Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia merupakan negara keempat di dunia dengan angka prevalensi perokok terbanyak di dunia. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok. Tempat kerja merupakan salah satu area KTR. Meskipun peraturan KTR merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten (pemkab) Bogor yang telah ditetapkan sejak tahun 2012, pada pelaksanaannya masih banyak pegawai pemkab Bogor yang merokok pada area tempat kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pegawai pemkab Bogor terhadap peraturan KTR di tempat kerja agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi penegakkan peraturan KTR. Penelitian ini dilakukan di 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Bogor dengan jumlah responden 321 pegawai. Desain penelitian cross sectional, pengambilan sampel menggunakan probability proporsional to size (pps). Hasil penelitian ini menemukan bahwa 43,5% responden pegawai perokok patuh dan 51,7% responden pegawai non perokok patuh. Hasil regresi logistik menunjukkan hubungan bermakna antara umur dan persepsi keseriusan penyakit akibat paparan asap rokok dengan kepatuhan terhadap peraturan KTR ditempat kerja pada responden pegawai yang perokok. Hasil regresi logistik pada responden pegawai non perokok menunjukan hubungan yang bermakna antara persepsi manfaat, jenis kelamin dan keyakinan diri (self efficacy) terhadap kepatuhan peraturan KTR di tempat kerja.

---

ABSTRACT
Indonesia is the fourth country in the world with the highest prevalence of smokers. The Regulation of smoke free zone is an effort to protect public from the impact of exposure to secondhand smoke. Although the smoke free zone regulation is an initiative of Bogor regency government which has been established since 2012, in the implementation there are still many government employees who smoke in the working area. The government employee is the role model in implementing smoke free zone. This research was conducted to find out the factors influenced government employees in compliance smoke free workplaces regulations in order to be used as guidance in formulating strategies for enforcing smoke free zone regulations. This research was conducted in 28 units of government office in Bogor district with 321 respondents government employee. Study design is Cross sectional and sampling using probability proportional to size (pps). The results of this study found that 43.5% of smokers employee and 51.7% of non-smoker employees are comply the smoke free workplaces regulation. The result of logistic regression showed a significant correlation between age and perceived seriousness towards of smoke free workplaces regulation compliance on smoker respondent and the perceived benefits, gender and self-efficacy towards of smoke free workplaces regulation compliance on non-smoker respondents.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model prediksi implementasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dinamika penerapan KTR di level kabupaten/kota yang diformulasikan dalam berbagai format kebijakan, mulai dari keputusan bupati/walikota sampai dengan dalam bentuk peraturan daerah, yang telah diberlakukan selama belasan tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk menganalisis, menginterpretasi dan menghasilkan model prediktif mengenai kebijakan KTR data primer dan sekunder tingkat nasional dan lokal yakni empat wilayah yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: Kota Palembang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis uji-T, cross-tab, dan regresi logistik; dan didukung dengan metode analisis kualitatif untuk pengayaan hasil yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model prediksi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan dukungan dan demand dari daerahnya bisa terwujud jika faktor dukungan pajak rokok tinggi, tidak memiliki pertanian tembakau dan faktor demand hipertensi penduduknya tinggi, penduduk miskin lebih rendah, pendidikan masyarakatnya lebih tinggi, jumlah merokoknya lebih tinggi, pengeluaran merokoknya lebih tinggi dan angka harapan hidupnya lebih tinggi. Adanya dukungan di daerah komitment dan keberanian dari kepala daerahnya dalam kepedulian dan menyelamatkan kesehatan masyarakatnya merupakan dukungan yang cepat dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan pemetaan kuadran wilayah kabupaten kota dapat diupayakan penerapannya melalui skenario strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam peta jalan lima tahun selama satu periode pemerintahan harus bisa menerapkan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

---

This study discusses the implementation of Smoke Free Zone policy (KTR) at the district / city in Indonesia using a predictive model implementation. The goal is to analyze the dynamics of the implementation at the district level KTR / city policies formulated in a variety of formats, ranging from decision regent / mayor up to in the form of local regulations, which have been imposed on a dozen years. This study uses quantitative and qualitative approach, to analyze, interpret and generate predictive models regarding policies KTR primary data and secondary of national and local levels that are four areas that serve as the research sample are: Palembang City, Karawang District, North Lombok District and Mataram City. The analysis used was a T-test analysis, cross-tabs, and logistic regression; and supported by qualitative analysis method for enrichment comprehensive results. The results showed that the application of the model prediction with the smoking area policy support and demand from the region could be achieved if factors support higher cigarette taxes, do not have a tobacco farm and demand factors hypertension high population, poverty is lower, the higher education community, the number of smoking higher, the higher the smoking spending and higher life expectancy. There is a supported in the commitment and courage of the head region in and save the health care community is quick support in implementing the policy of no-smoking areas. With a district-quadrant mapping can be pursued through the implementation of long-term strategic scenarios and short-term five-year roadmap for the period of administration should be able to implement the policy of nosmoking areas of local regulations.