Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Telah dirancang suatu sistem utama atau perangkat lunak pada PC ( Personal Computer ) untuk keamanan gudang. Sistem yang dapat memonitori keadaan di dalam gudang serta menjaga isi dalam gudang, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan baik dari tindakan kejahatan ataupun terjadinya kecelakaan baik kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran atau kondisi suhu dan kelembaban yang melebihi batas. Dengan menggunakan suatu komunikasi serial RS-485 dan sebuah komputer sentral yang berfungsi sebagai pusat pengontrolan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai program database dimana semua data akan masuk dan diolah sedemikian rupa. Kata kunci: Sistem Keamanan Gudang, Database, RS-485.

---

Has been established, a main system or software in PC (Personal Computer) for the safety of warehouse, to preventing them from crime action or even an accident, either from damaged by the fire or the condition of temperature and the over humidity. By using a serial RS-485 communication and a central computer that can be used as the central of controlling. Beside, this system also can be used as database program, where all the data can be in and processed with many ways.

Abstrak :
Jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), di luar negeri disebut social security system, merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan banyak negara di dunia. Negara-negara yang melaksanakan program jaminan sosial ini bergabung dalam organisasi International Social Security Assosiation (ISSA) dan sampai tahun 1997 anggota ISSA tercatat sebanyak 172 negara.

Program jamsostek sebagaimana umumnya yang berlaku secara internasional, mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu : memberikan perlindungan dasar, diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan, kepesertaannya bersifat wajib (compulsory) bagi semua tenaga kerja, tanpa seleksi, pembiayaan ditanggung bipartite (pengusaha - tenaga kerja) atau tripartite (pengusaha - tenaga kerja - pemerintah), besar manfaat jaminan tidak dikaitkan langsung dengan besar iuran, karena mengandung subsidi silang.

Dari catatan sejarah jaminan sosial, program ini berawal dari asuransi kesehatan yang dilaksanakan mulai tahun 1883 di Jerman di bawah Kanselir Otto van Bismarck. Indonesia sendiri sudah mulai merintis progam jaminan sosial bagi tenaga kerja dua tahun setelah kemerdekaan, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Tapi baru tahun 1977 ada Iembaga sendiri, yaitu Perum Astek dengan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Kemudian tahun 1992, dasar hukum yang semula Peraturan Pemerintah ditingkatkan menjadi Undang-undang, dan programnya berganti nama dari Astek menjadi Jamsostek.

Menjelang akhir tahun 1997, PT Jamsostek (Persero) selaku satu-satunya badan penyelenggara program jamsostek yang ditunjuk pemerintah, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya terbatas pengusaha dan tenaga kerja, akan tetapi juga para tokoh masyarakat. Dampak yang dirasakan adalah timbulnya krisis kepercayaan terhadap PT Jamsostek (Persero). Mengingat program ini betul-betul dibutuhkan masyarakat tenaga kerja, maka perlu segera dilakukan reformasi jamsostek agar kepercayaan masyarakat bisa kembali, dan lebih dari itu agar manfaat jaminan program jamsostek ini bisa lebih baik dari sekarang. Selain itu, sumber daya manusia harus lebih profesional, karena ada kecenderungan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi monopoli, sehingga harus bersaing dengan usaha sejenis yang mulai muncul.

Abstrak :
Dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat potensial terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini diakibatkan oleh kesewenangan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan "upaya paksa" dalam penegakan hukum yang mana hal tersebut pada hakekatnya meniadakan atau mengurangi hak-hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Permasaiahan ini jika ditelusuri lebih jauh faktor pencetusnya dapat berasal dari petugas, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bersumber dari narapidana/tahanan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang. Serta kegiatan strategi pengamanan untuk mendukung penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung dan daftar dokumen. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor internal : 1) peraturan perundang-undangan, 2) kelebihan daya tampung, 3) sumber daya manusia petugas, 4) anggaran / dana, sarana dan prasarana, sedangkan faktor ekstemalnya 1) kesejahteraan petugas, 2) koordinasi dengan instansi terkait 3) keluarga 4) masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain dengan melakukan strategi pengamanan (pencegahan penanggulangan), strategi pengamanan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang, yaitu : 1) pengendalian isi Lembaga Pemasyarakatan, 2) peningkatan pemberian pembebasan bersyarat / cuti menjelang bebas, 3) peningkatan sarana dan prasarana, 4) peningkatan jumlah tenaga kerja narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja produktif, 5) mengintensifkan koordinasi dengan penegak hukum lain, 6) sosialisasi Hak Asasi Manusia kepada petugas maupun penghuni. Dan strategi dalam mendukung penegakan Hak Asasi Manusia berupa : 1) penempatan penghuni baru dengan pengawasan petugas secara intensif dan adanya steril area, 2) mutasi kamar dan blok penghuni, 3) rolling petugas, 4) bantuan tenaga pengamanan dan petugas, 5) sangsi tegas kepada pelaku penganiayaan, kekerasan yang dilakukan sesama penghuni maupun petugas.

---

In prison is potential indeed to stimulate the Human Rights transgression happened, this is cause by the arbitrariness of the prison officer that use "strive force" in the law enforcement which is truthfully disregard or reducing rights of the human being. If we're tracing to this problem further, the source of the problem come from the officers, but this problem might source from the prisoners themselves. Therefore, direction of this examination is to know source factors of Human Rights transgression in Class II.A Karawang Prison. With security strategies activities to support the uphold of Human Rights in Prison. The methods which been used in this examination is description examination methods with qualitative approachment. These data collected by interview, direct observation and document list. The examination results technically indicate that the Human Rights' transgression in Class ILA Karawang Prison cause by some factors, which are; from internal factors; 1) Law Regulation, 2) over capacity, 3) human resources, 4) budget, facilities and infacilities; and the external factors are; 1) officers prosperity, 2) coordination with other institution, 3) family, 4) public. Anticipation strove which been doing to avoid the Human Rights' transgression is with doing security strategies (prevention 1 to exceed), the implementation of security strategies in Class II.A Karawang Prison are; 1) Prison Control, 2) increasement of conditional freedom 1 pre release treatment, 3) facilities and infacilities improvement, 4) increase the amount of inmate workers for production work activities, 5) intensive coordination with other related law institution, 6) Socialization of the Human Rights to both officers and inmates. And the strategy to support the Human Right enforcement are; 1) placement of the new inmates with intensive control from the officers and availability of sterile area, 2) inmates rooms and blocks mutation, 3) roll of officers in shift, 4) security officers support, 5) strict punishment to the outrage actor, violation by both inmates and officers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai jaminan kesehatan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Studi di RSUD Polewali Mandar . Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena memberikan gambaran umum dan menganalisa mengenai jaminan kesehatan di RSUD Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan dengan metode yuridis-normatif dan empiris yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menganalisis penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Polewali Mandar yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaanya. Terlihat dari adanya komitmen atau kebijakan Rumah Sakit, selain hal tersebut yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami penggunaan BPJS Kesehatan terutama bagi peserta yang memiliki kartu, dan ketersediaan dana sangat terbatas dari pemerintah daerah bagi peserta yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan daerah JAMKESDA . Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat secara berkala, dan pengalokasian dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk peserta JAMKESDA yang ditanggung oleh pemerintah daerah, peningkatan kompetensi bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan pelayanan BPJS di RSUD Polewali di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

---

This thesis will discuss about the healthcare in Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 on Healthcare and implementation of Health Insurance Study of Polewali Mandar hospital . This research is descriptive analytic, because it provides a general overview and analyzes about health insurance at Polewali Mandar hospital. This research uses juridical normative and empirical by a literature study and field study. This research analyzes whether the implementation of national health insurance program at Polewali Mandar hospital is already applied in accordance with the rules and guidelines for its implementation. Seen from their commitments or policies Hospital, in addition to this obstacle is lack of socialization to the community so that people do not understand the use of BPJS especially for participants who have the card, and the very limited availability of funds from local governments for participants covered by JAMKESDA. The need for socialization into the community on a regular basis, and the allocation of adequate funds from local governments to the participants of JAMKESDA borne by local governments, increased competence for personnel directly involved in the management of BPJS services in Polewali Mandar hospital supported by adequate infrastructure.

Abstrak :
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keamanan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah seluas benua Eropa di mana dua pertiganya merupakan perairan, membuat setiap warganegaranya berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Untuk itulah, pilihan yang tepat adalah menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu pula membuat bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Konstitusi telah mematerikan semua itu.

Abstrak :
assest is a very important capital for each individual or corporate that insists a safe security mechanism and is able to give information for the user in the real time and the existing system condition. there is a lot of mechanism to do to get a system to reassure the asset, begin from manual system by put the securior until the alarm system that will give the signal when the undersirable condition happen. nevertheless, our necessity increasingly and assert a system that could supply the real time information about the existing system condition so the user can know about what happen in that system. therfore, in this graduating paper the writer design a security system that can supply the real time information to the use by name "prototype design of the room security system based on short message services (SMS). from the result of this research, we can conclude that by implementing this room security system based on short message services (SMS will make the controlling to the existing system aesier for the user, because the user can get the real time information in message that will accepted by the user's hand phone in a short message

Abstrak :
Penelitian ini beranjak dari menjamurnya keberadaaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan KAPOLR1 No. Poi: Skep111381X1 1999 pada tanggal 5 Oktober 1999. Surat Keputusan ini beranjak dari kondisi riil keterbatasan POLRI dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagai pelindung dan pelayan Masyarakat. Oleh karenanya, kehadiran BUJPP ini diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan fungsi kepoiisian yang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan masyarakat. Maraknya Perusahaan Jasa Pengamanan yang dulu sempat dilarang ini, membawa konsekuensi logis pada sebuah pertanyaan tentang profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Dikuatirkan, keberadaan BUJPP ini, bukannya membantu penyelenggaraan tugas POLRI dengan harapan tingkat profesionalisme yang tinggi, malah menghasilkan problem baru karena tidak profesional. Karena tertarik dengan kondisi tersebut, penulis mencoba melakukan studi pada penyelenggaraan pengamanan oleh BUJPP. Untuk itu penulis mengambil studi kasus Pengamanan Gedung Menara Imperium oleh PT Nawakara Perkasa Nusantara melalui Security System (55-911), Sebagai salah satu perusahaan jasa pengamanan, PT. Nawakara Perkasa Nusantara, juga diharapkan mampu menjalankan penyelenggaraan pengamanan wilayah sehingga membantu fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Satpam SS-911 mewujudkan pola-pola keteraturan dalam penyelenggaraan sistem pengamanan gedung Menara Imperium dengan memperhatikan standar-standar pengamanan gedung bertingkat yang ada dan berlaku sehingga mendukung penyelenggaraan fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penulis akan mengamati kasus ini dengan memakai hipotesis kerja sebagai berikut: Pola-pola keteraturan yang diwujudkan oleh Satpam 911 akan mendukung penyelenggaraan fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) manakala interaksi-interaksi sosial antara Satpam 911 dengan komponen-komponen pengamanan di wilayah pengamanan swakarsa Menara Imperium berlangsung secara akomodatif sehingga berhasil mewujudkan keamanan di Gedung Menara imperium. Namun sebaliknya jika pola-pola keteraturan yang diwujudkan oleh Satpam 911 malah memberatkan penyelenggaraan fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) manakala interaksi-interaksi sosial antara Satpam 911 dengan komponen-komponen pengamanan di wilayah pamswakarsa Menara Imperium tidak berlangsung secara akomodatif sehingga gagal mewujudkan keamanan di Gedung Menara Imperium. Sebagai alat analisis masalah, penulis memakai kerangka berfikir yang mengkombinasikan perspektif administrasi dan antropologi. Perspektif administrasi membantu penulis untuk dapat memahami prosedur kerja, hubungan antar institusi serta mekanisme-mekanisme relasi organisasi. Sedangkan perspektif antropologi melalui metode etnografi sangat membantu memahami masalah ini Iebih mendalam dalam jenjang hubungan antar personal dan melihat proses yang terjadi dalam kerangka menciptakan keteraturan sosial agar mampu menunjang proses penyelenggaraan pengamanan gedung. Penelitian ini, secara substansif, merupakan penelitian kualitatif. Namun demikian, ada beberapa data untuk mengetahui sikap dan pendapat 3 unsur utama pengamanan gedung: satpam, karyawan atau tamu/pengunjung, serta tenant yang diliput dengan kuesioner. Analisis kuantitatif ini hanyalah menjadi penunjang penelitian kualitatif. Untuk menghimpun data mengenai perilaku manajemen dan tindakan personil yang terlibat digunakan metode observasi dan wawancara tidak berstruktur. Temuan utama penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian adalah ditemukannya fakta bahwa usaha Satuan Pengamanan S5-911 untuk menciptakan pola-pola keteraturan demi menunjang fungsi Polri belum berjalan baik. Masih banyak kendala di lapangan yang menghambat proses tersebut karena interaksi antara komponen-komponen yang terkait untuk menciptakan kondisi keamanan belum berjalan akomodatif. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya tindak kejahatan yang terjadi di wilayah pamswakarsa Gedung Menara Imperium. Banyak faktor yang menghambat terciptanya pola-pola keteraturan yang ideal. Sebagai subkontraktor yang bekerja sesuai kontrak, relasi yang dibangun antara PT Nawakara dengan Manajemen PPMI belum berjalan baik. Proses penciptaan pola keteraturan juga terhambat oleh lemahnya perhatian pihak PPMI dalam masalah pengamanan yang berdampak pada minimnya sarana dan prasarana penunjang pengamanan gedung, khususnya masalah dana pengamanan dan peralatan pengamanan. Imbas dari kondisi struktural manajerial tersebut adalah lemahnya dukungan terhadap personil S5-911 yang bertugas mengimplementasikan visi dan misi perusahaan berdasarkan kontrak kerja. Hal lain yang juga mengganggu adalah kenyataan keterbatasan kemampuan (skill) personal yang dimiliki oleh para personil SS-911, Kondisi wilayah pam swakarsa yang sangat modern, teratur dan ekslusif ini, gagal diakomodasi oleh Satpam SS-911 yang rata-rata berpendidikan rendah. Akibatnya, mereka melaksanakan proses pengamanan dengan lebih menonjolkan aspek fisik (security) saja, sampai terkesan melupakan aspek human relation, aspek Safety (kenyamanan) yang sangat dituntut dalam wilayah pengamanan swakarsa yang demikian modern. Banyak satpam masih terkungkung dalam perspektif pengamanan fisik, seperti yang dilakukan di pabrik-pabrik, hingga terasa janggal untuk diterapkan di Gedung Menara Imperium. Akibatnya, mereka yang dulunya sangat dihormati di wilayah pam swakarsa pabrik, mengalami gejala anomi karena kemerosotan wibawa (post-power syndroms). Mereka juga seringkali kurang berhasil untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan komponen lain yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pengamanan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pembenahan manajemen dan skill individu yang Iebih baik dari sudut pandang BUJPP. Mereka harus mau mengutamakan profesionalisme ketimbang prestige. Kesadaran untuk bekerja sesuai dengan sarana dan prasarana yang menunjang harus dikedepankan ketimbang mengambil sebuah tawaran yang hanya memberatkan posisi mereka karena lemahnya daya dukung dari mitra kerjasama. Pihak Polri pun sebaiknya tidak sekedar memberikan izin penciptaan BUJPP. Mereka harus terlibat aktif untuk membantu mengembangkan kemampuan BUJPP melalui pelatihan yang berjenjang dan komprehensif.

Abstrak :
Lembaga Pemasyarakatan Lapas akhir-akhir ini sering menjadi sorotan karenamasalah-masalah yang terjadi didalamnya, mulai dari masalah pembakaran Lapassampai masalah terpidana mati narkotika yang mendapatkan fasilitas istimewa.Persoalan utama di Lapas adalah potensi penyimpangan yang terjadi seperti adanyapungli pungutan liar . Contoh lain adalah warga binaan yang melebihi kapasitasLapas. Banyaknya jumlah narapidana dan tahanan di sebuah Lapas tanpa diimbangiSumber Daya Manusia dan sarana prasarana memadai rentan untuk menimbulkanpelanggaran. Jumlah petugas yang sedikit menyebabkan rendahnya tingkatpengamanan/pengawasan. Dengan penerapan sistem pengamanan fisik yang idealharapannya segala gangguan keamanan dan tindak pidana dapat diatasi, sertadengan pembenahan sistem pengamanan fisik sebuah lembaga pemasyarakatandapat memenuhi fungsinya, yaitu sebagai tempat yang ditujukan untuk menghukumorang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, akan tetapi juga mempunyai fungsi pemasyarakatan, yaitulembaga pemasyarakatan tidak semata-mata untuk menghukum atau memenjarakanorang, namun lebih diutamakan kepada upaya pemasyarakatan narapidana artinyanarapidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak dikemudian harisetelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dan dapat berperanaktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagaimana warga Negarayang baik dan bertanggungjawab pasal 1 ayat 1dan 2 Undang-undang Nomor 12Tahun 1995 tentang pemasyarakatan . Metode penelitian yang di gunakan olehpeneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial dan metodepenulisan menggunakan diskriptif analisis. Lapas Klas 1 Cipinang memilikiberbagai SOP pengamanan tetapi tidak didukung oleh sarana prasarana yangmemadai. Demikian juga dengan penerapan sistem pengamanan fisik Lapas Klas 1Cipinang belum optimal. Petugas KPLP belum sepenuhnya menjalankan tugas dantanggungjawabnya, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban baik berupakejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orangluar masih terjadi. Faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan sistempengamanan Lapas Klas 1 Cipinang belum optimal adalah Sarana dan Prasaranayang masih kurang lengkap, Kualitas dan kuantitas petugas KPLP yang masihdibawah standar, kurangnya dukungan anggaran dan tidak adanya hubungankerjasama pengamanan resmi dengan pihak Kepolisian. ......Correctional facility or prison is recently highlighted by the society due to itsexisting problems. It is started from the burning of prison to the special facility forthe inmates of narcotics who are sentenced to death. The first problem in the facilityinitially comes from the potential of diversion, such as illegal charges. Anotherexample is the overload number of inmates. The number of inmates and convicts incertain prison which are not handled by adequate human resources and facilities isprone to the increasing number of violation. Small number of workers causing thelow level of security monitoring in the facility. The application of physical securitysystem can solve the problem of security as well as the criminal inside of the prison,and it can maximize the natural function of prison as the place to punish people whoconducted criminal actions with permanent legal force. In addition, prison will alsobe able to maximize its function as a correctional facility, not only as a mere placeof punishment. It means that inmates are prepared to become a better person afterthey are released from the jail to the society. Later, they are able to activelycontribute to the development of the country. They can also become good andresponsible citizens Article 1 Section 1 and 2 Law Number 12 Year 1995 regardingcorrectional facility . This research used qualitative method with juridicalmanagerial approach. It also used descriptive analysis writing method. Class 1Correctional Facility of Cipinang has some SOP of security. However, it is notsupported by adequate facilities. Moreover, the application of physical securitysystem in the prison has not been optimum. Furthermore, the officers of Head ofSecurity of the Correctional Facility have not executed its task and responsibilitycompletely, that the disturbance of security and order, like crimes and violationsstill happen. The influencing factors to the application of security system in Class1 Correctional Facility of Cipinang are the inadequate and below standard qualityand quantity of infrastructure and facility of the officers of Head of Security of theCorrectional Facility KPLP, minimum budgeting supports, and the absent ofcooperative relation between security officers and police officers.

Abstrak :
BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi strategis dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi teknis Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi teknis dan output BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan pada sebanyak 325 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dengan periode tahun 2014 hingga 2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur efisiensi teknis ini adalah dengan fungsi produksi Stochastic Frontier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki efisiensi teknis dengan rata-rata bervariasi antara 0,409767 – 0,979056 selama periode 2014-2019. Variabel yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknis BPJS Ketenagakerjaan adalah jumlah peserta, dan variabel yang berpengaruh terhadap output pendapatan asuransi adalah variabel input jumlah pegawai, belanja modal, dan klasifikasi Kantor Cabang. Selain itu terdapat temuan menarik bahwa kantor cabang skala yang lebih kecil akan beroperasi lebih efisien dibandingkan Kantor Cabang yang besar. Untuk meningkatkan efisiensi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan jumlah pegawai, meningkatkan capital, lebih gencar dalam melakukan sosialisasi untuk akuisisi peserta BPJS Ketenagakerjaan. ......BPJS Ketenagakerjaan as the institution implementing Social Security System in Indonesia has a strategic function and plays a vital role in improving welfare economy of the labour in Indonesia. The performance stability of the BPJS Ketenagakerjaan is vital. This study aims to determine the technical efficiency of BPJS Ketenagakerjaan branch offices throughout Indonesia and determine the factors that affect the technical efficiency and output of BPJS Ketenagakerjaan. The research was conducted at 325 BPJS Ketenagakerjaan branch offices in Indonesia for the period 2014 to 2019. The data analysis used in this study to measure technical efficiency is stochastic frontier production analysis. The results showed that the BPJS Ketenagakerjaan branch office during 2014-2019 was technically efficient with an average efficiency ranging between 0.609767 - 0.929056. The variables that affect the technical inefficiency of BPJS Ketenagakerjaan is the number of participants, and variables that affect the insurance income output are the input variables for the number of employees, capital expenditures, and branch classes. Interestingly, it has been observed that smaller branch offices have been operating more efficiently than large branch offices. To increase the BPJS Ketenagakerjaan branch office’s efficiency, it is necessary to increase the number of employees, increase capital, and be more aggressive conducting socialization for acquisitions of member BPJS Ketenagakerjaan.