Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam upaya meningkatkan kemajuan dan keadilan sosial di sektor kesehatan, Indonesia melakukan transformasi digital kesehatan dengan tujuan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakatnya. Penting untuk diingat bahwa informasi yang tersimpan dalam sistem informasi kesehatan memiliki tingkat sensitivitas dan kerahasiaan yang tinggi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan metode Factor Analysis of Information Risk (FAIR) dalam penelitian manajemen risiko keamanan informasi di sektor kesehatan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman teoritis dan praktis tentang pengelolaan risiko keamanan informasi, serta mengidentifikasi tren penelitian yang signifikan dan arah penelitian ke depan dalam perlindungan data di sektor kesehatan dengan pendekatan FAIR. Penelitian ini akan mencakup periode 2006-2022 dan menggunakan dataset utama yang terdiri dari 22 kata kunci dari publikasi yang tercatat di Scopus. Metode yang digunakan mencakup metode Search, Appraisal, Synthesis, Analysis (SALSA), serta analisis bibliometrik seperti analisis co-authorship, co-occurrence, citation, co-citation, dan bibliographic coupling. Alat bantu seperti VOSviewer dan Rstudio Biblioshiny akan digunakan untuk analisis tersebut. Melalui pencarian kata kunci yang spesifik, ditemukan bahwa risk assessment dan risk management memiliki tingkat kemunculan yang tinggi dan tautan yang kuat dalam 353 dokumen publikasi yang terdiri dari 117 artikel jurnal, 222 artikel prosiding, dan 14 buku. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan jumlah publikasi mengenai manajemen risiko keamanan informasi di sektor kesehatan dengan pendekatan FAIR, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 14,17%. Usia rata-rata dokumen yang ditemukan adalah 6,97 tahun. Penggunaan konsep FAIR tercermin dalam kata kunci yang relevan, menunjukkan penerapan model ini dalam mengukur dan mengelola risiko informasi secara kuantitatif. Isu-isu seperti keamanan siber, perlindungan data, privasi, serta keamanan IoT dan aplikasi mobile juga menjadi fokus peningkatan perhatian dalam konteks keamanan informasi di sektor kesehatan. Selain itu, partisipasi aktif dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan India juga terlihat, menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan praktik di negara-negara tersebut. ...... To promote progress and social justice in the healthcare sector, Indonesia has embarked on a digital health transformation with the aim of providing significant benefits to its population. It is important to remember that the information stored in healthcare information systems carries a high level of sensitivity and confidentiality. However, this research has found that the use of the Factor Analysis of Information Risk (FAIR) method in research on information security risk management in the healthcare sector is still limited. Therefore, this study aims to enrich the theoretical and practical understanding of information security risk management and identify significant research trends and future directions in data protection in the healthcare sector using the FAIR approach. This research will cover the period from 2006 to 2022 and utilize a primary dataset consisting of 22 keywords extracted from publications recorded in Scopus. The methods employed will include the Search, Appraisal, Synthesis, and Analysis (SALSA) method, as well as bibliometric analyses such as co-authorship, co-occurrence, citation, co-citation, and bibliographic coupling. Tools such as VOSviewer and Rstudio Biblioshiny will be used for the analyses. Through specific keyword searches, it was discovered that risk assessment and risk management have a high occurrence rate and strong connections within 353 publications, including 117 journal articles, 222 conference papers, and 14 books. The analysis results indicate an increasing number of publications on information security risk management in the healthcare sector using the FAIR approach, with an average annual growth rate of 14.17%. The average age of the documents found is 6.97 years. The use of the FAIR concept is reflected in relevant keywords, demonstrating the application of this model in quantitatively measuring and managing information risk. Attention has also been given to issues such as cybersecurity, data protection, privacy, as well as IoT and mobile application security in the context of information security in the healthcare sector. Furthermore, active participation from developing countries such as Indonesia, Malaysia, and India can be observed, indicating efforts to enhance understanding and practices in these countries.

Abstrak :
Keamanan informasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan industri karena meningkatnya serangan siber selama Covid-19. Pemerintah dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 berkewajiban menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membutuhkan pendekatan untuk implementasi pengelolaan risiko keamanan informasi dan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk acceptance, pengendalian risiko, menyusun kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi dan menilai kematangan Cyber security maturity pada domain tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi dan respon. Metodologi menggunakan ISO/IEC 27005:2018 sebagai panduan melakukan risk assesment. Kode praktik untuk kontrol keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27002:2013 dan menilai kematangan siber menggunakan model cyber security matury versi 1.10 yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penilaian risiko dan pengendalian risiko dengan dua metode yang digunakan dapat meningkatkan nilai kematangan siber organisasi dari 3.19 menjadi 4.06. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi aplikasi pengelolaan data ABC telah sesuai dengan kebutuhan Institusi XYZ dalam menjalankan proses bisnisnya. ......Information security is an important concern for the government and industry due to cyber attacks during Covid-19. The government in implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 guarantees the confidentiality, integrity, availability, authenticity and denial of resources related to data and information, SPBE Infrastructure, and SPBE Applications. To overcome these problems, the government in the approach to the implementation of information security risks and information security controls. This study aims to carry out risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk acceptance, risk control, developing an information security risk management, and evaluation of cyber ​​security maturity,  governance domain maturity, examination, protection, detection and response. The methodology uses ISO/IEC 27005:2018 as a guide for conducting a risk assessment. The code of practice for information security control uses the ISO/IEC 27002:2013 standard and assesses cyber maturity using the cyber security maturity model version 1.10 developed by the National Cyber ​​and Crypto Agency of the Republic of Indonesia. From the results of the study, it was found that risk assessment and risk control with the two methods used can improve the cyber quality of the organization from 3.19 to 4.06. The results of this study also show that the security risk management framework for the application of ABC data management application is in accordance with the needs of XYZ Institution in carrying out its business processes.

Abstrak :

ABSTRAK

 

Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan lembaga kredit digital di Indonesia meningkat pesat. Hal tersebut memberi sumber finansial baru bagi pengguna internet yang ingin mengakses dan memanfaatkannya untuk kebutuhan konsumsi mereka yang tidak ada habisnya. Studi-studi sebelumnya melihat bahwa akses terhadap internet memediasi aktivitas konsumsi dan aktivitas ini menjadi gaya hidup. Studi ini berfokus pada peran kredit digital terhadap perilaku konsumsi penggunanya yang cenderung untuk kebutuhan gaya hidup karena konsumsi. Sebagaimana teori masyarakat konsumer yang melihat konsumsi masyarakat bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup (need) melainkan untuk kebutuhan memenuhi hasrat (desire) penggunanya yang antara lain bersifat kenikmatan (pleasure) dan pemenuhan kepuasan hasratnya (desire). Menggunakan pendekatan kualitatif, antara lain wawancara mendalam pada pengguna kredit digital, hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan kredit digital untuk konsumsi yang sifatnya memenuhi kebutuhan menyangkut hobi, fashion, dan aktivitas pleasure lainnya menunjukkan kredit digital mereproduksi gaya hidup. Temuan ini mengokohkan pernyataan Baumann bahwa masyarakat konsumer adalah masyarakat kartu kredit yang lekat dengan aktivitas konsumsi sehingga memproduksi gaya hidup.

 

Kata Kunci: Kredit Digital, Perilaku Konsumsi, Masyarakat Konsumer, Gaya Hidup

 

---

ABSTRACT

 

In recent years, the existence of digital credit institutions in Indonesia has increased rapidly. This provides a new financial resource for internet users who want to access and use it for their endless consumption needs. Previous studies have seen that access to the internet mediates consumption activities and these activities become lifestyle. This study focuses on the role of digital credit on the consumption behavior of its users who are inclined to lifestyle needs due to consumption. As consumer society theory that sees public consumption is not only intended to meet the needs of life but to meet the needs of the desires of users, among others, are pleasure and the fulfillment of the satisfaction of desires. Using a qualitative approach, including in-depth interviews with digital credit users, the results show that the use of digital credit for consumption that meets the needs regarding hobbies, fashion, and other pleasure activities shows that digital credit reproduces lifestyles. This finding reinforces Baumann's statement that the consumer society is a credit card society that is closely linked to consumption activities so as to produce a lifestyle.

Abstrak :
ABSTRAK
Kementerian PUPR mendapat amanah untuk melaksanakan salah satu misi utama pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem e-Monitoring ini sangat penting dalam fungsi monitoring untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan para pimpinan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN BA033, yang alokasinya pada tahun 2017 ini sebesar 105,3 Triliun. Dengan demikian, perlu disusun manajamen risiko keamanan informasi terhadap sistem e-Monitoring untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dokumen manajemen risiko keamanan informasi untuk sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dengan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2011. Keluaran dari penelitian ini adalah surat keputusan dari penanggung jawab sistem e-Monitoring tentang rencana kerja dan tim pelaksana manajemen risiko keamanan informasi sistem e-Monitoring Kementerian PUPR.

---

ABSTRACT
The Ministry of PWH receives a mandate to implement one of the main missions of the government, accelerating infrastructure development in order to increase national production capacity to improve Indonesia 39 s competitiveness.Since 2006, the Ministry of PWH has implemented an electronic monitoring and reporting system, e Monitoring, which is used to check the progress of Ministry of PWH rsquo s activities throughout Indonesia, including physical and financial progress. Now, the e Monitoring is very important in observing or checking the progress so that the policy is implemented in accordance with its goals. It is also one of main information for policy making by the leaders, especially implementation of activities funded by the state budget APBN BA033 , which in 2017 is allocated at IDR 105.3 trillion. Thus, it is necessary to establish information security risk management on e Monitoring to maintain the quality of decision making by the leaders.The purpose of this research is to compile the concept of information security risk management document for e Monitoring of the Ministry of PWH with ISO IEC 27005 2011 framework. Output from this research is a decision letter from the responsible e Monitoring system about work plan and implementation team of information security risk management system e Monitoring of the Ministry of PWH.