Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengusulkan model konseptual yang memperluas Theory of Planned Behavior (TPB) dengan dimensi kepercayaan dalam menjelaskan niat guru di Indonesia untuk menggunakan e-wallet dalam praktik sehari-hari. Sebanyak 148 responden mengisi kuesioner survei untuk mengukur tanggapan mereka terhadap sembilan konstruk TPB yang diperluas. Dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruk TPB yang diperluas berpengaruh signifikan dalam menjelaskan niat guru untuk menggunakan e-wallet. Di antara konstruk-konstruk TPB, variabel sikap memiliki pengaruh positif terbesar terhadap niat menggunakan teknologi, diikuti oleh norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dimasukkannya variabel anteseden dari dimensi kepercayaan memperkuat model TPB yang diperluas, terutama untuk menjelaskan niat dalam lingkungan yang tidak pasti dan berisiko. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang penggunaan faktor-faktor kepercayaan dalam menjelaskan niat perilaku dalam instrumen adopsi teknologi keuangan.

---

This study proposes a conceptual model that extends the theory of planned behavior (TPB) with the dimension of trust for explaining Indonesian teachers’ intention to use e-wallet in their daily practices. 148 participants filled out a survey questionnaire to measure their responses to nine constructs of the extended TPB. By using structural equation modeling, the results of the study showed that the extended TPB constructs had a significant effect in explaining teachers' intention to use e-wallets. Among the TPB constructs, attitude had the greatest positive influence on the intention to use technology, followed by subjective norms and perceived behavioral control. The inclusion of the antecedent variable from the dimension of trust strengthened the extended TPB model, especially to explain intentions in an uncertain and risky environment. This study contributes to a broader discussion of the use of trust to explain behavioral intentions in financial technology adoption instruments.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kepercayaan masyarakat pada pemerintah (trust) dan hubungan kekuatan otoritas pajak (power) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, mengacu pada slippery slope framework. Penelitian menggunakan skala agregat antar negara-negara yang menjadi anggota OECD pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara kepercayaan dengan tingkat kepatuhan pajak dan antara kekuatan otoritas pajak dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

ABSTRACT
This study is aimed to empirically test the correlation of trust and power towards tax compliance within slippery slope framework. Study uses the aggregate scale between countries that are members of the OECD in 2016. The results showed a positive correlation between trust and the level of tax compliance and between the power of the tax authority and the level of tax compliance.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang rencana strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan grand strategy polri menuju 2025, khususnya tahap I atau dikenal dengan trust building dalam periode pelaksanaan tahun 2005-2010. Proses evaluasi dilakukan dengan analisis prioritas pelaksanaan strategi dalam hubungannya dengan indikator kriteria evaluasi strategi untuk mengetahui skenario pencapaian hasil pelaksanaan grand strategy 2005-2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis AHP (The Analitic Hierarchy Process) dan Software Super Decision sebagai alat bantu sintesisnya. Berdasarkan hasil analisis AHP prioritas indikator kriteria dalam evaluasi rencana strategi dalam evaluasi grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 adalah kriteria advantage, kemudian consistency, diikuti dengan feasibility dan yang terakhir kriteria indikator consonance. Prioritas pelaksanaan potensi pembangunan dan faktor strategis dalam pelaksanaan grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 adalah strategi polri berbasis pelayanan, diikuti dengan penegakan keadilan masyarakat, pemolisian masyarakat, pengembangan budaya, pengembangan struktur organisasi, dan prioritas yang terakhir adalah strategi postur kelembagaan. Penentuan prioritas strategi potensi pembangunan dan faktor strategis grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 ini bukan berarti menyatakan bahwa strategi yang pertama diperlukan dan strategi yang lain tidak diperlukan, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan strategi yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh strategi secara simultan mengalami kendala. Bagaimanapun, pelaksanaan seluruh strategi secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal yang keberlanjutan grand strategy Polri hingga tahun 2025.

---

This thesis, explain about the strategic plan of the Kepolisian Negara Republik Indonesia. The purpose of this study is to evaluate the implementation of grand strategy toward the 2025, especially stage I or known by the trust building in 2005-2010 implementation period. It is choosing the priorities for the implementation strategy in conjunction with the indicator evaluation criteria to determine strategy of achieving the implementation scenarios result of grand strategy 2005-2010. This research applies quantitative method approach to the analysis method AHP of (The Analytical Hierarchy Process) and the using of Super Decision Software as a tool for synthesis. Based on result of AHP analysis shows that priority indicators in evaluation criteria of strategy evaluation in grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I trust building are; advantage, then consistency, followed by feasibility and last consonance criteria. Potential implementation of development priorities and strategic factors in grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I "trust building" period of 2005-2010 is a strategybased national police service, followed by a community justice, community policing, cultural development, development of organizational structures, and strategy of institutional posture. Priority setting of potential development strategic factor grand strategy for the Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I "trust building" period 2005- 2010 does not mean that the first strategy is the most important and the other are not needed. Prioritization is only as an addition to determine the strategy need to be chosen first when whole strategy implementation experience constraints. However, the implementation of all strategies simultaneously will result in achieving optimal for grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia implementation until 2025.

Abstrak :

Sebagai salah satu sektor usaha yang tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan, maka dibutuhkan suatu alternatif metode pembiayaan bagi sektor usaha hulu minyak dan gas bumi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah regulasi dan mekanisme mengenai trustee borrowing scheme sebagai alternatif pembiayaan bagi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan perbedaaannya dengan metode pembiayaan berbentuk project finance pada umumnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penerapan dan mekanisme trustee borrowing scheme di Indonesia mengacu pada trust dalam sistem hukum common law. Hal ini didasarkan pada adanya klausula pilihan hukum dalam perjanjian trustee borrowing scheme, namun skema ini harus tetap mematuhi hukum Indonesia yaitu dalam hal pengaturan devisa utang luar negeri. Mekanisme trustee borrowing scheme ini pada prinsipnya merupakan bentuk derivatif dari project finance¸ namun terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu dalam hal bentuk hukum pihak yang melakukan pinjaman, sistem jaminan/agunan, recourse dalam pembiayaan, dan prioritas negara terhadap pendapatan. Ketiadaan kerangka hukum trust yang kuat membuat perjanjian trustee borrowing scheme harus memilih hukum negara-negara common law yang telah memiliki kerangka hukum trust yang kuat. Sehingga regulator perlu membuat suatu kerangka hukum trust yang memadai, termasuk mengenai kedudukan utang luar negeri dalam trustee borrowing scheme demi keamanan dari pihak pemberi pinjaman.

Kata kunci: Trust, Jaminan, Project Finance.

---

As one of the business sectors that does not have assets that can be pledged as collateral, an alternative method of financing is needed for the upstream oil and gas business sector. The problems discussed in this thesis are regulations and mechanisms regarding trustee borrowing schemes as an alternative financing for upstream oil and gas business activities and the difference with financing methods in the form of project finance. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. The application and mechanism of trustee borrowing schemes in Indonesia refers to the regulation of trust in the common law. This is based on the existence of a choice of law clause in the trustee borrowing scheme agreement, but this scheme must still comply with Indonesian law, namely in terms of foreign exchange regulation. The trustee borrowing scheme mechanism is a derivatives form of finance¸ but there are differences between the two in terms of the legal form of the party making the loan, the collateral system, recourse in financing, and the country's priorities for income. In the absence of a strong trust legal framework, a trustee borrowing scheme must choose the law of common law countries that have a strong legal framework of trust. Hence, the regulator needs to create an adequate legal framework for trust, including regarding the position of foreign debt in a trustee borrowing scheme for the security of the lender.