Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penggunaan media sosial, khususnya facebook sebagai alat kampanye marak dilakukan pada Pemilu di era Reformasi. Pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, kedua kandidat yang bersaing yaitu pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sama-sama menggunakan facebook sebagai salah satu alat kampanyenya. Tujuannya sebagai upaya menjangkau pemilih khususnya pemilih muda. Dengan demikian, penelitian ini ingin mengetahui dan menjelaskan problematik penggunaan Facebook sebagai alat kampanye oleh dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mempengaruhi preferensi pemilih pemula pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk menjelaskan pengaruh media sosial terhadap preferensi pemilih pemula, penelitian ini menggunakan Media System Dependancy Theory atau teori sistem ketergantungan media. Beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu pertama, terkait penggunaan facebook sebagai alat kampanye dapat dilihat dengan menggunakan manajemen kampanye. Manajemen kampanye yang baik dilakukan sesuai dengan perencanaan, dilaksanakan secara konsisten dan secara berkala dilakukan proses evaluasi. Kedua, model pengemasan pesan kampanye di facebook harus disesuaikan dengan tujuan dari kampanye yaitu untuk memobilisasi dukungan untuk kandidat. Ketiga, pemilih muda lebih banyak menggunakan platform media sosial Instagram dibandingkan Facebook. Keempat, facebook dan platform media sosial lainnya tidak menjadi faktor utama terhadap pembentukan preferensi bagi pemilih pemula pada Pilkada DKI Jakarta 2017 di putaran kedua. Faktor lainnya adalah saluran informasi lain seperti media televisi, youtube, berita online. Kemudian selain itu terdapat juga faktor lingkungan seperti teman, keluarga, dan Gerakan Bela Islam 212.

---

The use of social media, especially Facebook as a campaign tool, is rampant during the Elections in the Reformation era. In the second round of the 2017 DKI Jakarta Pilkada, the two competing candidates, namely the Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) -Djarot Saiful Hidayat pair and the Anies Baswedan-Sandiaga Uno pair both used Facebook as one of their campaign tools. The aim is to reach out to voters, especially young voters. Thus, this study wants to find out and explain the problematic use of Facebook as a campaign tool by two pairs of candidates for governor and deputy governor in influencing the preferences of novice voters in the second round of the 2017 DKI Jakarta elections. To explain the effect of social media on the preferences of novice voters, this study uses The Media System Dependency Theory. Some of the findings in this study are first, related to the use of Facebook as a campaign tool that can be seen using campaign management. Good campaign management is carried out according to plan, carried out consistently and the evaluation process is carried out periodically. Second, the model of packaging campaign messages on Facebook must be adapted to the purpose of the campaign to mobilize support for candidates. Third, young voters use the Instagram social media platform more than Facebook. Fourth, Facebook and other social media platforms are not a major factor in the formation of preferences for novice voters in the second round of the 2017 DKI Jakarta elections. Another factor is other information channels such as television media, youtube, online news. Then besides that, there are also environmental factors such as friends, family, and the Islamic Defending Movement 212.

Abstrak :
Efek media terhadap sikap politik, termasuk kepercayaan kepada pemerintah, menjadi salah satu diskursus yang telah berlangsung cukup lama. Meskipun terus dikaji sampai saat ini, belum banyak kajian yang mencoba mengeksplorasi efek media dalam kerangka teori-teori efek media di media baru seperti internet dan media sosial. Padahal, laku politik dewasa ini tak bisa dilepaskan dari konsumsi media baru tersebut. Pun, studi-studi selama sekitar satu dekade terakhir belum bisa memberi konklusi yang definitif, apakah thesis yang ditawarkan oleh teori-teori efek media yang sebelumnya cukup kuat di media tradisional bisa kembali teruji di media baru. Dalam konteks ini lah penelitian ini dibuat. Hasil analisis menunjukkan hasil yang cukup sesuai dengan tesis yang ditawarkan oleh teori Videomalaise/Media Malaise. Meskipun begitu, paparan media sosial bukan menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan pada pemerintah, dalam kasus ini di DKI Jakarta. selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini turut menekankan bahwa hubungan konsumsi media, dalam konteks ini media sosial, terhadap tingkat kepercayaan pemerintah, atau dalam konteks yang lebih luas sikap politik masyarakat, perlu dikaji lebih mendalam, dengan cakupan yang lebih luas dan rentang waktu yang beragam agar bisa menghasilkan kesimpulan yang lebih definitif. ......The effect of the media on political attitudes, including trust in the government, is one of the discourses that has been going on for a long time in communication studies. Although this topic continues to be studied to date, not many have attempted to explore, within the framework of media effects theories, in new medias such as the internet and social media. This appeared as a blind spot as today's political behavior cannot be separated from the consumption of the new media. Also, studies over the last decade or so have not been able to provide definitive conclusions as to whether the thesis offered by media effect theories which were previously strong enough in traditional media can be tested again in new media. It is in this context that this research was made. The results of the analysis show results that are quite consistent with the thesis offered by the Videomalaise/Media Malaise theory. Even so, exposure to social media may not be the main factor that determines the level of trust in the government, especially in the case of DKI Jakarta. in line with several previous studies, this research also emphasizes that the relationship between media consumption, in this context social media, towards trust to government, or in the broader context of people's political attitudes, needs to be studied more deeply, with a wider scope and a longer span of time so that a more nuanced and definitive conclusion can be found.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara penerapan tata kelola media sosial dengan legitimasi organisasi, serta pengaruh karakteristik internal organisasi dalam mempengaruhi hubungan tersebut. Tata kelola media sosial adalah sekumpulan kerangka kerja (frameworks) yang mengatur aktivitas dari anggota organisasi di media sosial. Berdasarkan teori legitimasi, organisasi yang melakukan kegiatan yang selaras dengan norma sosial akan diterima oleh masyarakat atau memperoleh legitimasi. Kegiatan ini juga meliputi aktivitas media sosial yang umum dimanfaatkan organisasi pada saat ini. Maka, model penelitian pertama dibangun untuk membuktikan asosiasi positif antara tata kelola media sosial dengan legitimasi organisasi. Namun, kekuatan hubungan ini turut dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan seperti budaya dan tipe organisasi. Organisasi menurut tipe dibagi berdasarkan orientasi laba, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik di pasar saham. Sedangkan, budaya organisasi diidentifikasikan dengan The Competing Value Model. Perbedaan kekuatan hubungan ini diprediksi oleh teori institutional yang menyatakan bahwa konteks sosial dimana organisasi beroperasi, serta nilai dan norma internal antar anggota, mempengaruhi perilaku organisasi. Oleh karena itu, model penelitian kedua dan ketiga dibangun untuk meneliti efek dari budaya dan tipe organisasi terhadap hubungan antara tata kelola media sosial dengan legitimasi organisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi di Indonesia. Sampel dipilih dengan purposive sampling untuk memastikan keterwakilan setiap tipe organisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data kuesioner yang didistribusikan kepada pegawai di 51 organisasi sampel untuk mengukur tata kelola media sosial dan karakteristik internal organisasi. Lalu, legitimasi organisasi diukur berdasarkan analisis sentimen pada data Twitter terkait organisasi sampel selama periode Januari 2019 hingga Mei 2020. Hasil menunjukkan bahwa semakin baik aplikasi tata kelola media sosial, semakin baik pula legitimasi organisasi, dimana budaya klan dan orientasi laba memperkuat asosiasi tersebut. Penemuan in menunjukkan pentingnya tata kelola media sosial untuk meraih legitimasi organisasi yang memiliki karakteristik internal yang berbeda-beda. ......This study aims to provide empirical evidence on the association between social media governance and organizational legitimacy and whether organizations’ internal characteristics affect the association. Social media governance is a set of frameworks that regulate an organization’s members’ actions within the social web. This postulate is based on legitimacy theory; an organization that maintains its operations to comply with social norms will be regarded as legitimate, including in the area of social media communication as commonly used these days. Therefore, the first research model was built to seek evidence of the association between social media governance and organizational legitimacy. However, the magnitude of association might vary in different organizational characteristics, such as types and cultures. Organizational types distinguish organizations by profit orientation, state ownership, and public ownership. Organizational culture refers to The Competing Values Model. These discrepancies are predicted by institutional theory because of the social context where firms operate, and the shared value and norms between members influence an organization’s behavior. Therefore, two additional research models were developed to examine the effect of internal characteristics on the first model. The population of this study is all organizations in Indonesia. Samples were selected using purposive sampling to ensure the representation of each organizational types. Questionnaires were distributed to employees to measure social media governance and organizations’ internal characteristics. Subsequently, sentiment analysis was conducted to measure organizational legitimacy by examining tweets related to 51 sample organizations from January 2019 to May 2020. Results show that a better social media governance application is associated with better organizational legitimacy, and clan culture and profit-oriented characteristics strengthen this association. These findings reveal the benefit of social media governance to help organizations achieve the goals under different organizational settings.

Abstrak :
Perilaku keterlibatan publik pada media sosial pemerintah dalam situasi krisis memiliki peranan penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam manajemen krisis yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pemrosesan informasi krisis oleh publik di media sosial dinilai mampu mempengaruhi perilaku keterlibatannya. Menggunakan kerangka Elaboration Likelihood Model, penelitian ini telah mengkonfirmasi beberapa startegi pembuatan informasi krisis pada akun media sosial pemerintah yang dinilai mampu meningkatkan perilaku keterlibatan melalui dua rute pemrosesan informasi yaitu rute periferal, rute sentral, atau melalui interaksi diantara keduanya. Menggunakan metode analisis isi, penelitian ini berhasil mengekstrasi data unggahan pemerintah dan kemudian dilakukan pengujian melalui regresi binomial negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku keterlibatan atas pesan krisis kesehatan yang disampaikan pemerintah melalui media sosialnya dipengaruhi oleh prediktor yang terdapat pada kedua rute pemrosesan secara simultan. Ketika memproses informasi krisis kesehatan pada media sosial pemerintah, isyarat kredibilitas, daya tarik, fitur interaktivitas, vividness, topik, keberadaan emosi dan sentimen menjadi prediktor yang signifikan terhadap perilaku keterlibatan publik. Keberadaan emosi pesan memainkan peranan yang penting dalam peningkatan perilaku keterlibatan atas pesan krisis kesehatan terlebih ketika diintegrasikan dengan fitur fungsional medium. Penelitian ini mampu memberikan implikasi secara teoritis dan praktis terhadap penerapan emosi pada pesan krisis kesehatan dan keterlibatan publik pada media sosial pemerintah. ......Public engagement behavior on government social media account in crisis situations has an important role for gaining success in government’s management about crisis that threatens public health and safety. The public's crisis information processing on social media believed to be able to influence their engagement behavior. Using Elaboration Likelihood Model framework, this study aims to identify what factors that public concern while processing a crisis information on government’s social media account, to obtained crisis message strategy that enhance engagement based on two processing routes, namely central and peripheral. Using content analysis method and then testing it through negative binomial regression, this study shows that public engagement in health crisis messages conveyed by the government through social media is influenced by predictors in both processing routes simultaneously. While processing health crisis information, credibility, attractiveness, interactivity features, vividness, topic, emotional presence and sentiment became significant predictors of public engagement behavior. The presence of message emotions plays an important role in increasing engagement behavior for health crisis messages on social media, especially when integrated with the functional features of medium. This research provides theoretical and practical implications of implementation emotions strategy in health crisis messages and public engagement on government’s social media.

Abstrak :
Media sosial merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan digital government yang tujuan utamanya adalah mentransformasi hubungan pemerintah-publik ke arah yang lebih baik. Di Indonesia, pengelolaan media sosial diampu oleh Humas pemerintah. Media sosial menjadi situs di mana identitas organisasi dibangun, dikelola bahkan dihancurkan. Teori Sociocitizenry mengusung model adaptasi akun media sosial pemerintah yang disepakati, yang menjadi indikator baiknya hubungan pemerintah dan publik. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian model adaptasi akun media sosial pemerintah yang disepakati dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa survei secara online kepada followers akun Facebook, Instagram, dan Twitter Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya kepercayaan publik (terhadap konten dan interaksi akun); serta persepsi akan pentingnya berinteraksi dengan DJI secara tidak langsung, berpengaruh positif terhadap adaptasi akun media sosial oleh publik yang disepakati. Terbentuknya kepercayaan publik tersebut dipengaruhi secara positif oleh tingkat keterbiasaan publik dalam menggunakan media sosial; pemahaman mereka akan layanan media sosial yang disediakan oleh akun DJI; serta antisipasi terhadap kualitas (konten dan interaksi) akun media sosial. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam mengantisipasi kualitas media sosial, publik dipengaruhi oleh faktor normatif berupa pandangan dari sesama followers akun serta faktor personal berupa reputasi akun media sosial. Dalam penelitian ini pengaruh citizen- centric digital communication's policy terhadap approved adaptation tidak terbukti. Hal ini ditengarai karena perbedaan konteks penelitian dengan penelitian rujukan, di mana di Indonesia khususnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Humas Pemerintah tidak berperan dalam perumusan kebijakan. ......Social media is one of the digital government tools that aim to transform the relationship between government and society positively. In Indonesia, social media is managed by the Government's Public Relations. Social media is a site where organizational identity is built, managed, and even destroyed. Sociocitizenry theory provides a model of government social media accounts' approved adaptation which is an indicator of a positive relationship between government and public. In this study, the government's social media account approved adaptation model was tested using a quantitative approach through an online survey to followers of the Facebook, Instagram, and Twitter accounts of the Directorate General of Immigration and then analyzed using the PLS-SEM method. The results of this study indicate that configured trust; and perceived importance of social media interactions with government, has a positive effect on approved adaptation. The configured trust is positively influenced by the familiarity with social media and government's social media services. In addition, the results also show that in anticipating the quality of social media, the public is influenced by normative factors such as virtual community’s view of social media account quality reputation; and personal factors such as social media account quality reputation. In this study approved adaptation is not influenced by citizen-centric digital communication policy. This is presumably due to differences in the context of research with previous research, wherein Indonesia specifically in Directorate General of Immigration, Government Public Relations does not play a role in policy-making.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai strukturasi dalam pemanfaatan media daring organisasi pemerintahan yang diuraikan melalui tiga ranah metafora tempat atau pusat strukturasi yaitu proses konsepsi, implementasi, dan penerimaan. Teori strukturasi adaptif digunakan untuk menunjukkah hubungan dinamis suatu rancangan teknologi dengan praktik-praktik organisasi, dimana suatu teknologi media daring organisasi yang biasa dapat diperuntukkan dengan cara yang berbeda dalam praktik-praktik organisasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peruntukan media daring organisasi secara unfaithful melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan alat pemantauan pemimpin organisasi, dapat memunculkan kesetaraan dalam interaksinya dengan birokrasi di lingkungan organisasi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa potensi struktural dari suatu teknologi dapat membantu mengeliminasi masalah dalam proses organisasional, melalui pengambilan keputusan untuk melibatkan teknologi lebih jauh dalam menumbuhkan ketertiban organisasi.

---

ABSTRACT This study discusses the structuration in the utilization of governmental organization online media described through the three domains of place metaphor or center of structuration, which namely the process of conception, implementation, and acceptance. The adaptive structuration theory is used to denote the dynamic relationship between technological design and organizational practices, when a usual online media technology could be intended appropriately in a different way in organizational practices. The study was conducted using an interpretive paradigm, a qualitative approach, and a case study strategy. Result of the study shows that the unfaithfully appropriations of online media organizations through the implementation of the supervisory function and monitoring tools of the organizations leaders, can create equality in their interaction with the bureaucracy in the organizational environment. The conclusion obtained is that the structural potential of a technology can help to eliminate problems in organizational processes, through decision making to involve technology further in growing organizational order.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan mengetahui korelasi karakteristik pesan dan respon publik pada Halaman Facebook Kementerian Negara dengan memberikan fokus pada analisis level pesan agar dapat memahami bagaimana pemerintah sehari-hari berkomunikasi dengan publik di media sosial dalam usahanya membangun dan mengelola hubungan dengan publik sebagai salah satu pemangku kepentingannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi serta konsep komunikasi pemerintah, media sosial, dan komunikasi dialogis. Dalam penelitian ini, pesan yang berupa post Facebook dianalisis melalui karakteristik pesan, yang meliputi tipe post, tipe media, waktu post, dan panjang post. Sementara itu, respon publik merujuk pada online engagement yang dianalisis melalui jumlah like reaction, jumlah share, dan jumlah comment. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas pesan yang disampaikan pada Halaman Facebook Kementerian Negara adalah pesan ldquo;informational rdquo; yang berisi tentang informasi satu arah dan menggunakan foto/gambar, pada hari kerja, serta di luar jam sibuk 09.01-12.00 dan 15.01-18.00 . Sehubungan dengan respon publik terhadap pesan yang disampaikan, mayoritas respon publik adalah dalam bentuk memberikan like reaction. Penelitian ini juga menemukan bahwa publik tidak begitu merespon dengan baik pesan yang bersifat informational, namun merespon tipe post ldquo;promotional rdquo;, yang mengandung ajakan untuk ldquo;melakukan sesuatu rdquo;, lebih baik dibandingkan tipe post lain. Lebih lanjut, uji koefisien kontingensi untuk melihat hubungan karakteristik pesan dan respon publik menunjukkan bahwa hanya vividness media yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan jumlah like reaction dan jumlah share.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyse the correlation of post characteristics and public response on the Ministries of Indonesia rsquo s Facebook Pages by focusing on the message level analysis to understand how the government communicates with public on a daily basis on social media in their efforts to build and maintain relationships with public as one of their stakeholders. This research uses quantitative content analysis as its method as well as concepts of government communications, social media, and dialogic communications. In this study, posts are referred to Facebook posts that are analysed based on their characteristics that include post type, media type, posting time, and posting length. Meanwhile, public response is referred to online engagement that are analysed based on number of likes reactions, number of shares, and number of comments. Findings show that majority of posts on Ministries of Indonesia rsquo s Facebook Pages is informational which contains one way information and are published using photos pictures, on weekdays, and outside of peak hours 09.01 12.00 and 15.01 18.00 . Regarding public response towards the posts published, majority of public response is in giving likes reactions. Results also show that public does not respond well to informational type of post, but responds on promotional type of post whose purpose is to get followers to lsquo lsquo do something rsquo rsquo better than other types of posts. Furthermore, the contingency coefficient test to see the relationship of post characteristics and public response indicates that only vividness of media has significant relationship with number of likes reactions and number of shares.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan media baru yang memudahkan cara berkomunikasi. Dengan keberadaan internet, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Keberadaan media sosial juga kini menjadi pilihan dalam menyampaikan informasi. Tidak hanya bagi perusahaan swasta namun juga lembaga pemerintahan. Penggunaan media sosial kini juga dipilih oleh lembaga pemerintahan untuk berkomunikasi dengan publiknya. Penelitian ini mencoba meneliti mengenai pengaruh penggunaan media sosial di lembaga pemerintahan terhadap kepercayaan kepada lembaga pemerintah. media sosial yang diteliti adalah media sosial milik instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Media sosial yang diteliti adalah instagram, twitter, dan facebook dengan alamat @layananjakarta. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan bersifat eksplanatif dengan mengambil sampel adalah pengikut tiga media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dengan menggunakan online kuisioner untuk mendapatkan data dari para responden. Structural Equation Modeling SEM digunakan sebagai metode analisis data yang didapatkan dalam penelitian untuk menguji dan mengestimasi hubungan dengan integrasi analisis faktor dan analisis jalur. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan media sosial terhadap kepercayaan terhadap pemerintah daerah melalui beberapa faktor. Kepercayaan terhadap pemerintah daerah, terlebih dahulu diawali dengan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap instansi pemerintah adalah adanya transparansi dan interaktivitas dari media sosial. Transparansi dan interaktivitas komunikasi dialami oleh responden setelah menggunakan media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor kepuasan dari penggunaan media sosial, menurut hasil penelitian ini, ternyata tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan terhadap instansi. Hanya dua dari tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap instansi pemerintah yaitu transparansi dan iteraktivitas komunikasi yang menjadi faktor timbulnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

---

ABSTRACT
With the existence of the internet, information can spread very quickly. The existence of social media is also now an option in conveying information. Not only for private companies but also government agencies. The use of social media is now also chosen by government agencies to communicate with the public. This research tries to examine the influence of social media usage in government institution toward trust to government institution. Social media under study is the social media owned by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Social media investigated are Instagram, twitter, and Facebook with address layananjakarta. This research is a research with quantitative and explanative approach by taking sample is followers of three social media owned by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. This research was conducted in Jakarta by using online questionnaire to get data from the respondents. Structural Equation Modeling SEM is used as a method of data analysis obtained in research to test and estimate relationship with integration of factor analysis and path analysis. This study found that there is an influence of the use of social media to trust the local government through several factors. Belief in local government, first begins with the trust of government agencies. Factors that affect trust in government agencies are the transparency and interactivity of social media. Transparency and interactivity of communication experienced by respondents after using the social media owned by the Office of Investment and One Stop Integrated Services. Factor satisfaction from the use of social media, according to the results of this study, did not have a positive effect on trust in agencies. Only two of the three factors that affect the trust of government agencies are transparency and interactivity which becomes the factor of the emergence of confidence in government agencies that affect the confidence of local government.