Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujan untuk mengetahui hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan India, khususnya setelah adanya perjanjian kerjasama antara ASEAN dan India pada tahun 200 l. Metode pada penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1980-2006. Ruang lingkup penelitian kali ini difokuskan untuk menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral diantara keduanya yaitu GDP Indonesia, GDP India, Exchange Rate , tarif rata-rata barang-barang Indonesia di lndia, tarif untuk barang India di Indonesia, dan satu variabel dummy yaitu agreement antara ASEAN dan India dengan menggunakan metode Ordinary Leas/ Square (OLS).Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan ODP sebagai proksi dari pendapatan India dan Indonesia mendorong pertumbuhan bilateral ekspor dan impor kedua negara. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap rupee (depresiasi) akan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ke India dan mengurangi pertumbuhan impor Indonesia dari India. Tarif berpengaruh negative terbadap pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan India. Sementara kerjasama yang dibentuk antara Indonesia dengan India mendorong peningkatan impor Indonesia dari lndii, namun tidak mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke India.

---

This study aims to investigate the bilateral trade relationship between Indonesia and India, especially after the signing of mutual agreement between ASEAN and India in 2001. This study focuses on time series data over the period 1980~2006. Ordinary Least Square (OLS) equation estimation is applied to investigate the bilateral trade relation between Indonesia and India. The variables used are GDP of Indonesia, GDP of India, Exchange Rate, common tariff of Indonesia and India, as well as one dummy variable which refers to the agreement of ASEAN and India.

Empirical results suggest that both of Indonesia's GDP and India's GDP 1 which are used as the proxy of national income, helps to promote bHateral trade between Indonesia and India. The depreciation of rupiah promotes export and reduces import. Common tariff has negative impact on the trade growth of Indonesia and India. The estimation also suggest that although a positive impact of agreement on indonesian import is found in the regression, but the estimation has confirmed the insignificant role of agreement in promoting Indonesian export."

"Globalisasi mempermudah perdagangan antar negara di seluruh dunia, tidak terkecuali ASEAN. Kawasan ini telah menjalin banyak kerja sama perdagangan baik antar sesamanya maupun dengan negara di luar Kawasan. Namun, proses yang sudah berlangsung lama ini mempunyai dampak ambigu terhadap kesejahteraan dan ketimpangan antar negara. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi two stage least square selama 22 tahun, penulis menemukan bahwa peningkatan perdagangan di antara negara di ASEAN dengan mitra dagang yang sudah meratifikasi perjanjian perdagangannya menurunkan perbedaan pendapatan per kapita di antaranya. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan neoklasik Solow dimana pada jangka panjang, negara dengan pendapatan per kapita rendah akan menyusul negara berpendapatan per kapita tinggi. Dalam penelitian ini juga ditemukan jarak geografis mempengaruhi intensitas perdagangan dan kesamaan bahasa sebagai proksi transfer teknologi mempercepat fenomena konvergensi ekonomi.

---

Globalization ease trade between countries all over the world, including ASEAN. This region has established several trade agreements both locally and externally with many countries. However, this long process has an ambiguous impact on welfare and inequality between countries. Based on the research using two stage least square through 22 years, we can conclude that trade increase among ASEAN countries and its trading partners reduce income per capita gap between them. This is in line with Solow neoclassic growth theory, where in long run, countries with low per capita income catching up high per capita income countries. This research also shows that geographical distance affects trade intensity and common language as proxy of technological transfer enhance economic convergence process."

"Peningkatan jumlah Free Trade Agreement dari tahun ke tahun menjadi pertanyaan khususnya mengenai utilisasi dan dampaknya pada sektor bisnis. Dimana dalam prakteknya di lapangan, sektor bisnis merupakan subjek utama yang memanfaatkan fasilitas skema FTA. Oleh karena itu diperlukan tinjauan atau studi untuk melihat tingkat pemanfaatan FTA, agar sesuai dengan tujuan FTA untuk menghapus diskriminasi yang terjadi pada perdagangan internasional Penelitian ini berusaha untuk memeriksa tingkat utilisasi skema free trade agreement pada sektor bisnis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 tahun terakhir (2016-2019). Penelitian ini menggunakan data perusahaan-perusahaan yang bersumber dari hasil survei.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif dan in-depth interview) dan kuantitatif (regresi probit). Penelitian ini melihat bagaimana utilisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan fasilitas FTA, manfaat dan hambatan yang ditemui, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan serta isu-isu terkait utilisasi. Penelitian menemukan utilisasi perusahaan masih rendah, yakni sebesar 44% dari total 64 populasi perusahaan. Selain itu, manfaat yang diterima perusahaan dengan utilisasi skema FTA antara lain akses pasar, kemudahan pengurusan dokumen bea-cukai, dan tarif preferensi yang lebih rendah sedangkan hambatan dalam utilisasi skema FTA antara lain persyaratan dokumen, informasi yang terbatas, dan sulit untuk memahami peraturan dan ketentuan. Perusahaan yang tidak menggunakan skema FTA antara lain disebabkan oleh menggunakan skema selain FTA, informasi yang susah ditemui, dan peraturan yang rumit. Penelitian juga menemukan karakteristik perusahaan dan dukungan pemerintah juga mempengaruhi kemungkinan perusahaan untuk melakukakn utilisasi FTA.

---

The proliferation of Free Trade Agreements is still questionable, especially regarding its utilization and impact on business sector. In fact, business sector is the main subject which utilizes FTA scheme facilities. Therefore, review or study is needed to observe FTAs utilization in order to achieve the FTA's objective and eliminate discrimination in the international trade. This study undertakes to examine the level of utilization of free trade agreement schemes in the business sector in Daerah Istimewa Yogyakarta during the last three years (2016-2019). This research is conducted using survey firms data and combining qualitative approaches (descriptive and in-depth interviews) with quantitative (Probit regression). This study examines the FTAs utilization by firms, the benefits and impediments encountered, and the encouraging for the utilization of FTA scheme. Research findings showed that the FTA`s utilization among the firms in Yogyakarta is relatively low, counted for 44% out of the total 64 population. In addition, the benefits obtained by firms include market access, ease of processing customs documents, and lower preferential tariff. Meanwhile, the impediments when utilizing FTA are document requirements, limited information, and difficulties in understanding the regulations and provisions. Meanwhile, some other firms did not utilize FTA because they have been using another scheme, unable to find the needed information, and due to the complicated regulations. The study also found that firms characteristics and government support are included as affecting factor for DIY firms to utilize FTA."

"Penelitian ini menganalisis motif Indonesia dalam mengusulkan perjanjian perdagangan komprehensif dalam bentuk Indonesia - Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) kepada Turki. Indonesia dan Turki meluncurkan perjanjian ini pada tahun 2017 yang bertujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Indonesia dan Turki berada pada kawasan yang berbeda. Meskipun kedua negara memiliki hubungan yang erat secara historis dan merupakan negara sahabat dengan mayoritas berpenduduk muslim, namun hubungan baik ini tidak tercermin dalam hubungan ekonomi dan perdagangannya. Turki bukan merupakan mitra dagang utama Indonesia, akan tetapi Indonesia mengusulkan perjanjian perdagangan komprehensif dengan negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Solis dan Katada yang menetapkan tiga motif negara dalam menjalin kerja sama yaitu motif ekonomi, motif keamanan dan diplomasi, dan motif leverage. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki dua motif dalam mengusulkan IT-CEPA kepada Turki. Pertama, motif ekonomi Indonesia dalam mengusulkan IT-CEPA adalah untuk memperkuat akses pasarnya melalui penurunan tarif bea masuk di Turki dan untuk menghindari pengalihan perdagangan akibat dari FTA Turki dan Malaysia yang telah ada terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, motif keamanan Indonesia adalah untuk mendorong industri pertahanan dalam negeri dan meningkatkan citra internasional melalui upaya trade hub bagi Turki.

---

This study analyzes Indonesia's motives in proposing a comprehensive trade agreement in the form of the Indonesia - Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) to Turkey. Indonesia and Turkey launched this agreement in 2017 aimed at improving economic and trade relations between the two countries. Indonesia and Turkey are in different regions. Although the two countries have historically close relations with a majority Muslim population, this good relationship is not reflected in their economic and trade relations. Turkey is not Indonesia's main trading partner, but Indonesia proposes a comprehensive trade agreement with the country. This study uses a qualitative approach with the theoretical framework of Solis and Katada which establishes three motives of states in establishing cooperation, namely economic motives, security and diplomacy motives, and leverage motives. This study finds that Indonesia has two motives in proposing IT-CEPA to Turkey. First, Indonesia's economic motive in proposing the IT-CEPA is to strengthen its market access through lowering import duty rates in Turkey and to avoid trade diversions as a result of the existing Turkish and Malaysian FTAs. Then secondly, Indonesia's security motive is to encourage the domestic defense industry and improve its international image through trade hub efforts for Turkey."

"Penelitian ini merupakan studi implikasi hukum komitmen GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Jasa arsitektur merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan alih teknologi serta dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.Pada umumnya, jasa arsitektur sesuai dengan karakteristiknya, merupakan industri berbasis lokal yang sangat teregulasi. Karena itu komitmen liberalisasi perdagangan jasa dalam kerangka GATS suatu negara dapat mengurangi otonomi negara tersebut dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasionalnya. Dalam penelitian ini ketentuan-ketentuan GATS akan dianalisa untuk melihat dampak obligasi tersebut terhadap pengaturan jasa arsitektur transnasional dan otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional.Penelitian diawali dengan tinjauan umum tentang globalisasi jasa arsitektur. Kemajuan teknologi telah mengubah jasa arsitektur yang berbasis lokal menjadi suatu industri global. Namun, perdagangan transnasional jasa arsitektur dipenuhi oleh berbagai hambatan-hambatan domestik maupun eksternal. GATS merupakan perjanjian multilateral pertama untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut.Penelitian dilanjutkan dengan tinjauan umum GATS dan aplikasinya dalam perdagangan jasa arsitektur transnasional untuk mempelajari pengaruh GATS terhadap liberalisasi jasa arsitektur. Analisa ketentuan-ketentuan GATS dan komitmen-komitmen negara-negara berkaitan dengan jasa arsitektur menunjukkan peningkatan liberalisasi perdagangan transnasional jasa arsitektur. Namun, fleksibilitas GATS dalam hal pembatasan-pembatasan aplikasinya, pada akhirnya mengurangi tingkat liberalisasi tersebut.Hal yang sama ditemukan dalam pembahasan implikasi GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan GATS berpontensi untuk mempengaruhi dan mengurangi otonomi Pemerintah dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasional. Tapi, berdasarkan komitmen GATS Indonesia saat ini, dampak obligasi GATS terhadap pengaturan jasa arsitektur nasional tersebut adalah minimal.Terakhir, sebagai pemikiran ke depan, harus diusahakan peningkatan kompetensi profesi arsitek maupun profesi hukum Indonesia, untuk dapat menghadapi dan mengambil manfaat sebaik-baiknya dari perundingan-perundingan lanjutan GATS yang bertujuan untuk mengadakan liberalisasi progresif di sektor jasa arsitektur."