Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mulai tahun 1998, Indonesia mengalami pergolakan politik secara dramatis dan juga terjadinya krisis ekonomi. Pemerintah yang didominasi oleh militer berubah diganti dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang sejak diberlakukannya otonomi daerah, mau tidak mau dipaksa oleh krisis untuk bersaing menghadapi persaingan ekonomi global, reformasi ekonomi berdasarkan pasar bebas AFTA. Dampaknya adalah pemerintah harus menerapkan kebijakan yang kondusif untuk persaingan. Masyarakat tidak akan berfungsi secara efektif apabila tidak dibarengi dengan terselenggaranya pemerintah yang efektif pula.TQM atau Manajemen Mutu Menyeluruh adalah suatu konsep memberikan penekanan kepuasan pelanggan, inovasi dan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Studi kasus pada dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata mencoba memetakan satu proses bisnis yaitu pembuatan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) yang diberikan oleh dinas tersebut. Dalam proses sekarang (current) tampak ada prosedur yang tidak efektif. Dengan menggunakan elemen-elemen TQM (Manajemen Mutu Menyeluruh) dan menggunakan piranti lunak Igrafx penulis mencoba memperbaiki aliran proses bisnis pembuatan SIUI yang ada, dengan menghilangkan prosedur yang dianggap tidak efektif dan effisien menjadikan waktu dan biaya proses menjadi berkurang.

---

1998, Indonesia has faced political event dramatically and economic crisis. Since government administration dominated by military regime has been change to democratic faction.. The government has formed autonomy provinces, which were forced by crisis towards economic global competitive as well as economic reform base into AFTA free trade. To this impact government has to implement a policy, which is conducive for competition. This circumstance will not be effective unless government is conducting an effective administration. In this paper TQM is proposed to express Management Quality concept, which is emphasizing to customer satisfaction, innovation and sustainable improvement of public services. Writer tried to perform business mapping and business process for Business License (Surat Izin Usaha Industry). In which it is discovered lack of effective procedure and inefficient process performed by Industrial, Trade and Tourist office. Writer proposed to resolve the case of Business License by implementing TQM element and Igrafx software and develop flow chart in process of Business License. This aim is to eliminate ineffective and not efficient time and cost.

Abstrak :
Nowadays, service quality given by government oflicer is a central issue in implementing good that the government is conceming, quick service process, accurate, economical and transparence are hopes that the society waits for. Focus in this research meant by getting the datas and information about service quality given by East Telukjambe sub district officers in giving service of making citizen identify card that is measured with dimension of Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empaty. The research method used in this research is descriptive research. The technique of taking sample done into 2 stage : firt, area sample and respondent sample that is done at random. Collecting data is done by using questioner as a main instrument. The acquired data is managed, tested by technique quality. Then, it is interpreted and analyzed. The result research shows that all of the realization service that is given by East Telukjambe sub district officer in making the citizen identify card according to society?s judgment is less satisfied. It can be seem at the average scores on level quality of service per dimension totally, namely -0,19, in formula R - H < 0 so the service is less satisfied. On of the best explanation to understand the problem quality ofservice in making citizen identify card in East Telukjambe sub district office is trough improvement of manner of sub district officers to professionalism.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi pengaruh penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management terhadap kinerja auditor. Sampel penelitian ini berjumlah 228 responden yang merupakan auditor Inspektorat Jenderal di 7 tujuh instansi pemerintah. Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif, antara lain dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil kuesioner. Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel pemberdayaan dan keterlibatan pegawai, kerjasama, pendidikan dan pelatihan, dan perbaikan berkelanjutan terbukti dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Jenderal. Variabel kepemimpinan dan pengukuran kinerja dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Jenderal.

---

The aim of this study is to analyze the influence of Total Quality Management on the performance of auditors in the Inspectorate General Auditor rsquo s Perception in 7 seven Government Institution. The sample in this research were 228 respondents who are auditors within the Inspectorate General in 7 seven government institution. Methods of data analysis using quantitative analysis, with a validity test, reliability test, the assumption of classical test and hypothesis testing through multiple linear regression analysis. Data in the study was collected by questionnaire and interviews to confirm the results of the questionnaire. The statistical test result is employee involvement, teamwork, education and training, and continuous improvement variables proved in this study have positive significant impact to the performance of auditors. Other variables such as leadership and performance measures, proved in this study do have a significant impact on the performance of auditors within the Inspectorate General.

Abstrak :
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat baik dalam akuntabilitas kinerjanya jika mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Depok, seperti road map reformasi birokrasi yang baru dibuat dan dilaksanakan, program-program yang tidak dirancang khusus untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, hingga penurunan pencapaian kinerja dari tahun 2017 hingga 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Depok, dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja Artley (2001) beserta indikator-indikatornya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Depok belum terlaksana secara optimal, dimana beberapa indikator akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan, tetapi belum dilaksanakan secara konsisten. Inkonsistensi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dapat menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Depok dalam mencapai target kinerjanya. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya untuk memberikan hasil kinerja yang terbaik bagi stakeholders. ...... Performance accountability is one form of the Indonesian government's efforts to reform the bureaucracy. Depok City Government is one of the government agencies that has received a good title in its performance accountability when referring to the assessment from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. However, there are still some deficiencies in the performance accountability of the Depok City Government, such as the newly created and implemented bureaucratic reform road map, programs that are not specifically designed to increase performance accountability, to a decrease in performance achievement from 2017 to 2018. to explain about the implementation of performance accountability in the Depok City Government, using the performance accountability theory of Artley (2001) and its indicators. This study uses a post-positivist approach with data collection in the form of in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the performance accountability in the Depok City Government has not been implemented optimally, where several performance accountability indicators have been implemented, but have not been implemented consistently. Inconsistency in the implementation of performance accountability can become an obstacle for the Depok City Government in achieving its performance targets. For this reason, the City Government of Depok is expected to increase the implementation of its performance accountability to provide the best performance results for stakeholders.

Abstrak :
Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.

---

With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability.

Abstrak :
Kantor Staf Presiden sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan pengawalan terhadap tercapainya program prioritas nasional mengembangkan aplikasi Sismonev untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Sejak awal digunakan dari tahun 2011, belum pernah dilakukan evaluasi keberhasilan terhadap penggunaan Sismonev. Penggabungan beberapa variabel dari berbagai model keberhasilan sistem informasi yang menjadi salah satu model evaluasi yang dipilih dan digunakan karena dapat memberikan penilaian dari berbagai aspek, aspek manusia, teknologi, dan budaya organisasi. Model gabungan tersebut merupakan gabungan antara DeLone & McLean Success Model, UTAUT, dan Hot-Fit Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui proses wawancara dan survey terhadap pengguna aplikasi Sismonev. Sebanyak 133 data survey penelitian kemudian diolah secara statistik dengan metode PLS-SEM melalui bantuan aplikasi SmarrtPLS. Hasil analisis data menunjukan bahwa dari 10 Hipotesis yang diajukan, terdapat 6 Hipotesis yang diterima, yaitu Faktor Organisai berpengaruh langsung terhadap Niat Penggunaan, Faktor Teknologi berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, Kepuasan Pengguna berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, dan terdapat hubungan korelasi antara Fakotr Manusai dan Faktor Teknologi terhadap Niat Penggunaan. ......The Executive Office of The President of Indonesia as a government agency authorized to oversee the achievement of national priority programs develops the Sismonev application to help complete its tasks. Since its initial use in 2011, there has never been an evaluation of the success of using Sismonev. Combining several variables from various models of information system success which is one of the evaluation models selected and used because it can provide an assessment of various aspects, human aspects, technology, and organizational culture. The combined model is a combination of the DeLone & McLean Success Model, UTAUT, and the Hot-Fit Model.. The research was conducted with a quantitative and qualitative approach through the process of interviews and surveys of users of the Sismonev application. A total of 133 research survey data were then statistically processed using the PLS-SEM method with SmartPLS application. The results of data analysis showed that of the 10 proposed hypotheses, there were 6 accepted hypotheses, namely Organizational Factors that directly affect the Intention to Use, Technological Factors that have a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on Net Benefits, User Satisfaction has a direct effect on Net Benefits, and there is a correlation between Human Factors and Technology Factors against Intenton to Use.