Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi pada portal www.jakarta.go.id, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu ketersediaan informasi pada portal www.jakarta.go.id, indikator kesempatan berinteraksi antara masyarakat dan pemerintah pada portal, dan indikator fasilitas komunikasi dengan publik terkait kebijakan dan peraturan hukum dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor yang membuat penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik. ......This research is about the implementation of transparency in the portal of Provincial Government DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) and the factors that influencing its implementation. This descriptive research use positivist approach with qualitative collecting data methods. The writer explains the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id by using the theory of transparency portal evaluation. The result of this research told that the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id was not good because from the four used indicators, only one indicator was categorized as good which is the ease access of information on portal and the other three indicators, such as the availability of information, the opportunity to interact between public and government, and the communication related to public policy and regulation with public were categorized as not good because there are some flaws in its implementation. In addition, also found there are some factors that make the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id being not good.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh keberlimpahan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga melihat transparansi pemerintahan di negara-negara ASEAN antara tahun 2000 sampai 2018. Penelitian ini membuktikan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah memiliki transparansi yang lebih rendah dalam sistem pemerintahan mereka daripada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam berlimpah dan negara-negara yang berlimpah sumber daya ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan menggunakan regresi panel data fixed effect, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif dari pendapatan sumber daya alam ke transparansi, yang juga dipengaruh oleh pengeluaran pemerintah. Selain itu, pendapatan sumber daya alam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif juga khususnya pada pendapatan sumber daya diffuse (hasil pertanian dan ekspor makanan). ...... This study analyzes the effect of the resource abundance on economic growth through government transparency on ASEAN countries between 2000 and 2018. This research proves that countries that have abundant natural resources have lower transparency in their government systems than countries that do not have abundant natural resources, and these abundant countries have low economic growth. By using fixed effect panel data regression, the results of this paper show a negative relationship from natural resource revenues to transparency, which also influenced by government spending. Furthermore, natural resource revenue negatively affects economic growth as well, particularly in diffuse resources (agricultural products and food exports).

Abstrak :
Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan. ......The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan portal Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma positivis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hasil penerapan portal www.mahkamahgung.go.id dan kaitannya dengan pelaksanaan transparansi dan keterbukaan informasi publik dari Mahkamah Agung RI kepada masyarakat sebagai publiknya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan portal Mahkamah Agung RI belum berjalan dengan baik dari segi bentuk relasi e-government dan peningkatan transparansi dan keterbukan informsi publik. ......This thesis is about the Implementation of Mahkamah Agung RI's portal to Establish Public Information Transparency. This reearch formed in descriptive analysis which uses positivist paradigm. It tries to describe how about the implementation of portal www.mahkamahagung.go.id and the relation with Public Information Transparency activites from Mahkamah Agung RI to its public. The result of this research told that Implementation of Mahkamah Agung RI's portal doesn't work good yet from the side of the e-government's relation and the increasing of Public Information Transparency.

Abstrak :
Perkembangan arus informasi dapat menjadi bencana karena terlalu banyaknya informasi yang beredar dapat menyebabkan information overload. Namun demikian, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para jurnalis dalam mengembangkan satu model jurnalisme baru bernama Jurnalisme Data. Dengan mengandalkan data yang tersebar di internet, jurnalis dapat melakukan pengumpulan data dan menginterpretasikannya menjadi satu ide liputan. Pemerintah sebagai salah satu penyedia data saat ini tengah berbenah untuk menerapkan satu konsep baru bernama Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) yang dalam penerapannya membuat semua data/informasi yang mereka miliki dapat diakses oleh masyarakat secara umum guna dijadikan bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas segala tindakan yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah sejauh ini telah berupaya mengimplementasikan Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) guna kepentingan aktivitas jurnalisme di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang mengambil Portal Satu Data Indonesia sebagai bahasan, pemerintah saat ini sudah, tengah, dan akan terus mengupayakan untuk dapat terbuka kepada masyarakatnya. Lewat keluarnya aturan dari pemerintah yang mengatur detil mengenai Portal Satu Data Indonesia, jurnalis dan masyarakat secara umum menjadi memiliki payung hukum untuk dapat mengakses informasi yang terkait dengan segala tindakan pemerintah. Hal ini selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dari sudut pandang pemerintah, pengawasan yang dilakukan terhadap mereka dapat memaksimalkan implementasi Konsep Pemerintah Terbuka di kehidupan nyata. ......The development of the information flow can be disastrous, because too much information circulating can cause a condition called information overload. However, this condition can be used by journalists in developing a new journalism model called Data Journalism. By relying on data scattered on the internet, journalists can collect data and interpret it into one reporting idea. The government as one of the data providers is currently improving to implement a new government concept called the Open Government which in its application makes all the data/information the government has accessible to the general public to be used as material for monitoring and evaluation for all actions taken by the government. This study aims to see how the government has so far attempted to implement the concept of Open Government for the benefit of journalism activities in Indonesia. Based on the research that takes Portal Satu Data Indonesia as the discussion, the government has been striving and will continue to strive to be open to its people. With the issuance of a regulation from the government that regulates details regarding the One Data Portal Indonesia, journalists and the general public have a legal umbrella to be able to access information related to all government actions to be used as material to monitor the running of the government. From the government's point of view, the supervision exercised on them can maximize the implementation of the Open Government in real life.

Abstrak :
This handbook provides a state of the art overview of recent scholarship on public accountability. It collects, consolidates, and integrates an upsurge of inquiry currently scattered across many disciplines and subdisciplines. It provides a one-stop-shop on the subject, not only for academics whostudy accountability, but also for practitioners who are designing, adjusting, or struggling with mechanisms for accountable governance. Drawing on the best scholars in the field from around the world, The Oxford Handbook of Public Accountability showcases conceptual and normative as well as the empirical approaches in public accountability studies. In addition to giving an overview of scholarly research in a variety of disciplines,it takes stock of a wide range of accountability mechanisms and practices across the public, private and non-profit sectors, making this volume a must-have for both practitioners and scholars, both established and new to the field.

Abstrak :
ABSTRACT
Esai ini mendiskusikan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Mendeklarasikan diri sebagai salah satu pemerintah terbuka (Open Government) di dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Esai ini secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (Open Data), salah satu inisiatif pemerintah untuk membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam esai ini dibahas dataset apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, esai ini memberikan empat rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan open data di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai strategi dan implementasi program pelayanan informasi publik yang tepat diperlukan untuk mendukung kesuksesan penerapan KIP di organisasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi dan implementasi keterbukaan informasi publik di organisasi pemerintah, yang meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan jenis model PR yang diterapkan sesuai dengan model sembilan langkah perencanaan strategis untuk PR dan Excellence Theory. Hasil evaluasi perencanaan menunjukkan analisis formatif belum dilakukan secara mendalam, sedangkan strategi yang digunakan adalah kinerja organisasi dan komunikasi transparan. Hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan taktik yang dipergunakan adalah pertukaran informasi. Hasil evaluasi tipe model PR yang digunakan adalah simetris dua arah. ...... This study focus on good strategy and implementation of public information services program that needed to support the success of public information transparency implementation in governmental organization. The purpose of this study is to evaluate the strategy and implementation that include planning, implementing, and PR model evaluation that fit to nine steps model of strategic planning and Excellence Theory. The result of the planning evaluation shows that formative research was not deeply done. Moreover, they use organizational performances and transparent communication as their strategy. The result of implementation evaluation shows that they use information exchange as their tactics. Finally, the result of PR model evaluation shows that they use two way symmetrical model to communicate.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pendanaan bagi hasil terhadap transparansi informasi risiko bank syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis konten terhadap 30 bank syariah pada 5 negara dengan pasar keuangan syariah paling berkembang di dunia, dengan periode penelitian tahun 20142017. Penelitian ini menyusun indeks transparansi informasi risiko bank syariah yang terdiri atas 93 unsur yang disusun dari regulasi, standar dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi informasi risiko bank syariah masih tergolong rendah (59%). Dengan menggunakan analisis regresi data panel ditemukan bahwa karakteristik DPS berhubungan positif dengan tingkat transparansi informasi risiko bank syariah, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan proporsi pendanaan bagi hasil tidak berhubungan dengan transparansi informasi risiko bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS lebih efektif dalam mendorong transparansi informasi risiko bank syariah daripada dewan komisaris independen dan besarnya proporsi pendanaan bagi hasil tidak mempengaruhi tingkat transparansi informasi risiko pada bank syariah. Penelitian ini menunjukkan peran penting tata kelola yang diperankan oleh DPS. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah belum terlalu memperhatikan kebutuhan informasi pemilik dana bagi hasil. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan untuk memperkuat peran dan posisi DPS pada bank syariah serta perlunya peningkatan transparansi informasi risiko bank syariah.

---

This study aims to examine the effect of independent director, Shariah Supervisory Board (SSB) Characteristics, and Profit-sharing Investment Account (PSIA) to transparency of risk information of Islamic Banks. Data collection is carried out by analyzing content on 30 Islamic banks in 5 countries with the most developed Islamic financial markets in the world in 2014-2017. This study compiled an index of risk information transparency for Islamic banks consisting of 93 elements compiled from regulations, standards and relevant previous research. The results of the descriptive analysis show that the transparency of risk information of Islamic banks is still relatively low (59%). Panel data regression analysis shows that the characteristics of SSB are positively related to the level of transparency of the risk information of Islamic banks, while the proportion of independent director and the proportion of profit-sharing investment account are not related to the transparency of the risk information of Islamic banks. This shows that the oversight mechanism carried out by SSB is more effective in encouraging transparency of Islamic banks than independent director and the proportion of profit-sharing investment account do not affect the level of risk information transparency in Islamic banks. This research shows the important role of governance played by SSB. Furthermore, this study shows that Islamic banks have not paid too much attention to the information needs of profit-sharing investment account holders. This study has implications for the need to strengthen the role and position of the SSB in Islamic banks and the need to increase the transparency of the risk of Islamic banks.

Abstrak :

Implementasi e-procurement memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk menunjang upaya ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilihat memberikan perluasan peran bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kota yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kota Depok. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengalisis implementasi e-procurement di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan model five-stream framework dari Howlett (2018) yang memberikan penekanan pada pentingnya peran pemangku kepentingan di tahap implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kota Depok sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, masih ditemui beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga, pelaksanannya belum sepenuhnya optimal. Dari keempat faktor yang dianalisis, faktor rendahnya komitmen manajerial, dukungan manajer di level atas, dan kecakapan pegawai menjadi penyebabnya. Oleh karenanya, perbaikan pada ketiga faktor tersebut diperlukan agar selanjutnya dapat mendukung optimalisasi proses implementasi e-procurement yang dilakukan.

 

 

---

E-Procurement implementation aims to improve transparency, accountability, and efficiency in the procurement process of goods/services. To support this effort, the government issued Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services which is seen to provide an expansion of stakeholders to engage in the procurement process of goods/services. One of the cities implementing the policy is Depok. Through this research, the authors intend to analyze the e-procurement implementation in Depok and the factors that influence it based on the five-stream framework model of Howlett (2018) which emphasizes the importance of stakeholder role in the implementation stage. The study used a post-positivism approach with qualitative research methods through semi-structured interviews and literature studies. The results showed that the implementation of e-procurement in Depok is following the steps specified in Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services. Nevertheless, there are some shortcomings in the implementation. Therefore, the implementation is not fully optimized. Of the four factors analyzed, managerial commitment, support of managers on the top level, and employee proficiency is the cause. Therefore, improvements to these three factors are necessary to further support the optimisation of the e-procurement implementation process.