Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak memiliki kontribusi besar pada penerimaan dalam negeri. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh pegawainya memiliki peran yang strategis dan semakin berat dari waktu ke waktu untuk memenuhi target penerimaan yang telah ditentukan. Dalam sebuah instansi atau perusahaan, kinerja pegawai memiliki peranan yang penting terhadap kinerja organisasi. Dalam tesis ini akan dibahas hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja pegawai yang mengambil studi kasus di KPP Pratama Jakarta Sunter dan Kelapa Gading. Masalah pokok tesis ini adalah apakah ada hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja pegawai? Hipotesis yang diajukan tentang komitmen organisasi (variabel bebas) dan kinerja pegawai (variable terikat) adalah: Ha terdapat hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, sedangkan Ho: tidak terdapat hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Penelitian dilakukan berdasarkan analisis persepsi pegawai KPP Pratama dengan menggunakan kuestioner yang disebarkan kepada responden 125 responden dari 181 (populasi) di KPP Pratama Jakarta Sunter dan Kelapa Gading. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading dan Sunter Jakarta Utara, dan secara umum komitmen organisasi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading dan Sunter tergolong baik, demikian juga dengan kinerja pegawai tergolong baik. Disarankan supaya komitmen organisasi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading dan Sunter Jakarta Utara perlu dipelihara dan ditingkatkan karena secara empirik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

---

ABSTRAK
Taxation has a significant contribution on the domestic revenue. Taxation serve as the backbone of national income to be expended in financing the National Income and Expenditure Budget. Directorate General of Taxation is a governmental agency being in charge of collecting taxes from community. Therefore, the Directorate General of Taxation and all its staffs has a strategic and important role from time to time to meet the specified target of income. In an agency or company, employee?s performance has an important role in relation to the organizational performance. Ini this thesis, it will be discussed the correlation between organizational commitment with the performance of employees attending the case study at KPP Pratama Jakarta Sunter and Kelapa Gading. The main problem of this thesis is: Is there a correlation between organizational commitment with employee?s performance? Hypothesis being raised regarding the organizational commitment (dependent variable) and employee?s performance (independent variable) is : Ha there is a correlation between organizational commitment and performance of employees of Regional Office of Directorate General of Taxation of North Jakarta, while Ho: there is no a correlation between organizational commitment and performance of employees of Regional Office of Directorate General of Taxation of North Jakarta. This research is performed based on analysis on the perception of employees of KPP Pratama using questionnaires distributed to 125 respondents from 181 (population) at KPP Pratama Jakarta Sunter and Kelapa Gading. As conclusion, the results of research reveal that the correlation between organizational commitment and employee?s performance at the Taxation Service Office of Pratama Kepala Gading and Sunter North Jakarta, and in general, the organizational commitment of employees at the Taxation Service Office of Pratama Kepala Gading and Sunter North Jakarta may be categorized to be satisfactory. Likewise, the employee?s performance may also be categorized to be satisfactory. It is recommended that the organizational commitment of employees at the Taxation Service Office of Pratama Kepala Gading and Sunter North Jakarta should be maintained and improved, because it empirically has positive and significant effect on the employee?s performance.

Abstrak :

Diabetes merupakan penyakit menahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah. Prevalensi diabetes di dunia mencapai 537 juta orang dan diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia menempati peringkat ke-7 diantara 10 negara dengan jumlah penderita diabetes melitus terbanyak. Konsumsi gula yang tinggi pada minuman berpemanis mampu meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit sindrom metabolik, termasuk diabetes mellitus tipe 2. Minuman berpemanis memiliki eksternalitas negatif, maka dari itu perlu diterapkan cukai pada minuman tersebut untuk mengurangi konsumsinya. WHO telah merekomendasikan untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis. Lebih dari 40 negara telah menerapkan kebijakan ini. Namun Indonesia belum menerapkan kebijakan cukai minuman berpemanis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi cukai minuman berpemanis di berbagai negara dan bagaimana implikasi dari kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link dan Scopus yang menghasilkan 15 artikel terinklusi yakni artikel yang terbit sepuluh tahun terakhir (2013-2023). Hasil studi terinklusi dari 15 artikel menjelaskan bahwa negara yang telah mengimplementasikan cukai minuman berpemanis menetapkan tarif cukai dengan sistem cukai spesifik berdasarkan volume atau kadar gula serta ad valorem berdasarkan persentase harga produk. Implikasi dari kebijakan cukai minuman berpemanis di bidang kesehatan dapat menyebabkan penurunan konsumsi minuman berpemanis karena kenaikan harga barang yang menyebabkan konsumen memilih untuk beralih ke minuman yang lebih sehat, menyebabkan penurunan asupan energi, penurunan prevalensi penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular, serta penghematan biaya perawatan kesehatan akibat penyakit tersebut. Sedangkan di bidang ekonomi, cukai minuman berpemanis dapat menambah penerimaan negara, tidak berdampak terhadap hilangnya pekerjaan dan menyebabkan resistensi industri terhadap kebijakan cukai minuman berpemanis. ......Diabetes is a chronic metabolic disorder characterized by increased blood sugar levels. The prevalence of diabetes in the world reaches 537 million people and is projected to continue to increase each year. Indonesia ranks 7th among the 10 countries with the highest number of people with diabetes. High sugar consumption in sugar-sweetened beverages can increase the risk of metabolic syndrome diseases, including type 2 diabetes mellitus. Sweetened drinks have a negative externality, so it is necessary to apply a tax on sugar-sweetened beverages to reduce their consumption. The WHO has recommended a tax on sweetened beverages. More than 40 countries have implemented this policy. However, Indonesia has not implemented the tax on sugar-sweetened beverages. The aim of this study is to find out about the implementation of sugar-sweetened beverage taxes in different countries and the implications of such policies. The method used was a literature review using online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link, and Scopus, which produced 15 articles. (2013-2023). The results of the study included in 15 articles explained that countries that have implemented sweetened beverage taxes set tax rates with a specific tax system based on the volume or sugar rate and ad valorem based on a percentage of the product price. Implications of alcoholic beverage tax policies in the field of health may lead to a decrease in alcoholic beverage consumption due to rising commodity prices that cause consumers to choose to switch to healthier beverages, resulting in decreased energy intake, reduced prevalence of non-communicable diseases such as obesity, type 2 diabetes mellitus, and cardiovascular diseases, as well as savings in healthcare costs due to these diseases. In the economic sphere, heated beverage taxes can increase state receipts, do not affect job losses, and cause industry resistance to sugar-sweetened beverage tax policies.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah melakukan pembaharuan Undang-Undang Perpajakan. Salah satu yang diubah adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana sebahagian dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah melakukan perubahan tarif dan memperlebar lapisan Penghasilan Dana Pajak yaitu tarif terendah turun dari 15% menjadi 10% untuk lapisan penghasilan 0 s.d. Rp. 25.000.000,- dari tarif tertinggi dari 35% turun menjadi 30% untuk lapisan penghasilan diatas Rp. 50.000.000,

Masalah pokok tesis adalah Wajib Pajak selalu berusaha untuk mencari peluang-peluang maupun celah-celah yang dapat dimanfaatkan dari perubahan tarif dan lapisan penghasilan yang ada untuk memperkecil pembayaran pajak semurah mungkin. Salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi hutang pajaknya adalah memindahkan sebahagian dari penghasilannya dari yang terkena tarif lebih tinggi ke tarif yang lebih rendah.

Penelitian dilakukan terhadap 10 Wajib Pajak yang data-data kewajiban perpajakannya untuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21/26 dikutip langsung dari SPT Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari data-data yang ada dilakukan analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan ulang terhadap PPh yang terhutang maupun yang dibayar sehingga diperoleh gambaran kemungkinan untuk memperkecil hutang pajak yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan PPh kepada karyawan dapat memperkecil pembayaran pajak dari pemberi kerja sedangkan bagi karyawan yang menerima tunjangan pajak akan menambah besarnya hutang pajak karyawan.

Sebagai kesimpulan bahwa jumlah pembayaran pajak pemberi kerja masih dapat diperkecil minimal sama dengan tahun sebelumnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku.

Disarankan agar cara-cara kebijakan pemberi kerja memberikan tunjangan pajak terhadap karyawannya ditemukan lebih banyak lagi oleh Wajib Pajak karena hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Abstrak :
Peranan penerimaan cukai dalam menyumbang penerimaan pajak tetap penting, yaitu bila pada Tahun Anggaran 1969/1970 penerimaan cukai merupakan 18,8% dari penerimaan pajak maka pada Tahun Anggaran 1997/1998 turun menjadi 8,2% dan pada Tahun Anggaran 1998/1999 diharapkan naik menjadi 10,6%, atau terus meningkat dari Rp 32,5 milyar pada Tahun Anggaran 1969/1970 menjadi Rp 5.335,8 milyar pada Tahun Anggaran 1997/1998 dan pada Tahun Anggaran 1998/1999 ditargetkan Rp 7.755,9 milyar. Dari jumlah tersebut ternyata penerimaan cukai hasil tembakau memegang peranan sangat penting yaitu pada Tahun Anggaran 1997/1998 Rp 5.138,6 milyar atau 96,3% penerimaan cukai adalah dari cukai hasil tembakau. Pada Tahun Anggaran 1998/1999 ditargetkan 94% penerimaan cukai atau Rp 7.290,5 milyar dari cukai hasil tembakau. Dari jumlah ini 79,3% berasal dari cukai sigaret kretek buatan mesin (SKM).

Cukai atas hasil tembakau dipungut berdasarkan tarif cukai dan harga jual eceran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dua unsur ini dipakai sebagai dasar perencanaan dan penetapan target penerimaan cukai hasil tembakau. Untuk mencapai target penerimaan cukai hasil tembakau pada setiap tahun anggaran maka dua unsur tersebut dipakai sebagai dasar perhitungan, ditambah dengan unsur data produksi tahun sebelumnya. Dalam realisasinya ternyata produksi SKM selalu naik sehingga target penerimaan cukai tercapai meskipun ada kenaikan pembebanan (tarif dan/atau harga jual eceran) cukai.

Permasalahannya bagaimana menetapkan tarif dan harga jual eceran SKM dalam usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor cukai dengan tetap memelihara insentif bagi pengusaha untuk menaikkan produksi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana proses kebijakan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran SKM dilakukan dan berapa sumbangan penerimaan cukai SKM kepada penerimaan negara.

Ternyata 90% penerimaan cukai hasil tembakau berasal dari SKM hasil produksi 4 pabrik besar yaitu PT. Gudang Garam, PT. Djarum, PT. Bentoel dan PT. H.M. Sampoerna. Berdasarkan hal tersebut sampel yang diambil dalam penelitian adalah secara purposive yaitu 4 pabrik ini ditambah dengan satu pabrik golongan kecil PT. Menara Kartika Buana serta 5 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi 5 pabrik tersebut ditambah dengan Direktorat Cukai pada Kantor Pusat DJBC sebagai perumus kebijakan di bidang cukai. Dari hasil penelitian terbukti bahwa meskipun ada kenaikan beban cukai, produksi SKM selalu meningkat sehingga penerimaan cukai juga meningkat. Peningkatan produksi SKM secara keseluruhan terutama terjadi pada 3 dari 4 pabrik golongan besar tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan untuk memperluas tax base dengan cara memberi insentif kepada pabrik-pabrik hasil tembakau lainnya berupa beban cukai yang lebih ringan sehingga mereka dapat meningkatkan produksi dan menaikkan beban cukai pada SKM produksi. PT. Gudang Garam. Tujuannya agar setiap pabrik hasil tembakau penghasil SKM dapat meningkatkan produksi SKM dan kontribusinya dalam penerimaan cukai.