Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran yang dijalankan oleh Internal Audit sangatlah penting terutama dalam industri perbankan dalam melakukan pengawasan, menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Bank untuk mencapai tujuan bank secara keseluruhan. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi (Agoes, 2005). GCG bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. GCG memuat prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness (TARIF). Agar Divisi Internal Audit menjalankan fungsinya dengan baik, dan untuk mengetahui peranannya dalam penerapan GCG perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus. Karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari Divisi Internal Audit PT BEI dalam penerapan GCG. Pembahasan menggunakan metode audit objective dalam manajemen audit, yang akan mempermudah dalam pengambilan kesimpulan dan saran pada karya akhir ini. Terbentuknya Divisi Internal Audit PT BEI merupakan bagian dari penerapan GCG. Faktor pendorong dibentuknya Divisi Internal Audit adalah adanya Peraturan Bank Indonesia N0.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Divisi Internal Audit mempunyai peran dan fungsi membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, melakukan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi sumber daya, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang relevan dan objektif tentang kegiatan kerja yang dikaji pada semua tingkatan manajemen. Divisi Internal Audit PT BEI dalam penerapan GCG ternyata telah berperan sebagai konsultan dan katalisator dan telah menerapkan prinsipprinsip GCG secara umum. Divisi ini telah memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang jelas, dan seharusnya juga memiliki pengendalian intern yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan kesimpulan dari analisis dengan pendekatan pengendalian intern yang disyaratkan COSO, ternyata Divisi Internal Audit masih memiliki kelemahan dalam pengendalian internnya yang memerlukan perbaikan. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam hal kebijakan sumber daya manusia terkait dengan rekruitmen dan mutasi karyawan di lingkungan divisi ini sepenuhnya dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum (Divisi SDU) tanpa melibatkan Divisi Internal Audit.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi nilai tambah pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian ini juga memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern dalam memperbaiki proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI).  Penelitian ini dilakukan karena Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi sebagai cerminan tata kelola pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Teknik pengambilan data dilakukan melalui kuisioner, wawancara, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Kuisioner dan wawancara dilakukan kepada auditor Inspektorat Jenderal serta kepada manajemen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Analisis data dilakukan dengan merujuk kepada kerangka konseptual untuk mengukur nilai tambah pengawasan intern berdasarkan referensi penelitian Chen & Lin (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai tambah yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan dengan memberikan rekomendasi dan masukan atas proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan memberikan aktivitas pengawasan intern berupa jasa asurans dan konsultasi yang efektif. Hasil penelitian ini juga memberikan solusi yaitu rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan efektivitas aktivitas pengawasan intern agar sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan kebutuhan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. ...... This research aims to develop the value-added internal audit provided by the Inspectorate General to the Directorate General of Legal Administrative Affairs. This research also provides solutions to improve the effectiveness of internal audits in improving the Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) processes. This research was conducted because the Inspectorate General has a role in improving the quality of reform services as a reflection of governance at the Directorate General of Legal Administrative Affairs. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documents relevant to the research. Questionnaires and interviews were conducted with the auditors of the Inspectorate General and the management of the Directorate General of Legal Administrative Affairs. Data analysis was carried out by referring to the conceptual framework to measure the value-added of internal audit based on the research reference of Chen & Lin (2011). This study indicates that the value-added provided by the Inspectorate General is carried out by providing recommendations and input on the Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) process at the Directorate General of Legal Administrative Affairs and by providing effective internal audit activities in assurance and consulting. The results of this study also provide solutions, namely recommendations to the Inspectorate General to improve the effectiveness of internal audit activities to comply with the Indonesian Government's Internal Audit Standards (SAIPI) and the needs of the Directorate General of Legal Administrative Affairs.

Abstrak :
ABSTRACT
Tesis ini membahas apakah divisi audit internal PT Bank X telah memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui assurance, independensi, dan sebagai katalis sesuai dengan best practice. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa divisi audit internal PT Bank X telah memberikan nilai tambah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa audit kepatuhan masih menjadi fokus utama dari aktivitas divisi audit internal. Oleh karena itu, divisi audit internal perlu memperluas cakupan perannya yaitu sebagai katalis melalui peningkatan pemberian jasa konsultasi, pelaksanaan control risk self-assessment, dan juga peningkatan sertifikasi profesional bagi auditor internal PT Bank X.

---

ABSTRACT
This thesis discusses whether the internal audit division of PT Bank X has provided value added to the company through assurance, independence, and as a catalyst in accordance with best practice. This study is a qualitative study using descriptive methods. The research concludes that the internal audit division of PT Bank X has provided value added. The results also show that the compliance audit is still dominant of the activities of the internal audit division. Therefore, the internal audit division needs to expand the scope of its role as a catalyst through increased consulting services, implementation of control risk self-assessment, and also an increase in professional certification for internal auditor PT Bank X.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas audit intern pada sektor publik di Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik berdasarkan penilaian pimpinan APIP maupun pimpinan instansi. Sedangkan tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sudut pandang antara pimpinan APIP dengan pimpinan instansi terhadap risiko yang dihadapi instansi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa survei melalui penyebaran kuesioner. Studi kepustakaan dan dokumen serta wawancara dilakukan untuk mendukung hasil survei. Hasil penelitian terhadap 33 pimpinan APIP menyimpulkan bahwa APIP telah berperan cukup efektif walaupun layanan masih bersifat tradisional (audit ketaatan dan operasional), belum menerapkan risk-based audit serta lemahnya manajemen sumber daya manusia, begitu pula persepsi atas 29 pimpinan instansi menilai bahwa peran APIP cukup sesuai harapan walaupun ditemukan minimnya pengomunikasian hasil kerja APIP. Hasil penelitian kedua, mengenai risiko yang dihadapi instansi, ternyata ditemukan perbedaan sudut pandang antara 26 pimpinan APIP dan pimpinan instansinya yang disebabkan belum diterapkannya risk-based audit. Efektivitas peran APIP memerlukan dukungan pimpinan tertinggi instansi berupa kewenangan bagi APIP agar dapat berperan tanpa ada tekanan dan pengaruh politik apapun serta dukungan anggaran untuk meningkatkan kapabilitas APIP.

---

ABSTRACT
The objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General?s and the Minister/Head of the Organization?s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization?s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals? and 29 ministers? perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization?s risk between 26 Inspector Generals? and their Ministers?. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP?s capability.;The objective of this study is to determine Inspector General’s and the Minister/Head of the Organization’s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization’s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals’ and 29 ministers’ perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization’s risk between 26 Inspector Generals’ and their Ministers’. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP’s capability., The objective of this study is to determine Inspector General’s and the Minister/Head of the Organization’s perceptions toward the effectiveness of internal audit in Indonesian public sector which is applied by Inspectorate General (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or known as APIP). It is also aims to determine if there is perspective differ about organization’s risk between Inspector General and the Minister/Head of the Organization. Statistical technique, which is the descriptive statistic analysis is used to analyze the data from the survey. Literature survey and semi-structured interviews were utilised to support the findings. Based on 33 Inspector Generals’ and 29 ministers’ perception, the result of the study shows that their APIP has a moderate effective role. However, the internal audit service is limited in the traditional area (which is compliance and operational audit), not implementing risk-based audit and less managing the human capital. Thus, the output of APIP is less communicating. Moreover, the second result shows that there is a different perspective about organization’s risk between 26 Inspector Generals’ and their Ministers’. The inequility perception indicates that comprehensive risk-based audit is not implemented. The effectiveness of APIP will depend strongly to top management support for carrying out APIP responsibility free from conditions that threaten their independence and also funding support to improve the APIP’s capability.]

Abstrak :
Peran auditor internal untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan yang semakin dinamis. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu kapabilitas yang diukur menggunakan enam elemen Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Di sektor pemerintah, tugas pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas internal audit beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai kapabilitas APIP level 4. Kapabilitas APIP level 4 adalah APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) yang secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, telaah dokumen, dan wawancara yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Data dianalisis berdasarkan aspek penilaian kapabilitas APIP level 4 yang terdapat pada Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam mencapai kapabilitas APIP level 4 terkait Elemen Pengelolaan SDM, Elemen Praktik Profesional, dan Elemen Peran dan Layanan. Hasil penelitian juga memberikan saran bagi Inspektorat Jenderal dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai kapabilitas APIP level 4. ......The role of internal auditors in producing quality supervision is needed in the face of an increasingly dynamic environment. For this reason, it is necessary to improve the quality of capabilities as measured using the six elements of the Internal Audit- Capability Model (IA-CM). In the government sector, Internal supervision is carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study aims to evaluate internal audit capability along with the challenges and obstacles faced by the Inspectorate General of Ministry of Law and Human Rights in achieving APIP capability level 4. APIP capability level 4 is defined as APIP has become a strategic partner of the organization and the results of APIP supervision related to governance, risk management, and control (GRC) sustainably support the achievement of organizational goals. Research data collection using questionnaires, document reviews, and interviews were analyzed through a qualitative approach. The data were analyzed based on the aspects of the APIP capability level 4 assessment in BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning Capability Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus in K/L/D. The results showed that improvements were still needed in achieving APIP capability level 4 related to the People Management Element, Professional Practice Element, and Service and Role Element. The study results also provide suggestions for Inspectorate General in facing challenges and obstacles to achieving APIP capability level 4.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas kinerja internal audit dengan pendekatan Balanced Scorecard. Evaluasi juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dan Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai perbandingan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa fungsi internal audit APP dapat memberikan manfaat melalui perencanaan audit atas area-area yang berisiko tinggi, pelatihan internal sebelum melakukan penugasan audit, target key performance indicator yang tinggi, benchmarking, cross sharing / cross learning dan proyek penghematan biaya.

---

research is designed to performed evaluation on internal audit performance using Balanced Scorecard approach. The evaluation also performed using approach developed by American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) and Institute of Internal Auditors (IIA) for comparison purposes. The result of the evaluation shows that internal audit function at APP is able to give contribution by planning audit on high risk areas, internal training prior to engagement, high key performance indicator target, benchmarking, cross sharing / cross learning and cost reduction project.

Abstrak :
Tujuan Penelitian : Membandingkan dasar, jenis dan tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada Instansi pemerintah sehingga hasilnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja seluruh jajaran aparat pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Metoda Penelitian : Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian hasil penelitian dikedua tempat tersebut dibandingkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai dasar pemeriksaan, jenis pemeriksaan dan tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada instansi pemerintah beserta masalah yang dihadapi. Hasil Penelitian Kedua Inspektorat Jenderal tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan Program Kerja Pemerisaan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT yang berupa perintah atasan ataupun pemeriksaan karena adanya pengaduan dari masyarakat melalui mass media, tromol pos 5000 dan lain sebagainya. Adapun jenis pemeriksaannya tergantung pada fungsi dan tanggung jawab intansi pemerintah yang bersangkutan. Secara umum, tahap-tahap yang dilalui dalam proses pemeriksaan adalah : a. Tahap persiapan seperti menyiapkan surat-surat yang diperlukan, mengumpulkan data obyek pemeriksaan dan lain sebagainya. b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan seperti melakukan entry briefing, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan exit briefing. c. Tahap pelaporan yakni tahap pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan laporan lainya yang diperlukan.

Abstrak :
Semakin banyaknya penggunaan pengolahan data elektronik dalam perusahaan memerlukan audit khusus untuk melihat apakah data yang dipergunakan lengkap dan benar. Tujuan penelitian untuk melihat langkah-langkah audit pengolahan data elektronik yang harus dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari berbagai buku. Dan studi lapangan, yaitu mengambil data dari perusahaan bersangkutan termasuk masukan dari pihak manajemen. Baik konsep, tujuan dan ruang lingkup audit secara keseluruhan tidak mengalami perubahan dalam lingkugan pengolahan data elektronik. Namun, penggunaan suatu komputer mengubah pengolahan dan penyimpanan inforinasi keuangan dan dapat berdampak terhadap organisasi dan prosedur yang digunakan oleh satuan usaha dalam mencapai pengendalian intern yang memadai. Perbedaan terletak pada prosedur untuk memperoleh pemahaman dan pengujian atas sistem akuntansi dan pengendalian internal. Audit pengolahan data elekronik dilakukan terhadap file dan program. PT TELKOM baru pertama kali melaksanakan audit PDE. Sehingga langkah-langkah audit PDE yang dilaksanakan masih ada sedikit kekurangan, walaupun secara garis besar sudah lengkap. Sebaiknya kuesioner pengendalian internal jangan dianggap sebagai formalitas saja, karena dari sana akan didapat pemahaman yang lebih baik mengenai pengendalian internal. PT TELKOM sudah melaksanakan pengujian atas file, tapi pengujian atas program belum dilakukan. Pengujian atas keduanya penting untuk menghindari kesalahan yang berulang.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dari perspektif auditan. Data diperoleh melalui kuesioner kepada auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan auditan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk penugasan audit dan reviu laporan keuangan. Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi antara auditor dan auditan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal yang disebabkan karena persepsi auditan terhadap manfaat audit lebih tinggi jika auditor menanggapi feedback auditan serta dapat menjaga hubungan profesional yang baik selama proses audit berlangsung. Sementara itu, empat variabel lainnya yaitu kompetensi auditor internal, independensi auditor internal, dukungan manajemen auditan atas audit internal, dan pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Tidak berpengaruhnya pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate terhadap efektivitas audit internal disebabkan kurangnya pemahaman auditor mengenai manfaat dari CCH TeamMate sehingga CCH TeamMate lebih dianggap sebagai beban untuk mencapai target indikator kinerja dan belum maksimal dimanfaatkan sebagai alat bantu audit.