Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris mengingat adanya Pasal 224 KUHPidana yang mengharuskan setiap orang yang dipanggil menjadi saksi harus memenuhi panggilan. Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 telah melahirkan MPD yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menghapuskan kewenangan MPD dalam memberikan ijin kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris. Notaris wajib hadir jika dipanggil, tetapi Pasal 4 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, serta Pasal 322 ayat (1) KUHPidana mewajibkan merahasiakan isi akta sehingga dapat mengunakan hak ingkar. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 melahirkan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum yang sebelumnya merupakan kewenangan MPD. ......Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities as specified in the Notary Law. Notary is required to serve the community in terms of evidence and maintain confidentiality deed that made, hence oath required before a person carrying out his position as notary under Article 4 in conjunction with Article 16 clause (1) Notary Law. Legal protection is required in running the duty as a Notary considering of the Article 224 of KUHP (Criminal Code) which requires that every person who called as a witness should be fulfill the summons. Article 66 of Law Number 30 of 2004 has spawned a Notary Supervisory Council may be authorized to provide legal guarantees for the protection of Notary. The Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUUX/ 2012 abolish authority in giving permission to the investigator or prosecutor to take photocopies Minuta Deed and / or letters attached to Minuta Deed or Notary Protocol storage; and call the Notary to be present in the examination relating to a deed made or Notary Protocol. Notary must be present if called upon, but Article 16 clause (1) Notary Act, Article 170 clause (1) Criminal Procedure Code and Article 322 clause (1) of the Criminal Code requires that conceal the contents of the deed so as to use the right to refuse. Article 66 of Law Number 2 of 2014 issue Majelis Kehormatan Notaris as an institution that provides legal protection which previously was the authority of the MPD.

Abstrak :
Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah pada umumnya tidak dapat dibatalkan, namun terdapat suatu situasi di mana hibah dapat dibatalkan yaitu berkaitan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai perlindungan hukum pembeli objek hibah yang objek hibahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya gugatan dari kedua orang tuanya yang tidak diberi nafkah oleh anak yang menerima hibah. Oleh karena objek hibah telah dijual kepada pihak ketiga dan Mahkamah Agung telah menangkan pihak penggugat sehingga dianggap tidak pernah ada hibah, maka objek hibah kembali menjadi milik pemberi hibah. Simpulan dari tesis ini adalah pihak ketiga terlindungi secara hukum dengan melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan, dan Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur.

---

Grant is gift from someone in his lifetime to others voluntarily without expect anything in returns. In the form of the provision of land grant and/or buildings must be through official land deeds officer (PPAT). Grants are generally unable to be revoked, but there is a situation which grants can be revoked based on Article 1688 of Indonesia Civil Code. The research?s method of this thesis is normative juridical. In this thesis, writers discussed on protection law grants buyers object to which the objects of grants be revoked by the supreme court. In this case dispute grant occur because of a lawsuit from both parents who was not provided with a living by children who received grant. Because of the grant object had been sold to third party and the supreme court had won the plaintiff that there was never any grants, then grant object turn back became the property of grant providers. Conclusions from this thesis is the third parties are protected by the law with conduct of legal proceedings in the form of claim to the court, and Notary/ official land deeds officer (PPAT) cannot accused for accountability for performing his task because he did his task in accordance with procedures.

Abstrak :
ABSTRAK
Pejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Lelang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari segala bentuk pengalihan hak atas objek lelang. Namun demikian, pada pengalihan hak objek lelang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2016, walaupun lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pembatalan objek lelangnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan dan perlindungan hukum dari mekanisme lelang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perkembangan lelang noneksekusi sukarela di masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, maka tesis ini menguraikan pengalihan hak melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela untuk objek lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi pembeli, dan tanggung jawab pejabat lelang kelas II terhadap objek lelang yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekeliruan di Badan Pertanahan Nasional BPN yang telah menerbitkan objek lelang ketika sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus serupa yang dapat merugikan berbagai pihak, disarankan kepada Pejabat Lelang dan Peserta/Pembeli Lelang selalu menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yaitu dengan meneliti dan mengetahui secara terperinci mengenai keadaan dan status hukum dari objek lelang dimaksud sebelum lelang dilaksanakan. Penulis menyarankan agar dibuat sistem verifikasi, pendaftaran, dan pengalihan hak atas tanah yang terintegrasi antara BPN dan Badan Peradilan Indonesia.Kata kunci:Pejabat Lelang, Lelang Noneksekusi Sukarela, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang.

---

ABSTRACT
An auctioneer is a public officer who creates an authentic deed of auctions. The auctioneer is responsible for the authenticity of the auction deeds and the formal legality of the subject and the object of the auction, as well as assisting the auction request submitted. Auction is an open and reliable and safety selling and buying system, and should always be done according to the applicable procedures. The auction aims to ensure the legal certainty transfer of rights its auction object. However, on the transfer of auction object rights in the case of the Supreme Court Verdict Number 481 K TUN 2016, although the auction has been conducted in accordance with applicable procedures, it has created legal uncertainty with the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This case may lead to distrust of the security and legal protection of the auction mechanism, thereby ultimately impeding the development of non execution voluntary auction in the society. Based on the aforementioned case, this thesis analizes the transfer process of the auction object rights through non execution voluntary auction by Class II Auctioneer to ensure legal protection for the buyer, and the responsibility of Class II Auctioneer on the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This thesis research uses normative juridical method with qualitative descriptive analytical approach. The research found that there is a mistake in The Indonesian National Land Agency who issued the auction object while there is a dispute on that object in the State Administrative Court. Finally, the writer suggests that the auctioneer and the auction participants, particularly buyers, always to apply the precision and prudent principle by researching and knowing in detail the state and legal status of the auction object before the auction is held. The writer also suggests the Government to create a new integrated system between The Indonesian National Land Agency and The Indonesian Judiciary Board on the verification, registration and right transfer of the land. Keywords Auctioneer, Non execution Voluntary Auction, Transfer of Right, Legal Protection For Auction Buyer

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas. ......The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila terjadinya wanprestasi atas suatu perjanjian fidusia berdasarkan Undang Undang Jaminan Fidusia, akibat hukum bagi Pihak Ketiga mengajukan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia, serta perlindungan hukum bagi pemberi fidusia atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan sita eksekusi, penjualan dibawah tangan dan pelelangan atas objek jaminan fidusia, dan apabila Pihak Ketiga mengajukan permohonan sita eksekusi atas benda yang bukan miliknya, maka perbuatan tersebut merupakan perubatan melawan hukum.  ......This thesis discusses about the legal protection for fiduciary reciever should there be any default of fiduciary agreement arrises pursuant to the Fiduciary Act; the legal consequences for the third party who file the executorial seizure of the fiduciary object; and the legal protection for the fiduciary giver of the executorial seizure filed by the third party based on the Supreme Court consideration in making decision for the related dispute. This thesis uses an analytical methode through approach of normative juridis. The result shows that if there is any default conducted by the fiduciary giver, therefore the fiduciary giver may process the executorial seizure and conduct the under hand sale and purchase agreement and auction for the fiduciary object. Furthermore, if the third party files the executorial seizure request for the objects that do not belong to them, then the party has conducted an unlawful act.

Abstrak :
Keberadaan dari 3D Printing dan CAD Files berpotensi besar akan berkonflik dengan perlindugan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan desain industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedepannya teknologi ini akan marak di indonesia. 3D Printing dapat mengubah pasar yang tadinya berjualan produk jadi menjadi virtual model atau CAD Files. Hal ini akan berdampak pada desainer dan perusahaan, sehingga mereka akan berusaha untuk melindungi CAD Filesnya dari modifikasi dan penggandaan oleh pihak lain.Permasalahan hukum dari penelitian ini adalah mempertanyakan akan bentuk perlindungan terhadap CAD Files untuk 3D Printing menurut UU Hak Cipta dan UU Desain Industri. Serta mempertanyakan apakah CAD Files sebagai suatu desain yang telah mendapatkan hak desain industri dapat memperoleh perlindungan hak cipta? dan apakah sistem hukum di Indonesia menganut sistem perlindungan kumulatif, perlindungan terpisah atau perlindungan parsial kumulatif? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apakah desainer dapat melindungi CAD Filesnya dengan hak cipta ataukah dengan desain industri dan apakah sistem hukum di Indonesia dapat melindungi CAD Files secara bersamaan atau kumulatif. Penyusunan penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep. Penelitian ini akan mengacu pada dua kerangka teori yaitu labor theory of property dan teori perlindungan kumulatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak cipta dan desain industri dapat melindungi CAD Files untuk 3D Printing sepanjang CAD Files tersebut telah memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU. Walaupun kedua perlindungan dapat melindungi CAD Files, UU Desain Industri tidak mengatur mengenai perlindungan kumulatif dengan Hak Cipta. Sehingga Indonesia menganut rezim perlindungan terpisah seperti Amerika. Untuk menentukan apakah CAD Files masuk kedalam ranah hak cipta dan dikategorikan sebagai karya seni atau masuk kedalam ranah desain industri maka harus dilihat tujuan dari desainer menciptakan CAD Files, apakah untuk dinikmati keindahannya ataukah untuk diproduksi secara masal. ......The existence of 3D Printing and CAD Files has great potential to conflict with the protection of intellectual property rights, especially copyright and industrial design. It is undeniable that in the future this technology will flourish in Indonesia. 3D Printing can change market ecosystem where people not selling product but selling virtual model (CAD Files). This ecosystem will have an impact on designer and companies, so they will try to protect their CAD Files from modification and copying by other parties. The legal problem of this research is to answer the question of the form of protection for CAD Files for 3D Printing according to the Copyright Act and Industrial Design Act. As well as questioning whether CAD Files as a design that has obtained industrial design can obtain copyright protection? Does the legal system in Indonesia adhere to a cumulative protection system, separate protection or cumulative partial protection? The purposes of this study are to answer whether designers can protect their CAD Files with Copyright or Industrial Design and whether the legal system in Indonesia can protect CAD Files simultaneously or cumulatively. This research using a normative legal methodology as well as using statutory approach, comparative approach and conceptual approach. This research will refer to two theorical frameworks, namely labor theory or property and cumulative protection theory. The conclusion of this research is that copyright and industrial can protect CAD Files for 3D Printing as long as the CAD Files meets the protection requirement as regulated in the Act. Although both protections can protect CAD Files, the Industrial Design Law does not regulate simultaneous protection with Copyright. So that Indonesia adheres to a separate protection regime like USA. To determine whether CAD Files are categorized as works of art or industrial design, it must be seen the purpose of the designer creating CAD Files, whether to enjoy its beauty or to be mass produced.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis pelindungan hukum terhadap risiko pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang sebagai alternatif penyelesaian kredit perbankan. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan risiko hukum pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang ditentukan oleh dua faktor yaitu terkait keberadaan jaminan yang melekat pada hak tagih (piutang) yang dialihkan dan terkait pemberitahuan (betekening) terjadinya pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang kepada debitur. Bentuk pelindungan hukum terhadap risiko pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang direpresentasikan dalam dokumen Risalah Lelang yang merupakan Berita Acara Pelaksanaan Lelang sebagai bukti peralihan hak. Risalah Lelang dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam lelang hak tagih (piutang) sepanjang di dalam Risalah Lelang tersebut memuat klausul pengalihan dan penyerahan hak tagih (piutang) serta terdapat klausul yang mensyaratkan adanya tanggunjawab penyerah piutang atau penerima piutang untuk melakukan pemberitahuan, memperoleh persetujuan tertulis atau pengakuan dari debitur atas beralihnya hak tagih (piutang) tersebut atau di dalam Risalah Lelang terdapat dokumen yang merepresentasikan adanya pemberitahuan, bukti persetujuan tertulis, atau pengakuan debitur. Penyerah piutang selaku pemohon lelang juga harus menjamin kebenaran piutang, dan penyerah piutang berwenang melakukan pengalihan tersebut, serta menjamin hak tagih (piutang) bebas dari tuntutan hukum apapun dan dari pihak manapun. ......This paper analyzes legal protection against the risk of claim rights (receivable) transfer through auctions as an alternative for bank credit settlement. This article was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the legal risk of claim rights (receivable) transfer through auction is determined by two factors, namely related to the existence of collateral attached to the transferred claim rights (receivables) and related to notification (betekening) of the transfer of claim rights (receivables) through auction to debtors. A form of legal protection against the risk of claim rights (receivable) transfer through auction is represented in the Auction Minutes document which is the Minutes of Auction Implementation as proof of the transfer of rights. The Auction Minutes can provide legal certainty to the parties in the auction of claim rights (receivables) as long as the Auction Minutes contain a clause on the transfer and assignment of claim rights (receivables) and there is a clause that requires the responsibility of the person giving the receivables or the recipient of the receivables to provide notification, proof of written agreement, or acknowledgment from the debtor regarding the transfer of claim rights (receivables) or in the Auction Minutes there is a document that represents notification, proof of written agreement, or acknowledgment of the debtor. The handover of the receivables as the auction applicant must also guarantee the veracity of the receivables, and the handover of the receivables has the authority to carry out the transfer, as well as guaranteeing the right (receivables) free from any legal claims and from any party.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam online ilegal, upaya perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman Online ilegal dan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran pinjaman Online ilegal di Indonesia, perlindungan hukum debitur melibatkan data pribadi (undang-undang), serta upaya preventif dan represif dari pemerintah. Pada dasarnya, kontrak elektronik atau digital ialah perjanjian antar pihak yang dibuat melalui sarana yang berbeda, khususnya sistem elektronik. Dengan mempergunakan metode penelitian doktriner, sumber data diperoleh dari data sekunder. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berdampak pada sahnya perjanjian pinjam meminjam online. Perjanjian online dengan demikian sah apabila dianggap sah karena diatur di KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian. Akan tetapi, Perjanjian melalui pinjaman online Ilegal tidak sah menurut hukum perjanjian dan hukum nasional. Hal itu disebabkan pinjaman online Ilegal banyak melanggar peraturan hukum nasional seperti melakukan pemerasan sesuai Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan melanggar UU ITE serta perlindungan konsumen. Pemerintah telah melakukan edukasi literasi keuangan, sosialisasi hukum, dan analisis data pinjaman online ilegal. Tindakan represif termasuk larangan, penyelidikan, identifikasi situs berbahaya, rekomendasi tindakan, dan bantuan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian. ......This article analyze the validity of illegal online lending and borrowing agreements, legal protection efforts for debtors who use illegal online loan applications and the government's efforts to eradicate the distribution of illegal online loans in Indonesia, legal protection of debtors involving personal data (law), as well as efforts preventive and repressive measures from the government. Basically, electronic or digital contracts are agreements between parties made through different means, especially electronic systems. By using doctrinal research methods, data sources are obtained from secondary data. Article 1320 of the Civil Code regulates the conditions for the validity of an agreement, which has an impact on the validity of online lending and borrowing agreements. Online agreements are therefore valid if they are inline with the Civil Code, specifically Articles 1320 and 1338 of the Civil Code which regulate agreements. However, agreements via illegal online loans are invalid according to contract law and national law. This is because illegal online loans often violate national legal regulations, such as committing extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code (KUHP) and violating the ITE Law and consumer protection. The government has carried out financial literacy education, legal outreach, and data analysis of illegal online loans. Repressive measures include prohibitions, investigations, identification of dangerous sites, recommendations for action, and legal assistance for debtors who experience losses.

Abstrak :
Dalam dunia notaris, seringkali notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, menyangkut akta otentiknya yang dibuatnya. Penilaian terhadap hal tersebut, didasarkan kepada kode etik profesi notaris dan juga peraturan jabatan dengan melihat adanya unsur-unsur kesalahan, dimana dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur pada pasal 66 UUJN. MPD merupakan benteng terakhir yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik,penuntut umum dan hakim atas diri seorang notaris. Perlidungan hukum bagi notaris diperlukan dalam hal tersebut di atas untuk menjaga keluhuran dan martabat notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan khusus MPD dalam pasal 66 UUJN dan perlidungan jaminan hukum bagi notaris yang diloloskan diperiksa dalam peradilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai perlidungan hukum jika notaris diloloskan untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi notaris dapat menggunakan hak ingkarnya dan juga bila merasa dirugikan haknya dapat melakukan upaya hukum gugatan ke peradilan tata usaha negara (TUN). Hasil penelitian menyarankan bahwa haruslah ada persamaan pandangan dan pemahaman antara MPD sebagai pengawas dan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pemeriksa dalam memaknai tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum serta Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan yang meloloskan untuk depriksa adalah melalui gugatan ke peradilan TUN.

---

This thesis describes that is not uncommon for a Notary to be one of the parties in the legal suit, in relation to his/her authentic deed. According Article 66 UUJN, in valuating the above-mentioned matter, the District Supervisory Magitrate (MPD) must consider the Professional Code of Ethic (KEP) and the regulation to determine whether the elements of wrongdoings. MPD is deemed to be tha last effort to give an approval or permit the Notary to be called for investigation and by investigator, public prosecutor and the judge. Legal protection towards Notary is needed if the above-mentioned is able to uphold the honor and integrity of the Notary in the performing his/her duty as public official, who is performing the public task in the field of private/civil law. The purpose of this research is to understand how the legal protection towards a Notary is guaranteed by not involving Notary in the in the investigation in court. This thesis uses the Normative Research Method. This thesis concludes that the provisions in the relevant law do not specifically regulate the legal protection in the situation where the Notary is not involved in the court's investigation, however, Notary can use his./her special rights to deny presence in the court (hak ingkar), if the Notary reckons that his/her rights is being violated then, legal effort (appeal) can be made through the Court of Publis Affairs (TUN). This research recommends that there should be a uniform understanding among MPD, investigator, public prosecuter and the judge in investigating the Notary in his/her authority as a public official, and filing legal effort(appeal) towards the MPD's Decision in allowing tha process of investigation towards the Notary.

Abstrak :
Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi pembeli dalam kontrak akuisisi saham perusahaan kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (?PKP2B?) terkait dengan beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 4 Tahun 2009") yang memiliki dampak signifikan bagi kegiatan usaha perusahaan kontraktor PKP2B. Pembeli (acquiror) yang berencana melakukan transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKPB sejak tahap uji tuntas, perundingan, perancangan sampai dengan pelaksanaan kontrak akuisisi saham wajib memperhatikan dan merefleksikan pengaturan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 besertaperaturan pelaksananya selain ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang mengatur khusus tentang akuisisi saham dalam kontrak akuisisi saham tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

This study focuses on legal protection to the buyer (acquiror) in a shares acquisition contract of a company holding Coal Contract of Work ("CCOW") in relation to some new provisions under the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining (?Law No. 4 Year 2009?) which have significant impacts to the business of the CCOW company. The buyer (acquiror) who intends to acquire a CCOW company from the stage of due diligence, negotiation, drafting, up until the implementation of the share acquisition contract shall consider and reflect the new provisions under the Law No. 4 Year 2009 and its implementing regulations in addition to the Law No. 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Government Regulation No. 27 year 1998 regarding Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Company in such shares acquisition contract. The approach of this study is juridical normative which focuses on the collected secondary data, such as legal material in relation to identified issues.