Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Proses sosialisasi dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah penting, karena tidaklah dengan sendiri- nya semua warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang mengatur kehidupannya bersama dengan sesamanya di dalam masyarakat. Proses pemasyarakatan (sosialisasi) Peraturan Peme- rintah No. 28 Tahun 1977 tidak dapat dilepaskan dari peran penegakan hukum maupun penyuluhan hukum, agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mentaati peraturan tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk memperoleh data tentang sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28/1977 dan peraturan-peraturan pelaksa- naannya di Kotamadya Pontianak. 2. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksa- naan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. 3. Untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang seluk beluk perwakafan tanah milik setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28/1977 di Kotamadya Pontianak. 4. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan tim Kadarkum melaksanakan programnya, khususnya mengenai pengenalan dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Penelitian ini sifatnya normatif dan empiris, oleh karena itu untuk menghadapi permasalahan yang dirumuskan di atas, perlu diadakan penelitian dengan bentuk, yaitu penelitian kepustakaan penelitian lapangan, penentuan responden, metode pengumpulan data (kuesioner) dan pengolah dan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang tersebut. Faktor atau variabel yang digunakan adalah pemahaman terhadap wakaf, informasi mengenai wakaf uang, tingkat pendidikan formal dan mazhab yang diikuti oleh responden. Faktor-faktor tersebut didapat dari studi literatur, penelaahan terhadap teori dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan adalah logit dan deskriptif. Metode analisis logit digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (pemahaman terhadap wakaf, informasi mengenai wakaf uang dan tingkat pendidikan formal) terhadap variabel terikat (persepsi). Sedangkan penggunaan metode analisis deskriptif adalah untuk menjabarkan pengaruh mazhab yang diikuti oleh responden terhadap persepsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal secara signifikan mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk menerima kebolehan wakaf uang. Sedangkan informasi dan pemahaman terhadap wakaf tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun mazhab yang diikuti oleh responden juga mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.

---

This research analyze Kiai?s perception on cash waqf, the variables that influence Kiai?s perception on cash waqf. The factors or variables used on understanding waqf, information of cash waqf, level of formal education and mazhabthat followed by respondent. These variables are available in some literatures. Logit and descriptive are used in this research. The logit method analysis is used to analyze the effect of independent variables (the understanding of waqf, cash waqf information and level of formal education) to dependent variable (perception).The descriptive analysis method is used to explain the influence of mazhab that followed by respondent throught on that perception. The result shows that level of formal education is significantly influence Kiai?s perception to accept such kind of legalization cash waqf. The information and understanding of waqf is not influence significantly. Mazhab that followed by respondent also influence Kiai?s perception to cash waqf.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel perspektif nazhir wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Penulis mengadakan survey pada yayasan Dhompet Dhuafa Republika dan yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling terhadap 51 nazhir. Penulis menggunakan metode regresi logistik. Dalam penelitian ini variabel perspektif nazhir terdiri dari profesionalisme nazhir, sosialisasi, sistem database, network/jaringan kerja, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisme nazhir memiliki pengaruh terhadap pelung peningkatan dana wakaf uang, sedangkan ke-empat variabel lainnya tidak mempunyai pengaruh signifikan.

---

The objective of the thesis is to find out the impact of variables of perspective of wakaf fund nazhir on the opportunity to increase the wakaf fund. The writer conducted a survey on Dompet Dhuafa Republika foundation and Post Keadilan Peduli Umat (PKPU) foundation. The sampling method used is convenience sampling on 51 nazhir. The writer uses logistics regression method. In the research, nazhir perspective variables consist of nazhir professionalism, dissemination work, database system, network, and regulations. The result of the research indicates that the variable of nazhir professionalism has an impact on the opportunity to increase the wakaf fund; meanwhile, the other four variables do not have a significant impact.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang tersebut. Faktor atau variabel yang digunakan adalah pemahaman terhadap wakaf, informasi mengenai wakaf uang, tingkat pendidikan formal dan mazhab yang diikuti oleh responden. Faktor-faktor tersebut didapat dari studi literatur, penelaahan terhadap teori dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan adalah logit dan deskriptif. Metode analisis logit digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (pemahaman terhadap wakaf, informasi mengenai wakaf uang dan tingkat pendidikan formal) terhadap variabel terikat (persepsi). Sedangkan penggunaan metode analisis deskriptif adalah untuk menjabarkan pengaruh mazhab yang diikuti oleh responden terhadap persepsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal secara signifikan mempengaruhi persepsi Kiai pesantren untuk menerima kebolehan wakaf uang. Sedangkan informasi dan pemahaman terhadap wakaf tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun mazhab yang diikuti oleh responden juga mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.

---

This research analyze Kiai?s perception on cash waqf, the variables that influence Kiai?s perception on cash waqf. The factors or variables used on understanding waqf, information of cash waqf, level of formal education and mazhabthat followed by respondent. These variables are available in some literatures. Logit and descriptive are used in this research. The logit method analysis is used to analyze the effect of independent variables (the understanding of waqf, cash waqf information and level of formal education) to dependent variable (perception).The descriptive analysis method is used to explain the influence of mazhab that followed by respondent throught on that perception. The result shows that level of formal education is significantly influence Kiai?s perception to accept such kind of legalization cash waqf. The information and understanding of waqf is not influence significantly. Mazhab that followed by respondent also influence Kiai?s perception to cash waqf.

Abstrak :
Lembaga perwakafan, khususnya perwakafan tanah, telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam pengertian istilah, di antara para ulama terdapat perbedaan redaksi dalam memberikan rumusan. Wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencapai keridhaan Allah SWT. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang dianjurkan dalam agama Islam untuk dipergunakan dan dimanfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT sebab wakaf merupakan sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT guna pengembangan kehidupan keagamaan Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada pelaksanaan perwakafan tanah terdapat suatu lembaga yang merupakan suatu kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus tanah wakaf, yaitu Nazir. Dalam hukum fikih Islam, nazir tidak termasuk dalam rukun wakaf, sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dalam pelaksanaannya khususnya di Kotamadya Jakarta Selatan belum banyak diketahui dan dimengerti oleh masyarakat maupun oleh nazir itu sendiri. Karenanya dalam melakukan peranannya, sering terjadi penyimpangan dalam pengelolaan tanah wakaf sehingga tidak tercapai tujuan dari wakaf. Berdasarkan Hadits Umar, pada dasarnya setelah terjadi wakaf sejak itu barang yang diwakafkan tidak boleh dijual, diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan atau dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi nazir itu sendiri.

Abstrak :
Wakaf merupakan dana abadi yang bertujuan produktif yang harus menghasilkan sesuatu untuk tujuan sosial. Pengelolaannya berbeda dengan zakat, infak dan sedekah, wakaf tunai merupakan harta amanah yang diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola tanpa memanfaatkan harta itu sendiri. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Hal itulah yang menjadi dasar penelitian untuk mengetahui faktor yang memotivasi seseorang melakukan wakaf tunai. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibuat berdasarkan lima dimensi yaitu organisasi, sifat mementingkan orang lain, penghargaan, kepuasan diri dan kecukupan informasi. Dengan menggunakan analisis faktor didapatkan tujuh faktor yang memotivasi seseorang melakukan wakaf tunai yaitu, faktor sumber informasi, keimanan, pelayanan nazhir, kredibilitas nazhir, pemasaran, penghargaan dan lingkungan. Ketujuh faktor tersebut menggambarkan 67.861% varians dari keseluruhan variabel. Didapatkan dua faktor yang paling penting dalam memotivasi seseorang melakukan wakaf tunai yaitu, sumber informasi dan keimanan. Penelitian ini membuktikan bahwa sumber informasi mengenai wakaf tunai merupakan motivasi yang paling penting bagi seseorang melakukan wakaf tunai. Selain itu, keimanan seseorang dengan mengetahui keutamaan berwakaf juga menjadi motivasi yang paling berpengaruh. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi organisasi pengelola wakaf untuk membuat suatu strategi dalam merangkul masyarakat untuk bisa ikut andil mensejahterakan bangsa melalui wakaf tunai. ......Waqf is an endowment fund that aims to be producing something productive for social purposes. Its management is different from zakat, ifaq and shodaqoh, a cash waqf which its property was left to others and to be managed without use the property itself. Endowment of cash amounts can be varied so that people who have limited funds can begin to provide the funds without having to wait to be landlord. That's the basic research to determine the factors that motivate someone to do cash waqf. Data was collected using a survey questionnaire that was designed based on five dimensions, such as organization, altruism, reward, self-satisfication and adequacy of information. Using factor analysis identified seven factors that motivate someone to do a cash waqf such as, information resource, iman (faith), services, credibility of nazhir, marketing, reward and environmental. The seven factors are describing 67.861% of the total variance of variables. Obtained the two most important factors such as, information resource and iman (faith) has the highest score. This study provide that the information resource is the most important motivation for someone to do a cash waqf. In addition, faith which to know the virtue of waqf is also the most significant motivation. It can be used as a reference for waqf organization to create a strategy in engaging the community to be able to contribute to the welfare of the nation through cash waqf.

Abstrak :
Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959. ...... Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir). In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study. Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959.

Abstrak :
ABSTRAK
Wakaf seharusnya dikelola secara produktif sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari harta wakaf tersebut, namun di Indonesia masih banyak harta wakaf yang belum dikelola dengan baik. Sekitar 60 dari total tanah wakaf di Indonesia belum bersertifikat resmi dari Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan tanah wakaf juga masih memiliki banyak kendala, salah satunya adalah kendala pembiayaan untuk memaksimalkan manfaat tanah wakaf. Di sisi lain, sukuk korporasi Indonesia masih jauh lebih sedikit dibanding penerbitan sukuk negara. Korporasi seperti BUMN Karya kekurangan lahan untuk membuat proyek infrastruktur. Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Kementrian BUMN untuk memecahkan masalah pengelolaan tanah wakaf dan kendala yang dimiliki BUMN Karya. BUMN Karya akan menerbitkan sukuk korporasi berbasis tanah wakaf sehingga funding dari sukuk korporasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di atas tanah wakaf Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa sukuk korporasi berbasis tanah wakaf dapat diterbitkan di Indonesia, dengan bantuan dari regulator dan pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia.

---

ABSTRACT
Awqaf supposed to be managed in a productive way so that it can maximize the benefits of the treasure endowments , but in indonesia is still an abundance of material possessions endowments that are not managed well. About 60 percent of the total endowments land in indonesia has not been certified official of Badan Wakaf Indonesia the agency endowments indonesia . The management of awqaf land also still have many obstacles, one of these is the constraint financing to maximize usefulness of the awqaf land.On the other hand , total issued of corporate sharia bonds indonesia is still far less than issue state sharia bonds. Corporation have lack of land to make infrastructure projects. Badan Wakaf Indonesia Indonesia agency endowments can cooperate with the Ministry of BUMN to solving the problem of the management of land endowments and obstacles owned soe work. BUMN Karya is set to issue sharia bonds based corporate land endowments so that funding from corporate sharia bonds it may be used to the building of above Badan Wakaf Indonesia .This research proves that sharia bonds sukuk corporate based land endowments can published in indonesia, with the help of regulator and supervision of the agency endowments indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.

---

ABSTRACT
This legal research elaborates the arrangements and procedures for utilization of waqf land for development of flats, based on sharia principles and laws and regulations applicable in Indonesia. In this case, the research conducted is the development of flats with the cooperation mechanism of utilization of waqf land. This research is a normative judicial research which is analytical descriptive with data collection technique in the form of document legal study. Above waqf land can be built a common flat for low income people MBR. The development of flats on waqf land is done through the mechanism of rent or cooperation of land use. This research discusses the regulation and conformity of the Cooperation Agreement between The Secretary General of Ministry of Religious Affairs with The Director General of PUPR and PBNU, with the principles of sharia and the prevealing laws and regulations. This research suggest that PBNU and the Government can establishe a good flats management agency as well as trust, so that waqf land can be useful and develop productively, progressing and improving the economy of the ummah.