Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa penelitian telah mempelajari bahwa pelanggaran dari leading brand dan manajemen subkontraktor menyebabkan pelemahan hak-hak pekerja garmen dalam Global Value Chain. Sayangnya, sedikit penelitian yang meneliti bagaimana pemerintah daerah juga berperan mengurangi hak perlindungan pekerja garmen dalam rantai nilai global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resistansi buruh garmen PT GSS terhadap pemerintah daerah dan manajemen ketika menuntut penegakan hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kombinasi tindakan pemerintah daerah dan pengusaha telah mengembangkan rezim produksi di PT GSS, serupa dengan konsep global fragmented despotism. Penelitian ini telah menemukan bahwa negara melalui pemerintah daerah memfasilitasi despotisme dalam rezim produksi dengan peraturan yang mengakomodasi PHK sepihak, menghapus kenaikan upah minimum, dan kurang berjalannya fungsi pengawasan. Konsekuensi dari peran negara tersebut menyebabkan perusahaan melemahkan resistansi pekerja dengan membentuk serikat tandingan, sistem kejar target, watak keras manajemen, dan sistem No Work No Pay. Para buruh melawan despotisme yang terfragmentasi ini dengan berbagai aksi protes di tempat kerja dan kampanye internasional.

---

Some studies have studied that violations of the leading brands and subcontractor management cause the weakening of garment workers' rights in the Global Value Chain. Unfortunately, little research examines how local governments also play role in reducing the protection rights of garment workers of global value chain. This study aims to examine the resistance of PT GSS garment workers to the local government and their employers when demanding the enforcement of their labor rights. This research uses a qualitative method with a case study approach, collecting data through interviews and observation. A combination of local government and employer actions has developed a production regime at PT GSS, similar to a globally fragmented despotism concept. This research has found that state through local governments facilitate despotism in the production regime by regulations that accommodate arbitrary layoffs, eliminate minimum wages’ increase, and lack of functioning of a supervisory function. The consequences of the state’s role caused company weakens workers' resistance by forming counter-unions, target-chasing systems, management's intransigence, and No Work No Pay system. The workers resisted this fragmented despotism with various kind of protest actions at the workplace and international campaigns."

"Fokus penelitian ini adalah menggali unsur praktik cerdas dari penerapan permodelan LVCD Local Value Chain Development yang diinisiasi oleh lembaga AB di Desa Duntana dan Tenawahang dengan konteks pedesaan. Permodelan LVCD melalui kegiatan pemasaran bersama ditujukan untuk memfasilitasi akses pasar untuk petani pedesaan. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif menggunakan data kualitatif yang didukung data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur praktik cerdas pada tahapan LVCD, dan pada pelaksanaan pemasaran bersama oleh kelompok. Walaupun terjadi kendala, kelompok terbukti mampu bertahan hingga kini. Penelitian ini menyampaikan bahwa unsur praktik cerdas yang ada dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pemasaran bersama dalam mengimplementasikan permodelan LVCD.

---

This research focuses on identifying best practice elements of the practice of LVCD Local Value Chain Development modelling initiated by AB organization at Duntana and Tenawahang villages, which located in rural area. LVCD modeling through collective marketing aimed to address rural farmers issue by creating an access to market. Type of this research is descriptive, using qualitative approach supported by quantitative data. The result shows that the best practice elements are in LVCD rsquo s phase and on implementing of collective marketing by farmer groups. Although challenges occur in the implementing phase, the groups survive and continue running. Best practices elements can support the sustainability of collective marketing in implementing LVCD modeling."

"Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara partisipasi rantai nilai global (GVC) dan ketimpangan upah di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam), dengan menekankan pada dua bentuk utama partisipasi, yaitu keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan keterkaitan ke depan (forward linkages). Studi ini menggunakan data panel dari tahun 1995 hingga 2019 dan metode regresi Fixed Effect (FE) untuk menguji pengaruh keterlibatan dalam GVC terhadap ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui indeks gini disposable dan gini market. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi negara-negara ASEAN-5 dalam GVC secara agregat berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Temuan lebih lanjut mengungkapkan bahwa keterkaitan ke belakang, yang merefleksikan pemanfaatan input impor dalam proses produksi ekspor, dapat mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga peningkatannya berpotensi memperbaiki distribusi pendapatan di kawasan tersebut. Sementara itu, keterkaitan ke depan, yang mengindikasikan peran negara sebagai pemasok input bagi produksi negara lain, juga secara signifikan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, meskipun pada awalnya diduga berpotensi meningkatkan disparitas. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa partisipasi aktif dalam GVC, dalam berbagai bentuknya, dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara ASEAN-5.

---

This study explores the relationship between global value chain (GVC) participation and income inequality in the ASEAN-5 countries (Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam), with a focus on two main forms of participation, backward linkages and forward linkages. Using panel data from 1995 to 2019 and applying the Fixed Effect (FE) regression method, this research examines the impact of GVC participation on income inequality, as measured by the gini disposable and gini market indices. The results indicate that increased aggregate participation in GVCs across the ASEAN-5 countries significantly contributes to reducing income inequality. Further findings reveal that backward participation, which reflects the use of imported inputs in export production, can help reduce income inequality. Thus, increasing backward linkages has the potential to improve income distribution in the region. Meanwhile, forward participation, which reflects a country’s role as a supplier of inputs for other countries’ production, is also found to significantly reduce income inequality, despite initial expectations that it might increase disparities. Overall, this study shows that active participation in GVCs—in both backward and forward forms—can be an effective instrument to reduce income inequality in developing countries, especially in the ASEAN-5."