Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari teori struktur kota inti berganda multiple nuclei oleh Harris dan Ullman 1945 dan Edge City oleh Garreau 1991 yang meyakini bahwa sebuah kota modern memiliki lebih dari satu pusat sebagai akibat dari perkembangan wilayah dan semakin meluasnya pemukiman ke pinggiran kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan sebaran pusat, menganalisis karakteristik pusat, dan melakukan sintesis pusat di Kota Bogor berdasarkan sudut pandang ahli keilmuan, masyarakat Kota Bogor, dan kebijakan publik. Metode teknik Delphi dengan wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai definisi, ciri-ciri, fungsi, dan sebaran pusat kota menurut sudut pandang tiga ahli keilmuan planologi, sosiologi, dan ekonomi. Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai definisi dan sebaran pusat kota menurut sudut pandang masyarakat Kota Bogor. Sementara itu, informasi mengenai definisi dan sebaran pusat kota menurut sudut pandang kebijakan publik, ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031. Analisis spasial dilakukan dengan metode overlay peta sebaran pusat kota dari masing-masing sudut pandang untuk memadukan wilayah pusat kota secara utuh. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan kriteria pusat menurut pendapat ahli keilmuan, masyarakat Kota Bogor, dan kebijakan publik, ditemukan empat belas tempat di Kota Bogor yang sesuai sebagai pusat. Dari sekian banyak tempat yang dinyatakan sebagai pusat, hanya dua tempat yang paling memenuhi kriteria dan dapat dikategorikan sebagai pusat kota. Kedua tempat tersebut yaitu Kebun Raya Bogor dan sekitarnya sebagai titik awal lahirnya Kota Bogor dan sepanjang Jalan Raya Pajajaran yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pusat pelayanan, yang kemudian membentuk wilayah pusat kota di Kota Bogor.

---

This study departs from the urban structure theory of multiple nuclei by Harris and Ullman 1945 and Edge City by Garreau 1991 who believe that a modern city has more than one centre as an impact of the regional development and the highly expansion of residential to the suburbs.

The aims of this research are to identify the traits and distribution of the centre, to analyse the characteristics of the centre, and to synthesis the centre in Bogor City based on the perspective of the scientific experts, the citizens of Bogor City, and the public policy.

The Delphi technique with in depth interview method is used to obtain information about the definition, characteristics, functions, and distribution of the city centre according to the viewpoint of three scientific experts city planner, sociologist, and economist.

A questionnaire method is used to obtain information about the definition and distribution of the city centre according to the viewpoint of the citizens of Bogor City. Meanwhile, the information of the definition and distribution of the city centre by public policy is obtained from the Spatial Plan of Bogor City in 2011 ndash 2031.

Spatial analysis is done by overlaying the distribution of the city centre's maps from each point of view to combine a whole city centre region.

The result of this research shows that based on the criteria of the city centre according to the scientific experts, the citizens of Bogor City, and the public policy, there are fourteen places that appropriate as the centre of Bogor City. Based on fourteen places mentioned as the centre, there are only two places that fit the criteria and would be categorized as the city centre of Bogor City. Both are Kebun Raya Bogor and the surrounding area as centre of origin point and Jalan Raya Pajajaran as an economic and social engagement centre, which later form a city centre region of Bogor City."

"Sebenarnya sudah cukup banyak karya-karya yang ditulis mengenai jaman pendudukan Jepang di Indonesia. Diantara studi_studi monografi ada dua disertasi doktor pada Universitas Leiden yang dibuat oleh seorang sarjana Beldnda A.A. Zorab, De Japanse Bozettinic van Indonesia en Haar Volkenrec}tali tke zijde (Lei den, 1954) darn yang lain dibuat oleh seorang sarjana Bangladesh, M.P. Axis, Japan's Colonialism and Indonesia (The Hague, 1955), diikuti kemudian oleh kelompok sarjana Jepang pada Ilmu_ ilmu Sosial Institute Okuma Universitas Waseda dengan editor Nishijima Shigetada dan Kishi Koichi, Indonesia ui okeru Nihon gunsei no kenkyu (Studs tentang pemerintahan militer Jepang di Indonesia) (Tokyo, 1956) yang diterjemahkan kedalam bahasa Ing_gris dengan judul Japanese Military Administration in Indonesia cetakan kedua (23 Maret 1965). Disertasi lainnya dibuat oleh seorang sarjana Amerika, yang juga telah menulis Pendudukan Je_pang di Indonesia secara umum, George S. Kanahele, The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence, tidak Biter--bitkan, Wniversitas Cornell, 1967. Sedangkan tentang aspek-aspek tertentu-dalam masa pendudukan ini- kita lihat misalnya, Willard Elsbree, Japan's Role in _"

"Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan Trans Pakuan sebagai Bus Rapid Transit yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagai upaya pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep mengenai pengelolaan moda transportasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Trans Pakuan belum berjalan dengan baik dilihat dari beberapa aspek yang seluruhnya belum terpenuhi.

---

The aim of this study is to describe the management of Trans Pakuan as a Bus Rapid Transit (BRT) system that is operated by the Regional Company of Transportation (PDJT) as an effort to develop Mass Transit System in the city of Bogor in accordance with the bill issued by the Mayor of Bogor Number 17 Year 2012 to regulate the Implementation of Mass Transit System in the City of Bogor. The theory used in this study is the concept of public transport management. This study used a post-positivist approach through in-depth interviews, observation, and literature review. The result of this study shows that the management of Trans Pakuan as lacking, this is based on the various aspects that were not met adequately."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa pada sektor pendidikan serta mendeskripsikan situasi pendidikan terkait yang ada di desa. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingnya peranan Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga lokal yang ada di pedesaan dalam menjalankan fungsi legislatif dan representatif pada saat merumuskan peraturan desa yang mengarah pada peningkatan pembangunan desa terutama pada sektor pendidikan dalam mengejar ketertinggalan yang ada di suatu Desa dan bagaimana lembaga menyuarakan aspirasi masyrakat.

---

This study aims to look at the role of the village legislative council in the formulation the village medium term development plan for education sector and to describe situations related education in the village. This research is using qualitative method with descriptive research type. The results of this study illustrate the important role of the village legislative council as local institutions in the countryside in performing legislative and representative functions when formulating village regulations that lead to an increase in rural development, use to describe how the council accommodate the local aspiration for development especially in the education sector."

"This researches tries to review the actual assesment of Bogor Garden Performance as tourist attractions using tri hita karana concept and coorporate social responsibility (CSR) principles. the Implementation of Tri hita karana has been done in harmony with local wisdorn , whilst the CSR is supported by private corporations"

"Tesis ini membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh pelayanan air minum di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Dalam pelayanan air minum, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memproduksi dan mendistribusikan air minum serta menyediakan pelayanan jasa, oleh karena itu PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen pengguna air minum dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha telah memiliki peraturan daerah yang telah mengakomodir pemenuhan hak-hak konsumen air minum dan disarankan dalam peraturan daerah tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan mengenai tanggung jawab produk.

---

The focus of this study is implementation of legal protection of consumer rights in drinking water service of PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. In drinking water services, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor produce and distribute the drinking water and also provide other services, so that, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor as business actor has obligations to fulfill the consumer rights and responsibility to give legal protection to the rights of injured consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study used normative method.

Result of this study is PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor as business actor have has the local regulation that accommodate the consumer rights and this study give suggestion that the local regulation need to enhaced by adding about product liability."

"ABSTRAKTanah-tanah partieklir lahir atau terbentuk sudah sejak awal masa kekuasaan VOC dan dihapuskan keberadaannya oleh Pemerintah RI pada tahun 1958. Dalam sejarah keberadaaannya, tanah-tanah partikelir tidak pernah dapat didefinisikan secara jelas, karena tidak ada satu peraturan apapun, termasuk undang-undang, yang menyebutkannya. Oleh karena ketidak jelasannya, maka kehadiran tanah-tanah partikelir sering kali membuat kesulitan antara pemerintah, tuan tanah dan penduduk di atas tanah-tanah partikelir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian arsip dan studi kepustakaan berupa buku, artikel dan sebagainya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya tanah-tanah partikelir pada mulanya karena faktor keamanan. Kemudian dalam perkembangannya menjadi bersifat komersial, sebab dianggap menguntungkan pemerintah kolonial. Namun akhirnya keberadaan tanah-tanah partikelir juga melahirkan berbagai kesulitan, sehingga pemerintah kolonial, sejak awal abad ke-19 mulai mengadakan pembelian kembali tanah-tanah partikelir.

---

"