Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adanya pembangunan ekonomi sebenarnya menyerukan perubahan-perubahan yang mendasar dan juga diharapkan menyerap tenaga kerja lebih banyak Iagi, sehingga masalah pengangguran berangsur-angsur dapat teratasi. Namun terkadang penyerapan tenaga kerja ini menimbulkan efek persoalan tersendiri, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan atau pembayaran upah yang kurang memadai, yang terkadang ujungnya menimbulkan perselisihan hubungan industrial dan berakibat turunnya angka investasi. Pemerintah telah berusaha mengurangi persoalan pengangguran melalui berbagai kebijakan untuk menciptakan lapangan usaha baru antara Iain melalui pembukaan investasi baru bagi dunia usaha. Namun demikian dalam rangka menambah Iapangan kerja bagi masyarakat (dalam tesis ini variabel tersebut dapat diketahui dengan meiihat variabel jumlah orang bekerja, variabel endogen/dependent) terdapat beberapa faktor yang dapat barpengaruh dalam penambahan lapangan kerja (variabel jumlah orang bekerja) bagi penduduk DKI Jakarta, yaitu PDRB, upah minimum propinsi (UMP), inflasi dan nilai tukar mata uang Dollar. Tesis ini akan menelaah Iebih dalam tentang seberapa besar faktor-faktor PDRB, UMP, infiasi dan kurs Dollar dapat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan I penurunan jumlah orang bekerja di DKI Jakarta. Dengan melakukan analisis tentang pertambahan jumlah orang bekerja di DKI Jakarta ini, diharapkan dapat diketahui trend, sehingga dapat dipakai untuk penentu kebijakan pemerintah DKI Jakarta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, tesis ini juga akan menelaah seberapa besar penetapan nilai upah minimum propinsi (UMP) DKI Jakarta akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya jumlah orang bekerja di DKI Jakarta. Sehingga dari sini dapat dirumuskan kebijakan pengupahan bagi pemerintah.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap stabilitas kerja. Penelitian ini menggunakan model Regresi Logistik Biner, untuk melakukan estimasi pengaruh upah minimum terhadap stabilitas kerja. Variabel dependen merupakan katagori yang menyatakan stabilitas, dan variabel independen adalah upah minimum kabupaten/kota, karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pelatihan, dan faktor lain seperti jenis pekerjaan dan sektor lapangan pekerjaan. Hasil studi ini menunjukkan adanya pengaruh upah minimum secara negatif dan signifikan secara statistik terhadap stabilitas kerja. Dari analisa Inferensial diperoleh hasil bahwa untuk setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 persen akan menyebabkan kecenderungan stabilitas kerja lebih rendah sebesar 0.687 kali.

---

ABSTRACT
This thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability. Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimation impact of minimum wage towards job stability. Dependent variable is a category which performs stability and independent variable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age, sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work and job vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts of minimum wage and statisticaly significant towards job stability. From an inferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage cause trends of low job stability about 0.687 times, This thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability. Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimation impact of minimum wage towards job stability. Dependent variable is a category which performs stability and independent variable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age, sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work and job vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts of minimum wage and statisticaly significant towards job stability. From an inferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage cause trends of low job stability about 0.687 times]

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

ABSTRACT
The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage.

Abstrak :
ABSTRAK
Mayoritas studi mengenai dampak upah minimum terhadap employment menghasilkan dampak negatif upah minimum terhadap employment di sektor formal. Namun, ada indikasi hasil studi tersebut bias karena menganggap bahwa pasar tenaga kerja antar unit observasi saling bebas, padahal pasar tenaga kerja antar unit observasi saling tergantung satu sama lain. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak upah minimum terhadap employment dengan mempertimbangkan bahwa antar unit observasi saling tergantung satu sama lain. Dengan menggunakan pendekatan difference in spatial difference studi ini mengestimasi dampak upah minimum terhadap employment dengan menggunakan data Sakernas Tahun 2010-2015 di Pulau Jawa. Hasil estimasi menunjukkan adanya dampak positif kenaikan upah minimum terhadap employment di sektor formal dan dampak negative di sektor informal. Kenaikan 100 upah minimum riil dapat meningkatkan employment di sektor formal sebesar 0,41-0,47, dan mengurangi employment di sektor informal sebesar 0,22-0,35 cateris paribus.

---

ABSTRACT
Most studies on the impact of minimum wages on employment resulted in a negative impact of minimum wages on employment in the formal sector. However, there are indications of bias because the results of these studies assume that the labor market between observation units are independent, whereas the labor market between observation units are dependent on each other. This study aims to estimate the impact of minimum wages on employment considering that between observation units are dependent on each other. Using a difference in spatial difference this study estimate the impact of minimum wages on employment using data Sakernas year 2010 2015 in Java. The estimation results a positive impact of the increase in the minimum wage on employment in the formal sector and negatif impact on employment in the informal sector. 100 increase in the real minimum wage is assosiate with approximately a 0.41 0.47 increase in employment in the formal and decrease employment in informal sector approximately 0.22 0.35.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan publik dalam hal ini kebijakan upah minimum terhadap kinerja perusahaan sektor industri padat karya serta tindakan yang direncanakan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan tetap tumbuh. Kenaikan upah minimum yang tinggi dan tidak dapat terprediksi membuat perusahaan harus merencanakan keputusan untuk melakukan perubahan, perencanaan tersebut mengadopsi Theory of Planned Behavior yang di implementasikan dalam Strategic Decision Making. Attitude to Paying Minimum Wage, Interest Group Pressure yaitu serikat pekerja, pemerintah, konsumen; dan Projected Law Enforcement atas peraturan ketenagakerjaan; mendorong keinginan perusahaan untuk mengubah Intention to Change strategi perusahaan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perubahan Decision to Change dengan organizational downsizing, relocation dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang setiap perusahaan, pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude to Paying Minimum Wage dan Interest Group Pressure berpengaruh positif terhadap Intention to Change dari perusahaan, sedangkan Projected Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Intention to Change perusahaan. Intention to Change perusahaan berpengaruh positif terhadap Decision to Change, dan ternyata Decision to Change berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan untuk jangka waktu tertentu karena biaya untuk melakukan perubahan cukup tinggi. Kontribusi teoritikal penelitian ini adalah menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan. Implikasi praktikal bagi perusahaan adalah untuk merencanakan perubahan strategi terkait efisiensi biaya ketenagakerjaan secara matang karena biaya perubahan yang tinggi dan bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah minimum karena akan berdampak tidak saja pada penyerapan tenaga kerja namun juga berkurangnya industri padat karya

---

This research is aimed to observe the impacts of public policy in this case, the minimum wage policy, towards the performances of companies in labor-intensive industry sector, and the measures planned by those companies to maintain performance growth. The high and unpredictable increase of minimum wage force the companies to plan and change their strategy. This study is combining strategic management and the theory of Planned Behavior to asses company Strategic Decision Making that consist of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency.This research is conducted to 206 labor intensive companies in the industry with minimum employees of 100 persons. The data processing is done using Structural Equation Modeling. The result shows that Attitude to Paying Minimum Wage and Interest Group Pressure have positive impacts towards Intention to Change of the companies, while Projected Law Enforcement has no bearing whatsoever towards Intention to Change. Companies rsquo; Intention to Change has positive impacts towards the Decision to Change. The Decision to Change of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency turns out to have negative impacts on performances for a certain length of time, due to the costs required to do those changes are quite high. Theoretical contribution from this research comes from the combination of psychological theory and strategic management theory and the investigation of multi behavior implementations at company level. Practical implications for the companies comes in the form of the changing of strategic plan due to the efficiency of labor cost and the high cost of changing investment. In determining minimum wage policy, Government should have careful thought because it is not only have an impact on labor absorption but also likely decreasing in labor intensive industries.

Abstrak :
Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang prosedur penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara untuk mengidentifikasi masalah. Berbagai persoalan/permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan juga dapat diketahui dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG dan 62/G/PTUN-JKT/2013. Berkenaan dengan masalah tersebut terdapat lembaga yang terkait dengan penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi yaitu Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi.

---

This thesis describes about the determination and postponement procedure of provincial minimum wage in Indonesia, especially in South Sumatera and Special Capital Region of Jakarta. The research method used is descriptive analysis method, by applying literature research and interviews to identify problems. Some problems in procedure and implementation also can be known by analyzing the State Administrative Court Ruling Number 12/G/2013/PTUN-PLG and 62/G/PTUN-JKT/2013. Relating to that, there are the institution dealing with determination and postponement procedure which are Governor and Provincial Remuneration Council.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam rangka kebijakan Upah Minimum. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KHL merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan Upah Minimum. Di tingkat provinsi, nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) setempat melalui serangkaian kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penetapan nilai KHL sering menjadi perdebatan setiap unsur di Depeprov, yang berujung pada demostrasi pekerja/buruh. Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa demostrasi dilakukan pekerja/buruh untuk menolak hasil penetapan nilai KHL 2014 akibat ketidakpuasan terhadap proses tersebut. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara menyeluruh proses penetapan nilai KHL 2014 di Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada setiap ketentuan hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut.

---

This thesis discusses about the specification of eligible lifestyle needs (KHL) in terms of minimum wages policy. As regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labour, KHL is the main concern in determining the minimum wage. On the provincial level, KHL is specified by a local Provincial Wage Council (Depeprov), performed according to a list of procedures ruled by the laws. In performance, KHL specification is often to be highly debated by the elements in Depeprov, usually resulting in labor demonstration. In Jakarta, some labor demonstration was staged to reject the final specification of KHL 2014 as a result of dissatisfaction towards the process that made it. Therefore, this thesis will thoroughly discuss about the specification of KHL 2014 in Jakarta Capital Province with accordance to every relevant legal rules. This thesis uses descriptive analitic as research method, hopefully able to identify the occuring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan Upah Minimum di Indonesia beserta penerapan Upah Minimum pada Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87 /G/2015/PHI.SBY. Pada kasus tersebut, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Upah Minimum Indonesia dalam bentuk pembayaran Upah terhadap Pekerja yang tidak memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan dalam kasus tersebut sudah sesuai dalam melaksanakan ketetentuan upah minimum indonesia dan ketentuan lain yang berkaitan seperti mengenai Skala dan Struktur Upah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis delves on the topic of Regulation and Implementation of Minimum Wage in Indonesia as well its implementation on Industrial Relations Court Decision in District Court of Surabaya No.87 G 2015 PHI.SBY. within that court decision, there have been violations of minimum wage regulation in form of wage payment for the workers that do not satisfy the requirements of Kota Surabaya Minimum Wage Regulation in year 2014 and 2015. The purpose of this thesis is to understand whether the decision in that case is in accordance to the Indonesian Minimum Wage Regulations and another related regulations such as the requirements of the scale and the structure of the wages . This research will be conducted by using the judicial normative research method.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki fokus utama yang berusaha melihat formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di kabupaten Bekasi. Adapun, hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya isu penolakan penetapan upah minimum oleh serikat buruh Kabupaten Bekasi melalui PP 78 Tahun 2015. Perspektif teoritis mengenai hubungan industrial serta formulasi kebijakan publik. Dalam konteks hubungan industrial, penelitian ini melibatkan empat elemen stakeholders yang terdiri atas pemerintah baik pusat maupun daerah, pengusaha maupun asosiasinya, pekerja/buruh maupun serikatnya serta akademisi. Adapun, persoalaan yang dibahas penelitian ini didasarkan pada ketentuan yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adanya regulasi tersebut kemudian menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam realitasnya, hal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan seperti perbedaan dasar dalam menentukan besaran upah minimum, tidak berperannya fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penolakan serikat pekerja/buruh karena dianggap telah merugikan hak-hak yang dimilikinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada proses perumusan kebijakan publik dan juga akto-aktor yang terkait dari Anderson serta teori hubungan industrial dari Payman Simanjuntak dalam menjaga hubungan harmonis para pihak yang terikat dalam hubungan industrial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan regulasi dalam kebijakan penetapan upah minimum dilakukan semata-mata dalam menjaga kondusifitas hubungan industrial dan juga kestabilan ekonomi sosial serta iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka pihak pemerintah yaitu Kementrian Ketenagakerjaan RI khususnya Direktorat Pengupahan disarankan dapat menjaga konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dengan melakukan pertemuan bersama membahas latar belakang serta tujuan dari regulasi kebijakan penetapan upah minimum sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak.

---

This study has a main focus that seeks to look at the formulation of policies for the determination of Regency/City Minimum Wages (UMK) in Bekasi district. Meanwhile, this is motivated by the issue of the rejection of the determination of minimum wages by trade unions in Bekasi Regency through PP 78 of 2015. Theoretical perspective on industrial relations and the formulation of public policies. In the context of industrial relations, this research involves four elements of stakeholders consisting of central and regional governments, employers and their associations, workers/laborers and their unions and academics. Meanwhile, the issues discussed in this study are based on juridical provisions stipulated in Government Regulation (PP) Number 78 of 2015 concerning Wages. The existence of this regulation then replaced the previous applicable provisions, namely Law Number 13 of 2003 concerning Labor. In reality, this raises a number of problems such as the basic difference in determining the minimum wage, the role of the Provincial and District/City Wages Council and the refusal of trade unions because they are considered to have detrimental to their rights. The theory used in this study refers to the process of public policy formulation and also related actors from Anderson and the industrial relations theory of Payman Simanjuntak in maintaining the harmonious relations of parties bound in industrial relations. The approach used in this research is a qualitative approach and conducts data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that changes in regulation in the minimum wage setting policy are carried out solely in maintaining the conduciveness of industrial relations as well as social economic stability and the investment climate in Indonesia. Based on the results of the research above, the government, namely the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Wages, is advised to maintain conflicts of interest between employers and workers by holding joint meetings to discuss the background and objectives of minimum wage setting policy regulations so that all parties can know and understand .