Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di bawah kepengurusan baru pasca-Muktamar ke-34, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menyatakan bahwa NU bukan milik partai tertentu dan berupaya menjauh dari pengaruh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di waktu yang sama, PKB terus mendekati warga nahdiyin sebagai konstituen utama guna mempertahankan elektabilitasnya dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sikap PBNU terhadap PKB setelah beralihnya kepemimpinan PBNU dari K.H. Said Aqil Siroj ke K.H. Yahya Cholil Staquf pada akhir tahun 2021. Meski PBNU dan PKB memiliki akar historis dan kultural yang terikat kuat, hubungan keduanya memasuki fase konflik yang semakin intens dibuktikan dengan maraknya jual-beli argumen di muka publik antarelite organisasi. Fenomena tersebut memantik sebuah pertanyaan penelitian mengenai penyebab terjadinya konflik antara PBNU dan PKB menjelang Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis, tulisan ini berupaya mengidentifikasi peristiwa politik aktual dan menguji tiga asumsi sementara mengenai faktor yang melatarbelakangi konflik antara PBNU dan PKB. Pertama, konflik ini dipandang sebagai kelanjutan dari ketegangan masa lampau antarelite organisasi. Kedua, terdapat perbedaan kepentingan dan keberpihakan politik yang memicu konflik di kalangan sesama nahdiyin. Ketiga, adanya intervensi bermuatan politis dari rezim petahana yang berpengaruh signifikan terhadap konflik PBNU dan PKB dalam menyambut Pemilu 2024. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab konflik yang terjadi dititikberatkan pada upaya memperebutkan posisi strategis dalam pemerintahan (office-seeking) yang semakin diperburuk dengan adanya ketegangan historis antarelite PBNU-PKB serta campur tangan rezim. Bagi nahdiyin, ketidakselarasan manuver politik yang dilakukan oleh figur PBNU dan PKB merupakan hal yang kontraproduktif dan tidak sesuai dengan harapan akar rumput yang lebih menghendaki konsolidasi elite demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar PBNU dan PKB melakukan rekonsiliasi untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat melahirkan instabilitas berkepanjangan intrakelompok nahdiyin terutama di masa sesudah Pemilu 2024.

---

Under the new leadership following the 34th Congress, the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) has firmly declared that NU does not belong to any particular political party and seeks to distance itself from the influence of the National Awakening Party (PKB). At the same time, PKB continues to approach nahdiyin members as its primary constituency in an effort to maintain its electability in anticipation of the 2024 General Election. This study aims to analyze the transformation of PBNU’s stance toward PKB after the leadership transition from K.H. Said Aqil Siroj to K.H. Yahya Cholil Staquf in late 2021. Despite the strong historical and cultural ties between PBNU and PKB, their relationship has entered a phase of escalating conflict, as evidenced by the increasing public exchange of arguments between the elites of both organizations. This phenomenon raises a research question about the causes of the conflict between PBNU and PKB ahead of the 2024 General Election. Using a qualitative approach and a descriptive-analytical design, this paper seeks to identify the current political events and test three preliminary assumptions regarding the factors underlying the conflict between PBNU and PKB. First, the conflict is seen as a continuation of past tensions between the elites of the two organizations. Second, there are differences in political interests and alignments that trigger conflicts among the nahdiyin. Third, the political intervention of the incumbent regime plays a significant role in influencing the conflict between PBNU and PKB as they approach the 2024 General Election. The findings of this study indicate that the cause of the conflict is primarily focused on the competition for strategic positions within the government (office-seeking), which is further exacerbated by historical tensions between PBNU and PKB elites and the intervention of the regime. For the nahdiyin, the misalignment of political maneuvers by PBNU and PKB figures is seen as counterproductive and inconsistent with the grassroots expectations, which seek elite consolidation for the greater good of the people. Therefore, this study recommends that PBNU and PKB reconcile to avoid escalating the conflict, which could result in prolonged instability within the nahdiyin community, especially in the period following the 2024 General Election."

"Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah memudahkan akses informasi melalui internet, termasuk dalam jurnalistik. Data menunjukkan bahwa terdapat ribuan portal berita daring di Indonesia, dengan detik.com menjadi salah satu yang paling banyak diakses dan terverifikasi oleh Dewan Pers. Penelitian ini menganalisis tren dan sentimen berita pemilihan umum 2024 di detik.com menggunakan metode deep learning. Data dikumpulkan dari berita selama tiga bulan masa kampanye dan dibagi menjadi tiga dataset sesuai pasangan calon presiden. Metode yang digunakan mencakup Exploratory Data Analysis (EDA) dan analisis sentimen menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM), dan Gated Recurrent Unit (GRU), serta advanced model-nya. Hasil penelitian menunjukkan pasangan calon nomor urut 02 memiliki frekuensi pemberitaan tertinggi yang fluktuatif, sementara pasangan calon nomor urut 01 dan 03 lebih stagnan. Sentimen positif mendominasi pemberitaan dengan topik berbeda pada setiap peak conversation. Analisis sentimen menunjukkan model CNN-LSTM memiliki akurasi tertinggi, namun model dasar CNN, LSTM, dan GRU juga menunjukkan performa baik dengan akurasi, F1-Score, precision, dan recall di atas 80%, serta waktu runtime yang lebih singkat, menjadikannya pilihan lebih optimal untuk dataset ini.

---

The rapid development of technology and digitalization has facilitated access to information, including journalism. Thousands of online news portals exist in Indonesia, with detik.com being one of the most accessed and verified by Dewan Pers. This study analyzes trends and sentiment in news about the 2024 general election reported by detik.com. Data were collected during the three-month campaign period and divided into three datasets for each presidential candidate pair. Methods used include Exploratory Data Analysis (EDA) to identify trends and news frequency, and sentiment analysis using Natural Language Processing (NLP) techniques like Convolutional Neural Network (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM), and Gated Recurrent Unit (GRU), along with advanced models. Results show that candidate pair 02 has the highest and most fluctuating news frequency, while pairs 01 and 03 have more stable trends. Positive sentiment dominates coverage for all candidates, with different topics during peak discussions: pair 01 in campaign contexts, pair 02 during the third debate, and pair 03 early in the nomination period. The CNN-LSTM model shows the highest accuracy in sentiment analysis, but fundamental models—CNN, LSTM, and GRU—also perform well, achieving over 80% accuracy, F1-Score, precision, and recall, with shorter runtime."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman terorisme yang bertujuan mengganggu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia. Kelompok teror dengan motivasi ideologis dan politis berupaya melemahkan sistem demokrasi melalui tindakan kekerasan dan ancaman keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi dan modus operandi kelompok teror serta mengevaluasi strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh pihak berwenang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif untuk mengevaluasi strategi pencegahan, mengeksplorasi kolaborasi antar-lembaga, penggunaan teknologi keamanan, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi ideologis kelompok teror didasarkan pada keyakinan untuk menegakkan khilafah dan menolak demokrasi, sementara tujuan politis mereka adalah menciptakan ketidakstabilan untuk mencemarkan citra pemerintah. Modus operandi yang digunakan mencakup perencanaan rahasia, pola serangan terhadap target spesifik seperti TPS, dan penggunaan teknologi untuk komunikasi tertutup. Strategi pencegahan saat ini, seperti deteksi dini, deradikalisasi, dan pengawasan, memiliki kekuatan namun perlu peningkatan. Penelitian merekomendasikan penguatan kolaborasi antar-lembaga keamanan melalui pusat komando gabungan dan pelatihan terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi keamanan canggih seperti kecerdasan buatan untuk deteksi dini sangat penting. Keterlibatan masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman terorisme dan mendukung stabilitas Pemilu. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan efektif dalam menghadapi ancaman terorisme terkait Pemilu.

---

This study is motivated by the increasing threat of terrorism aimed at disrupting the 2024 General Election (Pemilu) in Indonesia. Terrorist groups driven by ideological and political motivations seek to undermine the democratic system through acts of violence and security threats. This research aims to analyze the motivations and modus operandi of terrorist groups and evaluate the prevention strategies implemented by authorities. A qualitative approach with an exploratory method was employed to assess prevention strategies, explore inter-agency collaboration, the use of security technology, and community involvement. The findings indicate that the ideological motivation of terrorist groups is rooted in their belief in establishing a caliphate and rejecting democracy, while their political goal is to create instability to tarnish the government's image. Their modus operandi includes secret planning, targeted attacks on specific sites such as polling stations, and the use of technology for covert communication. Current prevention strategies, such as early detection, deradicalization, and surveillance, have strengths but require enhancement. The study recommends strengthening collaboration among security agencies through joint command centers and integrated training. Additionally, the use of advanced security technologies, such as artificial intelligence for early detection, is deemed crucial. Community involvement through education and outreach programs is also necessary to raise awareness of terrorism threats and support election stability. These strategies are expected to create a safer and more effective environment for addressing terrorism threats related to the election."