Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method. The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year.

Abstrak :

Nilai kurs mata uang asing dan harga minyak dunia yang bersifat dinamis menyebabkan ketidakpastian kondisi pasar. Perusahaan yang mengandalkan barang impor dalam menjalankan kegiatan usahanya akan sangat terasa dampaknya. Kebijakan pembebasan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor menjadi salah satu fasiltas pajak yang bisa digunakan untuk meminimalisir distorsi pasar. Kebijakan tersebut akan menimbulkan Cost & Benefit yang dirasakan oleh perusahaan terutama perusahaan minyak dan dari pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang menerbitkan peraturan tersebut. Secara Cost, Compliance cost menjadi konsep utama dalam mengetahui biaya apa saja yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan. Dimensi dari compliance cost adalah Fiscal Cost/Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost. Sedangkan untuk melihat Benefit tingkat produktifitas akan sangat terlihat manfaat dari pemanfaatan kebijakan pembebasan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor dari perspektif supply-side tax policy. Maka dari itu tujuan  Penelitian adalah untuk menggambarkan Cost & Benefit benefit tersebut baik dari sisi wajib pajak dan pemerintah. Instrumen penelitan ini menggunakan paradigma Post-Positivism dan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap unit analisis dan pihak yang berkompeten dibidang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat dari adanya pembebesan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor pada perusahaan sangat signifikan. Mengingat kebijakan dari pembebasan pemunguntan PDRI ini juga sejalan dengan kaidah Pro-Corporate Cash Flow Tax. Dengan pengukuran biaya yang harus dikeluarkan dari 3 dimensi compliance cost yaitu  Fiscal Cost/Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost tidak seberapa jika dibandingkan dengan manfaat yang akan dirasakan bagi wajib pajak dan juga pemerintah yang dapat meminimalisir Tax Expenditure. Sehingga tidak hanya pihak perusahaan saja yang dapat merasakan manfaatnya. Selain Tax Expenditure, potensi opportunity cost  juga dapat dihindarkan mengingat biaya dalam melakukan impor tidak hanya sebatas pembayaran Pajaknya saja dan dalam menjalankan usaha kegiatan investasi perusahaan memerlukan cadangan kas yang cukup besar.

---

......The dynamic foreign exchange rates and world oil prices cause uncertainty in market conditions. Companies that rely on imported goods in carrying out their business activities will feel the impact. The tax exemption policy in the framework of import is one of the tax facilities that can be used to minimize market distortion. The policy will lead to Cost & Benefit felt by companies, especially oil companies and from the government itself as the party that issued the regulation. In Cost, Compliance cost becomes the main concept in knowing what costs must be borne by a company. The dimensions of compliance costs are Fiscal Cost / Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost. Meanwhile, to see the benefits of productivity levels, it will be very apparent the benefits of utilizing the tax exemption policy in the framework of import from the perspective of supply-side tax policy. Therefore the purpose of this research is to describe the Cost & Benefit benefits both in terms of taxpayers and the government. This research instrument uses the Post-Positivism paradigm and a quantitative approach by collecting data through interviews with the analysis unit and those competent in the taxation field. The results showed that the benefits of the exemption from tax collection in the framework of imports at the company are very significant. Considering the policy of exemption from collecting PDRI is also in line with the rules of Pro-Corporate Cash Flow Tax. By measuring the costs that must be removed from the 3 dimensions of compliance costs, namely Fiscal Cost / Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost are nothing compared to the benefits that will be felt for taxpayers and also the government that can minimize Tax Expenditure. So that not only the company can feel the benefits. In addition to Tax Expenditure, the potential opportunity cost can also be avoided considering the cost of importing is not only limited to tax payments and in carrying out business investment activities the company requires substantial cash reserves.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang. ......This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada hasil penerimaan daerah. Bapenda Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk upaya agar tidak mempengaruhi hasil penerimaan daerah atas pajak kendaraan bermotor pada saat pandemi covid-19. Kebijakan tersebut juga dilaksanakan oleh Bapenda Kota Depok bertujuan untuk menggali potensi kewajiban masyarakat Kota Depok terkait dengan tunggakan wajib pajak atas kewajiban pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran PKB dikarenakan adanya insentif atas pembebasan denda pajak yang terjadi pada tahun 2020.  Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor studi pada Kota Depok tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa dimensi yang berjalan kurang maksimal yaitu sosialisasi yang kurang tersampaikan kepada masyarakat; sumber daya manusianya terbatas dalam pelaksanaannya; tingkat kepercayaan wajib pajak rendah terhadap Samsat Kota Depok dan penerimaan PKB pada Kota Depok tahun 2020 tidak mencapai target, serta terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan implementasi. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor pada Kota Depok tahun 2020 diantaranya adalah waktu yang terbatas dalam melakukan pembayaran PKB secara langsung di Samsat, wajib pajak khawatir adanya pungutan liar, dan timbul rasa ketergantungan dalam kebijakan atas pembebasan denda pajak. ......The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 had an impact on regional revenue. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda Jawa Barat) issued the Triple Untung Plus policy in West Java, which involved waiving fines for motor vehicle taxes, as an effort to mitigate the impact on regional revenue from motor vehicle taxes during the COVID-19 pandemic. This policy was also implemented by the Depok City Regional Revenue Agency (Bapenda Kota Depok) with the aim of exploring the potential obligations of Depok City residents regarding outstanding tax obligations for motor vehicles and encouraging payment of the motor vehicle tax (PKB) due to the incentive of waiving tax fines that occurred in 2020. This research analyzes the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines, with a case study conducted in Depok City in 2020. The research adopts a post-positivist approach with descriptive analysis method, and data collection techniques include literature review and in-depth interviews. The implementation analysis utilizes Edwards III's implementation theory, with the research findings indicating several dimensions that did not perform optimally. These include ineffective socialization to the public, limited human resources in its implementation, low taxpayer trust in the Depok City Samsat (Regional Revenue Office), and the PKB revenue in Depok City in 2020 not reaching its target. Additionally, there were several obstacles in the implementation process. The obstacles faced during the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines in Depok City in 2020 include limited time for direct PKB payment at Samsat, taxpayers' concerns about extortion, and a sense of dependence on the policy of waiving tax fines.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti mengenai implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang dan faktor penghambatnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan pembebasan PPN atas impor udang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang lebih banyak dimanfaatkan oleh eksportir udang kemudian faktor penghambat dari proses implementasi pembebasan PPN atas impor udang adalah perbedaan persepsi atas kriteria udang yang dibebaskan pada lampiran PP. ......This study examines the implementation of VAT exemption policy on shrimp imports and its inhibiting factors. The objective of the research is to analyze the implementation of VAT exemption policy on shrimp imports, and to analyze the inhibiting factors of VAT exemption on shrimp imports. This research uses qualitative approach with descriptive research type. The results concluded that. Implementation of VAT exemption policy on shrimp imports is more used by shrimp exporters then the inhibiting factor from the implementation process of VAT exemption on shrimp imports is the difference of perception on the criteria of shrimp released in appendix of regulation.