Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah pemberian kredit selalu terjadi pada setiap bank, karena penggunaan kredit erat sekali hubungannya dengan kegiatan usaha dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Bank sebagai pihak pemberi kredit yang memiliki posisi lebih kuat dari debitur hendaknya tetap melaksanakan sikap hati-hati dalam menyalurkan kredit dan selalu berupaya untuk meminimalisir masalah-masalah yang timbul serendah mungkin, yaitu berupaya meminimalisir masalah dengan menjaga mutu kredit yang dikelola. Sehubungan dengan itu, yang dapat memberikan gambaran terhadap kelayakan debitur untuk dapat mengembalikan atau melunaskan kredit adalah Proyeksi Arus Kas. Maka dapat dikatakan, bahwa peranan proyeksi arus kas dapat meminimalisir atau mengantispasi terjadinya tunggakan hutang pokok dan bunga pinjaman. Yang kemudian berdampak terhadap pada kredit bermasalah. Karena proyeksi arus kas adalah perhitungan yang memprediksi kondisi keuangan debitur di masa yang akan datang, maka tujuan penelitian adalah meneliti proyeksi arus kas. Karena proyeksi arus kas merupakan cerminan yang dapat memberi gambaran, tentang kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang telah digunakannya di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus deskriptif. Yang diteliti adalah fenomena yang menyebabkan terjadinya pergeseran kolektibiliti performing loans ke kolektibiliti non performing loans pada Kantor Wialayah PT. Bank BUMN yang berakibat terjadinya penurunan kualitas portepel perkreditan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan terjadinya penggeseran kolektibiliti dikarenakan proyeksi arus kas yang dibuat berdasarkan data-data keuangan historis. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa proyeksi keuangan yang dibuat saat kredit belum disetujui dengan realisasi setelah kredit berjalan atau sudah digunakan dalam hal kegiatan usahanya dinilai sinkron. Fakta atau realisasi jauh berbeda dari proyeksi arus kas yang dibuat. Dalam menyusun proyeksi arus kas hendaknya tidaklah hanya melihat kondisi keuangan masa lalu yang dijadikan alat untuk digunakan sebagai asumsi, tetapi juga harus melihat peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian periode berikutnya atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Perlu dan penting bagi yang menyusun proyeksi arus kas memiliki wawasan, pengetahuan, pengalaman, bisa berkomunikasi untuk menggali dan memperoleh informasi, koordinasi dan intuisi terhadap kegiatan usaha yang proyeksi arus kas akan disusun / dibuat.

Abstrak :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang XYZ adalah merupakan salah satu Cabang Bank Pemerintah yang telah go public sejak tahun 1996, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, salah satu bentuk kredit Bank BNI adalah Kredit Usaha Kecil yang ditujukan untuk para pengusaha ritel. Permasalahan utama Bank BNI Cabang XYZ adalah menurunnya performance kredit usaha kecil sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 serta bagaimana agar perusahaan mampu meningkatkan pangsa pasar di kemudian hari mengingat prospek bisnis kredit usaha kecil cukup baik karena didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mengharuskan semua perbankan menyalurkan kredit usaha kecil sebesar 20 % dari total kredit yang disalurkan. Penelitian ini di awali dengan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Bank BNI Cabang XYZ, dimana dalam menganalisis tersebut di gunakan metode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk memberikan bobot derajat kepentingan setiap faktor, sedangkan untuk menentukan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ digunakan metode General Electric Matrix. Hasil dari pengujian PHA dan General Electric Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ berada pada set V yaitu Hold and Maintain (bertahan dan membangun), sesuai dengan posisi bersaing perusahaan menurut Fred R David dapat direkomendasikan bahwa strategi alternatif perusahan adalah pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat dan diversifikasi horizontal. Berdasarkan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ disertai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta tujuan perusahaan, maka strategi alternatif yang paling cocok bagi Bank BNI Cabang XYZ adalah strategi pengembangan pasar, mengingat pasar masih belum jenuh dan mempunyai prospek baik di masa mendatang.

Abstrak :
ABSTRAK
Tingkat atau bobot risiko kredit debitur sangat penting diketahui pihak perbankan, agar dalam menyalurkan fasilitas kreditnya kepada debitur dapat dilakukan secara aman dan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential banking). Untuk itu, tingkat risiko debitur harus terukur. Terdapat 7 buah faktor risiko debitur yang dapat dijadikan variable terukur, yakni kondisi keuangan, legal status, hubungan eksternal debitur dengan bank, posisi pasar, manajemen, viabilitas dan prospek usaha. Dengan menggunakan metoda Credit Risk Scoring, yaitu pembobotan atas faktor risiko debitur maka bobot risiko debitur menjadi lebih terukur.

Pembobotan dapat dilaksanakan terhadap seluruh debitur dan berbagai sektor usaha, namun tidak berarti bahwa debitur yang bergerak dalam sektor usaha yang sama akan mempunyai tingkat risiko yang sama pula. Beberapa jenis usaha mempunyai jenis faktor risiko yang spesifik dan dominan, faktor ini dapat dijadikan pegangan dalam penentuan bobot risiko. Namun beberapa sektor usaha lainnya sama sekali tidak memilikinya sehingga harus dievaluasii secara individual.

Pada dasarnya seluruh faktor risiko perperan dalam pengukuran tingkat risiko, namun terdapat beberapa yang menjadi penentu dalam mengukur tingkat risiko debitur yakni kondisi keuangan dan status legal. Tingkat risiko sangat situasional karena banyak faktor internal eksternal yang mempengaruhi sehingga tingkat risiko suatu perusahaan perlu direvaluasi secara berkala.

6 dari 7 faktor risiko nampak dominan pada beberapa sektor usaha debitur, yakni kondisi keuangan, status legal, posisi pasar, manajemen, viabilitas dan prospek usaha. Karena mempunyai tingkat homogenitas tinggi (sd <1), sehingga kecenderungan tersebut dapat dijadikan sebagai patokan dalam menghitung tingkat risiko suatu debitur. Bagi debitur pada sektor usaha yang tidak mememiliki faktor dominan tetap harus dihitung secara individual.

Kisaran bobot yang relatif sama dimiliki oleh 5 dari 19 sektor usaha, yakni sektor Automotif, industri bahan Kayu, Industri Logam/Baja, Industri Kertas dan Tekstil.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada proses analisis risiko kredit debitur korporasi harus diperhatikan :

Mengutamakan pengukuran bobot risiko secara individual, berdasarkan penilaian 7 faktor risiko (seven risk factors)

Faktor risiko yang spesifik dan dominan pada beberapa sektor usaha hendaknya hanya dijadikan pedoman saja karena sifat debitur yang sangat individualistik. Nilai Faktor risiko akan berubah setiap ada perubahan kondisi makro.

---

Abstrak :
Upaya hukum penyelesaisan kredit perbankan bermasalah berupa eksekusi barang jaminan berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 224 HIR/256 Rbg, Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 dan perikatan lainnya yang dibuat antara bank dengan pemilik barang jaminan atau penanggung hutang, dalam praktik belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya kendala dan faktor-faktor penghambat, baik yang datang dari unsur manusia yang terlibat maupun unsur ketidakpastian dari ketentuan hukum yang mengaturnya. Penggunaan lembaga penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Rbg diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam upaya penyelesaian kredit perbankan bermasalah, tetapi ternyata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1964 tanggal 22-01-1964 dan Nomor 4 tahun 1975 tanggal 1-12-1975 ketentuan-ketentuan tersebut telah dinyatakan dihapus dan tidak diberlakukan lagi dengan alasan bertentangan dengan perikemanusiaan. Ditinjau dari asas Lax Superior derogat legi inferiors, Surat Edaran Mahkamah Agung yang berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Surat Edaran tersebut tidak dapat menghapus ataupun tidak memberlakukan ketentuan HIR dan Rbg yang merupakan peraturan yang sederajat Algement Maatregel van Bestuur dan ordonansi yang menurut tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini setingkat dengan undang-undang. Dari segi kriteria orang yang disandera, mengacu pada bunyi Pasal 209 ayat (1) HIR dan Pasal 242 ayat (1) Rbg, penyanderaan bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila karena yang dikenakan adalah orang miskin yang tidak ada atau tidak cukup barang untuk memenuhi keputusan pengadilan, tetapi dari segi kemanfaatannya bagi masyarakat substansi lembaga penyanderaan dikaitkan dengan Sila Kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang menjamin adanya Justitie Protectiva dan Justitia Vindicativa penyanderaan terhadap debitor yang tidak beritikad baik tidak bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila. Diberlakukannya kembali ketentuan hukum mengenai penyanderaan akan membantu penyelesaian kredit perbankan bermasalah karena akan berfungsi selaku sarana social control sekaligus social engineering terhadap perilaku debitor dan kreditor. Agar lembaga penyanderaan dapat menjadi sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian kredit perbankan bermasalah, perlu diadakan reformasi ketentuan yang mengatur terutama mengenai objek yang dapat dikenakan.

Abstrak :
Krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah memberikan banyak pelajaran khususnya kepada industri perbankan, bahwa ternyata kredit-kredit yang disalurkan kepada segmen usaha kecil relatif lebih mampu bertahan dari pada kredit korporasi. Pengalaman tersebut mendorong perbankan nasional lebih memilih untuk memasarkan kredit produktif ke segmen usaha kecil dari pada ke segmen korporasi. Menyadari hal itu, sejak tahun 1996 BNI mulai memperbaiki portfolio kreditnya dari dominasi kredit segmen korporasi, menjadi berimbang antara kredit kepada segmen korporasi dengan non-korporasi (segmen usaha kecil, syariah dan konsumen). Rencana BNI merubah strateginya dengan memperbaiki portfolio kredit ke segmen usaha kecil, ternyata diikuti pula oleh seluruh perbankan nasional. Bentuk persaingan pada industri perbankan di Indonesia terbelah menjadi 2 besaran utama, yaitu: Persaingan Suku Bunga Kredit dan Persaingan Non-Suku Bunga Kredit. Tesis ini mencoba meneliti sejauh mana pengaruh faktor suku bunga kredit usaha kecil BNI dan faktor-faktor lain seperti: faktor suku bunga kredit usaha kecil bank-bank pesaing, PDB (harga berlaku) Indonesia dan beberapa variabel kebijakan (dummy), terhadap perkembangan outstanding kredit dan rasio outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI. Penelitian tesis menggunakan data triwulanan untuk periode 1999 - 2004. Ruang lingkup penelitian mencakup pembagian data nasional, meliputi data Total Outstanding Kredit dan Rasio Outstanding Kredit Non-Lancar Kredit Usaha Kecil BNI terhadap Total Outstanding Kredit Usaha Kecil BNI. Metodologi penelitian tesis ini berdasarkan studi literatur, serta penelitian data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika. Selanjutnya data diolah berdasarkan model ekonometrika yang dibantu pengolahan datanya dengan menggunakan perangkat lunak "Eviews"versi 3.1. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suku bunga kredit usaha kecil BNI berpengaruh negatif dan PDB (harga berlaku) Indonesia berpengaruh positif terhadap outstanding kredit usaha kecil BNI, dengan besaran parameter keduanya bersifat elastis. Kebijakan pembentukan Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI berdampak terhadap penurunan outstanding kredit usaha kecil BNI. Outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI dipengaruhi secara signifikan, baik oleh faktor Suku Bunga Kredit Usaha Kecil BNI dan Produk Domestik Bruto (PDB harga berlaku) Indonesia dengan arah pengaruh positif, serta besaran pengaruh kedua faktor tersebut bersifat inelastis. Kebijakan Bank Indonesia mencabut peraturan yang mewajibkan perbankan nasional menyalurkan sebagian portfolio kreditnya kepada kredit usaha kecil (PBI No.3/2/PBI/2001, Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, tgl. 1 ]anuari 2001), berdampak terhadap penurunan rasio outstanding kredit non-lancar kredit usaha kecil BNI.

Abstrak :
Menurut Undang-Undang No.10/1998 yang menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Namun sejauh ini pihak perbankan nasional belum begitu faham akan pentingnya pemilihan segmentasi kredit yang akan diberikan kepada masyarakat terhadap profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, rumusan pokok masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh mana pengaruh segmentasi kredit domestik dan luar negeri terhadap profitabilitas perusahaan dalam hal ini PT.BANK BNI' 46 Tbk Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian diolah, disajikan selanjutnya dianalisis. Dalam menganalisis pengaruh segmentasi kredit terhadap profitabilitas tersebut, penulis menggunakan uji statistik regresi korelasi linier berganda dimana dalam melakukan pengujiannya penulis menggunakan program komputer Statistika SPSS (Statistical Product and Services Solutions) versi 10.0. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Profit Margin dalam negeri menghasilkan angka 0,979 dimana penyaluran kredit dalam negeri terserap lebih banyak ke segmen pasar middle. Profit Margin luar negeri menghasilkan angka 0,977 dimana dalam penyaluran kreditnya terserap dalam segmen pasar retail. Sehingga jika digabungkan antara Profit Margin dalam dan luar negeri menghasilkan angka 0,996 yang tentunya terserap ke segmen pasar Wholesale. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa penyaluran kredit dalam negeri lebih menguntungkan jika diarahkan ke segmen pasar middle. Sedangkan penyaluran kredit di luar negeri sebaiknya lebih disalurkan ke segmen pasar retail. Adapun saran yang dapat diberikan penulis agar kebijaksanaan pemberian kredit dalam negeri pada masa krisis ini lebih difokuskan kepada segmen kredit middle dan retail yang memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas dibandingkan segmen kredit wholesale yang memberikan kontribusi negatif.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi kredit, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Data yang digunakan dalam kajian empiris ini merupakan data runtun waktu triwulanan periode 1993:3 sampai dengan 2004:2 atau 44 observasi. Alat analisis yang digunakan adalah maximum likelihood estimation dengan switching regression. Hasil estirnasi memberikan informasi bahwa seluruh variabel independen yang digunakan memiliki koefisien yang sesuai dengan hipotesis penelitian dan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penawaran dan permintaan kredit. Berdasarkan pengujian diketahui bahwa lambatnya pertumbuhan kredit perbankan setelah mengalami penurunan yang cukup tajam pada saat krisis moneter merupakan salah satu faktor yang menyebabkan proses pertumbuhan ekonomi belum dapat kembali pada tingkat sebelum krisis. Sebelum krisis moneter, terdapat kecenderungan terjadinya ekses permintaan kredit (excess demand equilibria), yaitu realisasi kredit dipengaruhi oleh sisi penawaran. Ekses permintaan kredit ini tarjadi karena kondisi makro ekonomi cukup kondusif sehingga mendorong dunia usaha untuk mengajukan permintaan kredit, yang tidak diimbangi dengan penawaran kredit dalam jumlah yang sebanding. Sementara itu, mulai akhir 1999 s.d tahun 2004 terdapat kecenderungan terjadinya ekses penawaran kredit (excess supply equilibria), yang artinya realisasi kredit dipengaruhi oleh sisi permintaan. Ekses penawaran kredit ini antara lain dikarenakan tingginya suku bunga kredit yang diperhitungkan oleh perbankan dan kondisi nilai tukar yang belum stabil. Selain itu juga diketahui bahwa permintaan kredit lebih sensitif terhadap suku bunga dibandingkan dengan penawaran kredit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menjawab fenomena yang melatarbelakangi motivasi pengambilan keputusan pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur UMKM terdampak COVID-19 di BPD X. Penelitian ini menggunakan strategi berupa studi kasus (single case study) dengan menggunakan unit analisa berjenjang (multiple embedded unit analysis). Data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menggunakan analisa konten, tematik, dan perbandingan konstan dengan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengevaluasi fenomena pengambilan keputusan restrukturisasi kredit pada masa COVID-19 menggunakan institutional logics. Institutional logics relevan dalam menjelaskan hubungan perilaku individu dengan institusi yang dapat memengaruhi sebuah tindakan. Hasil penelitian menunjukkan symbolic carriers (regulasi) memengaruhi material carriers (perilaku aktor, rutinitas, internal prosedur) sehingga terjadi praktik coupling sebatas pada penyusunan SOP yang merujuk pada POJK No.11/POJK.03/2020; POJK No.48/POJK.03/2020; POJK No.17/POJK.03/2020, sementara praktik decoupling terjadi pada penerapan SOP dalam memutuskan restrukturisasi kredit di BPD X pada masa COVID-19. Terdapat multiple logics dari praktik restrukturisasi, yaitu logika rutinitas, aktor, dan prosedur. Kemudian, terjadi logika yang saling berkompetisi (competing logics) yaitu logika prosedur dan aktor dalam memberikan pertimbangan dan keputusan kelayakan debitur dan skema restrukturisasi kredit. Logika prosedur merupakan logika dominan (dominant/overarching logics) yang memotivasi BPD X dalam pemberian keputusan restrukturisasi kredit. ......This study aims to answer the phenomena that lie behind the decision to grant credit restructuring to MSME debtors affected by COVID-19 at BPD X. This research approach uses a qualitative single case study method with multiple embedded unit analyses. Data were obtained from observation, documentation, and semi-structured interviews. This study uses content analysis, thematic, and constant comparison with the NVivo 12 Plus software. The uniqueness of this study is evaluating the phenomenon of decision-making of credit restructuring using institutional logics. Institutional logic is relevant to explain the relationship between individual behavior and institutions that can influence action. The results of the study show that symbolic carriers (regulations) affect material carriers (actor behavior, routines, internal procedures) thereby triggering the coupling practice that is limited to the preparation of SOPs referring to  POJK No.11/POJK.03/2020; POJK No.48/POJK.03/2020; POJK No.17/POJK.03/2020, while the decoupling practice occurred in the implementation of SOPs in deciding credit restructuring at BPD X during COVID-19. There are multiple logics of this restructuring practice, namely the logic of routines, actors, and procedures. Then, the competing logics are the logic of procedures and the logic of actors in providing considerations and decisions on debtor eligibility and credit restructuring schemes. The logic of procedure is the dominant logic that motivates BPD X in making credit restructuring decisions.