Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bagi beberapa individu di banyak negara, makanan yang sehat dan cukup sudah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Satu dari tiga orang di seluruh dunia tidak memiliki akses makanan yang memadai; oleh karena itu, sangatlah penting untuk mencari cara untuk meningkatkan ketahanan pangan. Faktanya, Pendapatan dari individu bukanlah faktor yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, dan bisa dikaitkan dengan tabungan dari seorang individu. Studi ini mengkaji peran tabungan terhadap ketahanan pangan dan dampak penggunaan berbagai jenis tabungan, termasuk tabungan formal dan non-formal dengan menggunakan Propensity Score Matching (PSM) untuk memastikan komparabilitas kelompok tabungan dan non-tabungan terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitian menemukan bahwa status ketahanan pangan individu berdasarkan Food Consumption Score (FCS) telah meningkat karena partisipasi menabung, yang meningkatkan status ketahanan pangan mereka menjadi upper-bound borderline atau food-secure lower-bound. Dari sisi tabungan formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan formal hanya berdampak kecil terhadap ketahanan pangan. Hasil dari penelitian menganjurkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong masyarakat menabung selain memiliki tabungan formal dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Selain itu, program jaminan sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos) dapat difokuskan untuk mendorong masyarakat menabung daripada mendukung masyarakat untuk memiliki rekening tabungan formal. ......Achieving sufficient and healthy food has been one of the challenges faced by many countries. Around one out of three people worldwide do not have access to adequate food; hence, it is crucial to figure out ways to improve food security. High income is not the determinant of food security, and it can be related to financial products such as savings. This study examines the role of saving on food security and the impact of using different types of savings, including formal and non-formal savings using Propensity Score Matching (PSM) to ensure the comparability of saving and non-saving groups on food security. The research found that the individuals' food security status based on Food Consumption Score (FCS) had been improved due to saving participation, which increases their food security status to be upper-bound borderline or food-secure lower-bound. In terms of formal saving, the result demonstrated that formal saving only has a small impact on food security. The study's findings advocate for policy recommendations to encourage people to save despite having formal savings by improving the financial literacy of Indonesian people. Moreover, social security programs such as Bantuan Sosial (Bansos) could focus on encouraging people to save instead of supporting low-income people to have formal saving accounts.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas eksklusi sosial terhadap akses tanah yang melibatkan mantan GAM sebagai aktor pelaku serta korban. Studi kualitatif ini mengangkat studi kasus di Kota Langsa, Aceh Besar dan Aceh Utara. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan peta kekuatan politik GAM. Hasil observasi, studi ini membagi kelompok GAM berdasarkan tiga golongan yaitu; elit, menengah dan marginal. Argumentasi tesis ini adalah eksklusi terhadap kalangan marginal mendorong terjadinya eksklusi lain. Eksklusi adalah bentuk adaptasi dengan cara mengeksklusi pihak lain. Studi ini menggunakan pendekatan power of exclusion yang melihat diekslusinya seseorang disebabkan oleh empat power yaitu regulasi, legitimasi, market dan force yang terjadi melalui proses licensed exclusion dan intimates exclusion. Hasil penelitian menunjukan penggunaan kekuasaan elit GAM pasca konflik berdampak terhambatnya kalangan marginal GAM dari pada program land settlement sehingga mendorong munculnya ragam ekskusi yang lebih kompleks pada beberapa daerah. Realisasi program land settlement menunjukkan potensi eksklusi terhadap marginal GAM. Relasi legitimasi dan market dalam intimate exclusion di Langsa menunjukkan cara marginal GAM mengakses tanah melalui legitimasi solidaritas sesama GAM. Kasus Aceh Besar, relasi force dan legitimasi dalam land reform menunjukkan cara marginal GAM mengokupasi tanah korporasi. Praktik inklusi yaitu upaya marginal GAM mengikutsertakan masyarakat dalam land reform adalah manifestasi dari berkerjanya modal social bonding. Kekuatan lingkungan juga berkontribusi terhadap tereksklusinya kalangan GAM dari akses tanah. Sedangkan licensed exclusion di kasus Aceh Utara menunjukkan cara jaringan patronese GAM yaitu elit GAM lokal dengan relasi elit GAM di tingkat Pusat yang mengakses tanah melalui regulasi dalam bentuk konsesi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses social exclusion of land access involving former GAM as actors and victims. This qualitative study raises case studies in Langsa City, Aceh Besar and North Aceh. The location of the study was determined based on a map of GAM's political power. Based on observations, this study divides GAM groups into three groups namely; elite, middle and marginal. The argument of this thesis is the exclusion of marginal groups encourages other exclusions. Exclusion is a form of adaptation by excluding others. This study uses a power of exclusion approach that sees a person's exclusion caused by four powers, namely regulation, legitimacy, market and force that occur through a process of licensed exclusion and intimates exclusion. The results of the study showed that the use of GAM's elite power after the conflict had hampered the marginalization of GAM rather than the land settlement program, which led to the emergence of more complex types of executions in several regions. The realization of the land settlement program shows the potential for exclusion of marginalized GAM. The relation of legitimacy and market in intimate exclusion in Langsa shows how GAM's marginal access to land through legitimacy of solidarity among fellow GAM. The case of Aceh Besar, force relations and legitimacy in land reform shows the marginal ways GAM has occupied corporate land. The practice of inclusion, namely GAM's marginal effort to involve the community in land reform, is a manifestation of the working of social bonding capital. Environmental forces also contribute to the exclusion of GAM from land access. Whereas licensed exclusion in the North Aceh case shows the way GAM's patronese network is the local GAM elite with GAM elite relations at the central level accessing land through regulations in the form of concessions.