Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Padahal jika diteliti lebih lanjut bahwa terdapat isu perihal pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Diimpor yang menyatakan bahwa pakaian bekas, dengan Tarif Pos/Harmonized System Code 6309.00.00, dilarang untuk diimpor. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor menetapkan tarif bea masuk pakaian bekas, dengan Tarif Pos/Harmonized System Code 6309.00.00, sebesar 35%. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan kerugian bagi negara. Penelitian ini akan menjelaskan alasan terjadinya perbedaan pengaturan berdasarkan kedua peraturan tersebut dan bentuk penyelesaian hukum bea masuk impor pakaian bekas dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan alasan pindahan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan Batasan penggunaan data tersier dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan studi yang sudah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan bahwa tidak ada pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas karena pakaian bekas dilarang untuk diimpor. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan meninjau kembali perihal pengaturan bea masuk dan impor pakaian bekas.

---

To this day, the trade of imported used clothing is steadily increasing in Indonesia. As matter of fact, there is a prominent issue that concerns the import duty taxes of used clothing. This is in regards to the Ministry of Trade Regulation No. 12/2020 regarding the import ban on select goods, which dictates that imports of used clothing with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00 are prohibited. Whereas the Ministry of Finance Regulation No. 6/PMK.010/2017 regarding the determination of goods classification system and imposition of import duty rate specifies that imports of used clothing, with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00, are subject to import duty of 35%. This ambiguity causes a legal uncertainty to be present within the Indonesian society and resulting in a loss for the country. This study will attempt to give an explanation to the clash of supervision based on the two regulations and a form of legal conclusion to the import tax duties of used clothing on cases of protecting the national interests and on cases of relocation, therefore, a juridical-normative approach was used in this study. This study was conducted within the limitations of tertiary data and the tools of data collection were in the form of document study. Based on the study that has been conducted, the researcher has concluded that there are no applications of import duties of used clothing because of the import ban on used clothing. Therefore, based on the result of this research, the researcher recommends that the Indonesian government to review and socialize the regulations in regards to import duties of used clothing. "

"Penelitian ini mendemonstrasikan pengaruh emosi negatif dari rasa jijik kepada perilaku konsumen terhadap barang bekas,, khususnya fashion aksesoris, melalui aktivasi dari disease avoidance system. Penelitian ini melibatkan populasi dari dua kultur berbeda, yaitu Indonesia dan Belanda, yang ditinjau dari perspektif evolusioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang negatif antara rasa jijik dan perilaku konsumen terhadap fashion aksesoris bekas. Selain itu, aktivasi dari disease avoidance system tidak bertindak sebagai mediator, dan kultur Indonesia dan Belanda tidak menetukan hubungan negatif di dalam penelitian ini.

---

This research demonstrated the influence of the negative emotion of disgust on consumer‟s attitude towards second hand products, particularly fashion accessories, through the activation of disease avoidance system. The research involved sample population from two different cultures, namely Indonesian and Dutch culture, from an evolutionary perspective.

The result showed that there was no negative relationship between disgust and consumer's attitude towards second hand fashion accessories. Moreover, the activation of disease avoidance system, and the involvement of Indonesian and Dutch culture did not mediate and determine the relationship, respectively"

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan pakaian bekas sebagai barang yang dilarang impor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Setelah melakukan analisis, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pegawasan melalu tiga seksi yang bekerja sebagai sebuah siklus yang berawal dari informasi yang didapat dan diolah oleh Seksi Intelijen. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Seksi Penindakan untuk dilakukan pemeriksaan fisik, dan setelah itu Seksi Penyidikan akan melakukan penelitian terhadap dokumen dari barang yang telah dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menghadapi hambatan dan tantangan dalam pengawasan terhadap penyelundupan pakaian bekas yang berasal tidak hanya dari faktor internal, namun juga dari faktor eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This descriptive research aims to analyze the control execution of the Directorate General of Customs and Excise to prevent the smuggling of used clothes as prohibited goods for import. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of an in-depth interview and literature study. After Analyzing, the result of this study indicates that the Directorate General of Customs and Excise controls through three sections that work as a cycle starting from information obtained and processed by the Intelligence Section. The Intelligence Section, later on, submits the information to the Enforcement Section for an examination of goods. Afterward, the Investigation Section will be checking the goods declarations from examined goods by the Enforcement Section. Moreover, the Directorate General of Customs and Excise also faces detentions and challenges in control the used clothes smuggling from both factors, not only from the internal but also from the external of the Directorate General of Customs and Excise"