Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, maka sekarang ini apabila seorang ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan mengajukan permohonan praperadilan, akan tetapi setelah putusan praperadilan memenangkannya dalam artian penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, maka aparat penegak hukum melakukan penetapan tersangka kembali kepada orang tersebut, aturan mengenai penetapan tersangka kembali ini memang diperbolehkan dan diatur, baik itu di dalam putusan MK itu sendiri maupun di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai sampai berapa kali orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada aturan yang jelas mengenai sampai berapa kali penetapan tersangka tersebut, berakibat tidak ada kepastian hukum dan pelanggaran terhadap HAM khususnya hak asasi tersangka. Metode penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, dengan menelaah kedudukan praperadilan dalam sistem peradilan pidana, serta pengkajian terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan untuk membatasi penetapan tersangka yang berulang ini.

---

After the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia number 21 / PUU-XII / 2014, which states that the determination of the suspect is the object of pretrial, so now if a person is named as a suspect, he will submit a pretrial petition, but after the pretrial decision wins it in the sense of determining the suspect declared invalid by a pretrial ruling, the law enforcement apparatus determines the suspect back to the person, the rules regarding the re-stipulation of the suspect are indeed permitted and regulated, both in the Constitutional Court's decision itself and in the Supreme Court Regulation No. 4 of 2016, will but there is no clarity on how many times the person can be named as a suspect, there are no clear rules on how many times the determination of the suspect, resulting in no legal certainty and violations of human rights, especially the rights of the suspect. The research method was conducted in a normative juridical manner, by examining the position of pretrial in the criminal justice system, as well as the study of the protection of the rights of suspects or defendants in the criminal justice process, and the results of this study concluded to limit the determination of these recurrent suspects.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah berusaha melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tempat-tempat umum terpaksa ditutup sementara. Banyak kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka harus beralih ke ruang online untuk sementara waktu. Aplikasi video conference seperti Zoom merupakan salah satu platform yang sering digunakan pada saat proses pembelajaran online. Lansia sebagai kelompok yang paling tertinggal dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan dan penggunaan aplikasi Zoom oleh lansia peserta LBIQ selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini mengadopsi model UTAUT yang telah dikembangkan oleh Raza et al., (2020). Sampel dalam penelitian ini adalah 80 lansia peserta LBIQ. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui google form dengan teknik individual reported yaitu responden mengisi survei tanpa bantuan dari peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor harapan terhadap kinerja yang meningkat, tingkat kemudahan dalam menggunakan teknologi, pengaruh dari lingkungan sosial, fasilitas yang mendukung dan niat untuk menggunakan aplikasi Zoom disetujui oleh para responden. Sedangkan variabel ketakutan terhadap virus corona dan variabel isolasi sosial tidak disetujui oleh responden ......The Covid-19 pandemic entered Indonesia in early 2020 and affected various aspects of people's lives. The government is trying to prevent the spread of the corona virus by implementing Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Public areas have been temporarily closed. Many activities that were previously carried out face-to-face have had to switch to online for a while. Video conferencing applications such as Zoom are one of the platforms that are often used during the online learning process. The elderly as the most lagged group in using information and communication technology (ICT) need to adapt to these changes. This study aims to determine the acceptance and use of the Zoom application by LBIQ participants during the Covid-19 pandemic. This study adopts the UTAUT model which has been developed by Raza et al., (2020). The sample in this study was 80 elderly LBIQ participants. Data was collected by distributing questionnaires via google form with the reported individual technique of respondents filling out a survey without any help from the researcher. The results showed that the factors of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and behavioral intention to use the Zoom application has been approved by the respondents. While the variable of the corona fear and the social isolation were not approved by the respondents.

Abstrak :
ABSTRAK Kebijakan Nomor Ganjil-Genap yang bertujuan untuk membatasi lalu lintas kendaraan sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak diterapkan pertama kali pada tahun 2016, kebijakan ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada pemberlakuan jumlah ruas jalan dan waktu berlaku kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasidata-data lalu lintas antar periode pemberlakuan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis secara statistik desriptif dan uji korelasi dari tiap variabel lalu lintas dengan variabel periode kebijakan ganjil-genap dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari instansi terkait. Hasil yang didapat adalah tiap variabel mempunyai analisis data yang berbeda-beda dan hubungan yang berbeda-beda dengan periode kebijakan ganjil-genap, yang berarti kebijakan ganjil-genap mempengaruhi sebagian variabel lalu-lintas yang terdampak. Hasilnya, terdapat penurunan waktu tempuh rata-rata Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil-Genap IV sebesar 42,97 %, peningkatan kecepatan rata-rata dari Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil-Genap IV sebesar 76,36 %, penurunan nilai volume kendaraan rata-rata selama dari Periode Ganjil-Genap II hingga Periode Ganjil-Genap III sebesar 21,53 %, dan peningkatan nilai jumlah penumpang BRT rata-rata dari Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil- Genap IV sebesar 6,67 %.

---

ABSTRACT The Odd-Even Number Policy intended to limit vehicle traffic has been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government. Since the time it was first implemented in 2016, this policy has undergone several changes on the implementation of the number of roads and the time of the policy. The purpose of this study is to analyze and evaluate between traffic data and periods of policy enactment. The research method used in this study are descriptive statistical analysis and correlation test of each traffic variable with odd-even policy period variables using secondary data obtained from the relevant agencies. The results obtained are that each variable has a different data analysis and different relationships with odd-even policy periods, which means that odd-even policies affect some of the affected traffic variables. As a result, there is a decrease in the number of average travel time from Odd-Even Period I to Odd Period IV by 42.97%, an increase in the number of average speed from Odd-Even Period I to Odd Period IV by 76.36%, a decrease in the number of average vehicle volume from the Odd-Even Period II to the Odd-Even Period III by 21.53%, and an increase in the average number of BRT passengers from the Odd-Even Period I to the Odd- Even Period IV of 6.67 %.

Abstrak :
Terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam suatu pembatasan perkara yang dapat dimintakan banding. Dalam pembahasan mengenai pembatasan perkara selalu muncul kritikan-kritikan dan penolakan. Tulisan ini mencoba untuk mencari jawaban atas perdebatan mengenai pembatasan perkara dari segi historikal, gramatikal dan prosedural. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai upaya-upaya, baik dari negara maupun dari masyarakat untuk mendorong pembatasan perkara demi tercapainya fungsi kasasi sebagai penjaga satuan hukum.

Abstrak :
ABSTAK
Tesis ini membahas tentang perjanjian waralaba pada prakteknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun pada prakteknya tidak menutup kemungkinan pada prakteknya klausul yang dimuat dalam perjanjian waralaba mengarah pada praktek monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap perjanjian waralaba tetap harus menerapkan persaingan usaha yang sehat dan anti-monopoli walaupun waralaba dikecualikan oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mengandung unsur HAKI didalamnya dan merupakan masuk dalam kategori Usaha Kecil, Mikro dan Menengah; diperlukannya pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mencegah indikasi dan dampak yang ditimbulkan dari perjanjian-perjanjian waralaba yang dapat diindikasi sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; klausul perjanjian waralaba yang dapat diindikasi sebagai bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak berlaku penerapan pengecualian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACT
The focus of this study is franchise agreement in practice in terms of the Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Franchise agreement according to Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 are excluded from the application of Law No. 5 of 1999, but in practice it is possible in clause of franchise agreements lead to monopolistic practices prohibited by the Act No. 5 of 1999. This study is a qualitative research method normative analysis. The study states that every franchise agreement still must apply fair competition and antimonopoly franchise although excluded by Law No. 5 of 1999 as containing elements of Intellectual Property Rights therein and franchise as one form of small medium enterprised; the need for supervision by the Business Competition Supervisory Commission in preventing the indications and the impact of franchise agreements which may be indicated as monopolistic practices and unfair business competition; clause of franchise agreement can be indicated as a form of monopolistic practices and unfai