Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian memfokuskan kajian dan menganalisis pelaksanaan manajemen pengembangan sumber daya aparatur di bidang pendidikan dan pelatihan dengan ditunjang sejumlah indikator yaitu perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat, evaluasi diltat, widyaiswara, sarana dan prasarana diklat, peserta diklat, anggaran diklat, dan kurikulum diklat. Lagi pula, menganalisis kelemahan-kelemahan indikator diklat. Untuk mengetahui obyektifitas pelaksanaan diklat di kantor diklat tersebut, maka melakukan kegiatan berupa penelitian lapangan (survey), wawancara, kuisioner, serta pengambilan foto sikon kantor diklat sebagai data primer. Namun selain itu, mengambil dokumentasi, peraturan perundang-undangan, serta buku literatur yang relevan dengan judul tesis sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini metode yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan mengungkapkan problema-problema yang terjadi dengan menganalisis sejumlah data, fakta-fakta, serta informasi sebagai bahan obyek instrumen. Namun disamping itu, memberikan peredikat / penilaian dalam bentuk kalimat kepada obyek yang diperoleh sesuai situasi dan kondisi yang sebenarnya. Prosedur analisis data yaitu untuk mendapatkan kebenaran/obyektifitas pelaksanaan diklat pada kantor diklat tersebut, maka mengadakan penyebaran kuisioner dengan menggunakan data ordinal dan menggunakan skala Likert, kuisioner terkumpul digarap berdasarkan perhitungan kuantitatif (tabulasi) dan dipresentase untuk mengetahui dominan nilai suatu indikator serta diberikan kualifikasi penilaian (kualitatif), sehingga memperoleh kesimpulan. Dan hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa masukan sebagai berikut : Kantor Diklat Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai, namun hasilnya belum maksimal/optimal atau belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai program diklat yang dibuat secara baku oleh Badan Diklat Depdagri. Hal ini, disebabkan oleh faktor-faktor yang memperlemah, yaitu lemahnya kualitas dan kuantitas widyaiswara yang ada, kurang lengkap dan kurang layaknya sarana dan prasarana diklat, serta terbatasnya anggaran yang tersedia, baik anggaran APBD rutin/proyek maupun APBN rutin/proyek.

Abstrak :
Kemampuan kegiatan pegumpulan, pegolahan, analisis dan penyajian data untuk menghasilkan informasi yang akurat, masih belum memadai baik di pusat maupun di daerah. Masih terlihat adanya kesenjangan antara pengelola dan pemakai informasi, hal ini akibat kekurangmampuan menyatakan kebutuhan informasi kesehatan serta tukarmenukar informasi (menerima dan memberi). Masalah ini sangat dirasakan sekali pada Kanwil Dep.Kes. Propinsi Timor-Timur yang masih muda usianya dan dengan segala kekurangannya. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Kanwil DepKes Propinsi Timor Timur sangat tergantung pada kondisi organisasi, manajemen dan sistem informasi kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik informasi yang dibutuhkan pada jabatan, fungsi manajemen dan bidang tugas di Kanuil Dep.Kes Propinsi Timor Timur. Hipotesa yang diajukan ialah karakteristik informasi berhubungan dengan jabatan, fungsi manajemen dan bidang tugas di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Timor Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan data sekunder, dan analisis data menggunakan metode statistik dari Chi Kuadrat dan Kolmogorov Smirnov. Dari hasil penelitian dapat disinpulkan bahwa ada hubungan antara karakteristik informasi dengan jabatan dan fungsi manajemen.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan siudi kasus dan bertujuan untuk mengetahui apnkah penerapan Program Pengembangan Pola Jalur Karir sudah efektif dan mendapatkan gambaran mengenai Perencanan Karir lndividu yang berlaku dalam rangka pengembangan karir Pejabat StruktumI.di P.T.Asuransi Kemgian X (Persero). Untuk meneliti hal tersebut, penelitian diarahkan pada faktor faktor yang berpengaruh dan yang menunjang maupun yang menghambat penerapan Program Pengembangan Kadr, Poia J aJur Karir, Perencanaan Karir Individu.Penelitian dilakukan tcrhadap 45 orang Pejabat Struktural Kantor Pusat yang tcriibat sebagai responder. Dengan menggunakan analisis deskriptif ierhadap data sampel dan analisis infcrensial berupa uji hipotesis, didapat hasé! peraeheian sebagai berikut: Penerapan Progam Pengembangan Karir terbukti !:z.'r:»..f:g efektii Faktor yang berpengamh dan dipersepsikan pcsitif/menunjang :=.d.e.lah: Lmggung jawab dan kerja sama dalaxn penerapan program, integrasi program dengan Sistem Mentoring, Pola Jalur Karir dan adanya pcluang pengembangan di luar dan di dalamjabatan, Namun kondisi ini belum merncnuhi kondisi idea?/seharusnya. Faktor yang berpenganih dan masih perlu disempurnakan adalah Sistem dan proses Penilaian Kjnelja dan pertimbangan hasil assesmen dalam penentuan program. Penerapan Pola Jalur Kam terbukti kurang cfektii Faktor yang bcrpengaruh dan dipersepsikan positifhnenunjang adalah jalur karir yang ada dinilai efektif, memberi peluang mobilitas pejabat antar unit/fungsi .Kondisi ini bclum memenuhi konclisi ideal/seharusnya Faktor yang berpengaruh dan dipersepsikan negatiU menghambat adalah tolok ukur persyaratan kenaikan tingkat jabatan yang kurang jelas, keterbatasan jcnjang dan jalur karir. Perencanaan Karir Individu belum diterapkan secara formal. Sejauh ini terkait dcngan Perencanaan Karir Individu yang bcrsifat informal faktor yangberpcngarulm dan dipersepsikan pnaitif / menmmjang adalah kesadaran pejabat akan peluang pcluang karir yang dapat dicapai, kepedulian dan dukungan dari atasan. Kondisi ini juga belum memenuhi kondisi ideal/sehaausnya Dalam hal ini faktor yang berpcngaruh dan dipersepsikan negatif/menghambat adalah kurangnya ketcrlibatan aktif pejabat dalam menentukan tujuan karir, atmn yang kurang berperan sebagai konselor, mentor, penyampaian informasi karir yang kurang luas, kurang terbuka, dan pcmberian umpan balik Penilaian Kinerja yang kurang memadai. Kendala dalam penerapan mencakup : Sistern Pengembangan Karir yang lcurang terintegrasi dengan Sistem Penilaian Kinerja, kurang selaras dengan Sistem Pendidikan & Pelatihan.; Pola Jalur Karir yang kurang efektif dan belum adanya kesiapan baik dari perusahaan, atasan dan pejabat untulc menerapkan Pcrencanaan Kalir atas kesepakatan bersama Belum adanya Sistem Prosedur yang baku juga merupakan hambatan bagi proscs penerapan secam objektif dan konsistcn. Di samping itu terbukti tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara pejabat yang berbeda unit kenja, posisi jabatan, jenis kelamin, usia, pendidikan formal, masa kerjanya terhadap ketiga variabel yang diteliti Mempertimbangkan hasil penelitian ini, disarankan kepada P.T.Asuransi Kerugian X (Persero)1mtuk melakukan perumusan & penyempumaan sistem dan sejumlah program yang terkait dengan Pengembangan Karir Pejabat Struktural.

Abstrak :
Penelitlan ini berlujuan untuk mengetahul pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap produktivitas kenja karyawan bagian produksi PT. Hartono lstana Teknologi di Kudus. Selain ilu juga untuk melihat hubungan karakteristik responden dengan persepsi kalyawan terhadap program pelatihan, kompensasi dan produktivitas keria serta yang terakhir bertuiuan untuk mengetahui factor-faktor pelatihan dan kompensasi yang mempengaruhi procluktivitas kerja. Untuk mengetahui beberapa hal tersebut di atas sample yang diambil untuk penelitian sebesar 11% clari 906 orang yaitu 100 orang karyawan. Dan hasll pembahasan yang mengacu pada data hasil penelitian yang menggunakan kuesioner dengan pemyataan berslruktur( Skala Likert) yang diolah dengan menggunakan Personal Computer Program Statistical Product and Service Solutions ( SPSS) versi 10.1, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pelatihan berhubungan kuat dan signitikan terhadap produktivitas kerja. Demikian pula terhadap hasil regresinya dimana pelatihan juga berpengaruh secara positif terhadap produktivitas kerja. Hal ini juga terjadi pada kompensasi, namun hubungannya lemah. Sedang hasii regresinya juga berpengaruh walaupun lebih kecil iika dibandingkan dengan pelatihan. Secara bersama-sama, variabel peiatihan dan kompensasi memiliki hubungan yang kuat dan berpangaruh secara positif dan signitikan. Bahkan secara simu1tan baik hubungan dan pengaruhnya terhadap produktivitas kerja Iebih kuat dan besar b' dibandingkan dengan hasii korelasi parsial dan regresi sederhana Dari hasil pengolahan data dan pembahasannya juga ditemukan faktor-faktor dari pelatihan dan kompensasi yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, faktor dari pelatihan yaitu manfaat pelatihan, materinya, jenisnya, frekuensi, metode dan fasilitas, dan Iama pelatihan_ Sedangkan faktor dari kompensasi yaitu penghargaan yang adil, insentif bagi karyawan yang berprestasi dan sangsi indisipliner. Dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa program yang diterapkan, utamanya kompensasi belum berjalan secara optimal. Sebagai solusinya dalam menetapkan kebijakan kdmpensasi, perlu adanya lransparansi dari pihak manajemen kepada karyawan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan informasi selain melalui pertemuan-pertemuan, iuga dapat melaiui papan pengumuman yang mudah dibaca dan dijangkau oleh setiap karyawan.

Abstrak :
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang menduduki Jabatan Struktural adalah faktor penentu keberhasilan dalam lpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan gejolak perubahan dewasa ini, pengembangan SDM Aparatur perlu diarahkan pada upaya mewujudkan "learning organization". Upaya ini terkait dengan pembelajaran individu (individual learning) yang hams berorientasi pada kebutuhan SDM menglatang yaim SDM yang profesional, berbasis pengetahuan dengan kemampuan ganda dan mampu bekelja sama dalam tim. Dalam rangka perwujudan "learning organization Peter M. Senge, mempopulerkan lima disiplin pembelajaran, yaitu berpikir sistemik model mental, keunggulan personal, pembelajaran dalam tim, dan penyamaan visi, kemampuan berpikir sistemik dan pembelajaran dalam tim merupakan dua daxi lima disiplin pembelajaran organisasi yang perlu dimiliki oleh SDM Aparatur terutama yang memangku jabatan struktural karena refonnasi birokrasi dewasa ini memunculkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipecahkan dengan pola pemikiran yang bersifat mekanistis, melainkan harus sistemik dengan pola hubungan kexja bersifat dialogis untuk membangun pembelajaran tim dan bukan lagi secara hierarkhis. Pelatihan outbound yang merupakan agenda pembentukan sikap dan perilaku dalam Diklat SPAMA, nampaknya merupakan suatu pelatihan yang membelajarkan karena pelatihan ini menggunakan metoda belajar redektif dengan media alam bebas yang sistemik dan peserta helajar secara berkelompok dalam kondisi nyata dengan suasana yang nyaman. Penelitian ini mengkaji sampai sejauh mana pelatihan outbound dapat memberikan kontribusi dalam membanguu kelompok belajar dan kemampuan berpikir sistemik pada peserta diklat SPAMA LAN. Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelaiihan ourbound sedangkan variabel tserikat adalah kelompok belajar dan kemampuan berpikir sistemik. Dari hasil pengujian hipotesis pertama laentang konuibusi pelatihan outbound dalam membangun kelompok belajar, terbukti bahwa terdapat korelasi yang positif antara pelatihan outbound dengan kelompok belajar, terbukti dari t hitung 23,483 leblh besar dari pada t tabel 2,02 untuk df 39 dengan taraf kesalahan 5%. Pengujian hipotesis kedua tentang kontxibusi pelatihan outbound dalam meningkatkan kemampuan berpikir sistemik juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara pelatihan outbound dengan peningkatan kemampuan berpikir sistemik, terbukti dad t hitung 19,205 lebih besar dad t tabel 2,02 unluk df 39 dengan taraf kesalahan 5%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar pelatihan ouzbound tetap dimasukkan ke dalam struktur kurikulum diklat SPAMA, selain itu dalam rangka mewujudkan learning organization, disarankan pula agar unit-unit kexja dilingkungan instansi pemerintah dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk mengungkit proses pembelajarau secara kolektif.

Abstrak :
Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, permasalahan pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas karena permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk upaya peningkatan kompetensi sangat diperlukan terlebih dengan tuntutan tugas yang dihadapi kian komplek yang membawa implikasi pada pentingnya mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Pelatihan bukan merupakan satu-satunya jalan untuk peningkatan kompetensi tersebut, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas, kebutuhan setiap eselon atau pelaksanaan tugas sesuai kompetensinya. Dalam setiap upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui program pelatihan maka harus dilakukan melalui penilaian kebutuhan pelatihan ( training needs assessment). Dengan training needs assessment berdasarkan kompetensi yang jelas standarnya maka dapat disusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk menganalisa pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan pengelompokkan berbagai kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan Kolb. Standar kompetensi tersebut adalah kompetensi afektif, kompetensi perceptual, kompetensi simbolik dan kompetensi perilaku yang dikelompokkan sebagai kompetensi khusus. Selain itu digunakan standar kompetensi umum dari BKN dan juga dilakukan TNAT Mc. Cann yang menunjukkan kompetensi aktual dan kompetensi ideal dengan menggolongkan tingkatan penguasaan kompetensi ke dalam kategori Introductory, Exploratory, Comfort, dan Mastery. Dalam kajian kompetensi ini yang menjadi responden adalah pejabat eselon III dan eselon IV yang berjumlah 150 orang akan dipilih sebagai sampet penelitian sebesar 40% yang dianggap dapat mewakili populasi sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu stratified random sampling. Penelitian lapangan (survei) yang dilakukan dalam menganalisa data sumberdaya manusia menggunakan teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi dan dalam memetakan kompetensi menggunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan dengan perangkat lunak Statistics Package for Social Science (SPSS) dan Microsoft Excel serta menggunakan teknik kualitatif berupa teknik interpretatif. Secara umum dari hasil penelitian dapat diketahui tingkat pencapaian kompetensi hampir mendekati nilai optimal, perbedaan nilai aktual dan nilai ideal relatif kecil dan tidak begitu signifikan oleh karena itu TNA berbasis kompetensi belum diperlukan. Walaupun demikian pengembangan terus diupayakan untuk memperkecil kesenjangan kompetensi yang dapat diatasi melalui pelatihan dan ada juga yang tidak dapat diatasi dengan pelatihan. Untuk masalah pelatihan akan dilakukan pengidentifikasian pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan masalah yang diatasi di luar pelatihan, tidak termasuk dalam penelitian ini. Atas dasar temuan tersebut, terdapat saran penyempurnaan terhadap manajemen atau sistim pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi yakni penyusunan program pelatihan yang komprehensif, penyampaian materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang disusun lebih variatif, terprogram dan konkrit. Implementasi pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara sentralisasi maupun desentralisasi atau dapat dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga untuk kebutuhan program pendidikan gelar maupun kebutuhan pelatihan teknis administrasi. Mengingat lingkungan organisasi selalu berkembang seyogyanya dilakukan penilaian kebutuhan pelatihan secara berkesinambungan.

Abstrak :
Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel.

Abstrak :
Rumah Sakit X memilih strategi organisasi yang berfokus pada pelanggan sebagai keunggulan daya saing terhadap rumah sakit lainnya. Fokus pada pelanggan dijabarkan melalui konsep branded customer service, yang intinya adalah menjadikan pelayanan kepada pelanggan sebagai brand Rumah Sakit X, rnclalui pelayanan kepada pelanggan yang melebihi harapan pelanggan. Stralegi yang dipilih f£I'S8blIl belum selaras dengan strategi di bidang SDM dan manajemen SDM yang diterapkan oleh Rumah Sakit X sehingga belum mendorong para karyawan untuk berperilaku sesuai dengan brand tersebui, akibatnya para pelanggan belum mengalami brand Rumah Sakit X dalam proses pelayanan kcsehatan yang mereka terima. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan ulang dan perancangan manajemen SDM di Rumah Sakit X, agar dapat selaras dengan brand yang ditampilkan kepada pelanggan. Dalam rnerancang ulang manajernen SDM, beberapa hal yang diperhatikan adalah: level intervensi yang akan dilakulcan (level strategis atau level implementasi), pathway penerapan branded customer service yang dikemukakan oleh Barlow dan Stewart (2006), serta harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada pembentukan perilaku dalam organisasi yang diungkapkan melalui model MARS dari McShane dan Von Glinow (2005). ......Hospital X has chosen the customer focused organization strategy in order to compete with other hospitals. This strategy is applied through branded customer service, where customer service is the brand of the hospital, and implemented through giving a service that exceeds the customer's needs. The chosen strategy does not align with the HR strategy and HR management at Hospital X. Therefore, the employees behaviors do not reflect the brand in real service situation. The customer has not experience the brand yet. It is necessary to evaluate and re-design the HR management at Hospital X and aligning it with the brand, as the reflection of customer focused organization strategy. In redesigning the HR management, some concepts are being considered: the level of intervention (strategic level and implementation level), the pathway of branded customer service (Barlow and Stewart, 2005), and McShane and Von Glinow's MARS model (2005) to explain the factors that influence individual behavior in organization.

Abstrak :
Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia yang harus dilaksanakan oleh organisasi. dalam organisasi publik, Pengembangan SDM dilakukan untuk meningkatkan knowledge, skill dan abilities PNS di maksud. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa setiap PNS memiliki hak untuk memperoleh pengembangan kompetensi selama dua puluh jam pelajaran dalam satu tahun. Pengembangan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi setiap PNS melalui berbagai kegiatan, salah satunya dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Diklat dapat dilaksanakan dengan berbagai metode baik secara klasikal maupun non-klasikal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap strategi pengembangan SDM yang di lakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap informan internal dan eksternal yang berjumlah sebanyak sepuluh informan. Informan internal di antaranya Sekretaris Badan, Kepala Bidang Program di Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan dan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM serta Kepala Pusat Penilaian Kompetensi. Sedangkan, informan eksternal BPSDM Hukum dan HAM di antaranya, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bagian Pengembangan Karir di Biro Kepegawaian. BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengembangan SDM terhadap seluruh PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM saat ini menyelenggarakan pengembangan SDM dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui daring dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan e-learning. Diklat dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis BPSDM Hukum dan HAM yang berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pengembangan SDM yang dilakukan oleh BPSDM dan Balai Diklat Hukum dan HAM terdapat faktor penghambat, sehingga perlu adanya strategi pengembangan SDM yang sesuai dan dapat dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM. BPSDM Hukum dan HAM telah mencanangkan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University, yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan SDM ......Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources developmentHuman resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.