Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Surat Keputusan Rektor tentang kawasan tanpa rokok Universitas Indonesia disahkan sejak September 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa fakultas ilmu budaya terhadap Surat Keputusan Rektor dengan menggunakan desain deskriptif sederhana. Sampel terdiri dari 106 mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 1 Mei-12 Mei 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap SK Rektor adalah membuat udara menjadi lebih bersih dan segar; menurunkan jumlah perokok; melindungi perokok pasif dari bahaya secondhand smoke, penyakit akibat asap rokok, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan udara bersih. Sosialisasi perlu ditingkatkan untuk mendukung terlaksananya KTR UI dan melindungi perokok pasif dari secondhand smoke.

---

ABSTRACT
Surat Keputusan Rektor about free smoke area has been legalized since September 2011. The aims of the study was to identify student perception about smoke free regulation. Simple descriptive study was conducted between May 1 to May 12, 2012 among 106 of humanities student. The result indicated that humanities student perception about Surat Keputusan Rektor are making the weather more fresh and cleaner; decreasing number of smoker; protecting passive smoker from cigarette smoke, illness cause by secondhand smoke, and human right to get clean weather. There is need to increase the socialization in order to support the implementation of smoke free area and protect the passive smoker from secondhand smoke.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis perbandingan pengaturan terkait rokok dalam Undang-Undang Kesehatan dari masa ke masa beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami regulasi mengenai rokok yang berkembang serta implikasi dari setiap perubahan tersebut terhadap kesehatan masyarakat dan industri tembakau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai rokok di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengatur zat adiktif secara umum tanpa menyebutkan rokok secara spesifik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperkenalkan aturan yang lebih spesifik mengenai rokok, termasuk pembatasan pada iklan, promosi, dan kawasan bebas rokok. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperluas cakupan regulasi dengan memasukkan rokok elektronik dan memperkenalkan aturan-aturan baru. Setiap perubahan regulasi membawa implikasi penting baik untuk kesehatan masyarakat, maupun bagi industri tembakau. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi mengenai rokok di Indonesia telah berkembang menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan dan pengawasan tetap ada, terutama dalam menghadapi perkembangan baru seperti rokok elektronik. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi pada industri tembakau. ......This thesis analyzes how the comparison of smoking-related regulations in the Health Act from time to time along with its implementing regulations. This paper is prepared using the doctrinal method. The focus of this study is to understand how the regulation of smoking has developed and the implications of any changes to public health and the tobacco industry. The results show that the regulation of smoking in Indonesia has undergone significant development. Law No. 23 of 1992 on Health regulates addictive substances in general without mentioning cigarettes specifically. Law No. 36 of 2009 on Health introduced more specific regulations on smoking, including restrictions on advertising, promotion, and smoke-free areas. Law No. 17 of 2023 on Health expanded the scope of regulation to include electronic cigarettes and introduced new rules. Each regulatory change has important implications for both public health and the tobacco industry. Overall, this study concludes that smoking regulation in Indonesia has evolved towards a more comprehensive and public health-focused approach. Nonetheless, challenges in enforcement and supervision remain, especially in the face of new developments such as electronic cigarettes. Further efforts are needed to strike a balance between health protection and economic impact on the tobacco industry.

Abstrak :

Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) di tahun 2009, dan UU ini menjadi awal mula sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Pasalnya FSPTCA ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rokok kretek asal Indonesia. Indonesia meresponnya dengan upaya diplomasi bilateral maupun multilateral dengan mensengketakannnya ke dalam Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Amerika Serikat diputus bersalah oleh panel maupun Badan Banding karena FSPTCA sebagai tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminasi WTO serta agar Amerika Serikat segera mematuhi rekomendasi panel maupun Badan Banding. Namun hingga batas tertentu, Amerika Serikat tak kunjung mematuhinya, hingga Indonesia meminta otorisasi DSB WTO untuk melakukan retaliasi. Namun retaliasi sesuai dengan otorisasi DSB WTO tidak terjadi, melainkan yang terjadi adalah retaliasi dalam bentuk penandatanganan Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) untuk mengakhiri sengketa perdagangan FSPTCA. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO tetapi memilih retaliasi dengan menandatangani MoU (mutually agreed solution). Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan model analisa dari two-level games theory. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami interaksi antar aktor nasional (level II) dan internasional (level I) serta belum ada penelitian terdahulu dengan unit analisanya Indonesia dianalisis menggunakan two-level games theory. Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa FSPTCA bersifat politis, totally banned, melanggar prinsip national treatment. Temuan penting lainnya adalah bahwa Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO terhadap Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat menawarkan MoU dengan poin sesuai kebutuhan Indonesia yang dianggap lebih signifikan bagi Indonesia.    

 

---

The United States ratified the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) in 2009, and this act became the beginning of the Indonesia-United States trade dispute. The FSPTCA is an act of discrimination carried out by the United States against Indonesian clove cigarettes. Indonesia responded with bilateral and multilateral diplomacy efforts by disputing it into the Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). The United States has been found guilty by panel and Appellate Body because the FSPTCA is an act that violates the WTO principle of non-discrimination and so that the United States immediately obey to the panel and Appellate Body recommendations. But to a certain extent, the United States has never obeyed it, so Indonesia has requested DSB WTO authorization to carry out retaliation. However, retaliation in accordance with DSB WTO authorization did not occur, but what happened was retaliation in the form of signing the Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) to end the FSPTCA trade dispute. This thesis research aims to explain the reason of the Indonesian government did not retaliate according to the DSB WTO authorization but chose retaliation in the form of signing the MoU (mutually agreed solution). In answering these questions, this thesis uses an analysis model from the two-level games theory. The use of this theory aims to understand the interactions between national (level II) and international (level I) actors and there have been no previous studies with Indonesia as a unit of analysis analyzed using two-level games theory. The findings in this study identified that FSPTCA was political, totally banned, violate the national treatment principle. Another important finding is that Indonesia did not retaliate according to the authorization of the DSB WTO against the United States, because the United States offered a MoU with points according to Indonesia`s needs which were considered more significant for Indonesia.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini akan membahas evaluasi dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta menurut persepsi perokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta dilihat dari persepsi perokok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix method. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari 6 enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini terdapat 52 lima puluh dua responden dan 4 empat narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dimensi kecukupan, dimensi perataan, dan dimensi responsivitas masih perlu ditingkatkan

---

ABSTRACT
This study will describe the evaluation of the Governor Regulation number 75 year 2005 regarding to Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta according to the smokers perception. The purpose of this study was to determine the extent to which the evaluation of Jakarta Governor Regulation number 75 Year 2005 about Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta through the smokers perception. The method of research approach used in this study was mix method approach. The theory of program implementation from William N. Dunn used as a basis to measure the implementation that consists of 6 six dimensions including effectiveness efficiency adequacy equity responsiveness and appropriateness. There were 52 fifty two respondents and 4 four interviewees in this study. The results of this study showed that several dimensions which consist of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness need to be improved.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang analisis kitab Irsy?du al-Ikhw?ni karya Syekh Ihsan Jampes yang berisi tentang hukum minum kopi dan merokok yang dikupas melalui kacamata kesusastraan Arab. Hukum minum kopi dan merokok pada kitab ini disajikan dalam bentuk puisi dan prosa, yang mana puisi sebagai inti pembahasan dan prosa sebagai penjabaran dari puisi. Selain unik, kitab ini juga menjadi daya tarik agar dilakukannya penelitian, khususnya kesusastraan. Melalui metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori strukturalisme-semiotik, penelitian ini mencari tahu bagaimana struktur dan isi kitab Irsy?du al-Ikhw?ni. Selain itu, penelitian ini juga dapat melihat efektifitas penggunaan puisi dalam penyampaian suatu hukum dengan mengukur seberapa berpengaruh bal?gah dalam kitab ini. Hasil penelitian ini adalah secara structural terdiri dari lima bab, yang dibagi ke dalam 38 bagian yang jumlahnya berbeda. Setiap bagiannya terdiri dari puisi dan prosa. Sedangkan secara isi, penyampaian informasi tentang kopi, rokok, dan permasalahan fiqih didalamnya baik pada puisi maupun prosa cukup jelas dan secara bahasa tidak sulit karena tidak banyak menggunakan unsur ilmu al-bay?n. Namun, penggunaan usl?b mustamirrun mutarradun dalam penulisan prosa mempersulit pembaca yang tidak biasa membaca prosa dengan bahasa dan tulisan Arab tanpa tanda vokal dan tanda baca.

---

ABSTRACT
This study discusses the analysis of a book titled Irsy du al Ikhw ni written by Sheikh Ihsan Jampes which addresses the law of coffee drinking and smoking, viewed through Arabic literary aspects. The law of coffee drinking and smoking in the book is presented in poetries and proses the author uses the poetries to convey the main ideas and the proses to explain the poetries intepretations. Aside of its unique elements, this book is also an appeal to researchers, especially in the field of literature. Through descriptive analysis method using semiotic structuralism theories, this research intends to describe the structure and contents of the book Irsy du al Ikhw ni. In addition to that, this research also intends to analyse the effectiveness of the use of poetry in conveying a certain law by measuring how influential of the Arabic rhetorics in the book is. The results of this study are structurally composed of five chapters, divided into 38 different sections. Each section consists of poetries and proses. As for the contents of the book which describes the delivery of information about coffee, cigarettes, and issues of jurisprudence in both in poetries and proses are found to be quite clear and are not linguistically difficult because the ilmu al bay n elements are not much in use. However, the use of usam r mustamirrun mutarradun in prose writing makes it difficult for readers who do not have a good experience reading proses in the Arabic language written without vowel marks and punctuations.