Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ......This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai alasan penyebab di lakukannya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis terhadap PT. DC untuk tahun pajak 2014 dan 2015 dan proses serta hasil pemeriksaan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan proses pemeriksaan pajak dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari DJP serta berbagai peraturan-peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan secara keseluruhan. KPP Pratama Depok Cimanggis menerbitkan SKPKB, SKPN, dan STP atas hasil pemeriksaan tersebut. ......This thesis discusses the reasons for the tax audit conducted by Pratama Depok Cimanggis Tax Service Office on PT. DC for the 2014 and 2015 fiscal years and the process and results of the audits carried out. This study uses qualitative methods by utilizing primary data, namely interviews with parties directly related to the tax audit process and secondary data, namely data obtained from the Directorate General of Taxes and various related tax regulations. The results of the research conclude that the audit process has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the taxation legislation as a whole. Pratama Depok Cimanggis Tax Service Office issued SKPKB, SKPN, and STP on the results of the examination.

Abstrak :
50 tahun yang lalu PPN tidak dikenal kecuali di Prancis, namun kini mayoritas negara di dunia menggunakan PPN menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Bagi Indonesia, PPN merupakan sumber penerimaan negara terbesar setelah Pajak Penghasilan. Namun, penerimaan PPN di Indonesia diduga tidak efisien dan efektif karena rendahnya kepatuhan pajak, berbagai kebijakan telah dilakukan sejak tahun 1985, awal PPN diterapkan di Indonesia, hingga kebijakan terbaru yang melibatkan Teknologi Informasi, sayangnya kepatuhan administratif tetap tidak sesuai harapan. Penelitian ini meneliti faktor eksternal yang terdiri beberapa aktivitas pengawasan yang dilakukan otoritas pajak serta faktor internal yang ada pada diri pembayar pajak yang mempengaruhi kepatuhan adminisratif atau formal. Dengan data panel seluruh PKP di Indonesia di rentang waktu 2013 hingga 2017 ditemukan hasil yang menarik, bahwa tidak semua kebijakan peningkatan kepatuhan yang dilakukan otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak. ......50 years ago the VAT was unknown except in France, but now the majority of countries in the world use VAT to be one source of state revenue. For Indonesia, VAT is the largest source of state revenues after Income Tax. However, VAT revenues in Indonesia are allegedly inefficient and effective due to low tax compliance. Various policies have been implemented since 1985, when the initial VAT is applied in Indonesia, and to the latest policy involving Information Technology, unfortunately administrative compliance remains untrue. This study examines external factors consisting of several supervisory activities conducted by the tax authorities and internal factors that exist in tax payers affecting administrative compliance. With panel data of all taxpayer that registered in VAT system in the period 2013 to 2017, we found interesting results, that not all tax compliance policy in Indonesia can increase tax compliance.

Abstrak :
Pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak Dirjen Pajak, pihak Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, serta dengan pihak konsultan pajak dan wajib pajak telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan peraturan tersebut serta untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul darinya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan seperti penjelasan yang kurang detail mengenai pengertian dan batasan pelaporan biaya pemberian natura pada peraturan perpajakan, kendala dalam penerapan aturan perpajakan terkait pemberian natura, atau kurangnya komponen pengawasan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan menunjukkan belum efektifnya penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan perbaikan pada peraturan perpajakan mengenai pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus pada karyawan serta diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. ......Fringe benefit provition from taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes that become taxable income to the recipients as mentioned in Income Tax Regulation leads to various problems for both company and tax authority. Qualitative primary datas in interview form are compiled from government, Jakarta Kebayoran Baru Tiga tax office, tax consultant, and tax payer to understand the effectivity of the regulation and to find solutions for those problems. Data analysis results problems like the lack of explanation in law regulation about the definition and limitation of fringe benefit, problem in implementing the tax regulation about fringe benefit provision, or the lack of supervision component trough tax report (SPT) which shows that the tax regulations are not effective enough. It needs more adjustment to the income tax law for taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes about these fringe benefit provition and also willingness from company to report their taxes based on the regulation.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pengakuan objek penghasilan atas transaksi non-fungible token (NFT) antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, pada Maret 2022, pemerintah menetapkan PMK Nomor 68 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas transaksi aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum dalam pengenaan pajak atas transaksi NFT dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengenaan pajaknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah pemungutan pajak penghasilan atas transaksi NFT belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Adapun indikator yang belum memenuhi kepastian hukum yaitu materi/objek, subjek, pendefinisian dengan menggunakan tafsiran otentik, penyempitan/perluasan materi, dan ruang lingkup. Selain itu, dalam praktik implementasinya permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah kepatuhan pajak dan perkembangan variasi transaksi NFT. ......The background of this research is that there are differences in recognition of income objects for non-fungible token (NFT) transactions between taxpayers and the Directorate General of Taxes. Then, in March 2022, the government issued PMK 68/2022, which regulates income tax on crypto-asset transactions. This study aims to analyze the fulfillment of the principle of legal certainty in collecting taxes on NFT transactions and the problems faced by the government in levying taxes. The approach used in this study is a post-positivism approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. This study's results show that the income tax collection on NFT transactions still needs to comply with the certainty of law principle fully. The indicators that have not met a certainty of law principle are material/object, subject, definition using authentic interpretation, narrowing/expanding material, and scope. Apart from that, in practice, the problems faced by the government are tax compliance and the development of variations in NFT transactions.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlakuan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang hapusbukukan yang mencakup latar belakang, permasalahan dan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan mengenai piutang tak tertagih pada industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini untuk menunjukan tentang perlakuan perpajakan penghapusbukuan kredit bermasalah beserta permalasahan yang timbul selama proses penghapusbukuan kredit bermasalah, seperti pajak tidak mengenal hapus buku, kebijakan perpajakan tidak konsisten dalam memakai metode pembebanan kerugian dan tidak ada kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang dihapusbukukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan mengenai upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dan pencadangan piutang tak tertagih yang telah dihapusbukukan. Di akhiri dengan penulis memberikan saran agar peraturan perpajakan melakukan beberapa penyelarasan dengan peraturan perbankan seperti memperbolehkan penghapusbukuan kredit bermasalah sepanjang tidak melebihi 5%, memohon kepada mentri keuangan untuk membuat peraturan yang spesifik mengenai penghapusan kredit bermasalah.

---

This thesis discusses the tax treatment at the expense of bad debt losses that hapusbukukan which covers the background, problems and differences of interpretation between the tax authorities and banks regarding bad debts in the banking industry. This research is descriptive qualitative research. Results of this study to show on the treatment of tax write-off problem loans along permalasahan that arise during the process of write-off of problem loans, such as the tax does not know to remove the book, taxation policies are not consistent in using the method of loading losses and there is no legal certainty in tax policy at the expense of a loss accounts collectible are written off. Those problems resulted in a difference of interpretation between the tax authorities and banks regarding the efforts of the maximum or last billing and provisioning of bad debts written off. Ends with the authors advise that tax regulations do some alignment with banking regulations such as allowing write-offs of nonperforming loans does not exceed 5%, appealed to the finance minister to make specific regulations regarding the elimination of non-performing loans.