Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai implikasi hukum terhadap RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan oleh pemegang saham minoritas dalam hal telah lewat jangka waktu yang ditentukan apabila ditinjau dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulisan ini berdasarkan fakta ataupun persoalan-persoalan yang sering dialami oleh masyarakat bisnis, baik sebagai seorang pemegang saham, komisaris maupun direksi yang sering mengalami permasalahan dalam menjalankan perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang melakukan analisa pada suatu permasalahan hukum dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas yaitu Undang-Undang No.40 tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang mutlak diperlukan dalam membangun hubungan intern perusahaan yang pada dasarnya adalah hubungan antar organ perusahaan yang akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan stakeholder lainnya. Adanya kecendrungan pemegang saham mayoritas memanfaatkan kedudukannya secara tidak bertanggung jawab dapat terjadi dalam pelaksanaan RUPS, dalam hal pengendalian perngurusan perusahaan, dominasi melalui direksi, dimana kebijakan direksi berpindah kepada pihak-pihak yang pro pada pemegang saham mayoritas yang dapat menyebabkan perusahaan hanya sebagai alter ego atau sarana bagi pemegang saham mayoritas dan pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Pemegang saham minoritaspun perlu mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu sebagai pemegang saham minoritas haruslah mengerti mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perusahaan juga pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan.;The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meeting and Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as per Regulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that are often experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director in running the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze a law case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of the identified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed in Trade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs the minority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, including relation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendency of Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholder meeting, such as controlling the company management, domination through its executive, whereby decisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjective purpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the real condition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right and obligation in one company, including rules & regulation in limited corporation., The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meeting and Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as per Regulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that are often experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director in running the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze a law case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of the identified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed in Trade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs the minority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, including relation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendency of Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholder meeting, such as controlling the company management, domination through its executive, whereby decisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjective purpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the real condition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right and obligation in one company, including rules & regulation in limited corporation]

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas strategi komunikasi antar budaya yang diterapkan sepuluh tokoh Tionghoa Indonesia dalam kultur yang diskriminatif. Sepuluh tokoh tersebut adalah Anton Wardaya, Didik Nini Thowok, Lie Augustinus Dharmawan, Margareta Astaman, Melani Budianta, Susan Meilani Bachtiar, Tan Joe Hok, Yohanes Juang, Yolla Bernanda, dan Yosep Stanley Adi Prasetyo. Penelitian ini menggunakan teori Co-Cultural Mark Orbe dengan strategi Interpretative Phenomenological Analysis. Hasil penelitian ini menemukan penerapan yang dominan pada orientasi akomodasi, yaitu upaya para informan menjalin interaksi yang harmonis dengan kelompok dominan namun pada saat bersamaan tidak ingin menghilangkan identitasnya sebagai Tionghoa Indonesia. Juga terungkap bahwa nonassertive assimilation diterapkan para informan sebagai upaya menyesuaikan diri agar diterima oleh kelompok budaya dominan. Para informan tidak hanya berhasil berinteraksi di tengah kultur diskriminatif tapi juga menjadi tokoh yang kontribusinya diakui masyarakat lintas etnis, bahkan dunia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses minority communication typology by 10 Chinese Indonesian figures in a discriminatory environment. The 10 Chinese Indonesian figures in this research are Anton Wardaya, Didik Nini Thowok, Lie Augustinus Dharmawan, Margareta Astaman, Melani Budianta, Susan Bachtiar, Tan Joe Hok, Yohanes Juang, Yolla Bernanda, and Yosep Stanley Adi Prasetyo. The research employs Mark Orbe?s Co-Cultural theory and using Interpretative Phenomenological Analysis as its strategy. The results of this study show that accommodation is often used as the main strategy. The informants establish harmonious interactions with the dominant group, but at the same time do not want to eliminate their identities as Chinese Indonesians. All informants also apply a nonassertive assimilation typology in adjusting to be accepted by the dominant cultural groups. Not only were they able to interact successfully amidst discrimination, the informants were also able to become leaders whose contributions received inter-ethnic, even international recognition

Abstrak :
Dalam suatu transaksi merger, pemegang saham minoritas cenderung tidak memiliki banyak opsi untuk mengambil peran pengambilan keputusan. Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa dalam melakukan merger, kepentingan dari pemegang saham minoritas harus menjadi salah satu perhatian utama. Dalam pelaksanaannya, jika pemegang saham minoritas menolak ikut serta dalam merger, maka dia memiliki hak untuk menjual sahamnya, dan perusahaan wajib membeli saham tersebut dengan harga yang wajar. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimanakah proses penentuan harga yang wajar tersebut dan mencari tahu apakah terhadap proses penentuan nilai wajar tersebut hak-hak dari pemegang saham minoritas tetap menjadi perhatian. Penulis akan menggunakan contoh kasus pada merger dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan PT Bank OCBC Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam penentuan nilai pasar wajar untuk konversi saham dalam suatu transaksi merger, tidak ditemukan adanya ruang yang secara tegas diatur oleh hukum yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk menegosiasikan nilai pasar wajar atas saham-saham mereka dalam hal mereka hendak menjual saham tersebut. Hal yang ditemukan oleh penulis adalah ruang penyelesaian sengketa yaitu menggunakan hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. ......In a merger transaction, the minority shareholder tends to not to have lots of option for taking a decision-making role in the transaction. The Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company addressed that in executing a merger, the minority shareholders right must be taken into serious consideration. In the implementation, if there?s any minority shareholders that decides to not take part in the merger process, he have the rights to sell his shares and the company is obliged to buy that particular shares in a fair market value. This thesis is going to find out what is the process in determining a fair market value and will try to finding out whether the rights of the minority shareholders is still considered to put into account on determining the fair market value. The writer will use an example of the merger of PT Bank OCBC NISP Tbk with PT Bank OCBC Indonesia. This research is a qualitative research with analytical descriptive design. As a result of this research, the writer finds out that in the process of determining a fair market value for the share conversion in a merger transaction, there are no governing law that gives a room for the minority shareholders to negotiate the price for their shares in the event if they want to sell their shares to the majority by way of not agreeing with the merger plan. What the writer found is that the minority shareholders can use the court to settle the dispute over the fair market value by using his rights to submit a lawsuit to the court.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas fenomena kemenangan Sadiq Khan yang terpilih sebagai Walikota London pada pemilu tahun 2016. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor pendorong kemenangan Khan. Pertama adalah dukungan dan perolehan suara dari masyarakat kota London, khususnya kelompok Black and Minority Ethnic (BME) . Kedua adalah kampanye rasial yang dilakukan Zac Goldsmith (Dog Whistle Campaign) sebagai lawan Khan dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan konsep Minority Voting Factors dan teori Voting Behavior dalam menganalisis kedua faktor pendorong tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosialbudaya yang dialami kelompok BME di London membuat mereka membutuhkan sosok wakil yang dapat mewakili kepentingan mereka. Sadiq Khan sebagai kandidat Walikota London dianggap mampu memenuhi tuntutan kelompok BME. Selain itu, kampanye ‘rasial’ Zac Goldsmith dalam pemilu menyebabkan Goldsmith mendapatkan kecaman dari masyarakat kota London. Kampanye bersifat rasial tentunya tidak dapat diterapkan di London sebagai kota yang sudah ‘terbuka’ dengan keberagaman. ...... This paper deliberated victorious phenomenon of Sadiq Khan, whom successfully elected to be the Mayor of London during the 2016 election. Using qualitative method, the discussion inside this paper mainly analyzed some factors which support Khan’s triumph in the election. The main factor is the encouragement and the high acquisition from Black and Minority Ethnic  (BME) in London. The second factor is the racial campaign that conducted by Zac Goldsmith (Dog Whistle Campaign) as Khan’s rival throughout the election. The concept that is used in this research is Minority Voting Factors and the theory of Voting Behavior in analyzing both supporting factors. The result of this research is the founding of economical and socio-cultural inequality that suffered by BME group in London make them aware about their need of the right leader to represent their aspirations. Sadiq Khan, as the Mayor of London candidate, considered to be capable to make their dreams come to life. Other than that, Zac Goldsmith’s ‘racial’ campaign in the election caused him to get a lot of criticism from the people of London. A campaign that contains racial issues absolutely denied in London, since it is to be a city that accepts diversity by this time.

Abstrak :
Pengertian tentang bangsa minoritet di Tiongkok. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Rakjat Tiongkok Pasal 3 dikatakan, bahwa Republik Rakjat Tiongkok adalah Negara kesatuan jang berbangsa banjak. Seluruh bangsa jang terhimpun didalam keluarga besar_ Republik Rakjat Tiongkok itu menurut djumlah penduduknja dapat digolongkan menjadi dua golongan bangsa, jaitu golongan bangsa majoritet dan golongan bangsa minoritet. Jang termasuk golongan bangsa majoritet di Tiongkok ialah bangsa Han, sedangkan bangsa-bangsa Han termasuk sebagai golongan bangsa minoritet. Berdasakan dua matjam penggolongan menurut djumlah penduduk itu , pertama dapat kita katakana bahwa jang dimaksudkan dengan bangsa minoritet di Tiongkok ialah bangsa jang djumlah penduduknja sedikit djika dibandingkan dengan bangsa Han ...

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis sah tidaknya rapat umum pemegang saham luar biasa yang memutuskan untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia serta menilai apakah putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia. Dengan menerapkan penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, maka skripsi ini menimpulkan: pertama, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia, keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan jumlah suara minimum yang menyetujui keputusan untuk menjadi sah dengan agenda perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan agenda memvariasi dan membatalkan hak-hak pada klasifikasi saham berdasarkan Australian Corporations Act di Australia; kedua, putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, tetapi telah sesuai dengan Australian Corporations Act. ......This thesis analyzes whether the extraordinary general meeting of shareholders, which decides to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights, is valid based on the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act and evaluates whether the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, complies with the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act. By applying juridical-normative research with statutory, cases, and comparative approaches, this thesis concludes that: as follows: first, based on both Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act, the resolution to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights has to be done through an extraordinary general meeting of shareholders which fulfil the provision of attendance quorum and the minimum vote approving for the resolution to be valid with agenda amendment of articles of association under Indonesian Limited Company Law and agenda varying and cancelling class rights under Australian Corporations Act; second, the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, contradicts with the Limited Liability Company Law in Indonesia, but comply with the Australian Corporations Act since it requires approval from mister Lili Soemantri.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif. ......This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty.

Abstrak :
Perempuan tidak mendapatkan tempat yang cukup di dalam dunia kepemimpinan. Hal tersebut terjadi karena sifat gender yang bias umumnya digunakan untuk mengukur kemampuan perempuan dalam memainkan suatu peran di masyarakat, misalnya dalam hal kepemimpinan. Alhasil, jumlah pemimpin perempuan tidak setara dengan pemimpin laki-laki yang ada dan tidak banyak penelitian dilakukan terkait kepemimpinan perempuan. Untuk itu, penelitian ini hadir guna memberikan penelaahan objektif terhadap peran perempuan sebagai pemimpin. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan kepemimpinan Ratu Seondeok dan Ratu Kalinyamat dengan menggunakan teori trait. Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka dan empat metode penelitian sejarah dengan pendekatan sosial budaya. Empat metode sejarah tersebut adalah heuristik, verifikasi, interpretasi menggunakan teori trait, dan historiografi. Sifat kepemimpinan yang ada dicocokkan dengan enam indikator trait, yaitu: 1) karakter fisik, 2) latar belakang sosial, 3) kecerdasan dan kemampuan lain, 4) karakteristik kepribadian, 5) karakteristik terkait tugas, dan 6) karakteristik sosial. Berdasarkan penerapan teori dan metode di atas, ditemukan bahwa keduanya memiliki sifat kepemimpinan yang sama dan didukung oleh rangsangan eksternal. Melalui simpulan yang diperoleh, secara tidak langsung telah diakui bahwa kepemimpinan keduanya berdaya guna. Namun, aspek yang membedakan kepemimpinan Ratu Seondeok dan Ratu Kalinyamat adalah alasan dibalik kenaikan takhta keduanya. Suksesi kepemimpinan Ratu Seondeok dilandaskan oleh faktor biologis, sedangkan Ratu Kalinyamat dilandaskan oleh faktor administratif. ......Women do not have a sufficient place in the world of leadership. This occurred because biased gender traits are generally used to measure women's ability to play a role in society, for example in terms of leadership. As a result, the number of female leaders is not equal to the number of male leaders, and not much research has been done on female leadership. For this reason, this research is presented to objectively examine women’s role as leaders. This research uses trait theory to compare the leadership between Queen Seondeok and Queen Kalinyamat. This research applies the literature study method and four historical research methods with a socio-cultural approach. The four historical methods are heuristics, verification, interpretation using trait theory, and historiography. The existing leadership traits are matched with six trait indicators, which are: 1) physical character, 2) social background, 3) intelligence and abilities, 4) personality, 5) task-related characteristics, and 6) social characteristics. Based on the appropriation of the above theories and methods, it was found that both have similar leadership traits and are supported by external stimulation. Through the conclusions obtained, it has been indirectly recognized that their leadership is effective. However, the aspect that distinguishes the leadership of Queen Seondeok and Queen Kalinyamat is the reason behind their ascension to the throne. Queen Seondeok's leadership succession was based on biological factors, while Queen Kalinyamat's was based on administrative factors.