Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade agreement melalui tarif preferensi dan Non Tariff Measure (NTM) terhadap kinerja ekspor perusahaan palm oil dan produk turunannya. Objek penelitian terdiri dari empat negara China, India, Malaysia dan Pakistan pada periode 2012-2021. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan dampak dari penurunan tarif preferensi sebesar 1 poin persentase dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 2.07%, peningkatan jumlah kumulatif SPS (Sanitary and Phytosanitary) di negara importir sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 1.93%, dan peningkatan jumlah kumulatif TBT (Technical Barriers to Trade) di negara importir sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 1.82%. ......This study aims to analyze the effects of trade agreements through preferential tariffs and Non Tariff Measure (NTM) on the export performance of palm oil companies and their derivative products. The research object consists of four countries China, India, Malaysia and Pakistan in the period 2012-2021. The estimation method uses Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The estimation results show that the impact of a decrease in preference tariffs by 1 percentage point can increase the company's export value by 2.07%, an increase in the cumulative number of SPS (Sanitary and Phytosanitary) in importing countries by 1% can increase the company's export value by 1.93%, and an increase in the cumulative number of TBT (Technical Barriers to Trade) in importing countries by 1% can increase the company's export value by 1.82%.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini akan membahas tentang dampak dari kesepakatan Free Trade Agreement Republik Rakyat China RRC - Peru terhadap sektor pertambangan di Peru. Dengan menggunakan teori Regional Economic Integration, tulisan ini akan membahas tentang kesepakatan Free Trade Agreement dan dampaknya pada sebuah negara yang dianggap inferior. Fokus kepada Peru terutama pada sektor pertambangan sebab sektor pertambangan adalah penyumbang investasi asing terbesar bagi Peru, terutama yang berasal dari RRC. Dampak dari FTA China-Peru di sektor pertambangan tidak hanya meliputi dampak kesejahteraan, akan tetapi juga meliputi dampak sosial. Dampak kesejahteraan yang dimaksud meliputi peningkatan volume perdagangan dan investasi, yang meningkat signifikan bagi peru sejak FTA diimplementasikan. Sedangkan dampak sosial yang dialami meliputi keresahan sosial akibat kerusakan lingkungan dan reaksi negatif terhadap masuknya tenaga kerja asing serta kebijakan pemerintah yang dipandang kurang berpihak pada masyarakat.

---

ABSTRACT
The focus in this study is the impact of Free Trade Agreement FTA between People rsquo s Republic of China PRC ndash Peru for Peru rsquo s mining sector. By using Regional Economic Integration REI theory, this study will be knowing about the impact by looking the Peru rsquo s PRC economic and politics policy, Peru rsquo s economic growth, and also from Peruvian perspective about this FTA. The way this study look from Peruvian perspective are with Peru rsquo s environment condition, Peruvian social life, and Peru rsquo s employment for Peruvian. This study purpose is to learning more about Chinese expansion to Latin American rsquo s country and impact for Chinese diplomatic relation with one of Latin American rsquo s country, Peru. With the REI theory this study will connected the theory and the Peru rsquo s case which is the impact of Free Trade Agreement PRC Peru for Peru rsquo s mining sector.

Abstrak :
Perjanjian perdagangan regional telah mencakup lebih dari setengah dariperdagangan internasional di seluruh dunia sejak di awal 1990-an. ASEAN FreeTrade Area (AFTA) didirikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional. Peningkatan ekspor telah menjadi salah satu prioritas utama dalam timbulnya perdagangan internasional sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.Sebagai akibat dari krisis keuangan global adalah hal yang penting bagi negaranegaraanggota untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan sistem produksi regional. Perjanjian perdagangan bebas meningkatkan perdagangan barang secara efisien bersumber antara negara-negara anggota dan menyebabkan terciptanya transaksi perdagangan yang meningkatkan kesejahteraan. Untuk menganalisis dampak AFTA pada kinerja ekspor negara-negara anggota, penelitian ini mengembangkan model gravitasi dasar untuk melakukan analisis data cross sectional yang melibatkan enam puluh negara, baik anggota dan non-anggota AFTA, untuk periode tahun 1991,2001, dan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah AFTA mulai berlaku, terdapat efek positif pada kinerja ekspor negara-negara anggota. ...... Regional trade agreements have covered more than half of international trade throughout the world since in the beginning 1990?s. The ASEAN Free Trade Area (AFTA) was established to improve regional economic competitiveness. Encouraging export has been one of the main priorities within the opening-up to international trade as the driving force for economic growth. In the aftermath of the global financial crisis, it is important for the member countries to enhance international trade relations through free trade agreements to improve regional production systems. Free trade agreements enhance the trade of goods efficiently sourced between member countries and lead to trade creation that improves welfare. In order to analyze the impact of AFTA on member countries? export performance, this paper develops a basic gravity model to perform cross sectional data analysis involving sixty countries, both members and non-members of AFTA, for the periods of 1991, 2001, and 2012. The main finding of this study is that after AFTA came into force, there was a positive effect on the member countries? export performance.

Abstrak :
Peningkatan jumlah Free Trade Agreement dari tahun ke tahun menjadi pertanyaan khususnya mengenai utilisasi dan dampaknya pada sektor bisnis. Dimana dalam prakteknya di lapangan, sektor bisnis merupakan subjek utama yang memanfaatkan fasilitas skema FTA. Oleh karena itu diperlukan tinjauan atau studi untuk melihat tingkat pemanfaatan FTA, agar sesuai dengan tujuan FTA untuk menghapus diskriminasi yang terjadi pada perdagangan internasional Penelitian ini berusaha untuk memeriksa tingkat utilisasi skema free trade agreement pada sektor bisnis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 tahun terakhir (2016-2019). Penelitian ini menggunakan data perusahaan-perusahaan yang bersumber dari hasil survei.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif dan in-depth interview) dan kuantitatif (regresi probit). Penelitian ini melihat bagaimana utilisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan fasilitas FTA, manfaat dan hambatan yang ditemui, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan serta isu-isu terkait utilisasi. Penelitian menemukan utilisasi perusahaan masih rendah, yakni sebesar 44% dari total 64 populasi perusahaan. Selain itu, manfaat yang diterima perusahaan dengan utilisasi skema FTA antara lain akses pasar, kemudahan pengurusan dokumen bea-cukai, dan tarif preferensi yang lebih rendah sedangkan hambatan dalam utilisasi skema FTA antara lain persyaratan dokumen, informasi yang terbatas, dan sulit untuk memahami peraturan dan ketentuan. Perusahaan yang tidak menggunakan skema FTA antara lain disebabkan oleh menggunakan skema selain FTA, informasi yang susah ditemui, dan peraturan yang rumit. Penelitian juga menemukan karakteristik perusahaan dan dukungan pemerintah juga mempengaruhi kemungkinan perusahaan untuk melakukakn utilisasi FTA.

---

The proliferation of Free Trade Agreements is still questionable, especially regarding its utilization and impact on business sector. In fact, business sector is the main subject which utilizes FTA scheme facilities. Therefore, review or study is needed to observe FTAs utilization in order to achieve the FTA's objective and eliminate discrimination in the international trade. This study undertakes to examine the level of utilization of free trade agreement schemes in the business sector in Daerah Istimewa Yogyakarta during the last three years (2016-2019). This research is conducted using survey firms data and combining qualitative approaches (descriptive and in-depth interviews) with quantitative (Probit regression). This study examines the FTAs utilization by firms, the benefits and impediments encountered, and the encouraging for the utilization of FTA scheme. Research findings showed that the FTA`s utilization among the firms in Yogyakarta is relatively low, counted for 44% out of the total 64 population. In addition, the benefits obtained by firms include market access, ease of processing customs documents, and lower preferential tariff. Meanwhile, the impediments when utilizing FTA are document requirements, limited information, and difficulties in understanding the regulations and provisions. Meanwhile, some other firms did not utilize FTA because they have been using another scheme, unable to find the needed information, and due to the complicated regulations. The study also found that firms characteristics and government support are included as affecting factor for DIY firms to utilize FTA.

Abstrak :
Tesis ini bertujan untuk mengetahui hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan India, khususnya setelah adanya perjanjian kerjasama antara ASEAN dan India pada tahun 200 l. Metode pada penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1980-2006. Ruang lingkup penelitian kali ini difokuskan untuk menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral diantara keduanya yaitu GDP Indonesia, GDP India, Exchange Rate , tarif rata-rata barang-barang Indonesia di lndia, tarif untuk barang India di Indonesia, dan satu variabel dummy yaitu agreement antara ASEAN dan India dengan menggunakan metode Ordinary Leas/ Square (OLS). Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan ODP sebagai proksi dari pendapatan India dan Indonesia mendorong pertumbuhan bilateral ekspor dan impor kedua negara. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap rupee (depresiasi) akan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ke India dan mengurangi pertumbuhan impor Indonesia dari India. Tarif berpengaruh negative terbadap pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan India. Sementara kerjasama yang dibentuk antara Indonesia dengan India mendorong peningkatan impor Indonesia dari lndii, namun tidak mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke India. ......This study aims to investigate the bilateral trade relationship between Indonesia and India, especially after the signing of mutual agreement between ASEAN and India in 2001. This study focuses on time series data over the period 1980~2006. Ordinary Least Square (OLS) equation estimation is applied to investigate the bilateral trade relation between Indonesia and India. The variables used are GDP of Indonesia, GDP of India, Exchange Rate, common tariff of Indonesia and India, as well as one dummy variable which refers to the agreement of ASEAN and India. Empirical results suggest that both of Indonesia's GDP and India's GDP 1 which are used as the proxy of national income, helps to promote bHateral trade between Indonesia and India. The depreciation of rupiah promotes export and reduces import. Common tariff has negative impact on the trade growth of Indonesia and India. The estimation also suggest that although a positive impact of agreement on indonesian import is found in the regression, but the estimation has confirmed the insignificant role of agreement in promoting Indonesian export.

Abstrak :
Globalisasi mempermudah perdagangan antar negara di seluruh dunia, tidak terkecuali ASEAN. Kawasan ini telah menjalin banyak kerja sama perdagangan baik antar sesamanya maupun dengan negara di luar Kawasan. Namun, proses yang sudah berlangsung lama ini mempunyai dampak ambigu terhadap kesejahteraan dan ketimpangan antar negara. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi two stage least square selama 22 tahun, penulis menemukan bahwa peningkatan perdagangan di antara negara di ASEAN dengan mitra dagang yang sudah meratifikasi perjanjian perdagangannya menurunkan perbedaan pendapatan per kapita di antaranya. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan neoklasik Solow dimana pada jangka panjang, negara dengan pendapatan per kapita rendah akan menyusul negara berpendapatan per kapita tinggi. Dalam penelitian ini juga ditemukan jarak geografis mempengaruhi intensitas perdagangan dan kesamaan bahasa sebagai proksi transfer teknologi mempercepat fenomena konvergensi ekonomi.

---

Globalization ease trade between countries all over the world, including ASEAN. This region has established several trade agreements both locally and externally with many countries. However, this long process has an ambiguous impact on welfare and inequality between countries. Based on the research using two stage least square through 22 years, we can conclude that trade increase among ASEAN countries and its trading partners reduce income per capita gap between them. This is in line with Solow neoclassic growth theory, where in long run, countries with low per capita income catching up high per capita income countries. This research also shows that geographical distance affects trade intensity and common language as proxy of technological transfer enhance economic convergence process.

Abstrak :
Perjanjian perdagangan terus menjadi strategi kebijakan perdagangan yang populer di dunia. Ada urgensi untuk menganalisis pengaruhnya dengan menggunakan indikator nilai tambah domestik; untuk menanggulangi kekurangan statistik tradisional yang umumnya digunakan. Selain bertambahnya jumlah, kedalaman perjanjian perdagangan semakin meningkat, sehingga perlu untuk mengetahui apakah kedalaman perjanjian mempengaruhi hasil perdagangan negara-negara peserta. Di tingkat global, terdapat korelasi positif antara kedalaman perjanjian perdagangan dengan nilai tambah domestik ekspor. Studi ini berusaha untuk mengetahui apakah memang ada pengaruh perjanjian perdagangan terhadap indikator nilai tambah domestik, serta mengkaji apakah pengaruhnya berbeda dengan pengaruhnya terhadap indikator bruto. Menggunakan indeks kedalaman perjanjian perdagangan dari DESTA, data indikator perdagangan dari TiVA OECD-WTO, dan dengan menggunakan model gravitasi dyad yang disesuaikan, penelitian ini menemukan bahwa untuk Singapura, perjanjian perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ekspor bruto dan nilai tambah domestik nominal, tetapi berpengaruh negatif terhadap rasio nilai tambah domestik. Kedalaman perjanjian perdagangan juga ditemukan untuk meningkatkan efek. Namun, temuan untuk kasus Indonesia hampir persis kebalikannya, yang bertolak belakang dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Singapura berada di jalur untuk meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global dengan penurunan rasio nilai tambah domestik, sementara Indonesia berfokus pada pasar domestik bahkan dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan yang ada. ......There is an urgency to analyze trade agreements effect using domestic value added in exports (DVA) indicators; to compensate the shortcomings of traditional gross statistics. Aside from increasing in numbers, agreements are becoming deeper, thus creating the need to discover if agreements’ depth affect trade outcome for participating countries. At the global level, there is a positive correlation between trade agreements depth and DVA. This study seeks to discover if there is indeed any effect of trade agreements on DVA indicators, as well as examining if the effect is any different than the effect on gross indicators. Using trade agreements depth indices from DESTA, trade indicators data from OECD-WTO’s TiVA, and by employing adjusted dyad gravity model, this study found that for Singapore, trade agreements have significant and positive effect on both gross exports and nominal DVA, but negative effect on ratio of DVA. Depth of trade agreements are found to enhance the effect. Findings for Indonesia’s case shows almost exactly the opposite, which is in contrast with prior studies. It can be argued that Singapore is on the path to grow participation in GVCs with decreasing ratio of DVA, while Indonesia focuses on domestic market even in utilizing its existing trade agreements.

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas kedudukan klausa performance requirements dalam free trade agreement serta risikonya bagi Indonesia apabila melanggar klausa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Indonesia memiliki risiko untuk ditarik menjadi pihak dalam sengketa pelanggaran klausa performance requirements dalam free trade agreement di mana Indonesia terikat dengan ketentuannya. Indonesia harus mengkaji kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia agar konsisten dengan klausa performance requirements dalam free trade agreement yang mengikat Indonesia ABSTRACT
This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses in free trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that Indonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses of free trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law so it can be consistent with the performance requirements clauses on free trade agreement that Indonesia involved;This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses in free trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that Indonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses of free trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law so it can be consistent with the performance requirements clauses on free trade agreement that Indonesia involved;This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses in free trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that Indonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses of free trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law so it can be consistent with the performance requirements clauses on free trade agreement that Indonesia involved, This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses in free trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that Indonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses of free trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law so it can be consistent with the performance requirements clauses on free trade agreement that Indonesia involved]

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi implikasi hukum komitmen GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Jasa arsitektur merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan alih teknologi serta dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pada umumnya, jasa arsitektur sesuai dengan karakteristiknya, merupakan industri berbasis lokal yang sangat teregulasi. Karena itu komitmen liberalisasi perdagangan jasa dalam kerangka GATS suatu negara dapat mengurangi otonomi negara tersebut dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasionalnya. Dalam penelitian ini ketentuan-ketentuan GATS akan dianalisa untuk melihat dampak obligasi tersebut terhadap pengaturan jasa arsitektur transnasional dan otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional. Penelitian diawali dengan tinjauan umum tentang globalisasi jasa arsitektur. Kemajuan teknologi telah mengubah jasa arsitektur yang berbasis lokal menjadi suatu industri global. Namun, perdagangan transnasional jasa arsitektur dipenuhi oleh berbagai hambatan-hambatan domestik maupun eksternal. GATS merupakan perjanjian multilateral pertama untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian dilanjutkan dengan tinjauan umum GATS dan aplikasinya dalam perdagangan jasa arsitektur transnasional untuk mempelajari pengaruh GATS terhadap liberalisasi jasa arsitektur. Analisa ketentuan-ketentuan GATS dan komitmen-komitmen negara-negara berkaitan dengan jasa arsitektur menunjukkan peningkatan liberalisasi perdagangan transnasional jasa arsitektur. Namun, fleksibilitas GATS dalam hal pembatasan-pembatasan aplikasinya, pada akhirnya mengurangi tingkat liberalisasi tersebut. Hal yang sama ditemukan dalam pembahasan implikasi GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan GATS berpontensi untuk mempengaruhi dan mengurangi otonomi Pemerintah dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasional. Tapi, berdasarkan komitmen GATS Indonesia saat ini, dampak obligasi GATS terhadap pengaturan jasa arsitektur nasional tersebut adalah minimal. Terakhir, sebagai pemikiran ke depan, harus diusahakan peningkatan kompetensi profesi arsitek maupun profesi hukum Indonesia, untuk dapat menghadapi dan mengambil manfaat sebaik-baiknya dari perundingan-perundingan lanjutan GATS yang bertujuan untuk mengadakan liberalisasi progresif di sektor jasa arsitektur.

Abstrak :
Analisis kami mencoba untuk menggambarkan posisi Indonesia dalam berbagai persetujuan kerjasama/integrasi ekonomi, baik secara bilateral maupun regional, yaitu ASEAN Free Trade Area (ASEAN Trade in Goods Agreement), ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-India Free Trade Area, ASEAN-Korea Free Trade Area, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, dan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement, pengaturan tentang perdagangan barang pada masing-masing persetujuan FTA, dan lebih lanjut membuat analisis atas pemberian tarif preferensial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur. Analisis kami menyimpulkan, pertama, Indonesia telah melaksanakan penurunan dan penghapusan tarif sesuai dengan modalitas yang disepakati di dalam setiap kesepakatan integrasi. Perlu dikaji lebih lanjut apakah komitmen yang sama juga diberikan oleh negara mitra. Kedua, terkait prosedur operasional sertifikasi barang, kajian merekomendasikan pengaturannya secara mandiri dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan, untuk memperkuat dasar hukum penelitian Surat Keterangan Asaloleh Pejabat Bea dan Cukai.