Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hunian masyarakat tradisional secara menyeluruh telah memberi jawaban terhadap beberapa pengkajian diantaranya, ecologi, ekonomi dan budaya. Dewasa ini penelitian telah dilakukan untuk mengamati interaksi antar ketiga faktor tersebut. Skripsi ini mencoba untuk memperlihatkan bahwa hunian tradisional tidak saja merupakan elemen yang terbatas dalam pandangan budaya, namun juga sebuah sistem yang merepresentasikan simbol yang memiliki arti tersendiri dan dapat bertindak sebagai tanda dari identitas mereka. Berdasar prespektif tersebut akan diuraikan mengenai seberapa jauh ruang-ruang human terkait dengan strnrkt:er social don cara pandang masyakatnya, aspek kehidupan social yang berhubungan, serta Agama/Kepercayaan sebagai unsur yang kerap kali mengambil semua peran kontrol pada aspek kehidupan manusia. Pembahasan ini hanya terbatas hunian pada tingkat Kampung atau Desa di wilayah Baduy, tidak dibahas hubungan antar desa atau skala yang lebih luas.

Abstrak :
Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pihak yang diberikan bagian tanah Hak Pengelolaan dapat menggunakan bagian tanah tersebut untuk keperluan usahanya, salah satunya adalah untuk membangun rumah susun. Pihak penyelenggara pembangunan rumah susun atau developer yang mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pengelolaan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan status tanah bersama menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebelum menjual satuan rumah susun tersebut. Masalah yang diteliti dan dibahas adalah mengenai resiko yang dihadapi oleh para pemilik satuan rumah susun apabila bangunan rumah susun dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan. Selain itu jugs dibahas mengenai apakah ada kepastian hukum dalam pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan, Berta perbedaan antara rumah susun yang dibangun di atas suatu hak atas tanah dengan rumah susun yang dibangun di atas Hak Pengelolaan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dimana untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui wawancara dan kegiatan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa rumah susun yang di dirikan di atas tanah Hak Pengelolaan memiliki akibat hukum bagi pemilik satuan rumah susun untuk membayar biaya uang pemasukan kepada pemegang Hak Pengelolaan, sebagai konsekuensi yang harus dipenuhi untuk melakukan berbagai perbuatan hukum terhadap satuan rumah susun. Selain itu pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat memberikan kepastian mengenai hukum kepada pemegang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yaitu dengan adanya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dimana pemilik satuan rumah susun harus selalu memperpanjang atau memperbaharui jangka waktu hak atas tanah bersamanya. Dan untuk rumah susun yang dibangun di atas suatu hak atas tanah mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan.

---

Management Right is the right of control granted by the State, the implementation authority of which is partially delegated to the holder thereof. The party granted with Management Right land may use the portion of the land for the interest of his/her business, one of which is to construct high rise. Developer constructing high rise above land with Management Right shall the obligated to settle the status of joint land into Building Right or Right of Use prior to selling the unit of high rise. The problem examined and discussed in this research is the risk faced by owners of high rise constructed above land with Management Right. In addition, it also discusses legal certainty in giving Building Right above land with Management Right, and the difference between high rise constructed above land with land rights and that constructed above land with Management Right. Method of research used is empirical law research method, in which answers to the problems are obtained from interview and document study. From the result of the research, researcher found the data revealing that high rise constructed above land with Management Right implies legal consequence for the owner of the unit of high rise to pay cost of revenue money to the holder of Management Right, as the consequence that must be fulfilled to conduct various legal acts against the unit of high rise. In addition, grant of Building Right above land with Management Right can provide legal certainty to the Holder of Right to the Unit of High Rise, namely by Certificate of Ownership Right to Unit of High Rise, in which the owner of unit of high rise must always extend or renew the period of land right in him. And high rise constructed above land with land right will have higher sale price compared with that constructed above land with Management Right.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengaturan penghunian dan pengelolaan rumah susun di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan penghunian dan pengelolaan rumah susun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan mengenai penghunian dan pengelolaan rumah susun di Indonesia dengan memperbandingkannya dengan sistem penghunian dan pengelolaan rumah susun yang ada di Ontario Kanada. Penulis memilih memperbandingkannya dengan sistem penghunian dan pengelolaan rumah susun yang terdapat di Indonesia dan di Ontario Kanada, karena sistem yang terdapat di Ontario Kanada, sudah cukup baik karena diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap yaitu diatur dalam Ontario Condominium Act 1997. Berdasarkan metode penelitian perbandingan hukum maka diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara UURS dan Ontario Condominium Act. Dalam sistem hukum di Ontario Kanada, dilihat dari sudut penghunian dan pengelolaan rumah susun, mempunyai ketentuan yang sama dengan yang diatur di Indonesia. Dalam hukum Indonesia dan Ontario Kanada, penyelesaian perselisihan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara Litigasi maupun Non Litigasi. Penyelesaian perselisihan yang terjadi secara Non Litigasi di Indonesia, tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang mengatur penghunian dan pengelolaan rumah susun sedangkan penyelesaian secara Non Litigasi di Ontario Kanada diatur secara khusus didalam Ontario Condominium Act.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis atas pengenyampingan Pasal 43 ayat (2) huruf d Undang-Undang Rumah Susun dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartemen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dimana data penelitian sebagian besar diambil dari studi kepustakaan. Dibahas mengenai apakah pengenyampingan tersebut diperbolehkan serta akibat hukum yang mungkin timbul dari pengenyampingan tersebut dikaitkan dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bassura apartemen. Pembahasan didasarkan pada norma-norma hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum dan Undang-Undang Rumah Susun. ......This thesis focuses on juridical implication on waive of article 43 paragraph (2) letter d of Apartment Law in Sale and Purchase of Bassura Apartment Agreement. This study uses a normative study in which research data is largely derived from the study of literature. It is discusssed whether the waiver is allowed as well as its legal consequences which may existed. The discussion shall generally refer to the civil law norms under Civil Code and Apartment Law.

Abstrak :
ABSTRAK
Didorong oleh keadaan pada masyarakat umumnya dan pegawai negeri secara khusus pemerintah memutuskan untuk menjual sebahagian dari rumah rumah negerinya kepada pegawai negeri Kebijaksanaan ini dilaksanakan dengan bentuk perjanjian sewa - beli rumah negeri Didalam penelitian ini bertujuan mengungkapkan segala sesuatu mengenai perjanjian sewa beli dilihat dari teori hukum - perdata Indonesia . Penggambaran ini sifatnya normatif sehingga seluruh data yang diambil berasal dari data sekundair melalui study kepustakaan Putusan pemerintah untuk memakai peraturan perjanjian - sewa beli sebagai pelaksanaan dari penjualan rumah rumah itu - ternyata salah Karena berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria no. 5 Tahun 1960 hukum yang mengatur penjualan rumah adalah Hukum Adat sedangkan perjanjian sewa beli tidak dikenal di dalam bentuk perjanjian hukum Adat Kesalahan didalam mengambil kebijaksanaan dan segala kekurangan yang terdapat di dalam pengaturan perjanjian sewa beli memperlihatkan bahwa pihak pemerintah kurang memperhatikan segi hukum perdata didalam memutuskan suatu kebijaksanaannya Hendaknya dimasa yang akan datang pemerintah dapat menjadikan masalah ini sebagai suatu pelajaran.

Abstrak :
Keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai pemukiman di Jakarta sebagai akibat dari pembangunan kota yang sangt pesat, menyebabkan sarana hunian yang Iayak menjadi mahal dan sulit didapatkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan, antara Iain dengan menyediakan rumah susun sederhana bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun penyediaan mmah susun sederhana bagi masyarakat perkotaan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga harus dilakukan penghematan agar biaya bangunan dapat ditekan serendah mungkin. Untuk menghemat biaya pembangunan rumah susun sederhana, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pemilihan sistem struktur yang tepat, karena pekerjaan struktur membutuhkan biaya paling besar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah bangunan. Pada penulisan ini akan membahas tentang sistem struklur yang khusus dibuat untuk menghemat biaya pembangunan pada rumah susun sederhana, terutama yang dibangun oleh Perum Perumnas.