Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan thesis ini membahas mengenai implikasi penerapan Automatic Exchange of Information AEoI terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Namun, dengan meningkatnya perdagangan dan investasi dalam skala global di era globalisasi saat ini telah menyebabkan praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melibatkan negara-negara tax haven. Praktek penghindaran pajak ini akan sulit diberantas tanpa adanya suatu media yang memfasilitasi otoritas pajak masing-masing negara untuk dapat saling bertukar informasi. Oleh karena itulah organisasi kerjasama pengembangan ekonomi OECD telah mengembangkan kerjasama di bidang perpajakan dalam hal transparansi perpajakan dan pertukaran informasi secara otomatis. Kerja sama ini dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia akan secara efektif mengikuti AEoI pertahun 2018 dengan 101 negara di dunia yang telah menyatakan komitmennya menerapkan AEoI tersebut. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan AEoI akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. Namun, penerapan AEoI ini juga akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perpajakan dan UU Perbankan, belum adanya jaminan terhadap hak-hak Wajib Pajak serta koordinasi antar institusi di Indonesia yang belum optimal dilakukan dalam rangka pertukaran informasi keuangan Wajib Pajak juga akan menimbulkan hambatan dalam penerapan AEoI di Indonesia. Oleh karena itulah dengan adanya AEoI, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan regulasi aturan hukum yang ada dan aturan teknis lainnya dalam rangka AEoI, seperti melakukan revisi terhadap UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan guna mendukung implementasi pelaksanaan AEoI di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about The Implication of The Automatic Exchange of Information AEoI for Tax Revenue in Indonesia. Taxes are the largest source of state revenue in Indonesia. However, the increasing of trade and investment on a global scale in the era of globalization nowadays has led to the practice of tax evasion by taxpayers involving tax haven countries. Tax evasion will be difficult to eradicate without a media that facilitates the competent authority of each country in order to exchange of information. Therefore Organization for Economic Cooperation and Development OECD has developed a cooperation in the field of taxation in terms of transparency and exchange of tax information automatically. This cooperation known as the Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia will effectively apply AEOI in 2018 with 101 countries in the world who have expressed their commitment to apply the AEOI. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that the implementation of AEoI will increase the tax compliance and tax revenue in Indonesia through the expansion of the data and tax bases. However, the implementation of AEoI would also pose obstacles in its implementation, such as the existence of bank secrecy set out in Taxation Law and Banking Law, and there rsquo s no guarantee for the confidentiality data of taxpayers. Hence the presence of the AEOI, the Indonesian government needs to set up a regulatory legal regulations and other technical rules in order for the implementation of the AEOI, as did the revision of the Banking Act and the Law on General Provisions and Tax Procedures in order to support the implementation of the AEOI in Indonesia.

Abstrak :
On tax crimes in Indonesia.

Abstrak :
Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dapat diukur dengan ukuran tax ratio dan tax coverage ratio. Tax ratio adalah suatu ukuran atau perbandingan pajak yang dapat dipungut dari suatu negara dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP)-nya, sementara tax coverage ratio adalah suatu perbandingan antara pajak yang berhasil dihimpun dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dipungut. Dilihat dari kedua rasio di atas Indonesia mempunyai angka tax ratio yang sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, bahkan dibandingkan dengan negara-negara se-kawasan ASEAN–pun Indonesia mempunyai tax ratio berkisar 14% – 13%, sementara negara-negara lain mempunyai tax ratio di atas 20%, dan tax coverage ratio berkisar 66,33% sementara negara lain di atas 85%. Sebagai perbandingan angka tax ratio negara Jepang 18,6% Amerika Serikat 19,8%, Swedia 54,2%, Inggris 39,3%, Korea Selata 16,7%, India 16,9%, sementara negara-negara ASEAN yaitu Thailand 15,8%, Malaysia 36,6 %, Singapura 21,4%, Brunei 18,8% dan Filiphina 16,3%. Untuk memperbaiki dan meningkatkan sitem perpajakan di Indonesia telah diupayakan perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan diantaranya disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 19 tahun 2000 atas perubahan Undang-undang No. 19/1997 dan UU No 16/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Usaha mengejar sasaran penerimaan pajak yang dilakukan dengan cara intensifikasi dan eksensifikasi akan lebih baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yuridis yang memadai, salah satunya adalah dengan tindakan penyanderaan. Berbeda dengan tindak pidana fiskal yang dikenakan terhadap penanggung pajak yang telah lalai/sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tindakan penyanderaan adalah upaya pemerintah (fiskus) untuk menahan (sandera) karena penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya. Skripsi ini akan membahas efektivitas penyanderaan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor pajak; serta kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penyanderaan yang dapat menghambat tujuan dimaksud. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. ......Effectiveness and efficiency of tax collection can be measured by tax ratio and tax coverage ratio. Tax ratio is a tax measurement in which tax collectable of a state community compare to its Gross Domestic Product, however tax coverage ratio is a ratio between a number of tax collected compared to a number of tax that should be collected. From those ratio views point Indonesia has a lower tax ratio compared with other neighboring countries, even if it is compared with neighboring ASEAN countries Indonesia has the lowest tax ratio ranging from 13% to 14%. Meanwhile other countries have a tax ratio over 20% and tax coverage ratio ranging from 66.33 to 85%. As comparison tax ratio of Japan approximately 18,6% United States of America 19,8%, Sweden 54,2%, England 39,3%, South Korea 16,7%, India 16,9%, However ASEAN countries have various tax ratio Thailand 15,8%, Malaysia 36,6 %, Singapore 21,4%, Brunei 18,8% piliphin16,3%. In order to enhance tax collection system, Indonesia has revised tax laws and regulations such as Law No. 28/2007 concerning General Rule and Procedure; Law No. 19/2000 revision of Law No 19/1997 and Law No 16/2000 concerning Compulsion Letter of Tax Collection. An effort to attain a tax collection target is conducted by means of intensification and extensivness. However it can be better if supported by proper legal infrastructure such as corporal detention (gijzeling). Unlike treatment subject to Tax Criminal who purposely acts against the tax law, A corporal detention is a government efforts to detain a tax debtor/ tax guarantor who failed to fulfill tax liabilities. The discourse will explore effectiveness of a corporal detention as a means of enhancing government income from tax sector and explore the weakness of law and regulation related to corporal detention which potentially obstructs such objective.

Abstrak :
[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh insentif manajemen terhadap penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. Insentif manajemen yang diwakilkan komponen manajemen kunci dibagi dengan cash flow from operation sebagai variabel independen. Penghindaran pajak diwakilkan dengan current ETR sebagai variabel dependen. Sedangkan tata kelola perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan skor efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa insentif manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukan efektifitas dewan komisaris memperlemah hubungan insentif manajemen terhadap penghindaran pajak. Sedangkan efektifitas komite audit tidak mempengaruhi hubungan insentif manajemen terhadap penghindaran pajak.

---

ABSTRACT The research aims to analyze the effects of management compensation on tax avoidance with corporate governance as variable moderation. Management compensation is measured by key management components divide by cash flow from operations as independen variable. Tax avoidance is represented by the current ETR as dependent variable. While corporate governance in this research was measured by score effectiveness of commissioners and the effectiveness of audit committee. These results indicate that management incentives significant positive effect on tax avoidance. The results also show the effectiveness of commissioners weakens relationship the management incentives against tax avoidance. While the effectiveness of audit committees not affect relationship the management incentives against tax avoidance.;The research aims to analyze the effects of management compensation on tax avoidance with corporate governance as variable moderation. Management compensation is measured by key management components divide by cash flow from operations as independen variable. Tax avoidance is represented by the current ETR as dependent variable. While corporate governance in this research was measured by score effectiveness of commissioners and the effectiveness of audit committee. These results indicate that management incentives significant positive effect on tax avoidance. The results also show the effectiveness of commissioners weakens relationship the management incentives against tax avoidance. While the effectiveness of audit committees not affect relationship the management incentives against tax avoidance., The research aims to analyze the effects of management compensation on tax avoidance with corporate governance as variable moderation. Management compensation is measured by key management components divide by cash flow from operations as independen variable. Tax avoidance is represented by the current ETR as dependent variable. While corporate governance in this research was measured by score effectiveness of commissioners and the effectiveness of audit committee. These results indicate that management incentives significant positive effect on tax avoidance. The results also show the effectiveness of commissioners weakens relationship the management incentives against tax avoidance. While the effectiveness of audit committees not affect relationship the management incentives against tax avoidance.]

Abstrak :
Menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, penelitian ini mencoba memberikan bukti bahwa financial distress berhubungan positif dengan corporate tax avoidance. Penelitian ini didorong oleh pandangan bahwa pajak merupakan salah satu beban yang cukup berat bagi perusahaan untuk dikeluarkan, sehingga perusahaan terdorong untuk menekan biaya pajak serendah mungkin sehingga keuangan perusahaan tidak terlalu terbebani, perilaku ini disebut penghindaran pajak. Penghindaran pajak memfasilitasi perusahaan untuk tetap bertahan pada kondisi keuangan yang sedang sulit, namun hal ini dapat berdampak pada penerimaan pajak pemerintah. Selain itu ingin dibuktikan juga bahwa terdapat variabel lain yang membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak. ...... Using a sample of companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011 2015 period, the research provides evidence that financial distress is positively related to corporate tax avoidance. This research is driven by the view that the tax is one of a heavy burden for the company to be issued, so that companies are encouraged to keep costs as low as possible so that taxes finance companies are not overburdened, this behavior is called tax avoidance. Tax avoidance facilitated the company to stay afloat in the financial conditions that are difficult, but it can have an impact on government tax revenue. In addition to prove also that there are other variables that make the company 39 s tax evasion.

Abstrak :
Sampai saat ini pajak adalah penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi penyelenggara perpajakan di tahun 2003 menetapkan sebagai tahun Law Enforcement, yaitu tahun penegakan hukum terhadap para pelangga: perpajakan. Salah Satunya dengan cara penyanderaan. Penyanderaan merupakan salah satu tindakan dalam proses penagihan Penyanderaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ataupun di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, akan tetapi pelaksanaannya baru berjalan saat ini, hal ini disebabkan salah satunya peraturan pelaksanaannya baru disahkan saat ini seperti Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM. Penerimaan negara dari sektor pajak dan tahun ke tahun semakin besar, begitu pula dengan jumlah tunggakan pajak yang belum dicairkan masih terhitung sangat besar. Dengan kebijakan penyanderaan ini maka diharapkan penerimaan negara terutama dari pencairan tunggakan pajak dapat memberi kontribusi yang sangat besar. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan penyanderaan sebagai penegakan hukum di bidang perpajak dan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak secara keseluruhan. Di samping itu maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan penyanderaan dalam ranggka penegakan hukum di bidang perpajakan dalarn rangka penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Adapun tahap penelitian dilakukan melalui Studi kepustakaan serta lapangan, dan data yang diperoleh dalam tahap penelitian tersebut dinalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kebiiakan penyanderaan tidak hanya bersifat penegakan hukum di bidang perpajakan saja, akan tetapi jauh dari itu mempunyai pesan moral sebagai detterent effect (efek jera) bagi para penunggak pajak yang lain, sehingga dalam tahun 2003 pelaksanaan penyanderaan ini dapat dikatagorikan sukses dengan angka pencairan utang pajak yang cukup signifikan dalam mendongkrak penerimaan pajak, selain tindakan konkrit penyanderaan itu sendiri terhadap beberapa penunggak pajak.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan analisis data perdagangan antara Indonesia dan Singapura pada tingkat klasifikasi enam digit, kami menemukan bukti penggelapan pajak impor: ekspor dari Singapura ke Indonesia kurang dilaporkan pada Bea dan Cukai Indonesia, dan penghindaran pajak meningkat seiring dengan naiknya tarif. Yang menarik, penghindaran tampaknya lebih berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada hampir semua barang impor. Makalah ini juga menguji apakah diskriminasi tarif di bawah perjanjian perdagangan bebas dapat menghasilkan lebih banyak barang dari negara lain yang diimpor melalui Singapura dan kemudian diekspor ke Indonesia, dan karenanya berpotensi melanggar aturan asal ROO . Yang terakhir, kehadiran hambatan non-tarif yang dirancang untuk melindungi industri nasional juga dapat memotivasi penyelundupan.

---

ABSTRACT
Based on the analysis of trade data between Indonesia and Singapore at the six digit level of classification, we find evidence of import tax evasion exports from Singapore to Indonesia are under reported in Indonesian customs, and the evasion increases with the tariff. Interestingly, evasion seems having more to do with value added tax imposed on almost all imported goods. This paper also examines whether tariff discrimination under free trade agreements can result in more goods from other countries being imported via Singapore and then re exported to Indonesia, and hence potentially violating the rules of origin ROO . Finally, the presence of non tariff barriers designed to protect national industries may also motivate smuggling.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai latar belakang perubahan global approach menjadi designated jurisdiction approach dalam desain kebijakan CFC rule di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing pendekatan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai kelemahan pada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan CFC rule. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat kelemahan dalam CFC rule Indonesia diantaranya terkait dengan definisi entitas, definisi kontrol, dan cakupan pemilihan yurisdiksi. Oleh karena itu, untuk memperkuat CFC rule Indonesia dapat melakukan redefinisi terhadap entitas, kontrol, dan batasan pemilihan yurisdiksi.

---

ABSTRACT
This research discusses about the background change of designated jurisdiction approach into global approach in designing CFC rule policy in Indonesia. This research analyzes the advantages and disadvantages of each approach. In addition, this research also discusses the weaknesses in efforts made by the government related to CFC rule policy. The research method used qualitative descriptive method. This research concludes that there are weaknesses in Indonesian CFC rule, such as the definition of entity, definition of control, and the scope of the election of jurisdiction. Therefore, to strengthen the CFC rule Indonesia can redefine entities, controls, and limitation on the selection of jurisdictions.