Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri perbankan merupakan industri yang turbulence, terutama sejak pakto 1988. Juralah bank dan kantor bank berkembang dengan pesat, sehingga tingkat persaingan diantara lembaga keuangan kian meningkat. Bank berlomba-lomba untuk menaikkan tingkat bunga simpanan, mengenalkan berbagai produk baru dan menawarkan berbagai kemudahan kepada nasabah guna menarik dana masyarakat. Sehingga perkembangan industri perbankan pada saat itu sangat spektakuler. Adanya kebijakan uang ketat (tight money policy) menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin ketat, terutama dalam hal perolehan dana. Penarikan dana Badan Usaha Hilik Negara yang ada pada bank pemerintah sebagai aplikasi dari kebijakan uang ketat telah merubah kondisi likuiditas bank, apalagi disertai pula dengan penarikan kredit likuiditas Bank Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah tentunya merasakan dampak dari kebijakan di atas. Oleh karenanya BRI perlu meninjau kembali strategi pengelolaan asset dan liabilitinya agar diperoleh pricing yang tepat, terutama setelah adanya paket Februari 1991 yang pada paket tersebut disebutkan mengenai prinsip prudent banking, di mana bank dituntut lebih professional lagi di dalam pengelolaan asset dan liabilitinya. Ada beberapa faktor yang dapat memepengaruhi dalam penentuan harga, seperti cost of loanable fund, overhead cost dan resiko yang disebut sebagai faktor internal. Namun penentuan harga tersebut lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti, kebijakan peraerintah dan keadaan perekonomian seperti, tingkat persaingan bank, tingkat inflasi, kondisi neraca pembayaran dan sebagainya. Sehingga sulit bagi BRI untuk menerapkan metode pricing yang tepat di dalam rangka peningkatan pendapatannya. Oleh karenanya sebagai bank pemerintah yang telah berubah sebagai pesero BRI dituntut untuk bertindak lebih professional dalam hal pengelolaan asset dan liabilitinya terutama dalam hal pricing, agar dapat bersaing dan melakukan ekspansi secara meluas sesuai dengan agen pembangunan yang diembannya. "

"Mengacu pada konsep perhitungan rasio modal sesuai Basel II bahwa setiap bank yang belum memiliki model kuantifikasi risiko operasional secara internal (internal model), akan dibebani capital charge berdasarkan metode Basic Indicator Approach yaitu sebesar 15% dari gross income. Untuk itu setiap bank didorong oleh otoritas atau pengawas perbankan untuk mencari pendekatan internal. Salah satu pendekatan internal yang dipakai dalam karya akhir ini adalah melalui pendekatan Advanced Measurement Approach (AMA) yang membutuhkan data historis (Loss Event Database).Dalam penulisan karya akhir ini digunakan Loss Distribution Approach-Aggregation Method sebagai perhitungan risiko operasional yang akan memberikan model estimasi probabilitas frequency of loss dan severity of loss yang tepat dalam manajemen risiko operasional Bank ABC. Dari pendekatan LDA akan diperoleh nilai Operational Value at Risk (OpVar). Nilai OpVaR merupakan estimasi nilai kerugian operasional maksimal yang bisa terjadi pada suatu waktu di Bank ABC.Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa nilai OpVaR dengan metode percentile LDA - Aggregation Method adalah sebesar Rp. 827,550,173.09 pada tingkat kepercayaan 99%. Jika dibandingkan capital charge Bank ABC yang dihitung dengan Basic Indicator Approach yang sebesar Rp. 2.009.056.000.000, maka capital charge yang dihitung dengan LDA akan memberikan nilai yang jauh lebih kecil dan lebih realistis. Dengan menyisihkan jumlah modal yang lebih kecil sebagai cadangan untuk meng-cover risiko operasional, maka Bank ABC dapat mengalokasikan modal dimaksud untuk usaha yang lebih produktif."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan Sperbankan yariah di Indonesia,pokok pembahasan dalam penelitian ini pengawasan terhadap bank Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan perbandingan pengawasan perbankan syariah di Indonesia,Malaysia dan Iran,metode yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip kehati-hatian dilakukan oleh bank Indonesia dan pengawasan dan pengawasan terhadap prinsip syriah dalam kegiatan bank Indonesia dan pengawasan prinsip syariah.

---

ABSTRACTthe thesis discusses the syariah banking supervision in Indonesia, the subject matter in this study is the supervision of syariah banking is based on legislation and law in Indonesia and the comparison of syariah banking sipervision in Indonesia, Malaysia and Iran. The research method used is a normative legal research through a literature study. This study found that sipervision of compaliance to the principles of shariah banking pridential conducted by Bank Indonesia and oversight of Shariah principles in Islamic banking activities conducted by the Sharia supervisory board. Supervision of the shariah principle is inseparable from the role of the Nation Islamic Council of Indonesia Ulama Council issuing fatwas on islamic banking products and services."

"Krisis ekonomi di Indonesia telah memperburuk kinerjaperbankan, sehingga banyak bank yang mengalami permasalahanyang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakatterhadap industri perbankan. Dalam rangka mengembalikankepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan makaPemerintah membentuk Badan Pengawasan Perbankan Nasional (BPPN ) yang bertugas menyehatakan perbankan nasional. Salahsatu tindakan yang dilakukan BPPN adalah dengan melakukanpenggabungan usaha ( merger) bank-bank yang berada dalamprogram penyehatan yang berstatus Bank Dalam Penyehatan(BDP) , yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DutaTbk,PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT BankTiara Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT JayaBank Internasional dan PT Bank Risjad Salim Internasional.Dalam pelaksanaannya merger berkaitan dengan masalahbagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga."

"Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan HakAtas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002.Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesiaakibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentukBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangdidasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPNtersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan ataukredit macet para debitur dari bank-bank yang ditanganiBPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan(cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalampasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahanyang timbul adalah para debitur dari bank-bank yangdiambil alih oleh BPPN sering menolak melakukanpembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjiancessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessietersebut diakibatkan oleh karena tidak adanyapemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan olehpasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessieini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun,semua ini penulis berikan solusinya yaitu denganmengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atastagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan,pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan PerbankanNasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk timperumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisadiperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itupula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalammelaksanakan tugasnya."