Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam bidang Kesehatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dikemas dalam Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.00.SJ.SK.1.1712 tahun 2002 tentang Tim PUG-BK di Departemen Kesehatan. Untuk mengakselerasi pembangunan gender di Indonesia surat edaran ini diperkuat dengan diterbitkannya SK Menkes nomor 423/Menkes/SK/V/2008 tentang Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan (PPG- BK) di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Cilandak. Untuk itu PPG-BK perlu konsep dan perencanaan strategis untak melakukan pelayanan dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang responsif gender. Untuk dapat menyusun rencana strategik dilakukan penelitian operasional dengan analisa kualitatif. Informasi yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan analisis Iingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan PPG-BK yang didapat dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang melalui tehnik wawancara mendalam, kelompok diskusi terarah (FGD), dan telaahan dokumen. Penyusunan perencanaan strategis PPG-BK dilakuan dalam tiga tahap yaitu tahap 1 : Input Stage, tahap 2 : Marching Stage, dan tahap 3 : Decision Stage yang menghasilkan altematif-alternatif strategi yang bisa digunakan untuk pengembangan PPG-BK. Berdasarkan tiga tahap analisis tersebut, maka prioritas strategi yang tepat dan cocok untuk PPG-BK adalah strategi intensif dan strategi integratif dengan tiga strategi utamanya adalah mengembangkan kelembagaan PPG-BK dalam struktur Departemen Kesehatan, mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM PPG-BK dan mengembangkan jejaring kelembagaan PPG-BK pada tingkat nasional dan internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya upaya-upaya untuk mewujudkan penguatan kelembagaan PPG-BK dalam struktur Departemen Kesehatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan gender yaitu penguatan kelembagaan PUG di berbagai bidang pembangunan termasuk sektor kesehatan. ......The background of this research is the President Instruction No. 9 year 2000 about the gender mainstreaming in the national development. At the health sector, gender mainstreaming created by the gender mainstreaming based on Health Minister circular letter No. HK.00.SJ.SK.1.1712 year 2002 about Health Gender Mainstreaming Team at the Health Department. For accelerating gender development in Indonesia this circular supported by decision letter of Health Minister no. 423/Menkes/SK/V/2008 about Gender Health Training Center at Cilandak Health Training Center. Therefore Gender Health Training Center need a concept and strategic planning for servicing in education and training that responsive gender. In order to be able to arrange the strategic planning done operational research by qualitative analysis. The information gotten in this research based on the external and internal circle analysis related with Gender Health Training Center gotten from the related and competence parties by deeply interview technique, focus group discussion, and document research. The arranging of strategic planning Gender Health Training Center done by three stages, 1st stage is input Stage, 2nd stage is Matching Stage, and 3rd stage is Decision Stage that produce altematives strategy can be used for developing Gender Health Training Center. Base on these three stages analysis, so that priority tix strategy for Gender Health Training Center are intensive strategy and integrative strategy with three main strategic are to develop PPG-BK into structure of Health Department organization, to develop the capacity and competency of man resource in PPG-BK, and to develop networking of PPG-BK in national and international circumstances. The conclusion of this research is that PPG-BK needs effort to make this organitation as part of structure of Health Department organization related with the direction of gender national development.

Abstrak :
Pembangunan adalah sarana meningkatkan kualitas hidup laki-laki maupun perempuan. Pendekatan pembangunan yang belum secara khusus mempertimbangkan manfaat adil bagi laki-laki dan perempuan, berkontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan gender, seperti ditunjukkan oleh Indeks (Index/GD). Pembangunan Gender (Gender related Development) dari usia harapan hidup, pendidikan, akses terhadap bagian dari penghasilan yang diperoleh; dan Indeks Pemberdayaan (Measure/GEM), yang dilihat Gender (Gender Empowermen) dari partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, akses atas kesempatan profesional, dan keberdayaan di posisi memprihatinkan. Dalam laporan yang dilansir 18 Desember 2008, United Na- tions Development Programme/UNDP menunjukkan bahwa Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia adalah 0,726, yaitu urutan ke-109 dari 179. Gender dalam ketidaksetaraan yang lebih memprihatinkan, pencapaian HDI atau GDI bernilai 0,719, di mana sama dengan terdapat 99 persen dari HDI. Dari 157 negara-negara, 84 negara dengan rasio lebih baik daripada Indonesia. Dalam hal GEM, dengan nilai 0.441, Indonesia berada di urutan 87 dari 108.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisiasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Pengarusutamaan gender ini seharusnya menjadi isu yang terintegrasi setiap tahapan di dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Thesis ini menelaah penerapan nilai-nilai kesetaraan (gender) di dalam proses politik anggaran baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat anggaran. Sekaligus menelaah pada program pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan adanya implementasi kegiatan yang responsif gender beserta besaran alokasi anggarannya. Menganalisa proses yang terjadi di dalam politik anggaran dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak terhadap penempatan posisi perempuan dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan melalui studi kebijakan dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang digunakan di dalam proses perencanaan dan penganggaran serta melalukan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses tersebut. Kajian dilakukan dengan mengambil Kota Kediri sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender di kalangan pemangku kepentingan masih dipahami sebagai isu parsial dan secara operasional diterjemahkan dalam kegiatan yang mendomestifikasi perempuan yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan

---

ABSTRACT
Gender Mainstreaming is goverment attempt effort to eliminate obstacles that prevent to achieve gender equality (marginalization , stereotypes , subordination , violence and multiple load ). Gender mainstreaming should be integrated on every stage development planning and budgeting. This study shows implementation of equality ( gender ) in the political process both at the level of the planning and budgeting and its impact on women's empowerment. These are performed by magnitude the programs and activities as well as of gender-responsive budget allocations. The study was conducted through policy studies by analyzing the documents used in the process of planning and budgeting, the data and deep interviews with stakeholders in the process. The data of this study is collected from official reports within Kediri Municipality (annual reports, meeting reports and others document). Specifically from Kediri Municipality and interview bisides that qualitative data is collected goverment staff, parliament members, CSO/MBO Activist and also women‟s as beneficiariest. This study faund that gender mainstreaming is still understood as a partial issue and interpreted related women domestification. That ultimately puts women as objects of development

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang gender mainstreaming terhadap kasus-kasus tindak pidana pornografi dan pemetaan para pemangku kepentingan UU Pornografi. Setelah RUU Pornografi disahkan menjadi sebuah undang-undang, maka secara langsung UU Pornografi berlaku dalam masyarakat. Substansi UU Pornografi yang tidak berperspektif gender pada penerapannya telah mengkriminalkan perempuan. Hal ini diperkuat dengan realitas bahwa sebagian besar pemangku kepentingan terhadap proses dan implementasi UU Pornografi tidak memiliki perspektif gender. Semua hal ini kemudian menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan design studi dokumen. Data diperoleh dari pengumpulan kasus-kasus pornografi di media, wawancara, dan observasi. Peneliti menyarankan agar penerapan UU Pornografi lebih adil terhadap perempuan maka aparat penegak hukum hendaknya memiliki perspektif gender dan mengembangkan kasus pornografi sampai pada jaringannya. Kasus-kasus pornografi yang melibatkan perempuan didalamnya, hendaknya diproses melalui unit perlindungan perempuan dan anak. Sosialisasi yang efektif juga harus dilakukan terhadap para penegak hukum dan masyarakat.

---

This study discuss about gender mainstreaming on pornography cases and stakeholders maping in pornography law. Pornography law automatically implemented after pornography bill passed become a law. Substance of pornography law has no gender perspective so criminalize women and majority stakeholders in process and implementation doesn?t have gender perspektif also. All these thing created unjustice law for women. This reasearch is qualitative research. The data where collected by means of media monitoring, interview, and observation. The researcher suggests that implementation of pornography law more fair on women though law enfocer who have gender perspective and develop cases to reach the networking of pornography. Pornography case should be prossed in women and child protection unit (women desk) if the case of pornography involved women in it. Effective socializatio must be taken for law enfocer dan society.

Abstrak :
ABSTRACT
Pengarusutamaan gender adalah cross-cutting issue yang tidak mudah untuk diimplementasikan pada Pemerintah Kota Depok. Berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah tetap mengharuskan strategi Pengarusutamaan Gender berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengarusutamaan Gender pada sistem terintegrasi tata kelola pemerintah Kota Depok dan menjelaskan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivist, deskriptif, cross-sectional, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini memakai teori perencanaan strategis dan pengarusutamaan gender. Penelitian ini terdiri dari 4 dimensi yang meliputi 10 indikator yang terpenuhi dan 4 indikator yang tidak terpenuhi. Indikator yang tidak terpenuhi pada Pengarusutamaan Gender di Kota Depok adalah tidak ada Peraturan Daerah mengenai PUG, tidak tersedianya Data Terpilah Gender, tidak adanya sistem reward dan punishment, dan tidak memiliki dokumen luaran seperti Lembar Anggaran Responsif Gender, RKA Responsif Gender, dan Gender Analysis Pathway.

---

ABSTRACT
Gender mainstreaming (GM) is a cross-cutting issue that is not easy to implement in the Government of Depok City. Various kinds of limitations possessed by all Regional Devices must still implement a Gender Mainstreaming strategy. This study aims to explain Gender Mainstreaming in Integrated System of Governance of Depok City and explain the implementation of gender responsive planning and budgeting (PPRG) in Depok City. The research method used is a post-positivist, descriptive, and cross-sectional the approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature review. This research uses the theory of strategic planning and gender mainstreaming. The results of this study indicate various efforts made by the Government of Depok City`s through four dimensions which including 10 indicators that were fulfilled and 4 indicators not fulfilled. Unmet indicators on Gender Mainstreaming in Depok City are no Regional Regulations concerning PUG, unavailability of Gender Disaggregated Data, absence of reward and punishment systems, and no external documents such as Gender Responsive Budget Sheets, Gender Responsive RKA, and Gender Analysis Pathway.

Abstrak :
Pemulihan kesenjangan gender sejatinya telah diupayakan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Namun, implementasi PUG yang dinilai belum efektif memicu Kementerian PPN/Bappenas untuk menginisiasi percepatan melalui kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Penguatan PPRG dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran yang terjalin antara empat instansi selaku tim penggerak, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, interaksi yang terjadi antara aktor tim penggerak belum efektif. Terlebih, fluktuasi nilai ARG yang signifikan pada rentang tahun 2018-2021 mencerminkan bahwa koordinasi tim penggerak dalam menerapkan kebijakan PPRG perlu diperhatikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara aktor di dalam jejaring tim penggerak selama implementasi kebijakan PPRG pada tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan perspektif governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016) dengan tiga kriteria pembelajaran jejaring guna menilai keberhasilan atau kegagalan jejaring, yaitu substantif, proses, dan institusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses governance network pada jejaring tim penggerak belum memadai untuk mendorong potensi dan dampak dari kebijakan PPRG dalam mengakselerasi PUG dan mencapai kesetaraan gender. ......The government has issued Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG) in National Development as an effort to restore the gender gap. However, the implementation of PUG is considered ineffective, then prompted Kementerian PPN/Bappenas to initiate acceleration through Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) policy. The strengthening of PPRG was then carried out through the issuance of a Joint Circular Letter which was established between the four agencies as the driving team, namely the Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, and Kementerian Dalam Negeri. However, the interactions that occurred between the actors of the driving team had not been effective. Moreover, the significant fluctuations in the ARG value in the range of 2018-2021 reflect the needs to regenerate the coordination of the driving team in implementing the PPRG policy. Thus, this study aims to analyse the interactions that occur between actors in the PPRG policy driving team network during the implementation in 2018-2021. This study uses a governance network perspective by Klijn & Koppenjan (2016) with three criteria for network learning to assess the network, namely substantive, process, and institutional. Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview and library study. The results show that the governance network process in the driving team network is not sufficient to encourage the potential and impact of the PPRG policy in accelerating PUG and achieving gender equality.

Abstrak :
ABSTRACT
Survei yang dilakukan Grant Thornton yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa wanita di Indonesia telah menduduki 46% dari total jabatan eksekutif senior. Meningkatnya proporsi wanita dalam posisi manajemen senior tentu memiliki dampak yang tersendiri terutama sifat wanita yang lebih hati-hati dibandingkan pria. Skripsi ini mencoba menyelidiki dampak gender yang menduduki salah satu jabatan eksekutif senior yaitu direktur keuangan terhadap salah satu prinsip akuntansi yang paling berpengaruh yaitu konservatisme. Konservatisme disini terbagi menjadi dua yaitu konservatisme laba rugi dan posisi keuangan. Skripsi ini juga mencoba melihat apakah suatu kondisi ketidakpastian akan membuat wanita menjadi semakin berhati-hati. Kondisi ketidakpastian yang digunakan dalam skripsi ini ialah adopsi IFRS yang mulai dilakukan sejak 2012. Skripsi ini menggunakan 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan periode 2008-2010 untuk pra IFRS dan 2012-2014 untuk setelah IFRS. Hasil dari ini menunjukkan bahwa direktur keuangan wanita lebih konservatif dalam laba rugi dan posisi keuangan. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa wanita semakin konservatif dalam posisi keuangan setelah konvergennya PSAK dengan IFRS.

---

ABSTRACT
A survey that was conducted by Grant Thornton in 2017 showed that woman in Indonesia has contributed 46% of the total senior management position. The increase of woman participation in company leadership surely has its own effect especially woman character that tends to be more careful than its male counterpart. This thesis tried to investigate the impact of female chief financial officers (CFO) towards accounting conservatism. In this thesis, accounting conservatism divided into two parts, earnings conservatism, and equity conservatism. This thesis also tried to search whether the convergence of PSAK to IFRS would increase woman conservatism further, where the first phase of the adoption begun in 2008 and ended in 2012. This thesis used samples from 82 companies that registered at Indonesia Stock Exchange from period 2008-2010 (Pre-IFRS) and 2012-2014 (Post-IFRS). The investigation resulted that female CFO tend to be more conservative both on earnings and equity than its male counterparts. The investigation also found that the convergence of PSAK to IFRS resulted in the increase of balance sheet conservatism by female CFO.

Abstrak :
Sejarah Indonesia bisa dikatakan bercorak androcentric, narasi tentang masa lalu di Indonesia hanya berpusat di sekitar kegiatan laki-laki. Sementara itu, studi tentang perempuan masih terbatas dan didominasi dengan tema pemberdayaan perempuan atau gender mainstreaming bukan women history yang lebih mengutamakan perspektif feminisnya daripada gender. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang pemberdayaan perempuan pada masa Pendudukan Jepang melalui Fujinkai. Masalah yang dibahas adalah bagaimana negara mengubah Fujinkai menjadi mesin politik dalam memobilisasi kekuatan rakyat selama masa perang dengan menggunakan ideologi negara pada feminis Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif baru tentang Fujinkai yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu cara otoritas selama pendudukan Jepang menggunakan ideologi. Dalam kasus ini, ideologi negara tentang feminisme Jepang diinternalisasi dan diimplementasikan ke Fujinkai untuk membangun kekuatan masyarakat di daerah pendudukan di Jawa untuk mendapatkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Teori yang digunakan dalam memahami isu penelitian ini adalah teori ideologi dari Franz Schurmann. Sebagai ideologi praktis, penelitian ini juga menggunakan teori gender oleh Abbot, Moore, dan Suryakusuma. Bahkan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori komparatif sebagai alat analisis dalam mengungkapkan permasalahan.

---

Indonesia history can be considered as having androcentric pattern since it rsquo s past narrations in Indonesia occured and centered solely on the men activity. The women, both as an object and a discourse in history are one of the missing elements in Indonesia history. Therefore, this study will discuss about the empowerment of women during the Japanese Occupation through Fujinkai. The main issue discussed in this research is the way the state altered Fujinkai to political machine in mobilizing people power during war time by employing the state ideology on Japanese feminity. The objective of this research is to get a new perpective on Fujinkai which differed from previous researches, i.e.the way the authority during Japanese occupation used ideology. In this case, the state ideology on Japanese femininity internalized and implemented into Fujinkai to build people power in occupation area in Java to gain victory in Greater East Asia War. The theory used in understanding the issue of the research is the ideology theory by Franz Schurmann. As practical ideology, this research also used theory of gender by Abbot, Moore, and Suryakusuma. Moreover, this research used comparative theory approach as analysis tool in revealing the issue.