Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehamilan remaja menjadi masalah serius karena usia remaja yang semakin awal mengalami kehamilan, remaja awal memiliki respon yang bermakna sebelum dan selama masa kehamilan. Tujuan penelitian ini mengeksplorasi makna kehamilan bagi perempuan remaja awal. Penelitian ini mengunakan pendekatan fenomenologi interpretatif beserta analisisnya hingga menghasilkan tema. Partisipan yaitu 12 perempuan remaja awal yang mengungkapkan makna kehamilan. Hasil penelitian ini mengungkapkan makna yang diperoleh dari latar belakang kehamilan, kemampuan mengidentifikasi, proses penerimaan hingga motivasi menjaga kehamilan pada remaja awal, kehamilan remaja mendapat respon dan dukungan dari pacar, keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat hingga tenaga kesehatan sehingga remaja memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh dan bekerjasama dengan keluarga serta masyarakat dalam mendampingi remaja selama kehamilan.

---

Teenage pregnancy becomes a serious problem because adolescents are getting earlier in pregnancy, early adolescents have a meaningful response before and during pregnancy. The aim of this study is to explore the meaning of pregnancy for early adolescent women. This study uses an interpretive phenomenological approach and its analysis to produce a theme. Participants were 12 early adolescent women who revealed the meaning of pregnancy. The results of this study reveal the meaning obtained from the background of pregnancy, the ability to identify, theprocess of acceptance to motivation to maintain pregnancy in early adolescents, adolescent pregnancies get responses and support from boyfriends, family, peers, schools, communities to health workers so that adolescents have hope for a better future. Health workers are expected to be able to provide comprehensive services and cooperate with families and the community in assisting adolescents during pregnancy."

"Indonesia saat ini mengalami paradoks dengan munculnya food waste dan food insecurity. Food bank merupakan lembaga altruis/nirlaba yang menjembatani antara gap surplus dan defisit bahan pangan di masyarakat. Tugas food bank adalah menerima, memproses, menyimpan, dan membagikan surplus makanan tersebut dari donatur yang tersedia. Food bank merupakan lembaga yang baru muncul di Indonesia dalam 5 tahun ini, yaitu Foodbank of Indonesia, sehingga belum mencapai efisiensi jika dibandingkan dengan negara yang telah lama mendirikan food bank. Studi ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kinerja food bank di Indonesia dan melihat kebijakan pemerintah yang menunjang keberlanjutan food bank di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder operasional Foodbank of Indonesia dengan cakupan data pusat di seluruh cabang selama tahun 2017-2019 dan wawancara langsung. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis regresi metode OLS Dinamis. Temuan dalam penelitian ini adalah faktor keberlanjutan food bank yaitu input donasi makanan dipengaruhi secara positif oleh penerimaan donasi satu bulan lalu, cabang satu bulan sebelumnya, relawan bulan ini, dan jumlah partner kerja sama satu bulan lalu. Faktor yang berpengaruh secara negatif terhadap input donasi parsel makanan food bank adalah penambahan jumlah penerima dua bulan sebelumnya, dan relawan satu bulan sebelumnya. Faktor musim berpengaruh positif pada kuartal pertama dan negatif untuk kuartal dua hingga empat. Sehingga Food bank bisa dilihat sebagai salah satu solusi dari paradoks untuk masalah food waste dan juga food insecurit, dan dengan faktor tersebut dapat dilihat kebijakan terkait untuk meningkatkan efektivitas food bank di Indonesia.

---

Indonesia is currently experiencing a paradox with the emergence of food waste and food insecurity. Food bank is an altruist / non-profit organization that bridges the gap between the surplus and deficit in foodstuffs in society. Food banks job is to receive, process, store and distribute the surplus food from available donors. Food bank is an institution that has only emerged in Indonesia in the past 5 years, namely the Foodbank of Indonesia, so it has not achieved efficiency when compared to countries that have long established food banks. This study aims to look at the factors that influence the effectiveness of food bank performance in Indonesia and to see government policies that support the sustainability of food banks in Indonesia. The data used are secondary operational data of Foodbank of Indonesia in all branches during 2017-2019 and direct interviews. The analytical approach used is dynamic OLS regression analysis. The findings in this study are the food bank sustainability factor, namely the input of food donations is positively influenced by the receipt of donations one month ago, branches one month earlier, volunteers this month, and the number of partnerships one month ago. The factor that negatively affected the input of food bank food parcels was the addition of the number of recipients two months earlier, and volunteers one month earlier. The season factor has a positive effect in the first quarter and negative for the second to fourth quarters. So that Food bank can be seen as a solution to the paradox for the problem of food waste and also food insecurity, and with these factors, it can be seen that policies related to improve the effectiveness of food banks in Indonesia."

"Di era globalisasi ini persaingan bisnis semakin ketat. Tiap perusahaan akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dalam bisnis. Agar tetap bisa bertahan (survive) tiap perusahaan memiliki strategi bisnis yang berbeda. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah strategi bisnis perusahaan seperti yang dijelaskan dalam tipologi Miles dan Snow (1978), mempengaruhi tingkat/kadar penghindaran pajaknya. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan besarnya aktivitas dalam menghindari pajak, baik itu menggunakan strategi bisnis yang fokus kepada minimalisasi biaya maupun strategi bisnis yang fokus kepada inovasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan dalam penerapan strategi bisnis untuk menggunakan pola yang jelas antara strategi bisnis yang fokus pada biaya dan strategi bisnis yang fokus pada inovasi produk masih belum konsisten, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas perbedaan aktivitas dalam menghindari pajak.

---

In this globalization era, business competition is getting tougher. Each company will do the best to survive in business world. In order to survive, each company has different business strategies. Therefore, the authors wanted to find out whether the company's business strategy as described in the typology of Miles and Snow (1978), affects the degree/level of tax avoidance. In conclusion, there are no significant differences of tax avoidance activity; whether it uses a business strategy that focuses on cost minimization or business strategies that focus on product innovation. This indicates that the determination of the application of business strategy in using a clear pattern between business strategy that focused on cost and business strategies that focus on product innovation is still not mconsistent, hence differences in tax avoidance activities can not be seen clearly."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010. Sampel dipilih dengan menggunakan metode puposive sampling dan diperoleh 126 perusahaan yang menjadi sampel. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tidak menemukan adanya bukti bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga bukan merupakan variabel pemoderasi antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

---

The aims of this research are empirically to find out the influence of tax avoidance on the firm's value and the influence of institutional ownership and family ownership on the relation between tax avoidance and firm’s value. The population of this research are all non financial companies on the Indonesian Stock Exchange from 2006 until 2010 period. Samples are gathering using the method purposive sampling constituting 126 companies. Hypothesis is tested by the use of multiple regressions. The research is not reveals there are result that tax avoidance has not influence on firm value. Institutional ownership and family ownership are not among those moderating variables applied for tax avoidance and firm value."

"Penelitian ini ingin menguji pengaruh dewan komisaris yang diukur melalui jumlah rapat dewan komisaris, persentase kehadiran anggota dewan komisaris, dan ketua dewan komisaris, serta pengaruh komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, persentase kehadiran anggota komite audit, dan latar belakang keuangan dari anggota komite audit terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui GAAP ETR dan Current ETR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rapat dan independensi ketua dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui GAAP ETR dan juga current ETR, jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang diukur melalui current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin meningkatnya anggota komite audit maka penghindaran pajak juga meningkat. Jumlah rapat yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap current ETR dan juga GAAP ETR, sedangkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit tidak mempengaruhi current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin tinggi tingkat kehadiran maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, dan juga latar belakang keuangan mempengaruhi current ETR dimana semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan maka penghindaran pajak juga meningkat, namun latar belakang keuangan komite audit tidak mempengaruhi GAAP ETR.

---

This research aims to examine the influence of the board of commissioners as measured by the number of board meetings, the percentage of attendance by commissioners, and the chairman of the board of commissioners, as well as the influence of audit committees as measured from the number of audit committee members, the number of audit committee meetings, attendance percentage of audit committee members, and financial background of the members of the audit committee on tax avoidance as measured by GAAP ETR and Current ETR. The results of this resarch indicate that the meetings and the independence of the chairman of the board of commissioners does not have an influence on whether tax avoidance is measured by current GAAP ETR and ETR, the number of audit committee members do not affect tax avoidance as measured by current ETR, but affect the GAAP ETR in which the increasing member audit committee also increased the tax avoidance. The number of meetings do not impact the current ETR and GAAP ETR, whereas the attedance of members of the audit committee meeting did not affect the current ETR, but affect the GAAP ETR where the higher attendance rate the higher the likelihood of tax avoidance, and also background affect the current financial ETR where a growing number of audit committee members who have the financial background of the tax evasion is also increased, but the audit committee financial background does not affect the GAAP ETR."

"Pantai Pangandaran yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Provinsi Jawa Barat dan destinasi wisata strategis nasional. Peningkatan jumlah wisatawan di Pantai Pangandaran belum disertai dengan pengelolaan persampahan yang baik menyebabkan penumpukan sampah pada saat musim puncak liburan sehingga terjadi penurunan estetika, ketidaknyamanan pengunjung, serta pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan sampah untuk sampah wisata dan bawaan laut yang dihasilkan di Pantai Pangandaran. Dalam penelitian ini dilakukan suatu studi mengenai timbulan dan komposisi sampah wisata dan bawaan laut dimana hasilnya diharapkan dapat dijadikan dasar oleh stakeholder terkait dalam menentukan sistem pengelolaan maupun teknologi pengolahan sampah yang tepat untuk diterapkan di Pantai Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah dari hotel di Pantai Pangandaran cenderung tinggi, salah satunya disebabkan oleh penggunaan kamar yang melebihi kapasitas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sampah wisata banyak didominasi oleh sampah dapur dan sisa makanan (44,68%) serta sampah daun (13,48%). Kedua jenis sampah ini dapat diolah dengan baik dengan pengomposan maupun biodigester. Sementara sampah bawaan laut didominasi oleh sampah plastik (28,32%), batang kayu (25,15%), dan batok kelapa (27,33%). Reduksi sampah bawaan laut dapat dilakukan dengan cara menjual kembali sampah kepada bandar sampah. Selain itu, pengelolaan sampah bawaan laut tidak terlepas dari pengelolaan sampah daerah aliran sungai yang bermuara di pantai karena sampah bawaan laut banyak berasal dari darat."

"ABSTRAKUpaya percepatan migrasi penyiaran televisi dari analog ke dijital di Indonesia harus mempertimbangkan banyak perspektif guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan bahan kajian akademis yang pemanfaatan hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kominfo RI, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan para stakeholder terkait. Pada penelitian ini, analisis dampak penyiaran dijital yang digunakan adalah analisis STEP.Dalam hal dampak sosial, hal ini dapat diamati pada masyarakat yang semakin tercerahkan dan tercerdaskan oleh adanya baik konten-konten menarik maupun informasi yang beragam dan inovatif. Dalam hal dampak teknologi, frekuensi yang digunakan pada penyiaran televisi dijital semakin efisien, sedangkan sisa frekuensinya lainnya dapat digunakan untuk digital dividend. Selain itu, untuk menikmati siaran dijital masyarakat perlu membeli perangkat set top box.Dalam hal dampak ekonomi, pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari pemanfaatan optimalisasi digital dividend. Selain itu, industri penyiaran akan tumbuh, penyedia konten juga akan berkembang dan pada akhirnya akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia akibat tumbuhnya industri penyiaran yang menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal dampak kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran dijital yang berkualitas, dengan kualitas video dan audionya setara dengan HD. Pembuatan peraturan terkait dengan Standard Operational Prosedur penyiaran televisi dijital memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha industri penyiaran, sehubungan dengan standarisasi konten penyiaran dijital dan kebijakan-kebijakan lainnya.Dalam hal dampak biaya, pemerintah menghitung biaya langsung yang menjadi tanggungjawabnya, biaya bersama yang bisa ditanggung bersama antara pemerintah dengan para pelaku industri penyiaran, dan biaya umum yang harus disediakan oleh masing-masing para pelaku industri penyiaran. Dalam hal dampak feasibility, hal ini terkait dengan pemanfaatan frekuensi penyiaran televisi dijital serta opportunity cost adanya pengembangan teknologi terbaru. Dalam hal dampak acceptability, kepiawaian pemerintah dalam mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait (stakeholder), sehingga pengimplementasian penyiaran televisi dijital di Indonesia dapat diterima oleh semua pihak dan tentunya masyarakat Indonesia secara umum.

---

ABSTRACTEfforts to accelerate the migration of television broadcasting from analog to digital in Indonesia must consider many perspectives in order to obtain comprehensive study results and academic study materials which can be used by related parties such as the Ministry of Communication and Information Technology, Public Broadcasting Agency, Private Broadcasting Agency and relevant stakeholders. In this study, the analysis of the impact of digital broadcasting used is the STEP analysis.In terms of social impact, it can be observed in communities that are increasingly enlightened and educated by the presence of both interesting content and diverse and innovative information. In terms of technological impact, he frequency used in digital television broadcasting is more efficient, while the remaining frequency can be used for digital dividends. In addition, to enjoy digital broadcasting, the public needs to buy a set top box device.In terms of economic impact, the government gets a large income from the utilization of digital dividend optimization. In addition, the broadcasting industry will grow, content providers will also develop and in the end there will be many jobs available due to the growth of the broadcast industry which drives the creative economy in Indonesia. In terms of policy impacts, the government guarantees the public to get quality digital broadcasts, with video and audio quality equivalent to HD. Regulations relating to Standard Operational Procedures for digital television broadcasting provide legal certainty to broadcasting business agents, in relation to the standardization of digital broadcasting content and other policies.In terms of cost impact, the government calculates the direct costs that are its responsibility, the joint costs that can be shared between the government and broadcasting industry agents, and general costs that must be provided by each broadcasting industry agents. In terms of feasibility impacts, it is related to the utilization of digital television broadcasting frequency and opportunity cost for the development of the latest technology. In terms of acceptability, it can be seen by the government's expertise in accommodating all the interests of related parties (stakeholders), so that the implementation of digital television broadcasting in Indonesia can be accepted by all parties and of course the Indonesian people in general."

"Kemampuan literasi digital dapat menangkal pengaruh buruk dari hoaks dan hate speech. Banyak upaya yang telah dilakukan demi mempromosikan literasi digital pada masyarakat, sebagai contoh, media akan melakukan framing dengan menonjolkan aspek-aspek dari realitas literasi digital untuk disajikan kepada pembaca dan membentuk pandangan publik. Penelitian ini menganalisis pola framing pemberitaan media online Antaranews dan Liputan6 mengenai isu literasi digital dari April 2019 sampai Maret 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing Entman dengan pendekatan kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pola pemberitaan kedua media tidak jauh berbeda, namun Antaranews memberikan porsi peliputan yang lebih banyak untuk sumber pemerintah daripada Liputan6. Isu-isu yang diangkat terkait literasi digital di kedua media didominasi oleh berita mengenai upaya-upaya berbagai pihak dalam mengampanyekan literasi digital. Meskipun begitu, kedua media masih cenderung pasif dalam meletakkan framing-nya dan lebih bergantung pada framing yang diberikan oleh sumber berita, sehingga peran kritis media masih kurang terlihat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital tidak dibahas secara mendalam oleh kedua media dalam pemberitaannya. Pada akhirnya, penelitian ini menyarankan media untuk memberikan pemberitaan yang lebih kritis dan mendalam untuk berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan literasi digital.

---

Digital literacy skills have been made to promote digital literacy in the community and counteract the adverse effects of hoaxes and hate speech. The media then framed the issue by highlighting certain aspects on the reality of digital literacy to be presented to the audience and form public views. This research analyze the framing pattern on the news regarding digital literacy in Antaranews and Liputan6 from April 2019 until March 2020. The method used in this research is Entman’s framing analysis with a qualitative approach. The result of this study shows that the news patterns of the two media are not much different. However, Antaranews provides a greater portion of coverage for government sources than Liputan6. Issues covered regarding digital literacy in both media are dominated by news about the efforts of various parties in campaigning for digital literacy. Thus, both media still tend to be passive in putting their own frame and more dependent on the framing provided by the source of the news, so that the critical role of the media are quite less visible. This study concludes that digital literacy is not discussed in depth by both media in their coverage. Finally, this research suggests that the media provide more critical and in-depth coverages to contribute more in developing digital literacy.

"

"Perkembangan financial technology (fintech) memiliki inovasi berupa layanan aplikasi perencanaan keuangan yang dapat menjadi alternatif pengguna jika ingin berkonsultasi mengenai rencana keuangannya secara online. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan berdasarkan skema/model bisnisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dipetakan dari payung hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, menunjukkan bahwa berdasarkan skema/model bisnis aplikasi perencanaan keuangan terdapat dua jenis perlakuan dalam pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak nya yaitu atas pemberian cuma - cuma JKP yang dikenai PPN dan atas jasa konsultasi yang dikenai PPN. Kemudian dalam mekanisme administrasi pemungutannya juga mengikuti ketentuan Faktur Pajak Digunggung yang mengacu pada PMK No 18/2021. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar otoritas pajak dapat memberikan peraturan perlakuan PPN yang lebih eksplisit atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak pelaku usaha serta urgensi untuk segera menerbitkan peraturan turunan PP 44/2022 yang mengatur mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atas pemberian cuma – cuma untuk menghindari kekosongan hukum.

---

The development of financial technology has led to innovation in the form of financial planning application services that can be an alternative for users if they want to consult about their financial plans online. This study aims to discuss the treatment of Value-Added Tax (VAT) in Indonesia for the submission of financial planning application services. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis is carried out by describing the Indonesian tax regulations pertaining to the delivery of financial planning application services based on the scheme or business model. The results of this study indicate that after mapping out the legal umbrella for Value Added Tax in Indonesia, it shows that based on the financial planning application scheme/business model, there are two types of treatment in the imposition of VAT on the delivery of its taxable services, namely for the provision of free JKP, which is subject to VAT, and for consulting services, which are also subject to VAT. Then, in the collection administration mechanism, it also follows the provisions of the tax invoice that are backed up, which refers to PMK 18/2021. This study provides recommendations so that the tax authority can provide more explicit VAT treatment regulations for the submission of financial planning application services to provide legal certainty to business taxpayers as well as the urgency to immediately issue a derivative regulation from PP 44/2022, which regulates the limits and procedures for imposition of VAT on free gifts, to avoid a legal vacuum"