Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Winoto Hadi
"Globalisasi perekonomian nasional menimbulkan potensi serta tantangan bagi industri pelayaran nasional. Menurut jadwal yang telah disepakati bersama, rangkaian perjanjian AFTA, GATT, WTO serta NAFTA akan diimplementasikan penuh oleh seluruh negara negara anggotanya selambatlambatnya pada tahun 2020.
Dikarenakan industri pelayaran yang bersifat permintaan dan merupakan derived demand, peranan tidak langsung industri pelayaran pada perekonomian nasional adalah lebih besar daripada peranannya secara langsung. Perekonomian suatu negara memiliki keunggulan kompetitip bukan saja karena mampu menghasilkan komoditi yang sesuai dengan selera konsumen, dengan harga murah dan dengan kualitas yang prima. Daya saing perekonomian juga ditentukan oleh tersedianya transportasi yang mampu menyampaikan barang pada konsumen dengan cepat, murah, dan tepat waktu. Tersedianya transportasi (termasuk pelayaran taut) yang handal telah memungkinkan pelabuhan, seperti Amsterdam, Singapura dan Hong Kong mampu menjadi pusat distribusi regional dan internasional.
Berdasarkan itu maka diperlukan studi-studi penting untuk bidang kelautan terutama armada niaga dan pelabuhan. Dalam tesis ini ditinjau pada pola pergerakan armada kapal laut yang memuat kontainer dengan dibatasi waktu minimal selama kapal melakukan siklus/voyage dan turn round time di pelabuhan dilihat dari sisi komposisi armada. Armada ini dibagi menjadi 5 (lima) golongan yakni, golongan I yang berbobot mati ( DINT) dibawah 14000, golongan II antara 14000 sampai kurang dari 30000, golongan III antara 30000 sampai kurang 40000, golongan IV antara 40000 sampai kurang dari 50000, terakhir golongan V lebih dari 50000 DWT. Masing-masing kapal mempunyai daya muat kontainer sebesar, golongan 1500 teus, golongan II 1000 teus, golongan III 1800 teus, golongan IV 3000 teus dan golongan V 4180 teus.
Untuk menghitung jumlah komposisi armada kapal laut bermuatan kontainer dan waktu minimal tersebut diperlukan model matematis yang sederhana namun memenuhi fungsi kendalanya. Model ini diaplikasikan pada kapal-kapal berbagai golongan tersebut sehingga didapat komposisi yang memenuhi syarat.
Hasil keseluruhan analisa didapat bahwa : waktu sikius kapal dan waktu putar kapal di pelabuhan mencapai kondisi optimum sehingga persamaan model optimasi dapat digunakan, karakteristik pelabuhan mempengaruhi komposisi kapalnya. Kapal golongan V tepat untuk pelabuhan Tanjung Priok, kapal golongan I dan II tepat untuk pelabuhan Tanjung Perak, Panjang dan Tanjung Emas, kapal golongan I, II dan V tepat untuk pelabuhan Panjang.
Daftar Pustaka 24 ( 1990 - 2003 )"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
T14643
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdurrahman Razak
"Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan, Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, bahkan terkait pesangon jika sudah memasuki usia pensiun karena sangat umum tidak dicantumkan di dalam Perjanjian tersebut. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut sebagai dasar perjanjian yang mengikat pengusaha kapal dan awak kapal isinya tidak mencakup hak-hak anak buah kapal sebagaimana diatur di dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku. Contohnya terdapat pada putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, yang dalam Perjanjian Kerja Laut tidak tercantum hak pekerja mengenai pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada putusan tersebut terlihat bagaimana hak-hak awak kapal tidak terlindungi karena kurang jelasnya perlindungan bagi awak kapal. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif memuat substansi yang melindungi hak dan kewajiban para pihak melalui ketentuan-ketentuan yang mendasari terbentuknya perjanjian kerja laut tersebut.

Work agreements are the main basis for workers to establish an employment relationship, and are the basis for workers and/or workers to claim their rights. When compared, the Sea Work Agreement with the Work Agreement based on the Law will find a difference. The Sea Work Agreement is special, while the work agreement based on the Law is general. The ships crew and shipowners must be aware of their respective rights and obligations, even regarding severance if they are retired, because it is very common not to be included in the Agreement. The preparation and writing of this thesis uses normative legal research methods using qualitative analysis methods as a secondary data source. The main problem in this thesis is why the sea agreement as the basis of the agreement that binds the ships businessman and the crew of the contents does not cover the rights of the crew as stipulated in the applicable laws and regulations. An example is found in the decision of PHI Number 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, which does not indicate the rights of workers regarding severance pay in the case of termination of employment. The decision shows how the rights of the crew are not protected because of the lack of clear protection for the crew. The responsibilities of the parties bound in the sea work agreement, it should comprehensively contain the substance that protects the rights and obligations of the parties through the provisions that underlie the formation of the sea work agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Marganing Rahayu
"ABSTRAK
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki akumulasi transportasi dan perdagangan melalui laut. Transportasi laut yang melayani ekspor-impor dikelola oleh perusahaan pelayaran. Perlunya konsentrasi penuh bagi perusahaan pelayaran dalam menjalankan bisnis sehingga perlu untuk melakukan outsourcing pihak ketiga (manajemen kapal) untuk mengelola pekerjaan pemeliharaan, perekrutan kru, pembelian suku cadang kapal dan asuransi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengambil keputusan dalam memilih manajemen kapal terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan pelayaran (pemilik kapal). Manajemen kapal terbaik menurut pandangan pemilik kapal selain memelihara kapal dengan baik tetapi juga memenuhi persyaratan pelanggan (pengguna kapal). Metodologi yang diusulkan Analytic Network Process (ANP) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prosedur pengambilan keputusan pemilihan manajemen kapal di Indonesia. Ini adalah generalisasi dari Analytic Hierarchy Process (AHP), dengan mempertimbangkan ketergantungan antara elemen hirarkis. Banyak masalah keputusan tidak dapat disusun secara hierarkis karena melibatkan interaksi dan ketergantungan unsur-unsur tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki unsur-unsur tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, ANP diwakili oleh jaringan, bukan hierarki. Hasilnya diharapkan menunjukkan bahwa menyajikan peringkat sub-kriteria dan alternatif penting dalam pemilihan perusahaan ship management.

ABSTRACT
Indonesia is a biggest archipelagic country in the world, has accumulated transportation and trade by sea. Sea transportation that serves the export-import is managed by shipping companies. The need for full concentration for shipping companies in running a business so it is necessary to outsource a third party (ship management) to manage job of maintenance, crew recruitment, ship spare part purchasing and insurance. So this study aims to make the decision in selecting the best ship management according to needs of the shipping company (ship owner). The best ship management by shipowner view besides maintain ship well but also fulfill the requirements of the customer (ship user). The Analytic Network Process (ANP) proposed methodology is utilized to find out the influencing factors in the decision-making procedure of ship management selection in Indonesia. It is a generalization of the Analytic Hierarchy Process (AHP), taking into account the dependence between hierarchical elements. Many decision problems cannot be structured hierarchically because they involve the interaction and dependence of higher-level elements in the hierarchy of lower-level elements. Therefore, ANP is represented by a network, not a hierarchy. The result is expected to indicates that presents the ranking of important sub-criteria and alternatives. In addition, it is expected to be used in determining the service standardization of ship management"
2019
T53428
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library