Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut PPK-BLU) memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yaitu BLU dapat langsung menggunakan penerimaannya untuk operasional dan investasi tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas negara, demikian juga atas surplus. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Konsep PPK-BLU adalah peningkatan profesionalisme (let the managers manage), mendorong entrepreneurship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik. RSUP Fatmawati merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang telah ditetapkan sebagai BLU dan menerapkan standar akuntansi rumah sakit yang telah berlaku umum, dalam hal ini sesuai dengan standar akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Meskipun demikian, sebagai salah satu satuan kerja di bawah Departemen Kesehatan, RSUP Fatmawati tetap mengkonsolidasikan laporan operasionalnya dengan laporan keuangan Departemen Kesehatan, karena sebagian dana operasional dan investasi berasal dari dana APBN Departemen Kesehatan, sebagai pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja dari Departemen Kesehatan. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan dan penghitungan rasio-rasio. Penilaian kinerja keuangan rumah sakit BLU RSUP Fatmawati tidak dapat dilakukan dengan melihat ?bottom line? saja, karena rumah sakit pemerintah tidak bertujuan mencari laba. Maka juga harus melihat rasiorasio yang berkaitan dengan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan operasional yaitu kualitas dan kuantitas pelayanan. Kinerja keuangan BLU RSUP Fatmawati meningkat, dilihat dari sisi efisiensi keuangan untuk peningkatan pelayanan. Prakteknya pada saat ini adalah bahwa sebagian BLU ditetapkan sebagai subjek pajak badan dan sebagian non subjek pajak. BLU yang ditetapkan sebagai subjek pajak badan merupakan BLU yang sebelumnya berstatus perusahaan jawatan, sebagai salah satu bentuk badan usaha milik negara. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan agar penerapan PPK-BLU dapat berjalan dengan baik dan untuk kepastian hukum.

BLU memenuhi empat syarat secara kumulatif sebagai unit pemerintah yang bukan merupakan subjek pajak sesuai dengan Penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penerapan praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance dari unit-unit pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus didukung dan dilaksanakan secara lintas sektoral sehingga dapat menyuburkan berdirinya unit-unit pelayanan pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji tentang keterhubungan aksesibilitas dan partisipasi dalam membentuk actualized affordances sebagai salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan pada ruang interior urban. Partisipasi dan aksesibilitas menjadi penting dalam pembahasan ruang interior urban sebagai bagian dari ruang publik. Dalam prosesnya, partisipasi pengguna membuat adanya hubungan interaktif antara tubuh manusia, objek, dan lingkungan. Hubungan interaktif yang dua arah tersebut tidak terlepas dari persepsi manusia sebagai pengguna terhadap lingkungan yang diokupansi, sehingga menimbulkan terjadinya beberapa tingkatan affordances pada suatu ruang interior urban. Analisis pada studi kasus menunjukkan bahwa situasi interaktif antara tubuh, objek, dan lingkungan pada salah satu ruang interior urban dapat membuat potential affordances pada ruang tersebut teraktualisasikan / mencapai actualized affordances. ......This thesis examines the relationship between accessibility and participation in shaping actualized affordances as a form of human-environment interaction in urban interior spaces. Participation and accessibility are crucial in the discussion of urban interior spaces as part of public space. In this process, user participation establishes an interactive relationship between the human body, objects, and the environment. This two-way interactive relationship is inseparable from human perception as users towards the occupied environment, resulting in the emergence of various levels of affordances in an urban interior. The analysis of a case study demonstrates that the interactive situation between the body, objects, and the environment in one urban interior can actualize the potential affordances of that space, thereby achieving actualized affordances.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses perencanaan partisipatif pembangunan desa pejengkolan tahun 2019 – 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), Loka Karya Desa (Lokdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pada proses tersebut menunjukan bahwa setiap tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan penyelidikan, perumusan masalah, tahapan identifikasi sumber daya (daya dukung), tahapan perumusan tujuan, tahapan rencana tindakan, dan tahapan penyusunan anggaran telah dilakukan secara bersama – sama pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam setiap tahapan, yang menunjukan perencanaan partisipatif atau perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah tahapan pengkajian keadaan desa atau tahapan penggalian. Sebab pada tahapan ini masyarakat diberikan kewenangan seluas – luasnya untuk mengusulkan proyek/program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi, peluang, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap paska pengkajian keadaan desa, tahapan – tahapan berikutnya hanya diikuti oleh perwakilan atau delegasi dari tiap – tiap dusun untuk mengawal usulan menjadi prioritas pembangunan desa selama 6 tahun. Kemudian untuk menentukan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara perangkingan yang di nilai oleh masyarakat secara bersama – sama dengan melihat dampak, pemenuhan hak dasar, dan pengaruh dari program yang diusulkan oleh masyarakat desa. This study is aimed to observe how the participatory planning process of the development of Pejengkolan Village during 2019 - 2025. This research uses a qualitative - descriptive method. The results of this study indicate that the village development planning process is carried out in a participatory manner through hamlet deliberations (musdus), village meetings (musdes), Village workshop (Lokdes) and village development planning deliberations (musrenbangdes). This process shows that every stage carried out, starting from the investigation stage, the problem formulation, the resource identification stage (supporting capacity), the goal formulation stage, the action plan stage, and the budget preparation stage have been carried out jointly with the village government and the community. In each stage, what shows participatory planning or planning that involves the community is the stage of assessing the condition of the village or the stage of excavation. Because at this stage the community is given the broadest possible authority to propose projects / programs according to community needs by looking at the potentials, opportunities and problems faced by the community. Meanwhile, at the post-assessment stage of the village condition, the following stages were only followed by representatives or delegates from each hamlet to oversee proposals to become a priority for village development for 6 years. Then, to determine development priorities, it is done by ranking those assessed by the community together by looking at the impact, fulfillment of basic rights, and the influence of the programs proposed by the village community.

Abstrak :
Memberikan sebuah pengalaman berjalan kaki yang menarik di ruang kota dapat menjadi salah satu cara untuk mengundang lebih banyak penduduk kota untuk berjalan kaki. Streetscape sebagai salah satu aspek ruang kota menjadi kunci penting dalam menentukan kualitas pengalaman berjalan kita tersebut. Konsep Arsitektur 5 km/jam yang dikemukakan oleh Gehl sangat menitikberatkan pada pengalaman yang kita rasakan tersebut yaitu melalui kelimpahan impresi visual yang dapat kita peroleh pada saat kita berjalan. Studi ini bertujuan untuk melihat representasi konsep Arsitektur 5 km/jam pada sebuah streetscape kawasan Kukusan Teknik, Depok dengan mengidentifikasi elemen-elemen streetscape yang berperan dalam memberikan impresi visual tersebut. Studi kasus dilakukan di Jalan Haji Amat I sebagai area pengamatan dengan melakukan observasi lapangan dan kuesioner untuk selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif dari data kualitatif yang diperoleh. Hasil studi kasus menunjukan mahasiswa sebagai pejalan kaki aktif di Kukusan Teknik memperoleh impresi visual yang berlimpah melalui elemen detail dari streetscape yang relevan terhadap konsep Arsitektur 5 km/jam yaitu: transparansi keterbukaan yang dimiliki fasad komersial makanan beserta etalase yang terpajang didepannya. Hal ini mengindikasikan transparansi yang dimiliki oleh fasad komersial makanan beserta etalasenya menjadikan komersial makanan sebagai representasi Arsitektur 5 km/jam di kawasan Kukusan Teknik dan memberikan impresi visual 'makanan' kepada pejalan kaki.

---

Providing an attractive walking experience in city space can be one way to invite more city dwellers to walk. Streetscape as one aspect of city space is an essential key in determining the quality of our walking experience. The concept of 5 km/h Architecture proposed by Gehl is very focused on the experience that we feel that is through the abundance of visual impressions that we can get when we walk. This study aims to look at the representation of the 5 km / h Architecture in the streetscape of Kukusan Teknik, Depok by identifying streetscape elements that play a role in providing these visual impressions. The case study was carried out on Jalan Haji Amat I as an observation area by conducting field observations and questionnaires for subsequent descriptive analysis of the qualitative data obtained. The results of the case study show students as active pedestrians in the Kukusan Teknik gain abundant visual impressions through elements of detail in the streetscape that are relevant to the concept of Architecture 5 km / h. Those elements are transparency of openness possessed by commercial facades of food and storefronts displayed in front of them. Results indicate that the transparency possessed by the commercial facade of food and its menu makes the food commercial as a representation of Architecture 5 km / h in the Kukusan Teknik area and provides visual impressions of 'food' to pedestrians.