Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Periode tahun 1950an sektor ekonomi Indonesia masih di dominasi perusahaan- perusahaan milik Belanda. Perkembangan hubungan diplomasi Indonesia Belanda yang memburuk di akhir tahun 1950-an menyebabkan nasionalisasi terjadi secara massif di seluruh wilayah Indonesia. PLTA Ubrug yang terletak di Sukabumi telah dibangun sejak tahun 1918 dan di nasionalisasi setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1958. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi latarbelakang nasionalisasi PLTA, bagaimana proses nasionalisasi yang dilakukan, dan pengaruh apa yang terjadi setelah proses nasionalisasi PLTA Ubrug selesai. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber baik itu primer atau sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan adalah surat-surat dan keputusan Pemerintah mengenai nasionalisasi, wawancara dengan pemimpin PLTA Ubrug dimasa kini, dan berbagai sumber sekunder lainnya yang berasal dari kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semasa awal pembangunan PLTA Ubrug pemanfaatannya banyak disalurkan ke berbagai sektor, kemudian dimasa pendudukan Jepang keberadaan PLTA Ubrug tidak terlalu tereksploitasi dan baru kembali tersentuh setelah orang-orang Belanda kembali, karena adanya desakan dari SBLGI dan suatu perwujudan dari kedaulatan politik, maka PLTA Ubrug Sukabumi di nasionalisasi pada tahun 1958 yang kemudian memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan daerah Sukabumi.

---

During the 1950s, the Indonesian economic sector was still dominated by Dutch- owned companies. The development of diplomatic relations between Indonesia and the Netherlands which deteriorated in the late 1950s led to massive nationalization throughout Indonesia. The Ubrug hydropower plant located in Sukabumi has been built since 1918 and was nationalized after the issuance of Law Number 86 of 1958 and Government Regulation No. 18 of 1958. This research was conducted to answer questions about what was the background of the nationalization of PLTA, how was the nationalization process carried out, and what effect will happen after the Ubrug hydropower nationalization process is complete. The method used in this study uses historical methods by finding and collecting sources, either primary or secondary, related to the research topic. The sources used are letters and Government decrees regarding nationalization, interviews with current Ubrug hydropower leaders, and various other secondary sources from the literature. From the research results, it can be seen that during the early development of the Ubrug hydropower plant, its use was distributed to various sectors, then during the Japanese occupation, the Ubrug hydropower plant was not too exploited and only came back after the Dutch returned, due to pressure from SBLGI and a manifestation of political sovereignty. , then PLTA Ubrug Sukabumi was nationalized in 1958 which then had an influence on the sustainability of the Sukabumi area."

"FILE 86ABSTRAKSetelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang nerdeka, lepas dari belenggu penjajahan, naaun demikian masih banyak hambatan yang harue dihadapi, seperti pemerintah Jepang yang masih berkuasa dalam menjaga Status Quo sampai pasukan Sekutu aengambil alih kekuasaan, disaaping itu kehadiran pasukan Sekutu bereama tentara RICA telah menimbulkan berbagai pertenpuran di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Semarang dan daerah-daerah lainnya, termasuk di Sukabumi. Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia telah nendapat reaksi keras dart hampir seluruh rakyat yang tersebar diseluruh kepulauan yang dulunya bekas wilayah Hindia-Belanda ini. Mereka menentang kembalinya kolonialisme Belanda di bumi pertiwi. Hal-hal seperti inilah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaannya, belum lagi harus mengkonsolidasikan segala kekuatan baik di bidang politik, ekonomi, militer maupun sosial-budaya. Studi tentang periode revolusi di Indonesia telah banyak dihasilkan baik oleh sarjana-sarjana asing maupun oleh sarjana Indonesia. Akan tetapi umumnya dilihat dari perspektif Nasional atau pusat. Melihat kenyataan itu, studi ini berusaha mengubah perspektif yang lazim diambil dalam kisah-kisah pada periode ini dan memandang proses revolusi dari tingkat daerah ketimbang dari tingkat pusat. Dalam skripsi ini akan dilihat bagaimana pemerintah daerah dan rakyat Sukabumi menanggapi tentang arti kemerdekaan, dan apa yang mereka lakukan setelah itu untuk mengkonsoiidasikan diri baik di bidang politik, ekonomi maupun militer.

---

"

"ABSTRAKUjunggenteng adalah lokasi yang banyak terdapat terumbu karang dan sebagai kampung nelayan, banyak aktivitas manusia yang terjadi diatas terumbu karang yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik lokasi terumbu karang pada perairan sekitar Ujunggenteng, serta mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dari faktor fisik dan faktor manusia menggunakan metode Lyzenga. Faktor fisik terumbu karang, suhu permukaan laut, salinitas dan arus permukaan laut diperoleh melalui hasil pengolahan citra Landsat 5-TM dan Landsat 8-OLI yang di padukan dengan survei lapangan. Faktor manusia merupakan faktor utama pada kerusakan terumbu karang dengan perubahan yang besar berada pada wilayah dekat dengan tubir yang menghadap langsung ke arah laut lepas.

---

ABSTRACTUjunggenteng is the location that there are many coral reefs and as a fishing village, many human activities that occur on coral reefs which cause the destruction of coral reefs, the purpose of this study was to investigate the characteristics of the location of the coral reefs in the waters around Ujunggenteng, and to know what are the factors that cause damage to reefs corals of physical factors and human factors using methods Lyzenga. Physical factors coral reefs, sea surface temperature, salinity and sea surface currents obtained through the processing of Landsat 5 TM and Landsat-8-OLI is in the mix with field surveys. The human factor is a major factor in the destruction of coral reefs with large changes that are in the area close to the edge facing directly toward the open sea."

"

Fenomena perbedaan tingkat perekonomian pada masyarakat Indonesia sering kita jumpai, perbedaan perkenomian ini juga terlihat pada masyarakat nelayan. Perbedaan perekonomian tersebut menjadikan nelayan menjadi anggota masyarakat yang tertinggal dan memiliki kesenjangan penghidupan pada sosial masyarakat perbedaan ekonomi tampak baik dalam lingkunan desa nelayan itu sendiri baik juga dalam lingkungan masyarakat secara umum. Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah pola keberlanjutan mata pencaharian nelayan di Desa Sangrawayang Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini memfokuskan pada pola keberlanjutan mata pencaharian yang didasarkan oleh Sustainable Livelihood Approach atas kepemilikan aset para nelayan. Penelitian mengenai Sustainable Livelihood Approach selalu berikaitan dengan aset modal manusia, modal alam, modal sosial, modal finansial, dan modal fisik Dalam menganailis pola keberlanjutan mata pencaharian nelayan Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, peneliti menerapkan Analysis Coastal Livelihood Sustainability (CSLA), atau analisis keberlanjutan mata pencaharian. Metode analisis ini digunakan untuk melakukan penilaian secara objektif dalam menentukan keberlanjutan mata pencaharian nelaya Desa Sangrawayang.

Pada penelitian pola mata pencharian nelayan Desa Sangrawayang, Kecamatan Kabupaten Sukabumi, ditemukan penggolongan nelayan berdasarkan alat tangkap di bagi menjadi 3 golongan yaitu golongan nelayah buruh , nelayan perorangan, dan nelayan juragan dimana jumlah mayoritas golongan nelayan berada pada golongan nelayan buruh dapat dilihat terdapat ketidak merataan kepemilikan alat tangkap.asil penelitian pola mata pencaharian nelayan ini pihak yang paling diuntungkan adalah nelayan dengan golongan nelayan juragan. Ketimpangan sosial ekonomi terlihat sangat jelas pada Desa Sangrawayang Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Hal mendasar dalam kepemilikan aset yang menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi kebanyakan besar berada pada aset fisik dan aset keuangan.

---

The phenomenon of economic level differences in Indonesian people we often encounter, this economic difference is also seen in fishing communities. These economic differences make fishermen become members of the community who are left behind and have livelihood gaps in the social community economic differences appear to be good in the circle of fishing villages themselves as well as in the general community environment. In this study, which will be the focus of research is the pattern of sustainability of fishermen's livelihoods in Sangrawayang Village, Sukabumi Regency. This research focuses on the pattern of sustainability of livelihoods based on the Sustainable Livelihood Approach for the ownership of assets of fishermen. Research on the Sustainable Livelihood Approach has always been related to human capital assets, natural capital, social capital, financial capital, and physical capital. In analyzing the patterns of sustainable livelihood of Sangrawayang Village, Simpenan Subdistrict, Sukabumi Regency, researchers applied Sustainable Livelihood Approach (SLA), or analysis of livelihood sustainability. This analysis method is used to make an objective assessment in determining the sustainability of the livelihoods of the village of Sangrawayang Village.

In the study of the eye patterns of fishermen in Sangrawayang Village, District of Sukabumi District, it was found that the classification of fishermen based on fishing gear was divided into 3 groups, namely laborers, individual fishermen and skipper fishermen where the majority of fishermen belonged to the fishermen group. ownership of fishing gear. The results of this research on fishermen's livelihood patterns are those who benefit most from fishermen with skipper fishermen. Socio-economic inequality is very clear in Sangrawayang Village, Ciemas District, Sukabumi Regency. The basic thing in asset ownership which causes socio-economic inequality is mostly in physical assets and financial assets.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan enam peran Diskopperindag dalam pemberdayaan Kabupaten Sukabumi , yaitu peran pembinaan, peran fasilitator, peran katalisator, peran regulator, peran innovator, dan peran coordinator. Dalam melakukan peranan, Diskopperindag menemui beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan partisipasi anggota koperasi

---

ABSTRACTThis research is entitled The role of Department of Cooperative, Industry, and Trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. The purpose of this research is to describe the role of department cooperative, industry, and trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. This research is qualitative research, using depth interview as a main method in gathering data of each informant. The primary data is based on depth interview and the secondary data is based in documentations. The result of this research shows that Department of Cooperative, Industry, and Trade has six role in cooperative empowerment such as coaching , facilitator, catalyst , regulator, innovator, and coordinator. Department Cooperative, Industry, and Trade find some barriers in cooperative empowerment such as budget constrains, human resources, government support, and participation of cooperative members."

"ABSTRAKDalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pembangunan secara kontinyu di berbagai bidang. Guna mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, salah satunya dapat dilihat dari tingkat kerentanan kemiskinan di wilayah tersebut. Permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, namun dapat terkait pula dengan aksesibilitas serta kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Di samping itu, kondisi spasial juga dapat memengaruhi pola kemiskinan di berbagai wilayah. Pola kemiskinan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh pola kemiskinan di wilayah lain yang bertetangga dengan wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dimensi kesehatan dan pendidikan terhadap kemiskinan dan mengidentifikasi efek spasial antarkecamatan terkait kualitas, kuantitas, pertumbuhan, serta kapasitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam hubungannya dengan kondisi kemiskinan pada 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi dan lembaga, yang meliputi data demografi, data aksesibilitas dan spasial, serta data indikator dan fasilitas infrastruktur kesehatan dan pendidikan, dengan menggunakan metode estimasi regresi data panel klasik dan spasial serta analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshal ISM . Hasil estimasi menunjukkan bahwa model terbaik yang mampu menggambarkan pengaruh kesehatan dan pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sukabumi adalah Spatial Durbin Model SDM . Model SDM ini membuktikan bahwa selain berpengaruh pada variabel terikat tingkat kemiskinan , efek spasial juga saling memengaruhi tujuh variabel bebas yang terdapat pada model persamaan, yaitu Angka Kematian Ibu AKI , Angka Kematian Bayi AKB , prevalensi gizi buruk balita, rasio fasilitas kesehatan ibu dan anak terhadap jumlah ibu dan balita, jumlah fasilitas kesehatan umum, Angka Partisipasi Kasar APK jenjang SMA, dan rasio fasilitas infrastruktur Sekolah Dasar sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sementara itu, hasil analisis Skalogram dan ISM menunjukkan bahwa efek spasial juga terlihat pada tingkat pertumbuhan serta kapasitas pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Sukabumi, dimana wilayah-wilayah dengan corak perkotaan berada pada hierarki tertinggi.

---

ABSTRACTProgressing to welfare society requires sustainable development on every sector. One of the key indicators to acknowledge society rsquo s welfare is the vulnerability poverty rate within the region. Poverty is complex and multidimensional. It is not entirely related to basic needs, but also accessibility and quality of health and education. In addition, spatial condition could influence poverty pattern surround the neighboring area. This study aims to analyze the health and education dimension on poverty and identify spatial effect among districts on quality, quantity, growth and capacity of health and education services in 47 districts in Sukabumi Regency. This study used data consist of demographic, accessibility and spatial data taken from certain agencies. These data were estimated and analyzed by classical and spatial data panel method, Scalogram and Marshal rsquo s Centrality Index MCI . The best model to describe the impact of health and education to poverty in Sukabumi Regency is Spatial Durbin Model SDM . This model proves spatial effect influenced not only poverty rate but also Maternal Mortality Rate MMR , Infant Mortality Rate IMR , child malnutrition prevalence, the ratio of maternal and child health facilities to the number of maternals and infants, general health facilities, Gross Enrollment Rate GER of Upper Secondary Education, and infrastructure ratio of elementary school to numbers of population age 7 12 years old. Meanwhile, Scalogram and MCI analysis result shows that spatial effect contribute to growth rate, health and education facilities and services in Sukabumi Regency where urban areas hold the highest hierarchy."

"Periode tahun 1950an sektor ekonomi Indonesia masih di dominasi perusahaan- perusahaan milik Belanda. Perkembangan hubungan diplomasi Indonesia Belanda yang memburuk di akhir tahun 1950-an menyebabkan nasionalisasi terjadi secara massif di seluruh wilayah Indonesia. PLTA Ubrug yang terletak di Sukabumi telah dibangun sejak tahun 1918 dan di nasionalisasi setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1958. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi latarbelakang nasionalisasi PLTA, bagaimana proses nasionalisasi yang dilakukan, dan pengaruh apa yang terjadi setelah proses nasionalisasi PLTA Ubrug selesai. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber baik itu primer atau sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan adalah surat-surat dan keputusan Pemerintah mengenai nasionalisasi, wawancara dengan pemimpin PLTA Ubrug dimasa kini, dan berbagai sumber sekunder lainnya yang berasal dari kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semasa awal pembangunan PLTA Ubrug pemanfaatannya banyak disalurkan ke berbagai sektor, kemudian dimasa pendudukan Jepang keberadaan PLTA Ubrug tidak terlalu tereksploitasi dan baru kembali tersentuh setelah orang-orang Belanda kembali, karena adanya desakan dari SBLGI dan suatu perwujudan dari kedaulatan politik, maka PLTA Ubrug Sukabumi di nasionalisasi pada tahun 1958 yang kemudian memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan daerah Sukabumi.

---

During the 1950s, the Indonesian economic sector was still dominated by Dutch-owned companies. The development of diplomatic relations between Indonesia and the Netherlands which deteriorated in the late 1950s led to massive nationalization throughout Indonesia. The Ubrug hydropower plant located in Sukabumi has been built since 1918 and was nationalized after the issuance of Law Number 86 of 1958 and Government Regulation No. 18 of 1958. This research was conducted to answer questions about what was the background of the nationalization of PLTA, how was the nationalization process carried out, and what effect will happen after the Ubrug hydropower nationalization process is complete. The method used in this study uses historical methods by finding and collecting sources, either primary or secondary, related to the research topic. The sources used are letters and Government decrees regarding nationalization, interviews with current Ubrug hydropower leaders, and various other secondary sources from the literature. From the research results, it can be seen that during the early development of the Ubrug hydropower plant, its use was distributed to various sectors, then during the Japanese occupation, the Ubrug hydropower plant was not too exploited and only came back after the Dutch returned, due to pressure from SBLGI and a manifestation of political sovereignty. , then PLTA Ubrug Sukabumi was nationalized in 1958 which then had an influence on the sustainability of the Sukabumi area."

"Padang lamun memiliki peranan penting bagi ekosistem laut, salah satunya yaitu sebagai tempat tinggal berbagai biota laut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang persebaran padang lamun dari tahun ke tahun di Pantai Ujunggenteng. Informasi persebaran padang lamun diperlukan untuk melestarikan padang lamun di Pantai Ujunggenteng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persebaran padang lamun di Pantai Ujunggenteng dan menganalisis karakteristik fisik di Pantai Ujunggenteng pada tahun 2000-2016. Karakteristik fisik yang diteliti, yaitu suhu permukaan laut, salinitas, arus laut, kedalaman air laut, dan kecerahan air laut. Metodologi yang dipakai yaitu teknologi penginderaan jauh yang digunakan untuk melihat persebaran padang lamun dengan melakukan perhitungan berdasarkan algortima Lyzenga. Berdasarkan hasil pengolahan data, padang lamun di Pantai Ujunggenteng tersebar di 3 wilayah terumbu karang. Dari tahun ke tahun luasan padang lamun di Pantai Ujunggenteng mengalami perubahan yang cenderung meningkat. Dari 5 Karakteristik fisik yang diteliti, 3 diantaranya memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan persebaran padang lamun dan 2 diantaranya tidak mempengaruhi. 3 karakteristik yang mempengaruhi adalah Suhu permukaan laut, salinitas, dan kedalaman air laut, dan 2 yang tidak mempengaruhi adalah arus laut dan kecerahan air laut.

---

Seagrass beds have an important role to marine ecosystems, one of that is as a habitat of marine life. This research was done because of the lack of information on changes in seagrass density from year to year in Ujunggenteng Beach. Information of seagrass density changes necessary to preserve seagrass beds in Ujunggenteng Beach. The purpose of this study was to determine the distribution of seagrass beds in Ujunggenteng Beach and analyze the physical characteristics in Ujunggenteng Beach in 2000 2016. The physical characteristics discussed ini this study are the sea surface temperature, salinity, currents, depth of sea water and sea water transparency. This study uses remote sensing technology that is used to look at the distribution of seagrass beds by performing calculations based on Lyzenga algorithms. Based on the results of the data processing, seagrass in Ujunggenteng Beach distributed on three areas of coral reefs. From year to year the area of seagrass in Ujunggenteng Beach are likely to increase. The physical characteristics that affecting the distribution of seagrass in Ujunggenteng Beach are sea surface temperature, salinity, and depth of sea water, and the physical characteristics that not affecting the distribution of seagrass are currents and sea water transparency."

"ABSTRAKHasil penelitian menafsikan bahwa penempatan benda-benda megalitik pada situs Tugu Gede Cengkuk mencerminkan religi tradisi megalitik, dan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan teknis, anatara lain kedekatan dengan sumber air, dan sumber batuan, serta topografi situs.

---

AbstractThe results suggested that the placement of megalithic monuments on the site reflects megalithic religious tradition, and based on technical considerations, including proximity to water sources, and stone sources, and topography of side."