Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tax avoidance merupakan suatu cara meminimalisasi kewajiban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu bentuk penghindaran pajak ini adalah tax avoidance melalui pinjaman antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related party). Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa biasanya memanfaatkan lemahnya peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam karya akhir ini dibahas tentang bagaimana bentuk praktek-praktek penghindaran pajak melalui pinjaman related party dilakukan dan peraturan perpajakan di Indonesia untuk mencegah praktek-praktek tersebut serta cara-cara pencegahannya. Bentuk-bentuk penghindaran pajak pada pinjaman related party ini bisa dilakukan dalam bentuk pemberian modal dalam bentuk pinjaman, pemberian pinjaman dengan memanfaatkan pihak-pihak mediasi (perbankan), pemberian pinjaman tanpa bunga atau dengan tingkat bunga yang tidak wajar serta pemberian pinjaman dengan memanfaatkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak (P3B). Pembahasan bentuk-bentuk penghindaran pajak ini disertai dengan ilustrasi baik berupa skema maupun contoh perhitungannya agar mudah dipahami. Perlakuan perpajakan atas pinjaman related party meliputi bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperlakukan bunga pinjaman tersebut, PPh pasal berapa saja yang terkait, berapa tarif yang berlaku, bagaimana perlakuannya kepada pembayar bunga dan penerima bunganya, bagaimana perlakuan perpajakannya jika penerimanya Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Selain itu juga dibahas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pencegahan tax avoidance melalui pinjaman related party ini. Peraturan perpajakan yang dibahas dalam karya akhir ini adalah ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh berkaitan dengan debt to equity ratio serta peraturan terkaitnya (Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-1002/KMK.04/1984 dan KMK-254/KMK.01/1985). Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan kewenangan pada DJP untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, dan DJP dapat melakukan koreksi pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham jika tidak memenuhi syarat kumulatif seperti yang dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992. Tax avoidance melalui pemberian pinjaman dengan memanfaatkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak (P3B) diambilkan dari adanya loophole dalam ketentuan pasal 11 P3B antara Indonesia dengan Belanda yang memungkinkan atas bunga pinjaman tersebut dikenakan tarif PPh Pasal 26 yang lebih rendah dari 20% yaitu 10% dan bahkan 0%. Ketentuan yang terkait dengan pencegahannya adalah kewajiban menyerahkan Surat Keterangan Domisili bagi WP luar negeri yang memanfaatkan P3B (Surat Edaran Direktur Jederal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996) dan ketentuan mengenai ?Beneficial Owner?. (SE- 04/PJ.34/2005) Selanjutnya dilakukan analisa apakah peraturan perpajakan yang sudah ada sudah cukup kuat untuk mencegah tax avoidance melalui pinjaman related party , kelemahankelemahan peraturan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan tax avoidance serta memberikan saran-saran perbaikan terhadap peraturan yang ada serta usul peraturan perpajakan terutama terkait dengan back to back loan.

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan negara tax haven. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi kebijakan itu sendiri dalam rangka menanggulangi penghindaran pajak tersebut dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Anti Tax Avoidance di Indonesia belum sepenuhnya dapat menanggulangi penghindaran pajak dengan pemanfaatan negara tax haven. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan Anti Tax Avoidance, pengertian tax avoidance, pencetusan General Anti Avoidance Rules;The purpose of this research is to the practice of tax avoidance by multinational companies to take advantage of tax haven countries. In addition, this study also aims to analyze the policy and implementation of the policy itself in order to tackle tax avoidance and the efforts which have been made by the Directorate General of Taxation. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues raised. These results indicate that the policy of the Anti Tax Avoidance in Indonesia have not been fully able to cope with the utilization of tax avoidance with tax haven countries. Several policy alternatives are recommended, among others: Anti Tax Avoidance policy revision, the notion of tax avoidance, and establishment of General Anti Avoidance Rules, The purpose of this research is to the practice of tax avoidance by multinational companies to take advantage of tax haven countries. In addition, this study also aims to analyze the policy and implementation of the policy itself in order to tackle tax avoidance and the efforts which have been made by the Directorate General of Taxation. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues raised. These results indicate that the policy of the Anti Tax Avoidance in Indonesia have not been fully able to cope with the utilization of tax avoidance with tax haven countries. Several policy alternatives are recommended, among others: Anti Tax Avoidance policy revision, the notion of tax avoidance, and establishment of General Anti Avoidance Rules]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan tax-audited dan perusahaan non-tax-audited dalam hal atribut kunci yaitu atribut pajak umum, risiko, dan operasional serta apakah perusahaan yang cenderung melakukan tax malfeasance dapat diprofilkan. Penelitian dilakukan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2010-2013. Metode yang digunakan adalah Mann-Whitney Test. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan yang cenderung melakukan tax malfeasance (perusahaan tax-audited) tidak dapat diprofilkan secara keseluruhan dengan atribut-atribut kunci, tetapi dapat diprofilkan dengan 12 (dua belas) proksi yang menunjukkan perbedaan secara signifikan antara perusahaan tax-audited dan perusahaan non-tax-audited. Proksi-proksi tersebut, yaitu: 1) ukuran perusahaan; 2) leverage; 3) ROA; 4) CETA; 5) pendapatan dari luar negeri/total aktiva; 6) jumlah anak perusahaan yang berada di luar negeri; 7) penggunaan eksternal auditor dari KAP Big-4; 8) kepemilikan anak perusahaan di negara tax haven; 9) peluang dikenakan withholding tax; 10) ketidakpastian perhitungan kewajiban pajak; 11) utang pajak; dan 12) ETR1. ......The aims of this study is to determine whether there are significant differences between tax-audited firms and non-tax-audited firms in terms of some key attributes including general tax, risk, and operational as well as whether the company which is likely to perform tax malfeasance can be profiled. This research is conducted on non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange during the years of 2010-2013. The method used is Mann-Whitney Test. This study concludes that the companies which tend to conduct tax malfeasance (taxaudited firms) can not be profiled as a whole by using the key attributes, but it can be profiled by using 12 (twelve) proxies that show significant differences between the tax-audited and non-tax-audited firms. The proxy are: 1) firm size; 2) leverage; 3) ROA; 4) CETA; 5) foreign revenue/total assets; 6) the amount of foreign incorporated subsidiaries; 7) the use of Big-4 PAF external auditor; 8) the ownership of subsidiaries in a tax haven countries; 9) subject to withholding taxes opportunities; 10) uncertainty in the estimation of tax liabilities; 11) tax payable; and 12) ETR1.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga dan program tax amnesty terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga mencoba untuk menganalisis perubahan perilaku penghindaran pajak setelah pelaksanaan program tax amnesty. Hasil pengujian selama lima tahun 2013 s.d. 2017 terhadap empat puluh sembilan perusahaan privat terbuka yang tidak bergerak di bidang keuangan, dan menjadi peserta program tax amnesty, menunjukkan bahwa program tax amnesty tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uji beda rata-rata, diketahui bahwa perilaku penghindaran pajak tidak mengalami perubahan sebelum dan setelah pelaksanaan program tax amnesty. Pengujian serupa juga menunjukkan bahwa perusahaan keluarga cenderung lebih aggresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga. ......This thesis analyzes the effect of family ownership and tax amnesty program on tax avoidance behavior. This study also tries to analyze the changes of tax avoidance behavior after the implementation of tax amnesty program. The five year test results 2013 to 2017 of forty nine non financial private firms those participating in the tax amnesty program, show that the tax amnesty program has no significant effect on tax avoidance practices. While family ownership has a positive effect on tax avoidance practices. Based on the mean difference test, it is known that tax avoidance behavior does not change significantly before and after the implementation of tax amnesty program. Similar test also shows that family firms tend to be more aggressive in practicing tax avoidance than non family firms.

Abstrak :
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji dan menganalisis efektivitas penerapan thin capitalization rules dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak di Indonesia khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh penerapan thin capitalization rules dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengaruh terhadap struktur modal perusahaan (direct impact) dan pengaruh terhadap corporate tax avoidance (indirect impact). Pengujian dilakukan menggunakan metode regresi dengan pendekatan difference-in-differences (DiD) untuk membuktikan adanya causal inference antara variabel independen dan dependen yang diteliti. Lebih jauh, penelitian ini juga membahas efek moderasi krisis finansial akibat pandemi covid-19 dan menyertakan analisis singkat terkait perilaku perusahaan dengan status BUMN. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2021. Secara ringkas hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan thin capitalization rules berpengaruh terhadap perubahan struktur modal perusahaan, namun tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan publik (listed company). Hasil penelitian juga menemukan bahwa dampak krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 mampu memoderasi pengaruh thin capitalization rules terhadap praktik penghindaran pajak dan struktur modal perusahaan. ......This study generally aims to test and analyze the effectiveness of thin capitalization rules in reducing tax avoidance measures in Indonesia, especially for listed companies. The effect of thin capitalization rules is divided into two types: the influence on the company's capital structure (direct impact) and corporate tax avoidance (indirect impact). The test was carried out using a regression method with a difference-in-difference (DiD) approach in proving causal inference between the studied independent and dependent variables. Furthermore, this study discusses the moderating effect of the financial crisis due to the Covid-19 pandemic and includes a brief analysis of State-Owned Enterprises’ behaviour. The selection of samples uses purposive sampling techniques, where the samples are companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2011 to 2020. In summary, the results showed that the application of thin capitalization rules affects changes in the company's capital structure but does not affect the listed companies' tax avoidance level. The study's results also found that the impact of the economic crisis due to the Covid-19 pandemic was able to moderate the influence of thin capitalization rules on tax avoidance practices and company capital structures.

Abstrak :
Terdapat beberapa teknik penghindaran pajak (tax avoidance) yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada umumnya, teknik-teknik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan tax haven country atau low tax regime dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (tax revenue forgone) suatu negara dengan terlebih dahulu ditandai dengan tergerusnya dasar pengenaan pajak (tax base erosion). Tesis ini membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan suatu negara untuk membatasi pemanfaatan tax haven country atau low tax regime untuk tujuan penghindaran pajak. Penelitian ini menyarankan agar pembatasan pemanfaatan tax haven country atau low tax regime tersebut, dilakukan dengan mendayagunakan peraturan domestik maupun peraturan intemasional serta menjalin kelja sama/perjanjian pertukaran informasi perpajakan. ......There are various tax avoidance technics traditionally used by multinational enterprises. Generally, those technics done by benefiting the existence of tax haven country or low tax regime and caused tax revenue forgone which indicated by tax base erosion at the beginning. The focus of this study is to find out any measures to limit the use of tax haven country or low tax regime for tax avoidance intention. Researcher suggests that Indonesian tax authority. in order to limit the use of lax haven country or low lax regime, should empower either the domestic/national measures or tax convention and establish effective information exchange system through Tax lnformation Exchange Agreements.

Abstrak :
Penerimaan pajak di Indonesia senantiasan meningkat dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dan berkontribusi besar untuk penerimaan Negara, karenanya menjadi kepentingan nasional yang tidak bisa diabaikan. Pada sisi lain banyaknya aliran modal asing masuk ke Indonesia seharusnya membuat kontribusi dari sisi pajak, namun disinyalir tidak semua perusahaan asing yang menanamkan investasinya di Indonesia menunaikan kewajiban pajaknya dengan benar dengan cara melakukan penghindaran pajak khususnya dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini tentu harus diantisipasi karena berpotensi menggerogoti penerimaan Negara. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah keempatkalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah mengantisipasi penghindaran pajak di dalam batang tubuhnya, khususnya Pasal 18. Apakah perubahan Undang-Undang yang berlaku mulai 1 Januari 2009 mampu mengatasi upaya penghindaran pajak, khususnya yang dilakukan dalam dimensi pajak internasional? Pemerintah dimanapun, termasuk di Indonesia sudah seharusnya akan berupaya memaksimalkan penerimaan pajaknya dan mencegah upaya-upaya penghindaran pajak dengan memperbaiki ketentuan dan kebijakan perpajakannya, termasuk peraturan perundang-undangan di dalamnya, sebagai tindak lanjut dari analisis intelijen taktis maupun intelijen strategis (jangka panjang). Analisis intelijen strategis membedakan antara ancaman dan risiko dari praktik penghindaran pajak, dengan demikian ketentuan perpajakan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi wajib pajak maupun pemerintah dalam rangka penegakkan hukum, seharusnya mampu mencegah keduanya. ......Revenue from tax in Indonesia showing the increasing number within five years and greatly contributed to state revenue, hence, become the national interest that can not be ignored. On the other hand the number of foreign capital flows into Indonesia should make a contribution from the tax side, but pointed out that not all foreign companies that invest in Indonesia properly fulfill their tax obligations by carrying out tax avoidance, especially in transactions that involve parties who have a special relationship. This is certainly to be anticipated because of the potential undermining of State revenues. Income Tax Act as lastly amended by Act No. 36 of 2008 has anticipated tax avoidance in its body, particularly Article 18. Is the changes in the Act which apply from January 1, 2009 to overcome the efforts of tax avoidance, especially when applied in the dimension of international taxation?. Any government, including Indonesia government should maximize its effort in collecting tax revenues and preventing any tax avoidance, by improving the provision and taxation policies, including its laws and regulations, as a tactical inteligence analysis or strategical intelligence analysis. Strategic intelligence analysis distinguish between threats and risks of the practice of tax avoidance, thus tax provisions that provide legal certainty and fairness for both taxpayers and the government in the framework of law enforcement, should be able to prevent both of them.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tujuan perusahaan yang berbeda (motive kompensasi, perjanjian utang, target pasar modal dan penghindaran pajak), sebagai akibat dari hubungan kontraktual dengan pemangku kepentingan yang berbeda-beda, mendorong perusahaan untuk menggunakan semua mekanisme yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena informasi laba telah menjadi informasi penting dalam penentuan kontrak yang dibuat, dihipotesakan bahwa para agen oportunis akan menggunakan semua mekanisme yang tersedia secara bergantian untuk memenuhi tujuan mereka. Dengan menggunakan negara-negara ASEAN+3 sebagai objek penelitian, didapati bahwa angka laba yang dilaporkan merupakan hasil dari pilihan-pilihan oportunis atas metode akuntansi melalui manajemen laba akrual, manajemen aktivitas operasional (manajemen laba riil), serta diseminasi informasi informal untuk mengatur ekspektasi atas laba yang dilaporkan. Secara empiris, mekanismemekanisme tersebut dilakukan secara simultan. Sifat saling mempengaruhi dari mekanisme-mekanisme yang digunakan pada permainan laba memiliki dampak ekonomis seperti yang tercermin pada biaya ekuitas dan biaya utang. Sifat saling mempengaruhi dan dampak ekonomis yang ditimbulkan dimoderasi oleh IFRS maupun perlindungan investor. Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan dari para pemangku kepentingan, reaksi yang ditunjukkan melalui pemilihan mekanisme yang tepat, serta konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan merupkan hasil dari keterlibatan perusahaan pada permainan laba. Implikasi teoritis maupun praktis dari penelitian ini terhadap literatur terkait dengan permainan laba ada lima. Penelitian ini berkontribusi terhadap (1) penekanan pada pentingnya mempertimbangkan pendekatan yang integratif dalam penelitian akuntansi untuk mempercepat kemajuan ilmu pengatahuan dalam bidang akuntansi, (2) memperkenalkan istilah permainan laba sebagai istilah yang terbukti secara empiris yang dapat menggabungkan bidang manajemen laba dan manajemen prediksi, (3) untuk menunjukkan keterbatasan mekanisme pengawasan untuk membatasi perilaku oportunis dalam pasar modal, (4) mengkonfirmasi penggunaan Stakeholder-Agency Theory, Game Theory, Path-Dependency dan Path Creation Theory untuk menggambarkan kompleksitas hubungan pertalian dari perusahaan dan dampaknya terhadap proses laporan akuntansi keuangan, dan (5) mengkonfirmasi kurangnya teori yang komprehensif untuk menjelaskan tentang kompleksitas proses akuntansi.

---

This study aims to analyze how firms multiple objectives (i.e. compensation motive, debt covenant, capital market target and tax avoidance)as a result of contracting relationships with stakeholder induce firm/agent to use all possible mechanisms to achieve their goals. As earnings information has become one of the most important information where many contracts are tied upon, it is hypothesized that the opportunistic firm/agent might use all available mechanisms interchangeably in order to meet the objectives. By focusing on ASEAN+3 countries during 2010-2016, this study finds out that the firms final reported final earnings number is a result of opportunistic choice of the appropriate accounting method through accrual earnings management, management of operational activities (real earnings management), and dissemination of informal information to manage expectation. All of these mechanisms are implemented simultaneously empirically. The interplay of using those mechanisms in earnings game bears economic consequences. It does affect the cost of equity and cost of debt. The interplay of those mechanisms and how it affects investor perception are moderated by IFRS and investor protection. This study describesthe pressures from stakeholders, firms reaction through choosing proper mechanisms to deal with those pressures, the economic consequences encountered as the result of firms involvement in earnings game. The theoretical and practical implications of this study to the literature on earnings games is threefold. This research contributes (1) to the emphasize of the importance of considering integrative approach in accounting researchto speed up the progress in the accounting science, (2) to the introduction of earnings game as an empirically proven inclusive terminology to combine earnings management and management of forecast area of interest, (3) to highlight the inability of the current gatekeeper mechanisms to curb the opportunistic behavior in the capital market.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan, dan pengaruh moderasi struktur kepemilikan keluarga terhadap hubungan penghindaran pajak dan risiko perusahaan. Data dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2010-2016 dengan sampel sebanyak 400. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Struktur kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. ...... This research aims to investigate the effect of tax avoidance on firm risk, with family ownership structure as moderating variable. The samples are 400 company data listed on the Indonesia Stock Exchange during 2010 to 2016. Based on empirical test results, this research concludes that there is positive effect of tax avoidance on firm risk. For the moderating variable results, family ownership structure has weaken tax avoidance rsquo s positive effect on firm risk.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komisaris dan direksi terhadap penghindaran pajak. Karateristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keahlian pajak dewan direksi, keahlian pajak dewan komisaris, afiliasi pajak dewan direksi, afiliasi pajak dewan komisaris, dan independensi dewan komisaris. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan keahlian pajak dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan afiliasi pajak dewan direksi berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan untuk dewan komisaris, hanya independensi dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. ......This study aim to test the effect of board of director and board of comissioner's characteristics on tax avoidance. Characteristics mentioned in this study are board of director's tax expertise, board of commissioner's tax expertise, board of director's tax affiliation, board of commissioner's tax afiliation, and board of commissioner's independency The samples used for this study are manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange for period 2013 2015. The result shows that board of director's tax expertise has positive effect on tax avoidance, board of director's tax affiliation has negative effect on tax avoidance. For board of commissioners, board of commissioner's independency has positive effect on tax avoidance