Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan sosial memungkinkan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk, intensitas interaksi sesama manusia dan perekonomian, yang secara umum berpengaruh pada keteraturan kehidupan masyarakat desa adat di Bali. Lebih dalam, perubahan sosial juga berpengaruh pada peningkatan intensitas dan ragam kegiatan sosial yang berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi pecalang yang ada di desa adat. Perubahan yang terjadi pada tugas dan fungsi pecalang menimbulkan polemik di masyarakat sehingga dipertanyakan eksistensi pecalang. Perhatian utama tesis ini adalah tugas dan fungsi pecalang dan kaitannya dengan kepolisian, dengan fokus pada fungsi pecalang. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penelitian dilakukan di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sebuah desa yang masyarakatnya agraris, yang sedang mengalami transisi menuju masyarakat industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengamatan terlibat serta wawancara dengan pedoman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan tugas dan fungsi pecalang untuk mengimbangi peningkatan intensitas dan ragam kegiatan sosial, Kendatipun peraturan daerah menentukan bahwa pecalang merupakan satuan tugas tradisional yang bertugas mengamankan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan agama di wilayah desa adat, di Desa Adat Meliling, pecalang juga melakukan tugas mengamankan kegiatan di luar kegiatan adat, agama, bahkan mengamankan kegiatan adat warganya sampai ke luar wilayah desa adat. Pada hakikatnya pecalang dan kepolisian sama-sama pengemban fungsi kepolisian. Perbedaanya, pecalang pengemban fungsi kepolisian dalam konteks desa adat, sedangkan kepolisian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal hubungan yang terjadi antara kepolisian dan pecalang adalah hubungan kelembagaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pecalang berstatus pembantu kepolisian dalam mengemban fungsi kepolisian. Sejalan dengan itu, kepolisian berkewajiban membina pecalang. Secara informal hubungan pecalang dengan kepolisian dilihat dari hubungan individu yang ditentukan oleh kepribadian dan kemampuan pihak yang berhubungan yang kemudian melahirkan kesan terhadap pihak yang berhubungan ini mempengaruhi hubungan formalnya. Daftar Kepustakaan : 40 Buku + 10 Dokumen

Abstrak :
Tesis ini tentang pelayanan dan perlindungan kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa. Kegiatan massa yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, baik yang berijin maupun yang tidak berijin, kegiatan massa yang sifatnya rutin maupun insidentil. Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pelayanan dan perlindungan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa khususnya yang bersifat insidentil, dengan fokus pada kesimpangsiuran dan overlapping dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Dalam kajian tesis ini, kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran petugas kepolisian dalam kegiatan massa disesuaikan dengan fungsinya. Penelitian dilakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat karena berdasarkan data yang di dapat bahwa, di wilayah tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk kegiatan massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dengan pedoman, serta pengamatan terlibat guna mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam menangani kegiatan massa khususnya yang besifat insidentil. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada kejelasan dalam hal pemberian pelayanan perijinan atau overlapping dalam pemberian pelayanan kepolisian serta tindakan tanpa proses manajemen dalam hal pemberian perlindungan kepolisian khususnya dalam menangani kegiatan massa, baik itu oleh Polda, Polres, atau pun Polsek. sehingga, seringkali dijadikan lahan atau dimanfaatkan oleh anggota dilapangan untuk mencari keuntungan pribadi. Kegiatan perlindungan kepolisian lebih didasarkan pada kebiasaan yang seringkali telah dilakukan atau berdasarkan pada petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis yang seringkali kurang-relevan untuk dijadikan patokan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan perlindungan kepolisian tersebut.

Abstrak :
Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk tim negosiator Polri termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dibentuk dua tim negosiator yaitu tim negosiator polki dan tim negosiator polwan. Dalam melakukan negosiasi, ada dua sasaran, yaitu pimpinan atau koordinator unjuk rasa dan massa unjuk rasa, dimana strategi yang diterapkan yaitu Sapa - Senyum - Salam dengan metode berbaris memanjar atau berbaur dengan massa. Di sisi lain, dalam melakukan unjuk rasa, kelompok unjuk rasa memiliki agenda aksi tersendiri. Agenda tersebut termasuk kedalam bagian dari karakteristik unjuk rasa yang ada. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tim negosiator harus memiliki strategi tersendiri dalam melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa sehingga dapat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jika tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator akan sulit mencapat tujuan bersama agar unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan damai. Akibatnya, negosiasi yang dilakukan, menjadi tidak ada kaitannya dengan aman, tertib, damai tidaknya unjuk rasa yang terjadi.

Abstrak :
This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect...

Abstrak :
Pelaksanaan Orasional Kepolisian dalarn rangka menanggulangi kejahatan yang semakin meningkat dapat dilakukan melalui penggunaan kekuatan Sat Brimobda. Pemanfaatan Sat Brimobda dalam kegiatan Operasional Kepolisian cukup beralasan, mengingat penggun an satuan ini merupakan suatu bentuk perkuatan. Namun dalam upaya memaduan satuan Reserse dan satuan Brimob tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan ber:upa ketidakselarasan pola tindak. Melalui penyempurnaan pola tindak Satuan Brimob dan Satuan Reserse pada Unit Resmob dan pemenuhan empat prasyarat fungsienal sebagai sistem Ke as maka akan tergambar dan terkategori struktur hubungan kerjasama, sekaligus berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi. Adapun masalah penelitiannya adalah mengenai orientasi tindakan sosial antara Brimob dan Reserse pada Unit Resmob Dit Serse Polda Metm Jaya dan pemenuhan empat prasyarat fungsional yang dicapai sebagai sistem kerjasama yang seimbang. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pola tindak dan pemenuhan empat prasyarat fungsional Satuan Brimob dan Satuan Reserse. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati , tekhnik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara terstruktur ataupun spontan dalam rangkaian pengamatan terlibat.

Abstrak :
Dalam tesis ini, saya ingin menunjukkan perpolisian masyarakat yang diterapkan oleh Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola pasar Tanah Abang. Dalam penanganan konflik ini, Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa Preemptif, Preventif dan Represif. Sumber konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola/PD. Pasar Jaya pada dasarnya dilatarbelakangi adanya Instruksi Gubernur Sutiyoso Nomor 84 tahun 2006 tentang Penertiban dan Pengosongan Penghunian Bangunan Kios Blok B sampai E pasar Tanah Abang. Pengosongan tersebut dilakukan karena konstruksi gedung yang sudah tidak layak untuk ditempati pedagang sebab menurut komentar Kepala Laboratorium dan Tim Investigasi dan Analisis terhadap bangunan Blok B sampai E pasar Tanah Abang menyampaikan 2 (dua) rekomendasi, pertama, gedung aman terhadap layanan seperti apa adanya sekarang, tetapi mengandung kemungkinan kegagalan (penurunan tidak merata) dad sistem fondasi apabila terjadi beban tambahan yang tidak seimbang. Kedua, gedung sebagaimana adanya saat ini tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan standar Peraturan Baton SNI 03-2847-2002 dan Peraturan Gempa SNI 03-1726- 2002. Apabila gedung direncanakan untuk digunakan selama 20 tahun lagi, maka perlu dilakukan penguatan yang sesuai atau dibangun ulang. Alasan pemerintah daerah atau dalam hal ini PD. Pasar Jaya memakai jasa tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam melakukan pemeriksaan atas konstruksi gedung yang menempati Blok B sampai E dilatarbelakangi adanya kualitas hasil kajian tim ITB yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah sehingga tidak heran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. PD. Pasar Jaya memanfaatkan jasa tim ITB dalam melakukan pemeriksaan konstruksi bangunan pasar Tanah Abang tersebut. Strategi perpolisian masyarakat kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B,C,D, dan E dengan pengelola yakni dengan menerapkan strategi internal dan ekstemal perpolisian masyarakat yang mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No.Pal.: Skep14321VI112006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Polmas. Strategi internal ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya personal Polsek Metro Tanah Abang di bidang perpolisian masyarakat, diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang perpolisian masyarakat. Sedangkan strategi ekstemal perpolisian masyarakat diarahkan pada peningkatan kemampuan personal Polsek Metro Tanah Abang dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya. Sedangkan penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola oleh kepolisian Polsek Metro Tanah Abang adalah dengan menerapkan pendekatan tanpa upaya paksa dan pendekatan dengan upaya paksa. Pendekatan tanpa upaya paksa ini diantaranya dengan melakukan tindakan preemptif dan preventif. Sedangkan pendekatan dengan upaya paksa dengan melakukan tindakan represif dengan mengedepankan penegakan hukum. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Polsek Metro Tanah Abang dalam penanganan konfiik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola, adalah keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan jumlah personal dan keterbatasan lainnya termasuk keterbatasan kemampuan personal. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan tersebut, kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Iebih menekankan pada kegiatan perpolisian masyarakat (Palmas) dan kegiatan strategi perpolisian yang mencakup upaya pencegahan terhadap kejahatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penegakan hukum bagi keadilan. Selain kedua sumber di atas, unsur kerjasama juga sangat mempengaruhi dan bahkan mendukung berhasilnya penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelolalPD. Pasar Jaya.

---

In this thesis, I want to point out society policing that implemented by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya in Tanah Abang. In handling this conflict Tanah Abang Regional Police doing police actions as Pre-emptive, Preventive and repressive. Resource of conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya basically because of there is instruction of Sutiyoso Governor Number 84 year 2006 about Control and Evacuation of Tanah Abang Market Building Block B up to E Kiosks. The evacuation is implemented because building construction that have no more suitable to be occupied by traders according to Chief of Laboratory and Investigation and Research Team over the Block B up to E Tanah Abang Market building that propose two recommendation, first. Building is safe for the service as the present, but there is probability of fail (decreasing inflate) from foundation system if there is unbalance weight adding, Second, The present building is not fulfill the safety requirements that determined by standard of SNI concrete regulation 03-2847-2002 and SNI Earthquake Regulation 03-1726-2002. if building is planned to be used for the others 20 years, so it needs to be strengthen accordingly or to be rebuilt. The reason of regional government in this case PD. Pasar Jaya use experts from Institute Technology Bandung ITB) in investigating over the building construction for Block B to E is because of there is result of quality from ITB team that guaranteed its truths scientifically so it is no wonder if Government of DKI Province cq. PD. Pasar Jaya using the ITB Team services in doing investigate building construction of Tanah Abang market. Strategy of Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya that is by implementing internal and external strategy of society policing that refer to Head of Republic Indonesia Police Department Decision Letter No. Pot : Skep14321VII12006 date July 1, 2006 about Guide of Society Police. This internal strategy is directed to increase understanding and improving personal human resource of Tanah Abang Regional Police in the matter of society policing, one of them is giving education and training in field of society policing. While external society policing is directed to improving the personal capability of Tanah Abang Regional Police in doing corporate with Regional Government, DPRD and the other related parties. The type of handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya by Tanah Abang Regional Police is by implementing approach without force and approach by force. This approach without force is doing pre-emptive and preventive. While the approach with force by doing repressive action with propose of law enforcement. Supporting and inhibiting factors that facing by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in Block B up to E kiosks with PD Pasar Jaya, is limitation of facility of means and infrastructure, limitation of personal quantity and the other limitation including the limitation of personal capability. But, with the all limitation Tanah Abang Regional Police is more strengthen on society policing (Polmas) and police strategy activity that include of preventive over the criminal, maintain of safety and society ordering also efforts to law enforcement for justice. Beside the above two resources, the factor of corporation is also much influence and even support the successes in handling conflict between traders that occupying kiosks in block B up to E with PD. Pasar Jaya.

Abstrak :
Latar Belakang


Indonesia sejak pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mulai mengambil alih tampuk kekuasaan negara, maka secara pasti telah menempatkan diri di barisan Negara sedang berkembang yang memberi prioritas pertama kepada pembangunan.1)

Pembangunan itu sendiri, sesungguhnya merupakan proses perubahan sosial yang direncanakan (planed) dan dikehendaki (intended), sehingga dalam penyelenggaraannya pembangunan tersebut dilaksanakan aecara bertahap dan berencana. Untuk, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pembangunan bertujuan pula membentuk manusia Indonesia seutuhnya, seJahtera lahir dan batin.

Sebagai akibatnya, tak satupun bidang kehidupan masyarakat tidak tersentuh oleh roda pembangunan, hanya barang tentu ada perbedaan dalam kadar dan ukuran. Behubungan hal tersebut, ada satu hal yang dapat ditarik dalam pengertian ini ialah bahwa kehidupan rnasyarakat desa ini terasa semakin kompleks yang diwarnai oleh berbagai perubahan di dalam masyarakat ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "Indonesia kini berada di tengah-tengah perubahan social yang berlangsung secara sitimatis dalam arti direncanakan. Adapun juga ciri-ciri dalam perubahan tersebut, ia tidak menghilangkan ciri-ciri perubahan social pada umumnya".

Pembangunan. menciptakan berbagai masalah yang kontradiktif antara berbagai keadaan yang baik dan buruk, untung dan rugi. Pembangunan dan perubahan social adalah dua gejala yang saling berkaitan, setiap pembangunan baik yang bersifat. (teknologi) maupun rohani. (mental) diharapkan akan membawa perubahan? perubahan social seperti yang diharapkan. Dengan pembangunan akan menimbulkan perubahan-perubahan seperti yang kita alami sekarang ini. Masalah keamanan dan ketertiban sebagai salah satu sasaran pembangunan itu sendiri ternyata merupakan satu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena masalah ini merupakan hal yang esensial bagi adanya suatu masyarakat.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ. Oleh karena itu Ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma.3)

Sebagai norma maka hukum itu mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum itu. Sebagai norma hukum berarti hukum itu harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum tidak selalu memberikan keputusannya dengan segera, ia membutuhkan waktu menimbang-nimbang yang bisa makan waktu lama.

Guna mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan suatu sarana untuk dapat menyelaraskan antara kehidupan masyarakat di situ pihak, dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak pembangunan di lain pihak. Hukum dalam arti kehadiran dan penegakannya, merupakan salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat, hukum terasa mutlak peranannya. la senantiasa dibutuhkan. lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, seperti halnya masyarakat Indonesia.

Abstrak :
Latar belakang pemikiran dalam tesis ini adalah beratnya beban tugas anggota Polri yang membutuhkan kesiapsiagaan 24 jam, disebabkan rasio jumlah anggota Polri dengan masyarakat yang masih jauh dari ideal, karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin meningkat, seperti: Terorisme, illegal logging, Illegal mining, illegal fishing, kejahatan terhadap Iingkungan hidup, perjudian, cyber crime, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sementara besaran gaji yang diterima tidak mencukupinya untuk membiayai kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Hal tersebut memotivasi anggota Polri untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dalam ruang lingkup tugasnya, yang akhimya anggota Polri terjebak dalam berbagai penyimpangan, sehingga untuk mengatasinya diperlukan upaya perbaikan sistem penggajian. Menyadari akan akar permasalahan dari penyimpangan yang terjadi tersebut, maka Kapolri Jenderal Sutanto telah mengusulkan perubahan gaji Polri kepada Presiden RI melalui surat Kapolri No. Pol. : B/1735NII tanggal 31 Juli 2006 perihal permohonan kenaikan gaji anggota Polri dan PNS Polri, yang didukung oleh hasil penelitian yang tertuang dalam Naskah Akademik Kebutuhan Minimal Anggota Polri/PNS Polri. Untuk mendukung hasil penelitian tersebut dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah pembiayaan kebutuhan hidup yang dihadapi anggota Polri beserta dampaknya, maka penulis melakukan penelitan terhadap Unit Babinkamtibmas. Penulis memilih unit ini karena seringkali dihindari oleh anggota Polri dan dianggap sebagai unit yang tidak menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini disebabkan beban tugasnya yang cukup berat, sementara peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahannya kecil. Namun kenyataannya sampai saat ini Babinkamtibmas dapat tetap bertahan hidup, menyekolahkan anak, memiliki rumah dan kendaraan pribadi, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Babinkamtibmas membiayai kebutuhan hidupnya? Masalah penulisan ini merupakan miniatur dari permasalahan umum anggota Polri, karenanya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, namun untuk menunjang penelitian, diperlukan juga data kuantitatif. Adapun sumber datanya terdiri dari data primer, yaitu diperoleh melalui metode pendamatan terlibat dan wawancara babas dengan berpedoman dan data sekunder, yaltu diperoleh dari pengkajian terhadap dokumen¬dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Masalah penelitian ini adalah pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dengan fokus penelitian adalah corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang. Dan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dipengaruhi oleh status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan usia Anak dengan tingkat sekolahnya. Corak pembiayaan kebutuhan hidupnya diperoleh dan gaji yang diterima setiap bulannya yang diberikan oleh negara dan dari sumber pendapatan tambahan melalui pemanfaatan peranannya dengan cara kerja sama dan pertukaran ganjaran dengan masyarakat yang berpotensi secara materi. Bagi Babinkamtibmas yang merangkap dengan tugas utamanya, maka pendapatan tambahan juga diperoleh dari pelaksanaan tugas utamanya. Corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang melalui pemanfaatan perannya termasuk penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang, namun hal tersebut terjadi disebabkan besaran gaji yang ditetapkan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga anggota Polri tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi Polri tetapi Iebih termotivasi untuk mengatasi masalah pembiayaan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, selama pemerintah tidak melakukan perbaikan terhadap peraturan penggajian anggota Polri, maka tujuan organisasi Poiri sangat sulit tercapai dan Poiri akan terus terjebak dalam perilaku penyimpangan.

---

The background of the thesis is the heavy burden of Indonesian National Police (fold) officers who must be in alert for twenty four hours due to several factors, such as the inadequate ratio of police : people, the characteristic of Indonesian heterogenic people, the increasing crime rate either quantitatively or qualitatively (terrorism, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, crimes against natural resources, gambling, cyber crime, drugs abuse, etc.). On the other side, salary that is accepted by Paid members is not sufficient due to the increasing cost of living. Such situation has motivated Polri members to look for additional incomes by making use the available opportunities which finally lead them to various deviances. Based on this condition, the author proposes an improvement on salary system of Polri members. Realizing the root of the problems, the Polri Chief has proposed a change on salary system of Polri members to the President of Republic of Indonesia through his letter No. Pol.: B/1735Ni1 dated 31 July 2006 regarding the request of a wage hike of Polri members and Polri civil servants. Such request is supported by a research on minimal or basic needs of Polri members and Polri civil servants. In order to support the result of the research and to give a clearer description on the problems of funding the living cost of Polri members, the author is interested to conduct a research on Babinkamtibmas (an NCO for guiding the security and public order) Unit.The author chooses this unit because Polri members often avoid working in the unit. Such unit is regarded not promising in order to get side incomes due to its heavy burden. However, Babinkamtibmas officers have survived. They can give proper education to their children, have houses and cars and some others. The research aims at finding out how Babinkamtibmas fund their living cost. The problem that the author discusses is a miniature of general problems belong to Polri members. That is why, it is expected the thesis can give either theoretical or practical advantages. The author employs qualitative approach and also quantitative data in order to support the research. Primary data is collected through involved observation and free interview, meanwhile secondary data is collected through documents and books review related to the topic of the research. The problem of the research is the funding of living cost of Babinkamtibmas officers in Serang Sector Police and the focus of the research is the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers. The results of the research reveal that the funding of the lives of Babinkamtibmas officers is influenced by marital status, their dependants, and the age of their children and their education. The sources of fund for their lives come from their salaries they get each month as their main income and other additional sources through making use their roles in cooperating with public members who have the potential to give something back to them in a form of material or money. Those Babinkamtibmas who have double roles with their main duties, they get additional incomes from implementing their main duties. Deviances and power abuse also color the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers due to the insufficient salary determined by the government. They are motivated to look for other side incomes rather than to work properly because of insufficient salary in order to fund their lives. As long as the government does not change the regulations regarding the salary system of Polri members, it is difficult to achieve the expected goals. Paid members, therefore, are continuously trapped in such deviant behavior.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini adalah tentang Penanganan Pos Polisi Pulomas terhadap para pengemis di persimpangan Coca Cola. Yang menjadi fokus adalah penanganan petugas Pos Polisi Pulomas untuk melibatkan para pengemis dalam membantu tugas-tugas Kepolisian. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, pedoman wawancara, serta kajian dokumen untuk memahami dan mendalami bentuk penanganan yang dilakukan dalam membantu tugas-tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengemis oleh Pos Polisi Pulomas dilakukan dengan cara mengkoordinir keberadaan mereka, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara polisi dengan pengemis melalui hubungan interaksi patron Mien. Hubungan patron Mien yang terjadi antara petugas dengan para pengemis -bersifat temporer artinya-secara sosiologis-hubungan-tersebut digambarkan terjadi antara petugas dengan para pengemis. Sebenarnya hubungan seperti ini tidak diatur dalam pelaksanaan tugas kepolisian, namun dalam kenyataan bahwa pengemis membantu petugas dalam mewujudkan keamanan di lokasi tersebut. Selain patron Mien, Pos Polisi Pulomas juga menerapkan sistem pemolisian komuniti. Hal ini dilakukan oleh petugas dalam sebagai upaya agar masyarakat mau bekerjasama dengan polisi dalam mencegah terjadinya kejahatan. Implikasi teoritis dari bahasan tesis ini adalah : pertama, perlunya optimalisasi pemolisian komuniti untuk membangun kemitraan polisi dengan masyarakat. Kedua, perlu pelatihan pemolisian komuniti pads unsur pimpinan kepolisian, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor keinginan dan harapan masyarakat. Ketiga, perlu diberikan materi pemolisian komuniti pada setiap lembaga pendidikan kepolisian termasuk pendidikan tingkat dasar. Keempat, perlu dukungan anggaran operasional Pos Polisi agar idealisme dan motivasi anggota tidak hilang dalam menjalankan program pemolisian komuniti. Kelima, perlu dibuat kesepakatan kerjasama melalui MoU antar instansi pemerintah seperti Suku Dimas Ketentraman dan Ketertiban, Suku Dinas Pembinaan Mentas dan Kesejahteraan Sosial, Panti Sosial yang menangani masalah pengemis. Keenam, pemerintah perlu memberi subsidi pendidikan terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ketujuh, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PT. Pulomas Jaya dengan warga agar permasalahan tidak berlarut-larut. Kedelapan, penerapan sanksi hukum bagi para pengemis sebaiknya tetap mengaeu pads Pemerintah Pemerintah maupun Peraturan Daerah, narnun apabila wibawa hukum dirasakan mulai menurun maka pasal 504 KUHP dapat kembali diterapkan.

---

ABSTRACT This Thesis is concerning handling all beggars by Pulomas Police Station in Coca Cola intersection. Becoming focus is handling by officer of Pulomas Police Station to entangle all beggars in assisting Police duties. Method Research in this thesis use qualitative approach with collecting data technically in the form of perception, involve observation, interview guidance, and also document study to comprehend and deepen handling performed within assisting police duties to look after security and orderliness of public. The result of research indicate that handling of beggars by Pulomas Police Station conducted by coordinating existence of them, so that happened mutualism symbiosis between police and beggars through the relation of patron client. The character relation of patron client between the officers with all beggars happened is temporary, it means in sociological that the relation is depicted happen between officers with all beggars. This relation is not arranged in police duties, but in fact that beggars assist the officers in realizing security in that location. Besides the patron client relation, Pulomas Police Station using the Community Policing. This matter is conducted by officer as effort so that the society is willing to work along with police in preventing the crimes. Theoretical implication of this thesis discussion is: The first, the Community Policing is important to be developed to build partnership between police and society. The second, it needs to give Community Policing training for the leader police element, so they know the desire factors and society expectation. The third require to be given Community Policing items in all institute education of police including in elementary education level. The fourth, it needs to support operational budget op Police Station so that motivation and idealism of the officers do not lose in running the program Community Policing. The fifth require to be made agreement of cooperation through memorandum of understanding between governmental institution like Sub-Service of Tranquility and Orderliness, Sub-Service of Mental and Social Prosperity Construction, Social Home in handling the problem of beggars. The sixth, the government requires to subsidize the education especially for children coming from family which was indigent. The seventh, the government needs immediately to take the action to finish the dispute land between PT. Pulomas Jaya with citizen, so that the problem do not long draw out. The eight, applying the of sanction punishment to all beggars better remain to relate the Government Regulation, but if the law enforcement felt to start downhill, the hence section of 504 in Criminal Code is earn to be applied.

Abstrak :
Tesis ini tentang Pemolisian Pos Pol Duri Kepa merupakan interpretasi Kapospol dan anggotanya yang mengacu pada kebijakan dan perintah pimpinan berdasarkan aturan, norma, dan nilai yang berlaku dilingkungan Polri dan masyarakat sebagai subyek kegiatan Pemolisian. Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup situasi dan karakteristik wilayah Pos Pol Duri Kepa, komposisi dan karakteristik suku bangsa, situasi kamtibmas kelurahan Duri Kepa, masalah-masalah sosial yang menonjol, organisasi dan pengorganisasian Pos Pol Duri Kepa, serta pemolisian diwilayah Pos Pol Duri Kepa. Fokus penelitian ini tentang tindakan-tindakan petugas Pos P0l pada tingkat operasional dalam melaksanakan pemolisian. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalam mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen. Pemolisian merupakan tindakan yang dilakukan oleh Polisi sebagai institusi atau pranata adalah produk interpretasi petugas polisi terhadap perintah atau kebijakan pimpinan, seperangkat aturan, karakteristik wilayah dan budaya masyarakat setempat, untuk menghadapi, menangani berbagai gejala dan permasalahan yang dihadapinya dalam rangka memanfaatkan potensi atau sumber daya lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya balk secara institusi atau pribadi. Yang dilakukan secara berulang dan terus menerus dari waktu ke waktu melalui kegiatan preventif (pelayanan, penjagaan, patroli dan kunjungan warga), guna menciptakan keamanan dan mencegah timbulnya kejahatan atau kriminalitas dan masalah-masalah sosial. Wilayah Kebon Jeruk merupakan salah satu bagian kota di Jakarta dengan karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah diluar kota Jakarta. Wilayah ini memiliki penduduk yang padat dimana masyarakatnya terdiri dari bermacam kesukubangsaan dan kenyakinan agamanya, serta memiliki komunitas yang cukup banyak. Daerah Kebon Jeruk juga merupakan salah satu pusat perekonomian, perdagangan dan kebudayaan. Fakta ini menunjukan banyaknya permasalahan sosial dan tingkat kriminalitas yang berpengaruh terhadap situasi kamtibmas. Wilayah Duri Kepa adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kebon Jeruk yang memiliki penduduk terpadat dan memiliki komuniti yang paling beragam diantara Kelurahan-kelurahan diwilayah Kebon Jenak. Duri Kepa merupakan pusat perekonomian dan aktivitas masyarakatnya paling padat diwilayah Kebon Jeruk, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas, yang pada akhimya akan berpengaruh terhadap tugas polisi setempat. Pos pol Duri Kepa sebagai kesatuan polisi terdepan memiliki fungsi dan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Pos Pol akan berdampak kepada pemolisian diwilayah Duri Kepa dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas. Kenyataan ini berpengaruh terhadap strategi Kapospol dalam menjalankan pemolisian di wilayah Pos Pol, dengan cara melakukan pendekatan pada masyarakat untuk ikut membantu atau bekerja sama dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya. Pemolisian Pos Pol Duri Kepa merupakan tindakan-tindakan Kapospol beserta anggotanya yang mengacu pada kebijakan dan perintah pimpinan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dimiliki Pos Pol serta masyarakat Duri kepa. Strategi pemolisian yang dilakukan oleh Kapospol berupa rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Rencana kegiatan tersebut dijabarkan melatui kegiatan-kegiatan berupa patroli, penyuluhan dan sambang/kunjungan ke kawasan dan hunian, Belum maksimalnya hasit dari kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh Pospol Duri Kepa dan meningkatnya ancaman kriminalitas dan permasalahan sosial maka Pos Pol dalam pemolisian di wilayah tugasnya melibatkan masyarakat setempat dalam suatu wadah yang dlnamaKan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Serta untuk keberhasilan perpolisian komuniti, di lakukan juga tindakan diskresi oleh petugas Pospol untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Kegiatan pemolisian yang telah dilakukan oleh Pospol mendapat respon yang beragam dari masyarakat Duri Kepa yang bersifat positif dan negatif. Pandangan negatif diberikan warga atas kegiatan pemolisian yang tidak merata atau masih tebang pilih. Kegiatan pemolisian yang tebang pilih dikarenakan keterbatasan kuantitas dan kualitas personal, prasarana dan anggaran yang dimiliki oleh Pospol Duri Kepa.

---

The thesis is about community policing of Duri Kepa Police Post (DKPP) conducted based on the interpretation of the Chief and staff of DKPP. Such interpretation is, of course, based on the strategies and policies of the Indonesian National Police administrator. It is also based on the regulations, rules, norms and values existing in the community as the subject of the programs. The scope of this research includes the situation and the characteristic of the area of DKPP, the compositions and characteristic of various ethnic groups living in the area, the situation of security and public orders of Duri Kepa Political District (Kelurahan), the prominent social issues, the structure and organization of DKPP as well as community policing in the area of DKPP. The research focuses on the action DKPP police officers at the level of operational in implementing community policing. The writer employs qualitative approach and ethnography. Data is collected by using several methods such as observation, involved-observation, interview and document review. Policing is an action which is conducted by the police as an institution. Policing is also a product of police officers' interpretation of order or administrators' policies, a set of regulations, the characteristic of the area and local cultures in facing and handling various phenomenon and issues in order to make use of its potential or human resources in order to create security and public order as well as to prevent crimes and other disturbing social issues. Kebon Jeruk has different characteristic from other areas located out of Jakarta It is a densely populated area Its people have various ethnic groups and various beliefs_ It is also one of the economy, business and culture centers in Jakarta It goes without saying, such reality has influenced criminal situation as well as security and public order in Kebun Jeruk It is the most densely populated area and has the most various communities. It is the center of economy and business resulting in complex problems and threatening security and public order. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and budget are some of the problems faced by DKPP. All the problems clearly impact the community policing programs in the area in creating and maintaining public order and security. Policing strategies conducted by DKPP chief and staff include daily activity plan, weekly activity plan, and monthly activity plan that refer to their main duties and the police . ministrator's policies. The increasing criminal and social problems make DKPP involve their community to help them do their jobs by establishing an organization called Forum of Police and Community Partnership (FKPM). Policing activities conducted by DKPP officers has got either positive or negative response from their community. Those who give negative response have the opinion that policing activities are not evenly distributed. As a matter of fact, such distribution is because of DKPP personnel limitation and insufficient budget.