Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 1995 - 1997, setiap 3 hari rata-rata terjadi 12 kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas), dengan 4 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Keadaan ini mencerminkan kurangnya kualitas pelayanan lalulintas jalan tol Jakarta-Cikampek. Dengan asumsi bahwa tingkat pelayanan akan semakin baik; pertama, jika kuantitas dan kualitas kecelakaan dan korban yang terjadi semakin rendah; kedua, jika petugas semakin cepat datang memberikan pertolongan. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada kedua hal tersebut, dengan harapan dapat ditemukan ide untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui pengamatan terlibat pasif, dilengkapi wawancara dengan pedoman, dilaksanakan di kantor PT Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek dan instansi terkait, dari akhir Desember 1997 hingga Mei 1998. Penyebab laka lantas dapat digolongkan faktor manusia sebagai pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, misalnya melanggar batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan lelah dan kemudian mengalami laka lantas. Faktor berikutnya kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kelaikan jalan dan faktor jalan tol serta lingkungannya. Pemantapan pelayanan keselamatan lalu lintas pencegahan laka lantas dilakukan dengan menangani faktor penyebab tersebut secara terpadu dan maksimal oleh instansi terkait, sehingga merupakan suatu sistem keselamatan lalu lintas. Dari penelitian diperoleh gambaran antara lain: PT Jasa Marga melaksanakan program pembangunan dan pemeliharaan jalan tol, perbaikan dan pemeliharaan serta penambahan kelengkapan jalan dan manajemenjalan termasuk program manajemen lalu lintas secara maksimal, dengan hasil faktor jalan dan lingkungannya menjadi faktor penyebab yang relatif kecil yaitu 2% atau 6 kejadian (selama penelitian dari Januari - April 1998). Kegiatan penegakan hukum belum dapat menangani semua pelanggaran penyebab laka lantas di semua ruas jalan pada sepanjang waktu, menyebabkan faktor pengemudi sebagai penyebab laka lantas sebanyak 62 % atau 210 kejadian (Januari - April 1998). Kelemahan lainnya adanya kendaraan bermotor yang memasuki jalan tol dalam kondisi tidak laik jalan menyebabkan laka lantas sebanyak 36 % atau 124 kejadian (Januari - April 1998). Upaya untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas khususnya pemantapan pelayanan keselamatan lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek diarahkan pertama, meningkatkan keterpaduan instansi terkait yang dimulai dengan melakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap kasus laka lantas yang terjadi untuk memperoleh faktor penyebabnya, dan menjadikan hasil analisis tersebut sebagai bahan koordinasi. Kedua, setiap instansi terkait menggunakan hasil analisis tersebut sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Ketiga, masing-masing instansi terkait menangani faktor penyebab secara maksimal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga semua kegiatan terpadu sebagai suatu sistem. Sebagai contoh adalah khusus untuk Polri dalam rangka mengatasi ketidak mampuannya untuk menindak semua jenis pelanggaran penyebab laka lantas, serta dalam rangka meningkatkan frekuensi kehadiran dengan maksud dapat menimbulkan faktor pencegahan pengemudi untuk melanggar penyebab laka lantas, perlu melakukan kegiatan antara lain: peningkatan frekwensi patroli PRC dan pengawasan menetap dilokasi rawan, melengkapi petugas dengan alat pemantau kecepatan, berita Acara Cepat atau melakukan revisi terhadap tilang agar PRC dapat menindak pelanggaran penyebab kecelakaan diluar pasal tilang, melaksanakan pemeriksaan terhadap pengemudi yang beresiko mengakibatkan kecelakaan karena lelah atau mengantuk saat dinihari memasuki gerbang tol Cikampek.

Abstrak :
Kemacetan rutin kecuali hari libur di ruas Cawang-Pancoran, Semanggi-Pancoran, Semanggi-Tomang pada waktu yang sama pagi dan sore hari rata-rata terjadi 1,11 kecelakaan lalu lintas, 8 pelanggaran lalu lintas, 18 kemacetan setiap hari merupakan indikator kondisi situasi jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta adalah tidak aman, tidak tertib dan tidak lancar yang menunjukan ketidakberhasilan pengamanan jalan Tol yang sudah dilakukan. Untuk itu kegiatan pengamanan oleh petugas-petugas PT Jasa Marga Cabang Kebon Jeruk dan Polri yang terdiri dari petugas-petugas PRC, Laka Lantas Polda Metro Jaya, dibantu oleh Polres Jakarta yang terkait dengan aktivitas penyuluhan, pengaturan, pelayanan, penjagaan, patroli, pengawalan, penanganan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta penindakan terhadap semua bentuk pelanggaran hukum, telah menjadi perhatian untuk diteliti guna peningkatan kualitas pengamanan agar tujuan pengamanan jalan Tol dapat berdaya dan berhasil guna. Penelitian dilakukan dari pertengahan bulan Maret 1998 hingga pertengahan bulan Juni 1988 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengamatan terlibat pasif, dilengkapi wawancara dengan pedoman. Penelitian diselenggarakan di sepanjang jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta, tempat kegiatan pengamanan dilakukan baik di jalan, kantor, instalasi serta tindakan-tindakan para petugas didalam melakukan aktivitasnya. Dari penelitian diperoleh data mengenai kondisi jalan, bentuk pengamanan yang dilakukan, sarana prasarana yang digunakan, pelibatan dan penggerakan serta sikap perilaku petugas didalam melakukan kegiatan-kegiatan engeneering, education, dan enforcement lalu lintas serta penanganan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas termasuk penindakan terhadap semua bentuk pelanggaran hukum di jalan Tol jalur Cawang-Cengkareng, Jakarta. Kenyataan di lapangan, aktivitas kegiatan bukan dalam bentuk satu sistem pengamanan, penanganan bersifat reactive dan proactive terbatas, tidak diterapkannya faktor-faktor organik administrasi dan manajemen yang berakibat tujuan pengamanan kurang berdaya dan berhasil guna. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pengamanan diperlukan langkah-langkah perbaikan dengan meninjau kembali instansi yang berwenang, pengembangan dibidang kemampuan petugas, material dan metoda agar pengamanan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Peninjauan terhadap instansi yang berwenang dihadapkan pada pilihan dua alternatif, yaitu alternatif pertama dengan menyerahkan kewenangan pengamanan sepenuhnya kepada PT Jasa Marga dengan segala konsekuensinya, dan alternatif kedua dengan menyerahkan kewenangan pengamanan kepada PT Jasa Marga dibantu petugas-petugas Polri yang ditugaskan untuk itu dengan pengendalian sepenuhnya oleh PT Jasa Marga dengan segala konsekuensinya.

Abstrak :
Penelitian ini mengkritisi keinginan operator jalan tol dalam tuntutannya kepada pemerintah untuk menaikkan tarif tol dengan alasan bahwa sudah terlalu lama tarif tol tidak naik, sementara biaya operasional dan pemeliharaan semakin meningkat. Dengan mengambil lokasi penelitian di Jagorawi pada tahun 1998-2002, penentuan tarif tol, baik yang diusulkan oleh PT Jasa Marga dengan konsep BKBOK (Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan) maupun yang diterapkan oleh Pemerintah yang ditetapkan dalam Kepres diperbandingkan dengan penentuan tarif berdasarkan konsep marginal cost. Hasil temuan analisis menunjukkan bahwa: pertama, konsep perhitungan tarif tol oleh PT Jasa Marga dengan rumusan BKBOK (Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan) mempunyai beberapa kelemahan, yaitu (1) rumusan ini tidak dapat diberlakukan dalam kondisi lalu lintas macet (2) tidak dapat diterapkan pada jalan arteri yang sejajar dengan jalan tol pada kondisi lalu lintas yang sama (3) hasil perhitungan BKBOK sangat mudah berubah, tergantung kondisi lalu lintas, padahal dalam penetapan tarif tidak bisa secepat itu berubah-ubah (4) perhitungannya cukup rumit sehingga sukar dimengerti oleh masyarakat umum. Kedua, dari hasil perhitungan harga dasar berdasarkan prinsip biaya marginal ternyata tarif yang berlaku sekarang lebih kecil dari harga dasarnya, sehingga menyebabkan PT. Jasa Marga (Persero) selaku pengelola ruas Jagorawi tidak bisa cost recovery. Atas temuan hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan empat kebijakan, pertama, memperbaiki. rumusan BKBOK dan memodifikasikan dengan prinsip-prlnsip Marginal Cost. Kedua, agar tercapal cost recovery, maka pemerintah harus mengambil kebijakan menaikkan tarif tol tanpa ada subsidi. Dengan kenaikan tarif tol ini maka dapat menutup seluruh biaya operasional dan pemeliharaan serta beban penyusutan. Ketiga, Pemerintah memberikan subsidi kepada Jasa Marga tanpa menaikkan tarif tol, tetapi mengingat kondisi APBN saat ini yang tidak memungkinkan, maka menalkkan tarif tol adalah lebih bijaksana. Keempat, menaikkan tarif tol lebih tinggi lagi jika Pemerintah memberi peluang kepada pengelola tol, PT Jasa Marga (persero) sebagai balas jasa investasi atau Return of Investment (ROI) sebesar 10%.

Abstrak :
Tingginya tingkat perjalanan dan jumlah kendaraan yang memadati jaringan jalan di Jakarta mengakibatkan kemacetan hampir di seluruh ruas jalan, terlebih pada jam sibuk yang dapat dilihat dari parameter VIC yang mendekati 1. Hal ini mengakibatkan travel time menjadi lebih lama, juga mengakibatkan biaya perjalanan menjadi lebih mahal dan tingkat pencemaran udara yang lebih tinggi. Untuk mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta hanya sebagai perlintasan dan perjalanan di wilayah DKI Jakarta sendiri maka keberadaan Jakarta Gutter Ring Road sangat diperlukan. Adapun penelitian ini menganalisis route choice (pemilihan tol-non tol) menggunakan model probit dengan pendekatan simulasi Montecarlo. Sebagai perbandingan, model logit dan model probit dengan pendekatan Clark juga dianalisis. Alat bantu untuk menganalisis dilakukan dengan membangun program Montecarlo menggunakan bahasa VB. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metoda Stated Preference. Dari hasil estimasi parameter model yang dibangun terlihat bahwa atribut yang memberikan utilitas positif adalah atribut penghematan waktu dan atribut yang menghasilkan disutilitas adalah atribut biaya. Model probit simulasi Montecarlo menghasilkan kondisi yang lebih mendekati kondisi lapangan dibandingkan dengan model Logit dan probit Clark, hal ini dapat terlihat dari nilai teta Montecarlo yang selalu lebih kecil dibandingkan dengan model Logit dan probit Clark, dimana hal ini menggambarkan lebih terdistribusinya data model probit dengan menggunakan simulasi Montecarlo. Akan tetapi perbedaan model dengan kondisi aktual menghasilkan model probit dengan pendekatan Montecarlo terbesar yaitu : 4.7 %, untuk model probit dengan pendekatan Clark sebesar 3.6 % dan model Logit sebesar 0.9 %, hal ini dikarenakan model probit dengan pendekatan simulasi Montecarlo menganalisis data dengan membangkitkan data dan memperhitungkan error term Hal menarik dari penelitian ini adalah ditemukannya parameter lamda yang mengakomodir responden yang captive. Dimana pada kondisi utilitas maksimum masih ada user yang tidak memilih tot. Probabilitas responden captive bervariasi dengan nilai 1. katagori 1 = 18 % 2. katagori 2 = 17 % 3. katagori 3 = 16 % 4. katagori 4 = 15 % 5. katagori 5 = 12 % 6. katagori 6 = 9 % 7. katagori 7 = 9 % Hal ini menyebabkan pada londisi Utilitas tol = utilitas non tol, probabilitas yang memilih tol 50 %, tetapi turun sebesar probabilitas responden captive. Sedangkan tarif tol yang ditawarkan untuk masing-masing katagori lebih banyak berada di atas nilai waktu responden. Hal ini mengakibatkan keengganan dari responden untuk memilih tol.

Abstrak :
Peningkatan waktu respon yang semakin cepat sangat dituntut dalam pekerjaan pemeliharaan di jalan tol. Salah satu card untuk mempercepat waktu respon yang ada adalah dengan sistem informasi yang baik dan benar. lnformasi merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Tanpa informasi dapat dipastikan akan menyebabkan organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Pada jaman sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi menjadi hal yang vital, mengingat ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan guna mendukung kegiatan bisnis suatu organisasi. Informasi didukung oleh sarana komunikasi dalam penyampaian pesannya. Sarana komunikasi yang ditawarkan dewasa ini juga sangat banyak pilihannya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari personil di dalam organisasi tersebut Pada tulisan ini, akan diteliti mengenai pengaruh keterlambatan waktu respon pemeliharaan korektif terhadap sasaran pelayanan jalan tol. Dimana nantinya diharapkan waktu respon yang ada dapat meningkat dengan adanya sistem informasi tesebut. Metode yang akan digunakan adalah kajian literatur, studi lapangan, penyebaran kuesioner dan wawancara.

Abstrak :
Pemakai jalan tol berhak untuk menikmati jalan tol yang aman, nyaman dan lancar sesuai dengan standar jalan tol, Untuk itu operator jalan tol diminta untuk selalu menjaga dan memelihara kondisi dan fungsi aset jalan tol agar selalu dalam keadaan mantap terkendali. Namun pada jalan tol, sering kali terjadi kerusakan aset jalan tol berupa fasilitas operasi secara mendadak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Adapun fasilitas operasi di jalan tol yang dimaksud meliputi jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, gedung, lingkungan, sarana pelengkap jalan, sarana drainase, sarana elektronika, mekanikal, elektrikal, penerangan dan sarana kerja. Apabila kerusakan tersebut terlambat ditangani, maka sasaran pelayanan jalan tol yang aman, nyaman dan lancar tidak tercapai. Keterlambatan waktu respon juga memberikan dampak antara lain kerusakan tambah parah, biaya perbaikan membengkak, komplain pemakai jalan. Untuk itu perlu peningkatan waktu respon sehingga perbaikan korektif darurat diselesaikan secara optimal. Proses awal penelitian dimulai dari identifikasi faktor penyebab menurunnya waktu respon. Diperkirakan faktor panyebabnya antara lain faktor kebijakan internal perusahaan operator, faktor biaya kontraktor, faktor pelaksanaan, faktor material, faktor tenaga karja, faktor peralatan, faktor ekonomi, faktor hukum dan peraturan, faktor Lingkungan, faktor komunikasi antar pihak yang terlibat. Selanjutnya faktor penyebab tersebut dianalisa prioritas resikonya. Kemudian dengan simulasi dinamis, dapat ditentukan variable dominan yang menyebabkan keterlambatan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan menurut kontraktor adalah lokasi kerusakan yang terjadi serentak dan tersebar di seluruh jalan tol serta disebabkan oleh informasi kerusakan telah disampaikan kepada kontraktor. Sedangkan penyebab menurut owner adalah pertambahan volume kerusakan lebih banyak dari kemampuan kontraktor serta disebabkan oleh mandor kontraktor yang tidak berkulitas. Dengan demikian dapat dipilih respon tindakan koreksi yang tepat terhadap variabel dominan di atas, serta diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan waktu respon pemeliharaan korektif di jalan tol.

Abstrak :
Keberadaan serta pengembangan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu dari pertumbuhan perekonomian nasional, termasuk jalan tol yang dibangun dalam rangka privatisasi proyek infrastruktur jalan. Walaupun sempat mengalami penundaan akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, melalui Keppres 15 tahun 2002 Tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur termasuk jalan tol, pelaksanaan pembangunan jalan tol dimulai kembali seiring dengan semakin membaiknya perekonomian di Indonesia. Jasa Marga saat ini sedang melaksanakan kelanjutan dari paket pembangunan jalan tol JORR, yaitu jalan tol JORR Seksi W2, El Tahap 2, E2, E3, N yang membutuhkan dana secara keseluruhan sebesar 3,7 Trilyun rupiah. Mengingat adanya keterbatasan kondisi keuangan perusahaan, pola pinjaman perbankan konvensional dengan tingkat nilai suku bunga tertentu merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang telah digunakan saat ini. Tujuan dari penelitian adalah melakukan risk assessment terhadap alternatif pola pendanaan syariah pada pembangunan proyek JORR. Alasan penelitian adalah bahwa pola pinjaman dengan suku bunga perbankan konvensional yang tidak mengenal prinsip risk sharing bertentangan dengan adanya berbagai risiko pada investasi jalan tol dimana risiko-risiko tersebut harus secara adil dan proporsional ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam investasi jalan tol ini. Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi risiko terhadap faktor-faktor yang akan timbul pada saat pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian jalan tol bagi Jasa Marga sebagai peminjam dana (kreditur) dan kesiapan lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pinjaman (debitur) termasuk faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan publik maupun regulasi dari pemerintah sehubungan dengan penerapan sistem tersebut di atas. Dari risiko-risiko tersebut diidentifikasi tingkat penting risiko dan meneliti potensi-potensi risiko yang harus diberikan perhatian khusus dan tindakan (respons) apa yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan cara kajian literatur, wawancara, dan survey (kuisioner), sedangkan pcngolahan datanya menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis statistik dengan menggunakan soft ware SPSS 11.0 untuk mendapat model persamaan dari analisis regresi berganda linier sebagai input simulasi Montecarlo untuk melihat sejauh mana tingkat kesuksesan pencapaian tujuan penerapan pola pendanaan syariah tersebut. Kesimpulan akhir dari penelitian ini, tingkat kesuksesan penerapan pola pendanaan syariah berada pada skala sedang yang artinya tujuan tercapai sesuai rencana, dimana kendala jumlah aset likuid perbankan syariah yang masih relatif kecil menjadi variabel risiko yang paling mempengaruhi tercapainya tujuan proyek.

Abstrak :
Sejak tahun 1978 Pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep cost recovery melalui pembangunan jalan tol dan mendorong Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sampai saat ini sekitar 649,12 km jalan tol telah beroperasi dan direncanakan pembangunan 1.951 km jalan tol. Tujuan dari studi ini adalah untuk mencari skerna KPS yang paling optimum pada koridor Jogjakarta-Solo-Kertsono sebagai bagian dari ]aringan Jalan Tol Trans Jawa dan merekomendasikan strategi ke depan dalam kerangka percepatan pembangunan jalan tol. Studi ini di!akukan melalui kajian literatur, menggali kerangka pengaturan, kebijakan dan isu-isu lain dalam pembangunan jalan tol, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan termasuk subsidi serta membangun skema KPS. Analisa ekonomi menunjukkan bahwa semua segmen mempunyai kalayakan tinggi, tetapi hanya segmen Jogjakarta-Solo yang mempunyai kelayakan keuangan memadai dengan FIRR 16.73%. Untuk mendapatkan skema KPS yang optimum ada 7 opsi yang dianalisa dengan memperhatikan aspek kebutuhan dana pemerintah, keterlibatan sektor swasta, kebijakan dan pengaturan dan kepastian dalam proses dsb. Opsi 1- Pemisahan berdasarkan Iingkup, Opsi 2 - Sewa, Oprsi 3- pembanguna oleh Pemerintah, Op[si 4-Pemisahan berdasarkan segrnen, Opsi 5 - Subsidi di muka, Opsi 6 - Service Payment dan Opsi 7 - Kombinasi subsidi di muka dan Service payment. Hasil analisas menunjukkan bahwa Opsi-7 merupakan opsi terbaik untuk dapat dilaksanakan karena dapat meningkatkan partisipasi swasta dan mendorong penerapan KPS di Indonesia, sebagai rekomendasi disebutkan bahwa keberhasilan penerapan opsi 7 perlu dukungan Pemerintah, perturan perundangan dan sosialisasi kepada stake holder.

---

The GOI since 1978 has been employing the cost recovery concept though toll road development and promote Public Private Partnership (PPP) scheme. Recently, there is about 649,12 km operated toll road and 1.951 km planned toll road. The objective of the study is to figure out the optimum PPP scheme of specific corridor i.e. Jogjakarta-Solo-Kertsono as part of the Trans Java Toll Road Network and as well to recommend the next strategy and policy aim at accelerating the toll road development in Indonesia in general. This study conducted through the combination of literature review, explored the existing regulation, pc"iicy and other issues related to toll road development, analysis of economic and financial viability to include subsidy led to proposed alternative PPP scheme option. The economic analysis show that all the segment indicating high economic viability, but only segment Jogjakarta-Solo having good financial indicator with FIRR 16.73%. In attempt to find out the optimum PPP scheme, 7 options have been proposed considering the aspect of required government fund, private sector involvement, policy and legal issues, and certainty in process, etc. Option 1- Separation based on scope of work, Option 2 - Leasing, Option 3 - Construction by government, Option 4 - Separation based on segment, Option 5 - Upfront Subsidy, Option 6 Service Payment as well as option 7 - Combination of Upfront Subsidy and Service Payment. The result of analysis shows that Option - 7 is 1 is likely the best option to be implemented due to private sector involvement and will encourage implementation of PPP in Indonesia. It is recommended that successful implementation of option 7 required government support, relevant regulation and socialization to stake holder.

Abstrak :
Peningkatan jumlah kendaraan meningkat dengan cepat namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah dan panjang jalan, sehingga sering terjadi kepadatan kendaraan di suatu ruas jalan khususnya di jalan tol pada periode waktu puncak (peak hour). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan tarif tol dinamis dalam mengurai kepadatan jalan tol. Penelitian ini menggunakan variabel – variabel yang membentuk besaran dan waktu penerapan tarif dinamis antara lain tingkat kepadatan jalan tol, Ability-To-Pay (ATP), Willingness-To-Pay (WTP) serta tingkat sensitifitas tarif terhadap volume lalu lintas. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tarif dinamis di jalan tol dapat merubah pola serta waktu perjalanan pengguna jalan tol. Penerapan tarif dinamis ini dapat mengurai kepadatan yang terjadi pada periode waktu puncak. ......The number of vehicles is increasing rapidly, but this is different from the rise in the number and length of roads, so there is often a density of vehicles on the road, especially on toll roads during peak hours. The objective of this research is to examine the application of dynamic toll tariffs in reducing toll road congestion. This research used variables that determine the amount and timing of dynamic tariffs, including the level of toll road density, Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), and tariff sensitivity to traffic volume. The result shows that applying dynamic tariffs on toll roads can change users' patterns and travel time. In addition, this dynamic tariff can break down the density of toll road during peak hours.

Abstrak :
ABSTRAK
Proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) direncanakan membentang dari Bakauheni-Banda Aceh dengan perkiraan investasi sebesar Rp290 Triliun. Studi rekayasa nilai tambah dilakukan pada proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area periwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial dari rekayasa fungsi tambah proyek JTTS. Analisis kelayakan dilakukan menggunakan pendekatan sistem dinamik terhadap tiga skenario tarif. Dari hasil penelitian didapatkan hasil Internal Rate of Return untuk ketiga skenario tarif, yaitu 8.28%, 12.71% dan 13.77%.

---

ABSTRACT
Infrastructure project of Trans Sumatra Toll Road (JTTS) are planned stretch from Bakauheni to Banda Aceh with an estimated investment of IDR 290 Trillion. Value Engineering studies have been done on the project JTTS by adding six additional functions, that are integration of the motor bike paths, rest area development, integration of the dry port, rail way integration on median toll, development of tourism areas, and integration of fiber optic networks . The study aims to determine the financial feasibility of the additional functions JTTS. The feasibility analysis is performed using a dynamic systems approach to the three tariff scenarios. The study got the results that Internal Rate of Return for the three tariff scenarios are 8.28%, 12.71% and 13.77%.;