Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang Penanganan Kesemrawutan Lalu Lintas oleh Polsek Metropolitan Ciputat. Perhatian utama tesis ini adalah pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan dalam menangani kesemrawutan lalu lintas dengan fokus tindakan - tindakan Unit Polisi Lalu Lintas terhadap para pelanggar lalu lintas. Dalam kajian tesis ini, penanganan kesemrawutan lalu lintas dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan unit-unit operasional kepolisian tingkat sektor dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode klinis, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau para anggota Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Ciputat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kesemrawutan lalu lintas dilakukan oleh unit unit di Polsek Metropolitan Ciputat. Berbagai kegiatan kepolisian ditujukan untuk menangani masalah kesemrawutan lalu lintas yang terjadi di kawasan pasar Ciputat. Kesemrawutan lalu lintas disebabkan; (1) pedagang kaki lima menggelar dagangan di badan jalan; (2) sopir angkutan ngetem di sembarang tempat, (3) tukang ojek mangkal di pinggir jalan, dan (4) jalan rusak serta tumpukan sampah di jalan. Penanganan kesemrawutan lalu lintas meliputi (a) penegakan hukum lalu lintas berupa tindakan preventif dan represif, (b) koordinasi dengan instansi pemerintah, yaitu DLLAJ dan Kecamatan dalam rangka penertiban lalu lintas. Dalam penegakan hukum ditemukan adanya tindakan-tindakan anggota yang menyimpang sebagai akibat Iemahnya sistem kontrol dan kendali, yang ditunjukkan berupa; pemerasan terhadap pelanggar lalu lintas serta kurang disiplinnya anggota dalam melaksanakan tugas pengaturan dan penjagaan lalu lintas. Hubungan kerja eksternal antara Polsek, DLLAJ dan Kecamatan tidak dilaksanakan melalui koordinasi yang baik. Kurangnya komunikasi antar pimpinan instansi pemerintah tersebut menyebabkan kebijakan-kebijakan dalam menangani kesemrawutan lalu lintas bukan merupakan hasil perencanaan yang matang dan berdampak pada keresahan masyarakat. Selain itu, penyusunan trayek angkutan umum oleh DLLAJ tidak dibicarakan dengan Polsek, sehingga penambahan angkutan umum memunculkan masalah baru dengan menumpuknya angkutan umum yang ngetem di pinggir-pinggir jalan karena tidak tersedianya terminal. Implikasi dari tesis ini adalah pada upaya mengoptimalkan peran Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pengoptimalan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas - tugas anggota Polsek di lapangan, meningkatkan penyadaran masyarakat melalui pendekatan pemolisian komuniti, membangun koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah. Daftar Pustaka : 35 buku dan 8 dokumen

Abstrak :
Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta Perkembangan kota-kota besar di negara berkembang tidak terlepas dari kemacetan lalu lintas dari tahun-ketahun semakin mengesalkan pengguna jalan raya terutama pengguna angkutan umum. Analisis kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, diangkat 4 hal pokok yaitu (1) Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (2) Prioritas kebijakan apa yang harus diterapkan didalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (3) Transportasi yang bagaimana di harapkan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dan (4) Bagaimana koordinasi antar Departemen dan pihak swasta yang terkait di dalam mengatasi kemacetan lain lintas di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menemukan (1) Pihak yang paling berkepentingan untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta adalah pihak pemerintahan daerah bekerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya, (2) Sasaran memperlancar arus lalu lintas di DKI Jakarta adalala kebijakan peningkatan jalan untuk dapat menampung luapan kendaraan yang terus bertambah setiap saat, (3) Prioritas mencapai beberapa sasaran yang ada yang perlu mendapatkan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dari hasil penelitian ini adalah kebijakan penambahan jumlah armada bus dan pengembangan busway, (4) Lancarnya arus lalu lintas di DKI Jakarta akan mendorong terciptanya kondisi keamanan masyarakat pengguna jalan secara khusus dan stabilitas nasional secara umum.

---

This research is an evaluation on the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta. The development of capital cities in the developing countries is inseparable from the traffic jam which is becoming more annoying from year to year specially for the public transport user. There are 4 (four) main issues in the analysis of the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, which are (1) How to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, (2), The priority of policy that should be implemented in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (3) The type of transportation that is expected in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, and (4) The coordination between the Government Departments and related private sectors in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta. This research found that (1) The regional government, working together with the other stakeholder, has the most interest in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (2) the objective to smoothen the traffic in DKI Jakarta is the policy to improve roads to accommodate the overflow of vehicles, (3) The policy to meet some of the objectives that has to be priorities to achieve the goal from the result of this research is the policy to increase the number of busses and the development of busway, (4) smooth traffic flow in DKI Jakarta will create a safe condition for the mad user in particular and the national stability in general.

Abstrak :
Penelitian ini menguji metode Deterministic Queuing dan metode Shock Wave untuk menganalisa kemacetan lalu lintas rutin akibat bottleneck pada ruas jalan dengan hambatan (non freeway) berdasarkan prinsip dinamika lalu lintas. Dinamika lalu lintas menggambarkan bahwa arus lalu lintas berubah secara konstan berdasarkan ruang dan waktu sebagai hasil interaksi antara pengemudi, kendaraan, dan jalan. Prinsip konservasi kendaraan akan digunakan dalam menganalisa mekanisme dinamik arus lalu lintas pada kondisi macet. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi mengenai penggunaan metode yang tepat dalam menganalisa kemacetan lalu lintas rutin akibat bottleneck pada jalan dengan hambatan, shock wave method ataukah deterministic queuing method. Selain itu juga untuk mengetahui apakah hasil analisa dengan Shock Wave Method over estimate dibandingkan dengan hasil analisa dengan Deterministic Queuing Method, seperti halnya pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada freeway. Lokasi bottleneck yang diambil adalah di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan dan di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jakarta Utara. Survey lapangan dilakukan pada lokasi sebelum memasuki ruas bottleneck dan pada ruas bottleneck itu sendiri. Data primer hasil survey adalah waktu tempuh kendaraan dan volume lalu lintas. Kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan data hasil olahan untuk digunakan dalam analisa kemacetan dengan kedua metode tersebut. Perbandingan hasil penggunaan kedua metode tersebut dapat dilihat secara grafis maupun analitis. Secara grafis dihasilkan time-space diagram, Queuing Diagram, dan physical discharging rate diagram. Dimana masing-masing merupakan hasil superimposisi dari beberapa grafik. Sedangkan perbandingan secara analitis didapatkan dari membandingkan beberapa hasil estimasi dengan menngunakan kedua metode tersebut.

Abstrak :
Kota Bogor dikenal sebagai "Kota Sejuta Angkutan Kota", ini terjadi karena banyaknya angkutan kota yang memadati jalan-jalan di Kota Bogor dan selalu menimbulkan kemacetan. Kapasitas jalan yang ada di Kota Bogor telah mendekati batas ambang sehingga tidak memadai lagi. Seperti batas ambang pada ruas-ruas jalan (VCR) di daerah Jalan Raya Pajajaran dengan nilai VCR berkisar antara 0,40 hingga 0,74. Sedangkan batas ambang yang laik dibawah 0,5. Pada tahun anggaran 2004 penataan transportasi menyerap biaya sebesar Rp 19.294.947.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 10.166.947.000,00 yang terdiri dari belanja operasional Rp 4.916.335.000,00 dan belanja modal Rp 5.250.612.000,00 dan dari APBD provinsi sebesar Rp6.730.000.000,00 serta dari APBN sebesar Rp 2.398.000.000,00. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bogor dan menemukan kebijakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan AHP (Analitic Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji kebijakan mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor. Narasumber berasal dari BAPEDA, Dinas Lalu Lintas dan ]alas Raya, DPRD, LSM, polisi, masyarakat, supir dan Ahli Pengembangan Wilayah dan Transportasi di Kota Bogor. Masing-masing satu orang. Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, kemudian sumber kemacetan, pelaku penyebab kemacetan, kendalanya dan alternatif kebijakan. Sumber kemacetan lalu lintas adalah keterbatasan prasarana lalu lintas, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, tingginya perkembangan dan aktivitas penduduk. Para pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah pemerintah Kota Bogor, pengusaha, pedagang kaki lima, supir angkutan kota, petugas lalu lintas dan pengguna jalan. Dengan kendala: koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, tataruang, keuangan dan penegakkan hukum. Sedangkan alternatif kebijakannya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penataan kawasan penting, meningkatkan prasarana lalu lintas, pengaturan trayek, penegakkan disiplin, dan mengurangi angkutan kota atau/dan penggantian moda. Hasil penggalian opini ahli, kemudian diolah menggunakan Expert Choice 2000 menyimpulkan bahwa sumber utama dari kemacetan di Kota Bogor adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Kota Bogor selalu meningkat, baik itu kendaraan roda dua, kendaraan umum maupun kendaraan penumpang umum. Pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor, adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya Pemerintah Kota Bogor dalam penegakkan aturan, seperti membatasi perizinan jumlah kendaraan yang ada di Kota Bogor, karena setiap tahun jumlah kendaraan meningkat. Hal lainnya adalah pemberian izin untuk kawasan perdagangan, yaitu terpusatnya fasilitas perdagangan di tengah kota. Kendala utama kemacetan di Kota Bogor adalah penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang, pekerja informal/kaki lima yang tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, konsistensi penegakkan hukum, tidak jelasnya sanksi bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum, aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu dipertegas dan petugas penegak hukum dilapangan kurang. Prioritas utama untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda. Hal ini karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Kebijakan berikutnya dengan nilai yang relatif dekat yaitu kebijakan pengaturan trayek, artinya kebijakan utama tersebut dapat dilaksanakan dengan di-back up kebijakan pengaturan trayek, jika tidak maka kebijakan utama tidak akan optimal. Karena ada beberapa daerah yang dilewati oleh lebih dari satu trayek. Kebijakan berikutnya adalah memperbaiki prasarana lalu lintas, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penegakkan disiplin dan penataan kawasan penting. Berdasarkan analisis sensitivitas dari jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, urutan prioritas kebijakan tidak berubah, yaitu prioritas utama adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda.

Abstrak :
Pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi Indonesia yang sangat pesat, telah berdampak langsung terhadap perkembangan kota-kotanya. Selain manfaat positif yang didapatkan, terjadi pula dampak negatif yaitu terjadinya proses perkembangan kota yang kurang baik, dari segi bentuk fisik maupun kelancaran lalu lintas sebagai sarana bagi berlangsungnya mobilitas dan kegiatan perikehidupan rnasyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari belum Iengkapnya peraturan, ketidakcukupan aparat dan kekurangan keahlian di bidang penataan bangunan dan lingkungan.. Sejak perubahan status Depok menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II yang dikukuhkan oleh Undang-Undang No.15 tahun 1999, maka perkembangan Kota Depok berlangsung sangat pesat bahkan diperkirakan akan Iebih pesat lagi pada masarnasa yang akan datang. Padahal sebelum Depok berstatus sebagai kota otonom pun, kota ini telah banyak mengalami pergeseran-pergeseran peruntukan maupun fungsi lahan, terutama di kawasan koridor Margonda sebagai pusat kota utamanya. Pergeseran dan perubahan fungsi lahan di kawasan Jalan Margonda Raya tersebut banyak dialami oleh bangunanbangunan rumah yang berubah fungsi menjadi kegiatan komersial berupa toko, restoran, apotik dan kegiatan perdagangan lainnya. Sedangkan areal-areal permukiman Baru yang berada di daerah belakang dari blok kavling sepanjang Jalan Margonda Raya ini semakin lama semakin banyak. Hal ini mengakibatkan menjamumya gerbang-gerbang dari masingmasing kawasan permukiman tersebut secara individual dan mengakibatkan ketidakjelasan karakter koridor Margonda sebagal kawasan pusat kota utama Kota Depok. Pola perkembangan dan perubahan kota Depok ini, tidak terlepas dari tekanan-tekanan akibat kedekatannya secara geografis dengan Kota Jakarta sebagal ibukota negara Indonesia dan pengembangan sistem megapolitan Jabodetabek. Sejalan dengan tekanan-tekanan perkembangan kota berikut perubahanperubahan yang mengikutinya tersebut, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pola tata bangunan dan lingkungan di kawasan Jalan Margonda Raya. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan tanpa antisipasi melalui suatu perangkat acuan atau pedoman tertentu, maka secara umum yang akan terjadi adalah pola perkembangan kota yang tidak terkendali dan lebih lanjut hal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kota, baik secara fungsional, visual maupun lingkungan. Indikasi penurunan kualitas kota dapat dilihat pada pola aktivitas kegiatan yang semrawut , kemacetan lain lintas, buruknya kualitas visual lingkungan kota dan hilangnya kenyamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang Iebih kompleks, maka perlu diadakan usaha-usaha untuk menanggulanginya. Kondisi tata ruang di kawasan Jalan Margonda Raya yang demikian itu masih pula diperparah dengan sistem transportasi dan infrastruktur jaian yang ada di Kota Depok, mengingat bahwa infrastruktur dan sistem tranportasi di kota Depok keberadaannya belum sebanding dengan tingkat kebutuhan di Depok sebagai kawasan penyangga Ibu kota Jakarta. Pergerakan masyarakat Kota Depok yang begitu dinamis dengan mobilitas yang tinggi belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai sehingga berbagai ancaman dan permasalahan lalu lintas tidak terhindarkan. Dan masalah kemacetan di Jalan Margonda Raya kini menjadi fenomena yang tak terelakkan dan menjadi masalah serius yang merugikan semua pihak balk secara ekonomis maupun sosial, terutama masyarakat pengguna jalan yang melintasi kawasan ini.

Abstrak :
Pada saat ini terjadi kepadatan (congestion) di Bandar Udara Soekarno Hatta yang berakibat pada penurunan kualitas pelayanan bandar udara dari segi kenyamanan dan ketidaktepatan (delay) jadwal penerbangan, hal ini disebabkan oleh lalu lintas penerbangan yang dilayani telah melebihi dari kapasitas bandar udara yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengembangan sistem multi bandar udara di kawasan metropolitan Jakarta. Hal-hal yang dilakukan adalah merumuskan konfigurasi dan alokasi fungsional sistem multi bandar udara, melakukan pemilihan bandar udara eksisting dan mengevaluasi kelayakan finansial. Metode pengumpulan data adalah survey ke lokasi bandar udara eksisting dan penyebaran kuesioner kepada pakar dibidang bandar udara. Perumusan konfigurasi sistem multi bandar udara menggunakan metode multiple-case study analysis dan benchmarking, perumusan alokasi fungsional berdasarkan data pertumbuhan lalu lintas penerbangan dan kontribusi maskapai penerbangan bertarif rendah terhadap pertumbuhan lalu lintas penerbangan, pemilihan bandar udara eksisting menggunakan metode Multi-Criteria Decision Analysis (AHP, SAW dan TOPSIS) dan evaluasi kelayakan finansial menggunakan metode Net-Present Value, Benefit-Cost Ratio dan Payback Periode. Hasil penelitiannya yaitu konfigurasi sistem multi bandar udara adalah 2 (dua) bandar udara dan keduanya berperan sebagai primary airport, bandar udara eksisting yang dikembangkan bersama Bandar Udara Soekarno Hatta (Internasional dan Domestik) adalah Halim Perdanakusuma (Domestik) dan hasil evaluasi kelayakan finansial untuk 3 (tiga) skenario proyeksi lalu lintas penerbangan yaitu pesimis, moderat dan optimis adalah layak. ...... At the moment traffic congestion has been happen at Soekarno Hatta which resulting degradation of airport services quality in terms of comfort and imprecision schedule, that situation was caused by exceeded of traffic against existing airport capacity. To overcome these problem need to develop multi-airport system in the Jakarta metropolitan region. The thing that need to be done are to formulate configuration and functional allocation of the multi-airport system, make a selection of existing airports and evaluate financial feasibility. Methods of data collection that use on the research are survey in the existing airports and distributing questionnaires to experts. Multiple-case study analysis and bencmarking method use to formulate the configuration of multi-airport system, condition of air traffic growth and the contribution of low-cost airline on the traffic growth used to formulate functional allocation of multi-airport system, the selection of existing airports using the Multi-Criteria Decision Analysis (AHP, SAW and TOPSIS) and the evaluation of the financial feasibility using the Net-Present Value method, Benefit-Cost Ratio method and Payback Period method. The result of these research are the configuration of multi-airport system in Jakarta metropolitan region is 2 (two) airports and both serve as the primary airport, the existing airport jointly developed Soekarno Hatta Airport (International and Domestic) is Halim (Domestic) and the result of financial feasibility evaluation for 3 (three) scenarios are pessimistic, moderate and optimistic is feasible.

Abstrak :
Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa implementasi kebijakan sistem ganjil-genap yang tidak berhasil dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 - 2019. Hal yang juga menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai adanya perubahan teknis kebijakan dan juga peran aktor terkait baik dari aktor pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan sistem ganjil genap yang tidak mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019. Faktor apa saja yang membuat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut sehingga tidak berhasil mengurangi kemacetan di Ibukota. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran serta keterbatasan sumber daya yaitu pengawas dan alat pengawas menjadi hambatan juga tantangan dalam implementasi kebijakan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019 yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi kebijakan sistem ganjil - genap untuk mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta ......The focus of the discussion in this research is on the reasons why the implementation of the odd-even system policy is not successful in reducing congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What is also the focus of discussion in this research is the existence of technical changes in policies and also the role of related actors both from policy implementing actors and policy target groups. In this study, the author uses the theory of policy implementation model from Merilee S. Grindle and uses qualitative research methods to examine the implementation of the odd-even system policy that does not reduce congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What factors make and influence the implementation This policy has not succeeded in reducing congestion in the capital city. The results of this study found that the level of compliance and responsiveness of the target group as well as limited resources, namely supervisors and supervisory tools, became obstacles as well as challenges in implementing the odd-even system policy in DKI Jakarta in 2018 - 2019 which affected the unsuccessful implementation of the odd-even system policy to reduce congestion in DKI Jakarta.

Abstrak :
Pusat-pusat keramaian yang dibentuk oleh aktivitas perkantoran, perdagangan, rumah sakit, dan pendidikan seringkali dianggap sebagai penyebab kemacetan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola keruangan kemacetan dan faktor penyebab kemacetan pada pusat-pusat keramaian di Jakarta Pusat. Variabel yang digunakan untuk menentukan kemacetan adalah tingkat pelayanan jalan yang dihitung pada pagi, siang, dan sore hari di setiap ruas jalan. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi keruangan tingkat kemacetan menurut tempat dan waktu. Pada pagi hari tingkat kemacetan tinggi terdapat pada perkantoran dan sekolah, sedangkan pada sore hari terdapat pada perkantoran dan rumah sakit. Adapun pada siang hari tingkat kemacetan mengalami penurunan. Tingkat kemacetan tertinggi pada siang hari terdapat pada perkantoran, sekolah, dan rumah sakit. Penyempitan ruas jalan yang diakibatkan oleh hambatan samping merupakan faktor penyebab kemacetan di pusat-pusat keramaian. Jenis dan besaran hambatan samping berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan aktivitas pada setiap pusat keramaian

---

The presence crowd centers such as the offices, trade centers, hospitals, and school areas are often considered as primary causes of traffic congestion. In concern with the problem, this study aims to analyzing spatial pattern of traffic congestions and identify their causal factors in the city of Central Jakarta. To determine characteristics of the congestion, the study used level of service road as a main indicator. The results shows, there are spatial variations of traffic congestion over place and time. In the morning, a high level of congestion was found in the offices and schools areas, while in the afternoon it happened in the offices and hospitals. In the mid-day, level of congestion is lower than in the morning and afternoon. However, the highest level of congestion in the mid-day was found in the offices, schools and hospitals areas. Narrowing of road due to side constraints incidences is a main causal factor of the congestion. The type and value of side constraints vary from time to time in accordance with dynamics each crowd centers.

Abstrak :
Congestion sering terjadi pada sebuah jaringan yang menyebabkan beberapa gangguan, seperti packet loss dan delay. Congestion di jaringan nirkabel sensor bawah air dapat disebabkan oleh jarak antar node dan tingkat kedalaman posisi node. Pada tesis ini dilakukan evaluasi efek congestion window terhadap variasi kedalaman, data rate dan jumlah node sensor yang diterapkan di lingkungan jaringan nirkabel sensor bawah air. Penelitian dilakukan dengan melakukan simulasi menggunakan aplikasi Network Simulator (NS-3), NetAnim dan Gnuplot. Simulasi dilakukan dengan melakukan eksperimen dengan variasi parameter data rate, luas area dan jumlah paket. Simulasi tingkat kedalaman posisi node dari 10–100 meter terlihat bahwa throughput yang dihasilkan mencapai maksimum terjadi pada congestion window 120 Bytes sebesar 50,3467 bps. Data rate yang berkisar dari 80 – 120 bps menunjukkan bahwa throughput mencapai nilai maksimal 67,84 bps. Semakin banyak node yang digunakan maka throughput yang dihasilkan akan semakin kecil. Dari percobaan yang dilakukan menunjukkan bahwa throughput mencapai nilai maksimal ketika node berjumlah 10 dan 15 node. ...... Congestion often occurs on a network that causes some disorders, such as packet loss and delay. Congestion in underwater sensor networks may be caused by the distance between nodes and the node depth level position. This thesis evaluated the effect of congestion window to depth variations in underwater wireless sensor network environment. Research carried out by building a simulation using Network Simulator application (NS-3), NetAnim and Gnuplot. The simulation experiment was done by variying the parameters of data rate, size of area and number of packets. Simulation with depth variation of node position 10-100 meters show that the throughput reaches a maximum value occurs in congestion window 120 Bytes of 50.3467 bps. Data rate ranges from 80-120 bps show that the throughput reaches a maximum value of 67.84 bps. The greater nodes are used in the simulation, the throughput will be worse. From the experiments was conducted show that the throughput reaches the maximum value when the node numbered of 10 and 15 nodes.

Abstrak :
Alternatif peningkatan kinerja jaringan jalan kota sangat diperlukan untuk memberikan pilihan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat per-kotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pemilihan konsep jaringan jalan yang terbaik berdasarkan tingkat pelayanan, seperti waktu tempuh, kecepatan, perbandingan volume lalu lintas dan kapasitas (v/c) serta penurunan biaya kemacetan.

Penggunaan Aplikasi Tranplan memproses data matrik Asal-Tujuan menjadikan model pembebanan jaringan jalan dan memberi nilai untuk kinerja jaringan jalan. Dalam proses ini dilakukan kalibrasi terhadap model yang dibuat sampai model dapat digunakan dengan penyimpangan besar terhadap data. Sedangkan Aplikasi Transyt memproses data pembebanan atau persimpangan dan memberi nilai biaya kemacetan jaringan jalan.

Data dan Analisis pada studi kasus jaringan jalan Kota Depok dengan membuat skenario untuk tahun 2003 dan 2005, yaitu pertama pelebaran ruas jalan dengan v/c ratio > 0,8 untuk jalan utama dan v/c ratio >0,5 untuk jalan lokal, kedua penambahan ruas jalan baru, dan ketiga merupakan kombinasi pertama dan kedua. Setiap skenario dihitung biaya konstruksi dan biaya kemacetan tahun 2005. Dari analisis dan evaluasi bahwa skenario tahun 2003 do something-3 menjadi pilihan untuk tahun 2003, tahun 2005 do something-3 menjadi pilihan pada tahun 2005 dengan penurunan prosentase jalan utama yang mempunyai nilai v/c >0,8 sebesar 38.3 %, jalan lokal yang mempunyai nilai v/c >0,5 sebesar 32.5. Sedangkan biaya untuk konstruksi dibutuhkan sebesar Rp 41572 juta, dan penurunan nilai kemacetan sebesar $ 5360/jam.