Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Kekayaan Intelektual HKI dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kebendaan atas suatu pembiayaan. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, khususnya yang terkait dengan penjaminan hak cipta, telah diatur dalam pasal 16 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena penjaminan atas hak cipta ini merupakan suatu pengaturan yang baru di Indonesia, penerapannya akan menimbulkan beberapa kendala, baik dari segi normatif maupun segi praktis. Sebagai perbandingan, HKI yang dijadikan objek jaminan telah berkembang dengan pesat di Amerika Serikat, sejalan dengan perkembangan industri kreatif negara tersebut. Amerika Serikat telah membuat suatu peraturan hukum yang cukup baik dalam rangka mendukung diterimanya hak cipta sebagai salah satu agunan, yang diwujudkan dalam aturan Copyright Act dan Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . Oleh sebab itu, tesis ini akan membahas tentang bagaimana cara menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala terkait hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum dan praktik penjaminan hak cipta yang telah berlangsung di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rangka menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang di Indonesia, yakni menunjuk secara tegas dalam undang-undang lembaga jaminan yang dapat menerima penjaminan hak cipta, pengaturan dari sektor perbankan, menentukan dokumen-dokumen yang dijadikan alas hukum atas terjadinya pembiayaan dengan agunan hak cipta, membuat pedoman penilaian bagi lembaga penilai appraisal atas hak cipta yang dijaminkan, mengatur lebih lanjut tentang perlunya pendaftaran hak cipta apabila ingin dijadikan agunan, dan membuat Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 serta peraturan-peraturan terkait lainnya. ...... Intellectual Property IP assets can be used for collateral or transformed into securities for loans. In Indonesia, the legal principles governing those matter, especially in accordance with copyright, is regulated by article 16 paragraph 3 and 4 Law Number 28 of 2014 on Copyright. Since copyright securitization is a new legal institution in Indonesia, its application may spark problems at the normative and practical levels. In contrast, IP securitization has been growing rapidly as much as the creative industry in the United States. United States had regulated a well developed legal framework to support the acceptance of copyright as a collateral by creating the Copyright Act in accordance with Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . In order to overcome those problems, therefore this research aims to determine how copyright can be made as the object of security interest and how to overcome the difficulties that may arise while accepting the copyright as a collateral in Indonesia by looking up into the regulation frameworks and its practice that has been developed in the United States. This research is using a juridical normative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach. As a result, there are several things Indonesia need to improve in order to accept copyright as collateral, which can be concluded as follows pointing out the institution which is explicitly designated by law to accept copyright as part of security interest, creating a regulation in banking sector, determining the documents used as the legal basis for the occurrence of secured transaction with copyright as a collateral, creating a standardization of assessment for Appraisal to value the copyright, requiring the registration of works, and creating an implemented regulation on Law Number 28 of 2014 and any others related regulations that may occur.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika wacana amandemen Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang 1947 periode 2010 mdash;2016, yaitu tekanan Amerika Serikat, kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok dan ancaman Korea Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dinamika wacana amandemen Pasal 9 dipengaruhi oleh presepsi tingkat ancaman dan kerawanan dari Amerika Serikat, kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok, dan ancaman Korea Utara.Kerawanan mendorong sikap pro masyarakat Jepang, namun di sisi lain adanya ketakutan terhadap memburuknya hubungan Jepang dengan Tiongkok dan Korea Utara serta negara-negara di kawasan yang tidak ingin Jepang membangun kekuatan militer kembali, mendorong sikap kontra masyarakat terhadap wacana amandemen.

---

ABSTRACTThis thesis will focus about external factors influence the dynamics of the discourse of the amendment of Article 9 of the Japanese Constitution period 2010 mdash 2016, namely the United States pressure, the economic and military rise of China and the threat of North Korea. This research is a qualitative research with literature method. The results of this study indicate that the dynamics of the discourse of Article 9 Constitution revision is affected by the perception of the level of threat and vulnerability of the United States, the rise of the Chinese economy and military, and the threat of North Korea. China and North Korea as well as countries in the region that do not want Japan to rearm, pushing people to opposed towards the amendment discourse.

Abstrak :
Investasi proyek mempunyai tingkat risiko yang tebih tinggi bita dibandingkan dengan jenis investasi lain. Hal ini dikarenakan investasi proyek melibatkan dana yang besar dalam jangka waktu yang cukup lama, sedangkan manfaat yang didapat oleh investor baru didapat setelah jangka vvaktu tertentu (biasanya dalam beberapa tahun) setelah investasi dilakukan. Untuk mengurangi risiko dalam suatu investasi proyek maka kita perlu melakukan evaluasi pendahuluan sebelum suatu proyek diimplementasikan. Evaluasi pendahuluan ini sebenamya bagian dari salah satu tahapan siklus perkembangan proyek yaitu tahap konseptual, dimana kegiatan utamanya adalah studi kelayakan. Secara garis besar studi kelayakan dibagi menjadi dua yaitu studi kelayakan proyek mikro dan studi kelayakan proyek makro. Pada proyek makro penilaiannya didasarkan pada manfaatnya secara ekonomi makro dan biasanya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pada proyek mikro biasanya dilakukan oteh pihak swasta yang kegiatannya bersifat komersial dan bertujuan untuk mencari laba seperti apartemen, hotel, ritel, ataupun rumah sakit. Dengan studi kelayakan dapat dilakukan serangkaian analisis secara tepat dan akurat dari suatu investasi modal apabila menggunakan berbagai kriteria penilaian investasi. Oleh karena itu dalam penilaianya tidak cukup hanya dengan melakukan analisis finansial saja yang hanya memperhitungkan investasi modal dengan membandingkan aliran biaya (cost) dengan manfaat (benefit), tetapi juga harus melakukan analisis aspek hukum, peluang pasar, serta kondisi eksisting dari lahan proyek tersebut. Seorang penilai kelayakan investasi harus mampu menganalisis keempat aspek ini secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga dapat merekomendasikan alternatif usulan investasi yang mempunyai kegunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use) yang merupakan tujuan utama dari studi kelayakan.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam Konstitusi Jepang 1947 terdapat pasal 9 yang isinya berkaitan dengan kebijakan luar negeri Jepang dan masalah demiliterisasi. Perdana Menteri Abe berencana untuk melakukan amandemen terhadap pasal 9 karena pasal tersebut membatasi Jepang dalam penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik internasional sehingga pergerakan Jepang menjadi terbatas khususnya dalam bidang keamanan. Rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Jepang. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Jepang mengenai rencana amandemen pasal 9 dalam Konstitusi Jepang 1947 yang ingin dilakukan oleh Perdana Menteri Abe. Hasil analisis menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Jepang menolak rencana tersebut. Sampai saat ini Jepang menolak untuk ikut serta dalam segala bentuk peperangan maupun memperkuat kekuatan militernya, dengan alasan rakyat Jepang takut akan terulang kekelaman masa lalu di PD II jika Jepang memperkuat pasukan militernya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACT
In Japan rsquo;s 1947 constitution article 9, Japan rsquo;s foreign policy and demilitarization is discussed. Prime Minister Abe planned to make an amendment on article 9 because it limits the military power usage in order to resolve the dispute or international conflict with the result that restrain Japan especially in the national security field. The plan raises pros and cons in Japanese society. This paper will try to explain the Japanese society rsquo;s view on the article 9 amendment plan by Prime Minister Abe. The result shows that the majority of the society objects the plan proposed. To date, Japan has refused to participate in all forms of war as well as strengthening its military strength arguing that the society is afraid of recurring the past World War II if Japan strengthens its military forces. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis.

Abstrak :
Latar Belakang: Kader kesehatan dan ibu hamil Indonesia belum cukup menerima pelatihan khusus sehingga kurang pengetahuan tentang penyakit periodontal yang berisiko terhadap kehamilan dan kelahiran bayi.Model pelatihan berbasis teori 9 langkah mencakup tahapan identifikasi masalah hingga evaluasi yang dapat diterapkan pada program pendidikan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas. Tujuan: Meningkatkan pengetahuan kader kesehatan tentang penyakit periodontal yang berisiko terhadap kehamilan dan kelahiran bayi. Metode: Kuantitatif pra-eksperimental dengan one group comparison pre test-post test design.Pelatihan 9 langkah diberikan pada 53 kader kesehatan Puskesmas Pulo Gadung Jakarta Timur oleh dokter gigi. 50 ibu hamil diberi pendidikan setelahnya oleh kader kesehatan. Hasil: Terdapat peningkatan pengetahuan kader kesehatan dan ibu hamil(α=0,05;p-value=0,000 dengan uji Wilcoxon). Tidak ada perbedaan bermakna antara flip chart dan kartu puzzle dalam meningkatkan pengetahuan kader(p-value = 0,969 dengan uji t-independent)dan ibu hamil (p=0,359 dengan uji Mann Whitney). Kesimpulan: Model pelatihan berbasis teori 9 langkah efektif meningkatkan pengetahuan kader kesehatan. Flip chart dan kartu puzzle sama efektif meningkatkan pengetahuan kader kesehatan dan ibu hamil. ......Background: Indonesian health cadres and pregnant women have not received enough specific training so there is a lack of knowledge about periodontal disease that are risk for pregnancy and childbirth.The 9 step theory based training model covers the stage of problem identification to evaluation that can be applied to dental and oral health education programs. Purpose: Increasing knowledge of health cadres about periodontal disease that are at risk for pregnancy and childbirth. Methods: Quantitative pre-experimental with one group comparison pre test-post test design.9 step training was given to 53 health cadres by dentist in Puskesmas Pulo Gadung,East Jakarta.50 pregnant women were given education afterwards by health cadres. Results: There is an increase of health cadres and pregnant women knowledge (α=0,05;p-value = 0,000).There is no significant difference between flip chart and puzzle card (health cadres p-value = 0,969 ; pregnant women p-value = 0,359). Conclusion: The 9 step theory based training model effectively increases knowledge of health cadres.Flip chart and puzzle card are equally effective.

Abstrak :
Penanaman Modal Asing PMA secara langsung atau lebih dikenal Foreign Direct Investment FDI menjadi sumber pembangunan ekonomi, industrialisasi, pendapatan dan pertumbuhan tenaga kerja pada negara-negara berkembang OECD, 2009, termasuk Indonesia. Karena pentingnya FDI untuk meningkatkan pertumbuhan angka tenaga kerja secara langsung melalui pembangunan industri-industri baru, serta adanya hubungan antara FDI dan angka tenaga kerja, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan penyerapan FDI. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa peran FDI pada tenaga kerja di 9 Sembilan sektor ekonomi di Indonesia dari tahun 2001 ndash; 2014. Penelitian ini menggunakan analisa data panel dari 9 Sembilan sektor ekonomi, model fixed effect terpilih menjadi model terbaik setelah diuji menggunakan uji Hausman. Hasil pada model fixed effect menunjukkan FDI memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 0.079 pada 9 sembilan sektor ekonomi. Penerapan peraturan tentang investasi secara nasional di Indonesia juga berdampak positif pada peningkatan tenaga kerja di Indonesia. ......Foreign Direct Investment FDI becomes a source of economic development, industrialization, income and employment growth for the developing countries OECD, 2009, especially Indonesia. Regarding the importance of FDI to increase the employment directly by setting up new industries and the relationship between FDI and employment rate, the Indonesian government initiates to attract more FDI. Therefore, this study will analyze the role of FDI in the employment of 9 nine economic sectors in Indonesia during 2001 ndash 2014. The analysis employs panel data from these 9 nine economic sectors, and the fixed effects FE model has been chosen as the best by the Hausman test. The results suggest FDI has a positive and significant effect on increasing the employment rate as much as 0.079 in the 9 nine economic sectors. Indonesia rsquo s investment regulation implementation also positively impacts the rise of employment rate in the country.

Abstrak :
Kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman intensitas curah hujan serta distribusi secara spasial dan temporal penting terhadap kewaspadaan kebencanaan. Pengamatan curah hujan yang real-time yang disertai prakiraan dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun sistem peringatan dini, khususnya banjir bandang, di mana dapat diamati dari curah hujan yang sangat tinggi dengan rentang waktu pendek. Sistem pengamatan permukaan untuk unsur curah hujan secara otomatis sudah diterapkan di Indonesia menggunakan tipping bucket. Citra satelit Himawari 9 dapat memberikan gambaran curah hujan secara spasial. Informasi peringatan dini potensi membutuhkan sistem pengiriman dan penerimaan data yang andal menggunakan basis pengiriman data melalui internet dengan berbagai protokol MQTT. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem akuisisi data monitoring curah hujan realtime dari penakar hujan otomatis serta merancang sisem peringatan dini cuaca dengan penimbang citra satelit dalam bentuk website. Penelitian ini mampu memonitor curah hujan secara realtime per sepuluh menit dengan ketersediaan data 94,45% dan dapat meningkat hingga 99,0% dan dapat memberikan peringatan dini dengan tingkat kepercayaan sangat tinggi sebesar 73,59% dan tingkat kepercayaan tinggi sebesar 20,77%. Terdapat peringatan dini dengan tingkat kepercayaan rendah sebesar 4,45% yang diakibatkan oleh hujan lokal dengan skala spasial kurang dari 5x5 km2. Peringatan dini yang dihasilkan ditampilkan dalam antarmuka website. ......The community's need to understand rainfall intensity and its spatial and temporal distribution is important for disaster awareness. Real-time rainfall observations accompanied by forecasts can be a strong basis for building an early warning system, especially for flash floods, where very high rainfall can be observed over a short time span. An automatic surface observation system for rainfall elements has been implemented in Indonesia using a tipping bucket. Himawari 9 satellite imagery can provide a spatial overview of rainfall. Potential early warning information requires a reliable data sending and receiving system using a data transmission base via the internet with various MQTT protocols. The aim of this research is to design a real-time rainfall monitoring data acquisition system from an automatic rain gauge and design a weather early warning system by weighing satellite images in the form of a website. This research is able to monitor rainfall in real time every ten minutes with data availability of 94.45% and can increase to 99.0% and can provide early warning with a very high level of confidence of 73.59% and a high level of confidence of 20.77% . There is an early warning with a low confidence level of 4.45% which is caused by local rain with a spatial scale of less than 5x5 km2. The resulting early warning is displayed in the website interface.

Abstrak :
Kecakapan digital menjadi salah satu upaya pencapaian target SDGs yang tercantum pada SDG Tujuan 9 poin c. Salah satu faktor penyebab ketimpangan akses internet yaitu ditemukan masalah pengaksesan, terutama di tempat-tempat dataran tinggi seperti gunung dan sekitarnya. Selain itu, keadaan muka bumi yang berbeda di beberapa titik dapat mempengaruhi penerimaan sinyal. Salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu Parakansalak rupanya hanya memiliki satu lokasi tower BTS dimana mampu berpengaruh terhadap pengaksesan internet. Berdasarkan survei lapang, provider Telkomsel sebagai anak perusahaan BUMN yang seharusnya mampu mengungguli provider lainnya justru berkualitas buruk pada wilayah tersebut. Maka, perlunya dukungan perluasan coverage area dari jaringan ISP Telkomsel yang dapat dilihat dari sisi kondisi lahan agar tercapainya kemudahan akses dan bebas hambatan. Analisis yang dilakukan yaitu analisis spasial yang dibantu oleh SIG. Selain itu, dilakukan pengukuran Quality of Service (QoS), signal strength, dan internet speed untuk memvalidasi performansi jaringan. Kemudian, menggunakan teknik overlay, analisis buffer dan analisis korelasi untuk memperlihatkan hubungan dengan kondisi lahan dari wilayah penelitian yakni Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Kondisi lahan yang diteliti mencakup jarak dengan BTS, arah hadapan lereng, bentuk medan, dan tutupan lahan. Hasil menunjukkan, dari ketiga pengukuran yaitu Quality of Service, Signal Strength, dan Internet Speed didapatkan pola spasial yang berbeda. Pola spasial internet speed terlihat paling sesuai jika dihubungkan dengan kondisi lahan. Selain itu, berdasarkan pengaruh atas ketersediaan ISP Telkomsel, didapatkan hasil bahwa arah hadapan lereng berpengaruh, bentuk medan tidak terlalu berpengaruh, tutupan lahan tidak terlalu berpengaruh, dan jarak ke BTS berpengaruh. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah, instansi, akademisi, maupun masyarakat untuk memperbaiki akses internet di Indonesia dengan membangun infrastruktur BTS secara merata ......Digital skills are one of the goals to achieve the SDGs targets that listed in SDG Goal 9 point c. One of the factors causing inequality in internet access is access problems, especially in high-altitude areas such as mountains and their surroundings. In addition, different ground conditions at several points can affect signal reception. One of the sub-districts in Sukabumi Regency, Parakansalak District apparently only has one BTS tower location which can affect internet access. Based on a field survey, Telkomsel's provider as a subsidiary of BUMN, which should be able to outperform other providers, is actually of poor quality in that area. So, it is necessary to support the expansion of the coverage area of Telkomsel's ISP network which can be seen from the side of the land conditions in order to achieve easy and barrier-free access. The analysis carried out is spatial analysis assisted by GIS. In addition, measurements of Quality of Service (QoS), signal strength, and internet speed were carried out to validate network performance. Then, using overlay techniques, buffer analysis and correlation analysis to see the relationship with the land conditions of the research area, Parakansalak District, Sukabumi Regency. The conditions of the land studied included the distance to BTS, the direction of the slope, the shape of the terrain, and land cover. The results show that from the three measurements, Quality of Service, Signal Strength, and Internet Speed, different spatial patterns are obtained. The spatial pattern of internet speed seems to be the most suitable if it is related to the condition of the land. In addition, based on the effect on the availability of Telkomsel's ISP, the results show that the direction of the face of the slope has an effect, the shape of the terrain is not too influential, the land cover is not too influential, and the distance to BTS has an effect. With this research, it is hoped that it can become a reference for the government, agencies, academics, and the public to improve internet access in Indonesia by building BTS infrastructure evenly.