Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa saat pintu terbuka bagi perempuan untuk memasuki semua sektor publik, saat itu pula perempuan merasakan ketidakadilan jender dalam sistem dan struktur organisasi serta lingkungan kerja sektor publik terutama sektor publik yang maskulin. Demikian pula pada penelitian yang menganalisis perempuan yang bekerja di bidang konstruksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi mereka dalam memilih bidang ilmu serta bekerja di bidang konstruksi. Memiliki bidang keahlian tertentu terutama untuk menunjang kerja dan karir dapat dimulai saat seseorang memasuki bidang ilmu yang akan ditekuni di Perguruan Tinggi. Ketertarikan terhadap konstruksi bangunan dan profesi konstruksi yang dinamis mendasari keinginan sebagian perempuan dalam penelitian ini untuk memilih Fakultas Teknik jurusan Sipil sebagai kelanjutan dari pendidikan mereka. Namun, pada dasamya perempuan sulit untuk menentukan sendiri masa depannya. Dalam menentukan pilihannya suka atau tidak suka, perempuan selalu dipengaruhi lingkungannya. Lebih tidak menyenangkan, bila budaya yang bias jender mempengaruhi lingkungan tempat perempuan tinggal. Perempuan yang pilihannya tidak disenangi lingkungannya lebih merasakan hambatan-hambatan budaya tersebut dibandingkan dengan perempuan yang pilihannya didukung lingkungannya. Dalam dunia kerja konstruksi, perempuan mengalami ketidakadilan jender yang menghambat kerja mereka. Dalam sistem kerja, dan struktur organisasi bidang konstruksi yang dipengaruhi budaya rekayasa memberi dampak pada ketidakadilan jender melalui kebijakan-kebijakan perusahaan. Pertama, ketidakadilan dalam penempatan kerja; ke-dua ketidakadilan dalam peningkatan karir; ke-tiga ketidakadilan dalam kesempatan memimpin proyek. Tentu saja ketidakadilan jender tersebut sangat terkait satu sama lain.

Abstrak :
Karya sastra feminis selalu mengangkat permasalahan kaum wanita dalam konteks budaya patriarki. Pada umumnya digambarkan hubungan antara kaum wanita dan laki-laki dalam masyarakat sangat tidak setara, karena posisi kaum wanita lebih termarjinalkan. Ketimpangan jender ini serinimenimbulkan konflik yang tidak bisa tidak harus disikapi dengan memandang posisi kedua belah pihak. Permasalahan itu pula yang diangkat dalam kedua novel Tony Morrison berjudul Sala dan Tar Baby, yang memfokuskan pada masalah ketimpangan jender di kalangan masyarakat kulit hitam. Pengarang menggambarkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat kulit hitam yang patriarki memiliki hubungan yang tidak setara, dan salah satu penyebabnya adalah konstruksi sosial masyarakat yang turut meligitimasi nilai-nilai dan budaya patriarki tersebut. Penulis juga menggambarkan bagaimana tokoh wanita menyikapi ketimpangan tersebut melalui dua aspek yang berbeda, yakni penerimaan dan penolakan. Pada akhirnya terlihat bahwa kedua sikap tersebut menimbulkan implikasi yang juga berbeda terhadap para tokoh wanita di kedua novel, sehingga posisi yang termarjinalkan dan permasalahan akibat ketimpangan jender tersebut bisa diperbaiki. Secara keseluruhan, penulis menyiratkan beberapa aspek yang harus dilakukan kaum wanita agar bisa mengatasi permasalahan tersebut dan tidak terlalu terinternaiisasi oleh konsep-konsep patriarki, diantaranya melalui faktor pendidikan, dan upaya peningkatan kemampuan dan wawasan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menggambarkan keadilan gender dalam perkara perdata bidang perkawinan. Pada pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan hakim yang menunjukkan posisi perempuan dalam sistem hukum. Sumber data terdiri dari empat perkara dan mencakup dua belas putusan hakim dari tiga tingkatan pengadilan. Data siap pakai ini diolah dengan teknik analisis isi. Alat analisis isi yang digunakan (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) perspektif hukum feminis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan dan pertimbangan hakim juga berpihak pada perempuan menghasilkan putusan hakim yang berkeadilan gender. Selain itu, ada peraturan yang tidak berpihak pada perempuan, tetapi pertimbangan hukum berpihak pada perempuan sehingga putusan berkeadilan gender. Kemudian, ada juga peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan, namun pertimbangan hukum hakim tidak berpihak, maka putusan hakim tidak berkeadilan gender. Dalam perkara perdata, terungkap peristiwa pidana yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomis, dan seksual. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan metode hukum berperspektif gender. Kemudian, mengingatkan aparat hukum akan keberadaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman pasal 4 (2) "Peradilan cepat, biaya ringan". untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan gender.

---

This thesis is focused on legal reasoning in the jurisprudence demonstrating women's position in the legal sytem. In this study, judge's verdicts in civil cases of marriage are scrutinized against current legislation and feminist legal theory. The analysis shows that if both legislation and jurisprudence favor women, it results in producing a gender-perspective verdict. If the jurisprudence favors women but legislation does not, the result is likewise. However, if the legislation does favor women but the jurisprudence does not, the verdict lacks of gender perspectives. In addition, in the civil cases, criminal cases such as physical, psychic, economic and sexual violence are exposed as well. Therefore it is suggested that socialization on legislation protecting women and gender perspective legal methods be implemented.

Abstrak :
Pendidikan dasar bagi anak perempuan telah dibuktikan membawa dampak positif bukan saja bagi anak itu sendiri tetapi juga bagi keluarga, bahkan bagi negara. Oleh karena itu telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi anak perempuan di SD. Namun berbagai usaha yang dilakukan diakui kurang membuahkan hasil yang menggembirakan. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai program sejak awal pelita I hingga diperpanjangnya Program Wajib Belajar pada akhir pelita VI. Meskipun diakui kesenjangan jender hampir teratasi di tingkat SD, tapi ternyata tidak demikian untuk tingkat lanjutannya. Satu usulan yang berulang kali ditekankan oleh berbagai pihak, termasuk PBB adalah menghapuskan materi pelajaran yang bias jender. Agaknya usulan ini kurang mendapat perhatian yang memadai. Penelitian ini bermaksud mencari alternatif lain dalam mengupayakan proses belajar-mengajar yang sensitif jender. Memang diakui bahwa usaha memperbaiki materi pelajaran yang bias jender perlu diwujudkan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah, guru juga menjadi pertimbangan penting dalam upaya ini karena gurulah yang secara langsung melaksanakan proses belajar-mengajar di kelas. Berdasarkan keyakinan ini, maka alternatif yang diajukan dalam studi ini adalah mengkaji kembali materi pelajaran SD bersama-sama dengan guru. Dengan cara ini diharapkan guru menyadari adanya ketidakadilan jender yang disosialisasikan lewat buku pelajaran dan oleh karena itu dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk kelasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini diarahkan pada proses consciousness raising (proses penyadaran). Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkaji buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Bahasa Indonesia yang digunakan di kelas I dan IV SD. Analisis isi ini menggunakan indikator sensitivitas jender seperti dimuat dalam Kane, 1995. Kemudian, hasil sementara dipresentasikan dalam seminar setengah hari, dengan tujuan utama untuk mensosialisasikan temuan studi dan membuka mata dan hati guru SD terhadap masalah bias jender ini. Langkah terakhir adalah menyelenggarakan lokakarya penyadaran jender bagi guru-guru SD Katolik di wilayah Jakarta-Bekasi-Tangerang. Lokakarya ini diharapkan dapat mengajak guru menyadari bahwa materi yang bias jender ini merugikan kita semua, karena itu perlu disikapi dengan lebih bijaksana dan disampaikan dengan lebih baik kepada siswa. Paling sedikit sudah ada dua kali kajian materi pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk SD (kurikulum 1975) di Indonesia. Kedua studi tersebut menemukan adanya bias jender dalam buku pelajaran dimaksud. Kajian terhadap buku PPKn dan Bahasa Indonesia dalam studi ini pun masih menemukan bias jender yang kental. Hal ini terlihat dari gambar laki-laki yang lebih banyak digunakan dalam ilustrasi dibandingkan dengan gambar perempuan; nama laki-laki yang lebih banyak disebutkan dari pada nama perempuan; peran dan aktivitas yang dilakukan laki-laki ditunjukkan dengan lebih beragam; bentuk-bentuk permainan yang menggambarkan stereotipe jender; dan nama tokoh laki-laki yang juga disebut lebih banyak dan beragam bidang prestasinya dibandingkan dengan tokoh perempuan. Padahal sudah ada dua kali perbaikan kurikulum, tahun 1984 dan 1994. Jadi benar bahwa menyusun kurikulum, apalagi materi yang bebas dari bias jender masih membutuhkan kesabaran. Setitik harapan untuk memutus rantai dan meretas jalan, menuju proses belajar-mengajar yang sensitif jender, terlihat ketika guru-guru menunjukkan antusiasmenya dalam mengikuti lokakarya penyadaran jender. Mereka aktif berpartisipasi, sehingga pada akhirnya menghasilkan satu kesepakatan yang pada intinya menuangkan adanya kesadaran jender dan mau mengupayakan terwujudnya proses belajar-mengajar yang sensitif jender. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kantor Menteri Peranan Wanita, masih merupakan faktor yang paling menentukan dalam mengubah dan memperbaiki kurikulum maupun materi pelajaran. Oleh karena itu, keterlibatan pihak pemerintah perlu diupayakan tidak hanya sebatas retorika tetapi lebih pada tindakan nyata.

Abstrak :
Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitik terhadap peran Fatayat Nahdatul Ulama dalam membangun kesadaran perempuan atas budaya yang mengungkung mereka. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur?an, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasari oleh rasa kasih sayang (mawadah wa rahmah) di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri. Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya. Kualitas individu laki-laki dan perempuan di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Aural dan prestasi keduanya sama-sama diakui Tuhan, keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak, dan keduanya mempunyai potensi untuk mendapat kebahagiaan ukhrawi. Bagi Fatayat NU kesetaraan gender harus dipahami sebagai upaya untuk menghormati dan menghargai perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kebebasan. Fatayat juga tidak menginginkan perempuan menjadi "makhluk super" yang bias melakukan aktifitas domestik dan publik dalam waktu yang bersamaan. Sebaliknya laki-laki pun seperti itu. Yang mereka inginkan antara laki-laki dan perempuan saling memahami posisi masing-masing, perempuan harus memiliki daya tawar (bargaining power.) Telah lama disadari bahwa salah satu faktor yang membentuk dan menghambat kesetaraan gender adalah pemahaman agama. Oleh karena itu salah satu proyek penting dari gerakan penyadaran ini adalah penilaian dan penafsiran kembali, bahkan pada tingkat tertentu melakukan dekontruksi, terhadap tafsir-tafsir yang selama ini mempunyai tendensi tidak adil terhadap perempuan Salah satu yang sulit adalah ketika ide dan gagasan-gagasan itu terbentur pada budaya patriarkis yang telah mengakar kuat. Jika patriarkis telah berwujud budaya, maka nilai-nilai yang dibawanya pun telah merasuk ke berbagai sendi dan struktur kehidupan dan dimensi agama menjadi bagian tidak terpisahkan. Maka pertarungan wacana dan.nilai-nilai beradu dalam dua wilayah yakni kebudayaan dan agama.

---

This study learn about fenomenologic of qualitative through the analysis-descriptive experiment type, which explain about role of Fatayat NU in built women awareness into hegemonic culture. Al-Qur'an admit there was distinction between man and women, but the distinction not means discrimination which can more beneficial to the other. Reverse, the distinction intend to carry of Al-Qur'an fundamental mission, that is tangible restore harmonious relations based on love and affection (mawaddah wa rahmalr) in the circle of the family, as source real ideal .community in a country. However, this situation could be happen which is invent equilibrium and compatible relationship both of them. In the God sight, quality of individual man and woman indifferent. Charity and achievement both them equally admitted to the God. They also potentially to have a proper worldly life, happiness for according to Fatayat NU, equal of gender should be minded as serious efforts to show mutual respect and appreciate woman as human which have the right and freedom. Moreover, Fatayat want unexpected woman to become "superior creatures" who can do domestic and public activity in the same time. In spite of man. Fatayat want that man and woman understanding respective their position. And of course, woman should have bargaining power. In fact, for a long time consciused that one of the factor that can form even blocked gender equally is comprehension of religion. Consequently, an important project of action of awareness is reevaluation and reinterpretation instead on certain level to make decontruction concerning to the exegesis all this time have unfair tendension toward woman. A complicated situation come while ideal and so many cencept collide with partriarch culture structure which became deeply rooted in society. When the partriarch has been formed, it'll takes appraisal then possessed to many structure and principal life and the dimension of religion unseparated. Simply, struggle of discourse and appraise fight in emancipation spot. There are happen in two area such as culture and religion.

Abstrak :
Hukum adat yang beraneka ragam banyaknya masih berlaku pada suku bangsa di Indonesia, dan masing-masing mengacu pada sistem kekerabatan yang dianut. Sistem kekerabatan patrilineal seperti pada suku Batak dan Bali, tidak memasukkan anak perempuan sebagai ahli waris dan tidak termasuk penerus keturunan. Pelaksanaan hukum waris yang termasuk bidang hukum keluarga menurut hukum adat Batak khususnya Batak Toba di Jakarta, masih menggunakan hukum adat Batak. Sejak tahun 1961. MA mengeluarkan putusan yaitu Yurisprudensi No.179/K/ST/1961 tentang warisan adat di tanah Batak Karo yang memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya). Dari Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataannya dalam masyarakat Batak Toba anak perempuan bukan ahli waris apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya (orang tuanya). Permasalahan utama yang dihadapi adalah apakah warga masyarakat adat Batak masih berpegang pada hak waris dalam hukum adat Batak sehingga menjadi kendala bagi penerapan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam mengamati kehidupan warga masyarakat Batak Toba di Jakarta, digunakan teori jender, antropologi hukum dikaitkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Jender manurut Saparinah Sadli merupakan sejumlah karakteristik psikologis ditentukan secara sosial dengan adanya seks lain, dasar hubungan jender itulah diasumsikan dengan adanya perbedaan analisis. Dalam menganalisis peran laki-laki. dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari dalam kenyataannya bekerja, yang rumusan hukum tidak hanya hukum yang tertulis saja tetapi juga aturan yang tidak tertulis, Menurut rumusan von Benda Beckmann hukum merupakan konsepsi kognitif dan normatif termasuk didalamnya prinsip, adat dan norma-norms lainnya. Bekerjanya hukum dalam kehidupan warga masyarakat Batak juga. dapat dilihat apakah hukum adat itu masih hidup dan diterapkan. Moore dalam penelitiannya terhadap orang Chagga di Tanzania, Afrika. rnengemukakan bahwa betapa pentingnya hukum untuk mengadakan perubahan sosial (Sally Folk Moore ; 1993: 1-18). Hukum yang dimaksud adalah hukum tanah yang merupakan undang-undang dan dapat diterapkan untuk menggantikan pedoman-pedoman yang berlaku tentang kepemilikan tanah, menjadi diawasi melalui sistem kepemilikan yang diambil alih seluruhnya oleh negara. Penelitian Moore ini mirip dengan penelitian tentang hukum waris pada suku bangsa Batak. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif Kami menggabungkan beberapa teknik penelitian, yaitu dalam mengumpulkan informasi diterapkan metode telaah kepustakaan dan beberapa dokumen yang berbentuk keputusan dan tulisan. Untuk melengkapi data tersebut kami juga mengikuti kegiatan adat dalam kehidupan sehari-hari antara warga masyarakat Batak di Jakarta dengan pengamatan terlibat (participation-observation), disamping data yang didapat dari lima orang ketua adat sebagai informan. Data juga didapat dari kuesioner yang disebarkan kepada 40 orang wanita dari marga Simandjuntak dan Pasaribu dan untuk lebih memahami serta menghayati pengalaman wanita dalam masalah warisan, diadakan wawancara secara mendalam (depth-interview) terhadap sepuluh orang ibu yang diambil secara snow-ball. Hasil penelitian dapat disimpulkan sbb ; walaupun secara normatif anak perempuan tidak termasuk dalam kelompok ahli waris, namun dalam perkembangannya, keluarga yang berasal dari warga masyarakat Batak Toba yang bertempat tinggal di Jakarta sudah memasukkan anak perempuan mereka sebagai ahli waris, sedangkan bagian yang diterima anak perempuan sangat bervariasi, yaitu bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, bagian anak perempuan tergantung dari saudara laki-lakinya atau bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Hal yang utama dapat dilihat pada bidang pendidikan, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapat prioritas utama dengan tidak ada perbedaan. Satu hal yang ditemui dalam penelitian ini adalah bahwa pengertian perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan pada warga masyarakat Batak Toba di Jakarta tidak pada hal yang negatif saja, lebih jauh perbedaan peran tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan (emotional security) bagi anak perempuan mereka, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga.

Abstrak :
BAB IPENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Manusia merasa puas ketika memperoleh pembenaran atas peminggiran jenis kelamin tertentu. Namun, pada saat yang hampir bersamaan muncul kecemasan dan kekecewaan dalam hidup. Manusia belajar bahwa begitu banyak perbuatan jahat yang ada di dunia, tidak ada gunanya menambah daftar kejahatan yang mereka lakukan sendiri atas dasar dengki dari prasangka terhadap satu sama lainnya. Karena itu buatlah hidup bernilai untuk setiap individu. "... makes life valuable to the individual human being." Kurang lebih demikian ungkapan John Stuart Mill (1988, h. 108-109) yang sarat muatan filosofis tentang pandangannya mengenai keberadaan manusia jika dikaitkan dengan manusia lain. Pandangannya ini menyiratkan suatu kegalauan bahwa tidak semestinya terjadi diskriminasi antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin tertentu. Argumen supremasi atas perempuan boleh dikata berlaku di berbagai belahan dunia ini, yaitu keyakinan bahwa kaum laki-laki lebih superior dari kaum perempuan. Kondisi itu lambat laun menjadi alasan klasik atas penindasan hak-hak perempuan. Berbagai upaya ditempuh untuk keluar dari masalah itu, baik oleh kalangan feminis maupun pemerhati masalah-masalah perempuan lainnya. Upaya yang dilakukan bukanlah untuk menyamai laki-laki dalam anti biologis, psikologis, dan sosiologis, melainkan untuk memungkinkan perempuan bertindak atas pilihan bebas dan sadar sebagaimana dimiliki kaum laki-laki. Bahwa perempuan tersebut kemudian memilih peran tradisionalnya atau malah peran baru bukanlah menjadi persoalan. Yang penting ialah bahwa perempuan mempunyai kekerasan untuk menentukan pilihan dan putusannya sendiri. Pengalaman saat melahirkan, memberikan kehidupan bagi makhluk-makhluk kecil yang amat mereka sayangi, dan ketakutan akan kekerasan menurut Arivia (1996, h. 3) barangkali merupakan pengalaman yang betul-betul dirasakan perempuan secara universal. Pengalaman ini berlangsung dalam sejarah perkembangan budaya dan pemikiran manusia. Diskriminasi dalam bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Berabad-abad lamanya perempuan telah terbiasa diperlakukan kasar, tidak berguna, dan inferior oleh keluarganya, masyarakat, sekelilingnya, kekasih maupun suaminya. Celakanya, para ilmuwan atau filsuf sekalipun banyak berteori membenarkan alasan mereka mengapa perempuan harus ditindas. Aristoteles misalnya yang mengatakan bahwa perempuan itu setengah manusia, dikategorikan sebagai anak-anak, belum dewasa sehingga tidak mungkin menjadi pemimpin. Demikian halnya Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perempuan secara psikologis tidak matang, karena mempunyai kecemburuan terhadap penis (penis envy), dan masih banyak lagi ilmuwan yang berusaha lewat teori-teori baru sebisa mereka menyepelekan perempuan. Jadi secara historis memang perempuan telah diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua. Gagasan John Stuart Mill (selanjutnya disingkat Mill) sebagai filsuf sekaligus feminis laki-laki tentang keberadaan perempuan khususnya mengenai persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Pada gagasan tersebut kita akan melihat bahwa dasar pemikiran feminisme liberal yang dianut Mill adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi sehingga mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Penulisan tentang filsuf terkenal seperti John Stuart Mill sebagai laki-laki pertama yang menuangkan karya besarnya tentang teori-teori feminis yang secara umum diperhitungkan sebagai teori besar dalam tradisi politik Barat terasa masih kurang. Umumnya hanya melihat dari aspek kepentingan sosial dan politik bagi kaum laki-laki, padahal Mill dan karyanya memainkan peran penting dalam memajukan persamaan hak perempuan di Inggris pada abad ke-19. The Subjection of Women, sebagai bentuk penuangan gagasan Mill dianggap sebagai salah satu karya terbesarnya. Dalam karyanya ini terwakili argumen-argumen Mill yang ada pada karya sebelumya seperti On Liberty, Utilitarianism, Considerations on Representative Government, dan teori-teori sosial-politik lainnya. Menuliskan gagasan tentang persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki tergolong berat, karena tidak semudah menuangkan gagasan tentang politik. Mill mengungkapkan bahwa bagaimana perempuan direndahkan dan didiskriminasikan telah lama mengganggu pikirannya tetapi baru sekarang ia mempunyai perasaan kuat?.

Abstrak :
ABSTRAK

Salah satu masalah serius yang dihadapi oleh dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah masih rendahnya upah yang diterima pekerja. Hal ini bisa dilihat dengan adanya ketentuan upah minimum baik regional maupun sektoral yang kerap sekali mengalami perubahan. Disamping itu, berbagai protes, demonstrasi, pemogokkan serta kasus-kasus perselisihan yang terjadi selama ini, sebagian besar mempunyai muatan masalah pengupahan.

Dengan berkembangnya industrialisasi di Indonesia, banyak kesempatan bagi angkatan kerja perempuan untuk memasuki pasar kerja. Namun kemudian muncul isu yang menyatakan adanya "perlakuan yang berbeda" terhadap pekerja laki-laki dibanding terhadap pekerja perempuan, dan adanya pekerja perempuan "dihargai" lebih rendah daripada pekerja laki-laki.

Studi ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbadaan upah pekerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang berstatus buruh/karyawan, dengan menggunakan data hasil Sakernas 1998. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan menggunakan regresi logistik biner dengan variabel yang diperhatikan tingkat pendidikan, jam kerja, status perkawinan, jenis pekerjaaa/jabatarr, dan kelompok umur.

Secara empirik banyak yang mengatakan bahwa upah pekerja perempuan dibayar lebih rendah dari upah pekerja laki-laki. Dalam studi ini juga didapat hal yang sama dimana upah pekerja perempuan hanya sebesar 29,6 % hingga 90,22 % dari upah pekerja laki-laki. Rata-rata upah pekerja perempuan hanya sebesar 67,49 dari rata-rata upah pekerja laki-laki dimana rata-rata upah pekerja perempuan sebesar Rp. 213.629,- dan rata-rata upah pekerja laki-laki sebesar Rp. 316.546,-.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mengangkat permasalahan diskriminasi gender, dimana diskriminasi gender seringkali dipahami masyarakat sebagai hal yang hanya dapat dialami oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana diskriminasi gender dapat terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan gagasan diskriminasi gender kedua dari David Benatar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki pun bisa menjadi korban dari diskriminasi gender dan diskriminasi gender adalah permasalahan yang dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.

---

ABSTRACT
This thesis raises the issue of gender discrimination, where gender discrimination is often understood as something that can only be experienced by women. This research aims to show how gender discrimination can happen to anyone, both women and men. This research is a qualitative research using the concept of second sexism by David Benatar. The results of this study indicate that men can also be victims of gender discrimination and gender discrimination are problems that can occur in all people, both men and women.

Abstrak :
Penelitian ini membahas terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam sebuah film Arab Saudi, berjudul ‘Al Murasyahah al Mitsaliyah’ yang rilis pada tahun 2019. Film yang disutradarai oleh Haifaa Al-Mansour dibintangi oleh Mila Alzahrani sebagai tokoh utama. Film ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena menggambarkan keadaan diskriminasi terhadap perempuan yang mana terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi bagi perempuan di Arab Saudi, dengan membawa pesan yang mengkritik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pesan dibalik terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang dianggap kontroversial yang diperoleh di dalam adegan-adegan film tersebut. Untuk menjelaskan makna dan pesan yang disampaikan, film Al Murasyahah al Mitsaliyah ini menggunakan analisis teori semiotika Roland Barthes dan teori kebebasan bereskpresi di ruang sosial milik Bonaventure Rutinwa. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya diskriminasi terhadap perempuan dalam kebebasan berekspresi di ruang publik, seperti adanya stereotip merendahkan terhadap perempuan di ruang sosial dan serta terdapatnya pembatasan ruang gerak bagi kaum perempuan. ......This research discusses the occurrence of discrimination against women contained in a Saudi Arabian film, entitled ‘Al Murasyahah Al Mitsaliyah’ which was released in 2019. The film, directed by Haifaa al-Mansour starring Mila Alzahrani as the main character of the film, is very interesting to study further. in because it describes the situation of discrimination against women in which there are restrictions on freedom of expression for women in Saudi Arabia, by carrying messages that criticize. This research is a qualitative research with a descriptive design. The purpose of this study is to explain the message behind the occurrence of discrimination against women which is considered controversial which is obtained in film scenes. To explain the meaning and message conveyed, Al Murasyahah al Mitsaliyah uses an analysis of Roland Barthes' semiotic theory and Bonaventure Rutinwa's theory of freedom of expression in social space. The results of this study are that there is discrimination against women in the freedom of expression in the public space, such as stereotypes that demean women in the social space and restrictions on women's movement.