Skripsi ini membahas tentang formulasi dari kebijakan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan, dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kebijakan ini berisi tentang Pajak Masukan yang awalnya tidak dapat dikreditkan dengan berbagai kondisi, seperti Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dll, kini menjadi dapat dikreditkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif yang menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan diawali dengan proses perumusan masalah yang kemudian diidentifikasi untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang dirasa mampu untuk menjadi solusi, kemudian kebijakan ini dianalisis sesuai dengan kriteria evaluasi yang ada, yaitu berdasarkan kriteria biaya dan juga kriteria benefit, kemudian terpilihlah kebijakan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan yang dirasa sudah memenuhi kedua kriteria yang dimaksud serta dirasa dapat mencapai tujuan utama pembentukan kebijakan. Selama proses pembuatan kebijakan, terdapat peran pemerintah yang diwakilkan oleh DJP, BKF, Kemenko Perekonomian, Biro Hukum, Kemenkumham, dll. Selama proses pembuatan kebijakan, pemerintah diharapkan turut melibatkan stakeholders lain seperti akademisi dan juga Wajib Pajak guna mendapatkan masukan berupa pendapat dari pihak-pihak di luar pemerintahan.

---

This thesis discusses the policy formulation of the input tax crediting relaxation, with the aim of encouraging voluntary compliance by taxpayers. This policy contains Input Taxes which initially cannot be credited under various conditions, such as Taxable Entrepreneurs who have not yet produced, entrepreneurs who have not been confirmed as Taxable Entrepreneurs, etc., are now creditable. This research is a qualitative research with qualitative data analysis techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the policy formulation process begins with the problem formulation process which is then identified to determine policy alternatives that are deemed capable of being a solution, then this policy is analyzed according to the existing evaluation criteria, namely based on cost criteria and benefit criteria, then a policy of relaxation of input tax credit was chosen which was deemed to have met the two criteria in question and was deemed to be able to achieve the main objective of policy formation. During the policy-making process, there is a role for the government represented by DGT, BKF, Coordinating Ministry for the Economy, Legal Bureau, Ministry of Law and Human Rights, etc. During the policy-making process, the government is expected to involve stakeholders othersuch as academics and also taxpayers in order to get input in the form of opinions from parties outside the government.