Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun yang terjadi terhadap seorang Direktur di PT. X. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peranan hukum dalam mengatasi terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Bila terjadi PHK, pekerja mempunyai hak yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dalam melakukan PHK agar mengikuti prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja, khususnya di level senior, agar lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian yang diajukan oleh pemberi kerja dan lebih memahami aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik pemberi kerja maupun pekerja mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dan, semua pihak mempunyai hak untuk melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

---

This thesis is about the Employment Termination (PHK) by reason of retirement which happens to a Director of PT. X. This research is normative and descriptive. This research is to know the importance of the role of law in overcoming the termination of a working relationship in the company. In the event of layoffs, workers have the right to set the Employment Act. Employers in layoffs have to follow the procedures as stipulated Employment Act. Workers, especially at senior levels, to be more cautious in signing the agreement submitted by the employer and a better understanding of the rules of law in force in the Republic of Indonesia. Both employers and workers have the same status in the eyes of the law. And, all parties have the right to make every effort to resolve disputes in the event of termination of employment.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keberhasilan proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. X dengan adanya pemberian hak tambahan dalam rangka menghindari perselisihan. Pembahasan ini timbul karena maraknya praktik pemutusan hubungan kerja yang berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan beragam alasan, banyak yang disebabkan oleh kerugian yang sudah dialami perusahaan lebih dari 2 tahun, dan ada pula yang menerapkan pemutusan hubungan kerja yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian pada perusahaan. Dalam melaksanakan pemutusan hubungan kerja, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti penyebab dilakukannya pemutusan hubungan kerja, proses pengakhiran hubungan kerja, serta pemenuhan hak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana yang terjadi pada PT. X sendiri, pemutusan hubungan kerja terjadi untuk mencegah terjadinya kerugian yang berkepanjangan. Dasar hukum mengenai pemutusan hubungan kerja ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Selain sudah diatur oleh Pemerintah, seharusnya pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja juga sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Saat pemutusan hubungan kerja terjadi di suatu perusahaan, tentunya hal tersebut menjadi keputusan yang sulit bagi suatu perusahaan karena selain melakukan pengakhiran hubungan kerja, perusahaan perlu memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan dan menghindari terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya hak tambahan yang diberikan kepada pekerja, diharapkan hal tersebut dapat membantu proses pemutusan hubungan kerja berjalan lebih baik tanpa adanya perselisihan. ......This thesis discusses the success of the termination process carried out by PT. X with the provision of additional rights in order to avoid disputes. This discussion arose because of the widespread practice of termination of employment that took place in Indonesia. Several companies have terminated employment for a variety of reasons, many of which were caused by losses the company had experienced for more than 2 years, and some implemented terminations intended to prevent losses to the company. In carrying out termination of employment, there are things that must be considered such as the causes of termination of employment, the process of terminating employment, and the fulfillment of rights when termination of employment occurs. As happened to PT. X himself, termination of employment occurs to prevent prolonged losses. The legal basis for termination of employment can be seen in Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. Apart from being regulated by the Government, arrangements regarding termination of employment should also be regulated in company regulations. When termination of employment occurs in a company, of course this is a difficult decision for a company because in addition to terminating employment, the company needs to ensure that the process goes according to regulations and avoid disputes over termination of employment. With the additional rights given to workers, it is hoped that this can help the process of terminating employment go better without any disputes.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai hak pekerja/buruh PT. Panen Lestari Internusa yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peranan-peranan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa uang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan semen-mena terhadap karyawannya sendiri. Pekerjaan sebagai hak setiap warga negara harus dilindungi oleh hukum. Pemutusan hubungan harus merupakan langkah terakhir dalam perselisihan hubungan kerja. Dan semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyesuaikan perselisihan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. ABSTRAK
The focus of this study is about labor right in PT. Panen Lestari Internusa that has been terminated from employment. This research found that law could act as an instrument to prevent termination of employment. Law controls and limits the reasons for termination employment. Employers can't easily terminate employment of their own employee. Job as a right for all citizens must be protected by the law. Termination of employment must be a last resort in settling employment disputes. All parties must do all possible efforts to settle a dispute before terminating employment.

Abstrak :
Pemanggilan kerja kembali kepada pekerja yang dirumahkan dapat menjadi penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mangkir kerja yang menimbulkan terjadinya perselisihan PHK. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159K/Pdt.Sus-PHI/2023, Permasalahan yang dikaji adalah ketentuan pemanggilan kembali pekerja yang dirumahkan dan proses penyelesaian PHK dengan alasan mangkir. Penelitian dilakukan dengan metode doktrinal dengan tipe deskriptif-analisis menggunakan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan diperoleh bahwa ketentuan mengenai pemanggilan kerja secara patut tidak terdapat dalam ketentuan khusus, akan tetapi telah diatur sebagai unsur pemenuhan kualifikasi pekerja mangkir pada Pasal 154A Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Cipta Kerja yang harus dilakukan dalam mekanisme tertulis dan dikirim kepada alamat masing-masing pekerja sebanyak dua (2) kali. Kemudian dalam proses penyelesaian perselisihan PHK dengan alasan mangkir masih ditemukan ketidaksesuaian dikarenakan masih terdapat inkonsistensi dalam penggunaan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan PHK tersebut. ......Calling workers who have been laid off to work again can be the cause of Termination of Employment on the grounds that they are absent from work. The research focuses on the Supreme Court Decision Number 159K/Pdt.Sus-PHI/2023. The issues are about the provisions for calling back laid-off workers and the process of resolving termination of employment for reasons absenteeism. The research was carried out using a doctrinal method with a descriptive-analysis type using secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The conclusion is that the provisions regarding proper calling for work are not contained in special provisions, but have been regulated as qualifications of absent workers in Article 154A Paragraph (1) Letter J of the Job Creation Law which must be carried out in a written mechanism and sent to the address for each worker two (2) times. Then, in the process of resolving layoffs due to absenteeism, discrepancies were still found because there were still inconsistencies in the use of statutory regulations as the legal basis for resolving layoffs.

Abstrak :
Syarat jabatan merupakan metode yang digunakan oleh pengusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik dan tersesuai untuk suatu jabatan. Disamping fakta bahwa penyusunan syarat jabatan merupakan hak prerogatif pengusaha, keberadaan syarat jabatan memang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Namun demikian, di sisi lain, syarat jabatan tersebut dapat menjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Adapun skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan syarat jabatan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja serta penerapan dari pengaturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data studi pustaka. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu syarat jabatan dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja apabila syarat tersebut merupakan syarat yang bonafide bagi suatu perusahaan. Penerapan dari pengaturan tersebutpun telah diterapkan dengan baik oleh Mahkamah Agung melalui putusan yang dianalisis.

---

Job requirement is a method used by employers to get the best and the most proper manpower to work at a job. Beside the fact that the job requirement drafting is the employers rsquo prerogative right, job requirement is essential to the company. On the contrary, job requirement can be used as a cause of employment termination. This following thesis will be discussing about the regulation of employment termination based on the unfulfillment of job requirement and the implementation of that regulation. This research is a juridical normative research and will be collecting data through documentary study. The nature of this research is analitical descriptive with qualitative approach. Eventually, this research concludes that the unfulfillment of job requirements can be used as a cause of employment termination. That regulation is properly implemented by the Supreme Court in the decision that is used in this research.

Abstrak :
Tulisan ini menjelaskan dan menganalisis penyelesaian perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja serta keberlakuan pemberian upah proses. Sejatinya mengenai perolehan upah proses tidak selalu dihadapi oleh penyelesaian yang sama mengingat definisi dari upah proses sendiri tidak dicantumkan secara jelas dalam regulasi. Demikian yang terjadi pada Putusan Nomor 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang tidak memberikan upah proses kepada pekerja. Oleh karena itu, akan dicakup penjelasan bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban selama proses pemutusan hubungan kerja termasuk dengan adanya pemberian upah proses bagi pekerja merujuk pada Putusan Nomor 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022. Tulisan ini disusun berdasarkan penggunaan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam praktiknya, ditemukan perselisihan hak yang disertai dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja beserta permohonan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak berselisih beserta dengan permohonan pemberian upah proses. Pada Putusan Nomor 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022, terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan peniadaan pemberian upah proses. Putusan mengenai upah proses dan hak lainnya mencerminkan adanya ketidakselarasan mengacu pada ketentuan serta keadilan yang ada sehingga diperlukan perbaikan dalam praktiknya. ......This writing explains and analyzes the settlement of rights disputes and termination of employment and the applicability of process wages. Indeed, the acquisition of process wages is not always faced by the same resolution considering that the definition of process wages itself is not clearly stated in the regulations. Such is the case in Decision Number 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022 which does not provide process wages to workers. Therefore, it will include an explanation of how the mechanism for resolving rights disputes and termination of employment and how the fulfillment of rights and obligations during the process of termination of employment including the provision of process wages for workers refers to Decision Number 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022. This writing is prepared based on the use of doctrinal research methods with secondary data obtained through literature studies. In practice, there is a dispute over rights accompanied by a dispute over termination of employment along with a request for termination of employment carried out by one of the disputing parties along with a request for the provision of process wages. In Decision Number 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022 there is a fulfillment of rights and obligations that are not properly implemented and the omission of the provision of process wages. Decisions regarding process wages and other rights reflect a misalignment with reference to existing provisions and justice so that improvements are needed in practice.

Abstrak :
Alasan mendesak sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penting untuk mendefinisikan alasan mendesak secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penafsiran yang beragam atau penyalahgunaan oleh para pihak. Alasan mendesak biasanya mencakup situasi tak terduga dan di luar kendali kedua belah pihak, seperti krisis ekonomi, keadaan darurat, atau situasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022, terjadi perbedaan pendapat antara pekerja, yang beranggapan tidak melakukan kesalahan, dan pengusaha, yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan karena pelanggaran oleh pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kriteria alasan mendesak dan prosedur pemutusan hubungan kerja, serta penerapan kedua aspek tersebut dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan Deskriptif-Analitis dan menganalisis data secara kualitatif dari data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. ......Urgent reasons as a basis for termination of employment often lead to complex legal debates. In the context of labor law, it is important to clearly define urgent reasons in accordance with applicable regulations to prevent diverse interpretations or misuse by the parties involved. Urgent reasons usually include unforeseen situations and circumstances beyond the control of both parties, such as economic crises, emergencies, or other situations regulated by law. In the case of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022, there was a disagreement between the worker, who believed they had not committed any wrongdoing, and the employer, who stated that the termination of employment (PHK) was due to a violation by the worker as regulated in the Collective Labor Agreement. This paper aims to analyze the criteria for urgent reasons and the procedures for employment termination, as well as the application of these aspects in the case of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1088 K/PDT.SUS-PHI/2022. This research uses a doctrinal method with a Descriptive-Analytical approach, analyzing qualitative data from secondary sources focusing on primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study.