Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka disposable income dari rumah tangga tertentu akan meningkat. Peningkatan disposable income akan menaikkan konsumsi rumah tangga. Kenaika tersebut belum diketahui apakah akan meningkatkan konsumsi merit goods atau justru non-merit goods. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018, dan metodologi Seemingly Unrelated Regression (SUR), diperoleh informais bahwa peningkatan disposable income menurunkan presentase belanja bahan makanan, dan meningkatkan presentase belanja barang/jasa lainnya. Sedangkan belanja non-merit good cenderung memiliki persentase yang tetap. Namun dampak positif lebih banyak dibandingkan dampak negatif sehingga Pemerintah tidak perlu mengkawathirkan dampak negatif dari kenaikan PTKP

---

With the determination of Non-Taxable Income (NTI), the disposable income of certain households will increase. An increase in disposable income will increase household consumption. It is not yet known whether the increase will increase the consumption of merit goods or non-merit goods. Using data from the 2018 National Socioeconomic Survey (Susenas), and the Seemingly Unrelated Regression (SUR) methodology, information is obtained that an increase in disposable income reduces the percentage of spending on food, and increases the percentage of spending on other goods/services. Meanwhile, non-merit good spending tends to have a fixed proportion. However, the positive impacts outweigh the negative impacts, so the Government does not need to worry about the negative impacts of the increase in NTI."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi dari kebijakan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan, dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kebijakan ini berisi tentang Pajak Masukan yang awalnya tidak dapat dikreditkan dengan berbagai kondisi, seperti Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dll, kini menjadi dapat dikreditkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif yang menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan diawali dengan proses perumusan masalah yang kemudian diidentifikasi untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang dirasa mampu untuk menjadi solusi, kemudian kebijakan ini dianalisis sesuai dengan kriteria evaluasi yang ada, yaitu berdasarkan kriteria biaya dan juga kriteria benefit, kemudian terpilihlah kebijakan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan yang dirasa sudah memenuhi kedua kriteria yang dimaksud serta dirasa dapat mencapai tujuan utama pembentukan kebijakan. Selama proses pembuatan kebijakan, terdapat peran pemerintah yang diwakilkan oleh DJP, BKF, Kemenko Perekonomian, Biro Hukum, Kemenkumham, dll. Selama proses pembuatan kebijakan, pemerintah diharapkan turut melibatkan stakeholders lain seperti akademisi dan juga Wajib Pajak guna mendapatkan masukan berupa pendapat dari pihak-pihak di luar pemerintahan.

---

This thesis discusses the policy formulation of the input tax crediting relaxation, with the aim of encouraging voluntary compliance by taxpayers. This policy contains Input Taxes which initially cannot be credited under various conditions, such as Taxable Entrepreneurs who have not yet produced, entrepreneurs who have not been confirmed as Taxable Entrepreneurs, etc., are now creditable. This research is a qualitative research with qualitative data analysis techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the policy formulation process begins with the problem formulation process which is then identified to determine policy alternatives that are deemed capable of being a solution, then this policy is analyzed according to the existing evaluation criteria, namely based on cost criteria and benefit criteria, then a policy of relaxation of input tax credit was chosen which was deemed to have met the two criteria in question and was deemed to be able to achieve the main objective of policy formation. During the policy-making process, there is a role for the government represented by DGT, BKF, Coordinating Ministry for the Economy, Legal Bureau, Ministry of Law and Human Rights, etc. During the policy-making process, the government is expected to involve stakeholders othersuch as academics and also taxpayers in order to get input in the form of opinions from parties outside the government."

"Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah menghilangkan barang hasil pertanian (tidak termasuk perikanan dan kelautan) sebagai barang strategis, sehingga atas impor dan penyerahannya saat ini menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dampak yang telah dirasakan oleh para pelaku usaha dan eksportir barang pertanian, termasuk pertanian kopi, adalah menambah beban administrasi dan menganggu arus kas perusahaan. Permasalahan ini telah disikapi oleh Pemerintah dengan salah satunya yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Tujuan pemerintah mengeluarkan PMK 39/PMK.03/2018 tersebut adalah memberikan kemudahan agar semua pelaku usaha dapat tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap arus kas dan biaya kepatuhan pajak perusahaan eksportir kopi, serta menganalisa kendala dalam pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh perusahaan eksportir kopi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai pada arus kas perusahaan eksportir adalah dapat mempercepat uang diterima dan dana yang diterima lebih cepat dapat digunakan untuk menambah aset, membayar hutang, atau ditabung. Dampak pada beban kepatuhan tergolong minim daripada ketika melakukan restitusi biasa, namun untuk memenuhi persyaratan harus memiliki administrasi pembukuan perpajakan yang baik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksportir kopi saat ini belum banyak yang memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kesimpulannya menunjukkan fasilitas pengembalian pendahuluan belum mampu menyelesaikan masalah PPN pada sektor pertanian karena belum banyak yang mampu untuk memanfaatkannya.

---

Determination of Government Regulation Number 81 of 2015 concerning Imports and / or Submission of Strategic Taxable Goods Released from Imposition of Value Added Tax has eliminated agricultural products (excluding fisheries and maritime) as strategic goods, so that imports and surrender are currently become subject to Value Added Tax. The impact that has been felt by business people and exporters of agricultural goods, including coffee farming, is to add to the administrative burden and disrupt the company's cash flow. This problem has been addressed by the Government with one of them, namely issuing the Minister of Finance Regulation-39 / PMK.03 / 2018 concerning the Procedure for Returning the Preliminary Excess of Payment of Taxes.The aim of the government to issue PMK 39 / PMK.03 / 2018 is to provide facilities so that all business actors can be classified as Taxable Entrepreneurs who can take advantage of the facility of overpayment of excess tax payments. The aim of the study was to analyze the impact of utilizing the facility of the return of excess value added tax payments on cash flows and the tax compliance costs of the coffee exporter company, as well as analyzing the constraints in utilizing the facility a return of excess value added tax payments by the coffee exporter. The approach used in this study is a post-positivist approach.The results of the study show that the impact of the utilization of the facility of introducing Value Added Tax on the exporter's cash flow is that it can accelerate the money received and the funds received faster can be used to add assets, pay debts, or save. The impact on the burden of compliance is quite minimal compared to when performing ordinary restitution, but to fulfill the requirements must have a good tax accounting administration. There are many factors that make coffee exporters at present not many utilize the return facility. The conclusion shows that the preliminary return facility has not been able to resolve the VAT problem in the agricultural sector because not many have been able to use it."