Di bawah kepengurusan baru pasca-Muktamar ke-34, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menyatakan bahwa NU bukan milik partai tertentu dan berupaya menjauh dari pengaruh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di waktu yang sama, PKB terus mendekati warga nahdiyin sebagai konstituen utama guna mempertahankan elektabilitasnya dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sikap PBNU terhadap PKB setelah beralihnya kepemimpinan PBNU dari K.H. Said Aqil Siroj ke K.H. Yahya Cholil Staquf pada akhir tahun 2021. Meski PBNU dan PKB memiliki akar historis dan kultural yang terikat kuat, hubungan keduanya memasuki fase konflik yang semakin intens dibuktikan dengan maraknya jual-beli argumen di muka publik antarelite organisasi. Fenomena tersebut memantik sebuah pertanyaan penelitian mengenai penyebab terjadinya konflik antara PBNU dan PKB menjelang Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis, tulisan ini berupaya mengidentifikasi peristiwa politik aktual dan menguji tiga asumsi sementara mengenai faktor yang melatarbelakangi konflik antara PBNU dan PKB. Pertama, konflik ini dipandang sebagai kelanjutan dari ketegangan masa lampau antarelite organisasi. Kedua, terdapat perbedaan kepentingan dan keberpihakan politik yang memicu konflik di kalangan sesama nahdiyin. Ketiga, adanya intervensi bermuatan politis dari rezim petahana yang berpengaruh signifikan terhadap konflik PBNU dan PKB dalam menyambut Pemilu 2024. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab konflik yang terjadi dititikberatkan pada upaya memperebutkan posisi strategis dalam pemerintahan (office-seeking) yang semakin diperburuk dengan adanya ketegangan historis antarelite PBNU-PKB serta campur tangan rezim. Bagi nahdiyin, ketidakselarasan manuver politik yang dilakukan oleh figur PBNU dan PKB merupakan hal yang kontraproduktif dan tidak sesuai dengan harapan akar rumput yang lebih menghendaki konsolidasi elite demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar PBNU dan PKB melakukan rekonsiliasi untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat melahirkan instabilitas berkepanjangan intrakelompok nahdiyin terutama di masa sesudah Pemilu 2024.

---

Under the new leadership following the 34th Congress, the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) has firmly declared that NU does not belong to any particular political party and seeks to distance itself from the influence of the National Awakening Party (PKB). At the same time, PKB continues to approach nahdiyin members as its primary constituency in an effort to maintain its electability in anticipation of the 2024 General Election. This study aims to analyze the transformation of PBNU’s stance toward PKB after the leadership transition from K.H. Said Aqil Siroj to K.H. Yahya Cholil Staquf in late 2021. Despite the strong historical and cultural ties between PBNU and PKB, their relationship has entered a phase of escalating conflict, as evidenced by the increasing public exchange of arguments between the elites of both organizations. This phenomenon raises a research question about the causes of the conflict between PBNU and PKB ahead of the 2024 General Election. Using a qualitative approach and a descriptive-analytical design, this paper seeks to identify the current political events and test three preliminary assumptions regarding the factors underlying the conflict between PBNU and PKB. First, the conflict is seen as a continuation of past tensions between the elites of the two organizations. Second, there are differences in political interests and alignments that trigger conflicts among the nahdiyin. Third, the political intervention of the incumbent regime plays a significant role in influencing the conflict between PBNU and PKB as they approach the 2024 General Election. The findings of this study indicate that the cause of the conflict is primarily focused on the competition for strategic positions within the government (office-seeking), which is further exacerbated by historical tensions between PBNU and PKB elites and the intervention of the regime. For the nahdiyin, the misalignment of political maneuvers by PBNU and PKB figures is seen as counterproductive and inconsistent with the grassroots expectations, which seek elite consolidation for the greater good of the people. Therefore, this study recommends that PBNU and PKB reconcile to avoid escalating the conflict, which could result in prolonged instability within the nahdiyin community, especially in the period following the 2024 General Election.