlement of non performing loans may take the form of a private sale or an auction. In fact, the practice of Foreclosed Properties is challenging for bank. There are many obstacle . Bank X always complies with the prevailing laws and regulations in settling any non performing loans, but it always prioritizes amicable settlement. Keywords Bank, Non Performing Loan

Abstrak :

Agunan yang diambil alih (AYDA) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang bertujuan menurunkan rasio non performing loan (NPL) dan menjaga kualitas kredit Debitur. Dalam ketentuannya terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilakukan Bank dalam melaksanakan AYDA yaitu melalui lelang, penyerahan sukarela oleh pemilik agunan, atau surat kuasa menjual diluar lelang. Agunan yang di AYDA dalam pembahasan ini berupa objek Hak Tanggungan yang mana dalam proses pelaksanaanya Debitur ternyata mengalami Pailit. Permasalahan yang akan dibahas adalah implikasi hukum kepailitan tersebut terhadap Bank yang telah melaksanakan AYDA namun dalam prosesnya Debitur ternyata dinyatakan Pailit. Tesis ini bertujuan untuk meneliti kepastian hukum yang ditimbulkan pada saat Bank melaksanakan AYDA melalui mekanisme tertentu yang dipilih oleh Bank sehubungan dengan harta boedel pailit dan aset yang telah dilakukan pengambilalihan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dengan studi kepustakaan mengacu pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature dan buku-buku yang relevan. Adapun hasil penelitian ini terhadap ketiga mekanisme AYDA tersebut ternyata memiliki implikasi hukum yang berbeda ketika Debitur dinyatakan Pailit, yaitu terhadap proses pengambilalihan melalui PPJB dan/atau Surat Kuasa menjual di Luar Lelang ternyata aset yang di AYDA melalui cara tersebut tetap dimasukkan ke dalam harta Pailit. Bank yang telah melakukan AYDA sesuai ketentuan yang berlaku membutuhkan kepastian hukum bahwa hak-haknya dilindungi dalam pelaksanaan AYDA tersebut.

 

 

---

Foreclosed collateral (AYDA) is one of the efforts undertaken by the Bank to settle problem loans with a non-performing loan ratio (NPL) and guarantee the quality of Debtor loans.  In order, there are three mechanism that Bank can use in AYDA through auction, voluntary surrender by the collateral owner, or selling authority letter through the auction.  The collateral in AYDA in this discussion is the object of the Mortgage which in the process of implementation The issue to be discussed is the implication of bankruptcy law against the Bank that has implemented AYDA but in the process.  The debtor is declared bankrupt.  This thesis discusses the legal protection that arises when the Bank implements AYDA through certain regulations chosen by the Bank related to bankrupt bank assets and assets that have been carried out must be transferred.  The research method used is normative legal research using laws with a literature study on secondary data such as legislation, official documents, literature, and relevant books.  The following are the results of research conducted on this AYDA that claims to have different implications from the compilation of Debtors declared Bankrupt, namely to the transition process through PPJB and/or Power of attorney selling outside the Auction, looking for assets in AYDA through this method available to each  - with the bankrupt property.  Banks that have conducted AYDA in accordance with the provisions that require legal certainty about their rights approved in the implementation of AYDA.

 

Abstrak :
Ayda merupakan salah satu alat dalam penyelesaian kredit macet yang dapat digunakan oleh Bank. Namun dalam aturan pelaksanaannya terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya sehingga mengakibatkan penerapan hukum bagi Bank apabila memilih cara tersebut. Dalam undang-undang perbankan Bank hanya bertindak sebagai pembeli sementara sehingga Bank dilarang memiliki Ayda dan secepat-cepatnya harus dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun agar hasil penjualan Ayda dapat segera dimanfaatkan oleh Bank , namun Ayda dalam peraturan lelang dan peraturan pendaftaran tanah menetapkan Bank sebagai pembeli tetap Ayda yang memiliki konsekuensi yang ditetapkannya Bank sebagai pemilik Ayda apabila dalam jangka waktu satu tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli Ayda. Ketidakpastian hukum melewati pengaturan pelaksanaa n Ayda setelah jangka waktu satu tahun tersebut berdampak kepada yang diwajibkannya Bank melakukan pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset dari nilai Ayda sebagai aset non produktif dan juga berdampak pada besarnya biaya dan pajak yang harus ditanggung oleh Bank ......Ayda merupakan salah satu instrumen dalam penyelesaian kredit macet yang dapat digunakan oleh Bank. Namun dalam peraturan pelaksanaannya terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Bank dalam memilih cara tersebut. Dalam hukum perbankan Bank hanya bertindak sebagai pembeli sementara sehingga Bank dilarang memiliki Ayda dan harus segera dijual kembali dalam waktu satu tahun agar hasil penjualan Ayda dapat segera dimanfaatkan oleh Bank, namun Ayda dalam peraturan lelang dan peraturan pendaftaran tanah menetapkan Bank sebagai pembeli tetap Ayda yang konsekuensinya ditetapkan oleh Bank sebagai pemilik Ayda jika dalam jangka waktu tertentu tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli Ayda.

Abstrak :
Kredit macet merupakan resiko kredit yang dapat merugikan Bank. Untuk menghindari kredit macet, Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Meskipun sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, kredit macet masih mungkin terjadi dalam praktek pemberian kredit. Agunan Yang di Ambil Alih (AYDA) adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Bank untuk mempercepat penyelesaian kredit macet. Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait AYDA untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun belum ada Peraturan Pemerintah tentang AYDA sampai sekarang. Skripsi ini akan membahas apa saja yang sudah diatur dalam peraturan tentang AYDA yang berlaku, dan bagaimana praktek AYDA dilakukan di Bank Umum. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan yaitu Peraturan terkait AYDA yang berlaku saat ini adalah Pasal 12A UU Perbankan dan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Meskipun tidak ada Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan, kewenangan untuk membentuk regulasi terkait Perbankan saat ini dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pengaturan AYDA dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 dapat mengisi kekosongan dari ketiadaan Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi peraturan terkait AYDA yang ada saat ini hanya mengatur beberapa hal, masih ada beberapa hal yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Meski demikian, praktek AYDA masih tetap dapat dilaksanakan oleh Bank Umum. ......Non-Performing Loan is a credit risk that might cause losses for the Bank. To avoid non-performing loan, Banks must apply the precaution principle in giving credit. Even with the precautionary principle, non-performing loan might still occurs. Collateral takeover (AYDA) is one of the efforts that can be made by the Bank to accelerate the settlement of bad credit. Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law mandates further regulation regarding collateral takeover to be regulated in a Government Regulation. However, there has been no Government Regulation concerning collateral takeover until today. This thesis will discuss what has been regulated in the existing regulations regarding collateral takeover, and how the practice of collateral takeover is carried out in Commercial Banks. The research method in this thesis is juridical-normative by using library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the author concludes that the current collateral takeover-related regulations are Article 12A of the Banking Law and POJK No. 40/POJK.03/2019 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. Although there is no Government Regulation as referred to in Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law, the authority to form regulations related to Banking is currently owned by the Financial Services Authority (OJK), so that the collateral takeover regulation in POJK No. 40/POJK.03/2019 can fill the void in the absence of the Government Regulation. However, the regulations related to collateral takeover that currently exist are still limited, there are still several matters that are mentioned in the explanation of Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law that have not been regulated in the current regulations. Nonetheless, the practice of collateral takeover can still be implemented by Commercial Banks.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) pada Bank X. Bank X merupakan perusahaan yang bergerak pada industri perbankan. Laporan magang ini bertujuan untuk memberikan informasi dan analisis mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC serta menganalisis hasil temuan audit. Prosedur audit yang dilakukan KAP ABC dimulai dari tahap perencanaan dan prosedur awal, dilanjutkan dengan tahap identifikasi risiko dan pengembangan strategi, audit lapangan dan diakhiri pada tahap penyelesaian dan penyusunan laporan keuangan hasil audit. Temuan yang didapat saat melakukan audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) pada tahapan audit lapangan adalah belum dibentuknya Penyisihan Penghapusan Aset (PPA).

---

ABSTRACT
This internship report explains audit procedures of foreclosed collateral on Bank X. Bank X is a company engaged in the banking industry. This internship report aims to provide information and analysis on audit procedures done by KAP ABC and analysis on audit findings. Audit procedures done by KAP ABC is started from planning and innitial procedure stage, followed by risk identification and strategy development stage, fieldwork and ended by completion and preparation of audited financial statement stage. The audit finding obtained when conducting audit procedures is the bank has not established provision (PPA) on their foreclosed collateral.

Abstrak :
Laporan magang ini menganalisis prosedur audit dan perlakuan akuntansi atas Agunan yang Diambil Alih AYDA pada Bank A. Laporan magang ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP MNO terhadap Bank A yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. KAP MNO melakukan prosedur audit yang dimulai dari tahap pemahaman dan perencanaan audit, penilaian risiko dan penyusunan strategi audit, pekerjaan audit lapangan, hingga tahap penyelesaian dan penyusunan laporan audit. KAP MNO juga melakukan pengujian substantif yang menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi yang diuji dalam laporan keuangan. Hasil temuan audit menyatakan bahwa AYDA pada Bank A di tahun berjalan meningkat secara signifikan daripada tahun sebelumnya dan Bank A belum memiliki SOP yang secara khusus mengatur mengenai AYDA. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa salah saji yang bersifat material.

---

This report analyzes the audit procedure and accounting treatment for Foreclosed Assets at Bank A. This internship report aims to provide an analysis of the audit performed by KAP MNO against Bank A which is a company engaged in the banking industry. KAP MNO performs audit procedure starting from the understanding and planning stage of the audit, risk assessment and preparation of audit strategies, field audit work, to completion and preparation of the audit report. KAP MNO also performs substantive tests that provide evidence of the fairness of each assertion tested in the financial statements. The audit findings state that the AYDA at Bank A in the current year significantly increased over the previous year and that Bank A does not have SOPs that specifically regulate AYDA yet. In general, audit procedures performed are in conformity with applicable auditing standards, and financial statements are presented fairly without material misstatements.