Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber utamanya. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah penafsiran serta wawancara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian deskriptif ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait penjatuhan denda administratif akibat terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi beban perseroan terbatas, (para) pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif ke Pengadilan Negeri jika diduga adanya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian anggota Direksi dalam melakukan tindakan kepemilikan saham oleh perseroan pada beberapa perusahaan dan atau pendirian beberapa perusahaan. Pemegang saham yang juga terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi tetap harus bertanggungjawab secara pribadi, sehingga dengan demikian tidak berlaku lagi tanggung jawab terbatas baginya.

---

This thesis discusses the ownership of shares that are prohibited under Article 27 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as it relates to the responsibilities of shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Private Lialibility Company. Using the method of normative juridical research that is research based on secondary data such as document studies of literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as its main source. The other instrument used is the interpretation as well as live interviews with resource persons associated with this descriptive study. Results of research indicate that if administrative penalties due to the fulfillment of the elements of Article 27 of Law No. 5 of 1999 which were charged to a limited liability company, (the) shareholders may file a derivative lawsuit at the District Court if the alleged abuse of authority or negligence of any member of the Board of Directors in taking ownership action in other companies or the establishment of several companies. Shareholders are proved either directly or indirectly utilize the company in bad faith solely for personal purposes will continue to be personally liable, and could not invoke limited liability.

Abstrak :
Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (pewarisan ab-intestato) dan pewarisan berdasarkan wasiat (pewarisan ad-testamento). Bagian mutlak (legitime portie) adalah bagian minimum tertentu yang tidak dapat diganggu gugat dan harus diperoleh ahli waris ab-intestaat tertentu dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang biasa disebut dengan legitimaris. Namun pada prakteknya, banyak terdapat akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang berisi kehendak pewaris yang melanggar bagian mutlak (legitime portie) dari para legitimaris. Padahal akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris merupakan bentuk wasiat yang paling ideal karena dalam pembuatannya notaris dapat memberikan bimbingan dan himbauan kepada pewaris sehubungan dengan akibat-akibat yang timbul dari dibuatnya wasiat tersebut, dan notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Untuk lebih memahami mengenai tanggung jawab notaris untuk memperhatikan bagian mutlak (legitime portie) dalam pembuatan akta wasiat, tesis ini mengadakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 29/PDT.G/2010/PN.TNG yang mengangkat permasalahan para ahli waris dari pewaris yang menuntut pembatalan akta wasiat yang melanggar bagian mutlak (legitime portie). ...... Civil Inheritance Law establishes the two types of inheritance, those are inheritance which based on the laws (inheritance ab-intestato) and inheritance which based on testament (inheritance ad-testamento). Legitimate portion (legitime portie) is particular minimum parts that is inviolable and must be obtained by the certain ab-intestaat heirs in the vertical relation with the deceased, which commonly known as legitimate heirs. However, in practice, there are many testament deeds before a notary containing the testator?s will which violate the legitimate portion (legitime portie) of the legitimate heirs. Whereas the testament deed before a notary is the most ideal form of testament because in the making of those testament deeds notary can provide guidance and counsel about the consequences arising from the testament deeds to the testator, besides the notary is an authorized officer to make authentic deeds according to Law of Republic of Indonesia concerning Notaries. The research method used in this thesis is juridical normative, the literature research by using the secondary data. For further understanding on the responsibility of notary to regard the legitimate portion (legitime portie) in the making of testament deed, this thesis provides a case study of Tangerang District Court Judgement Number: 29/PDT.G/2010/PN.TNG about the dispute between legitimate heirs and ad-testamento heir where as the legitimate heirs demanding the cancellation of the testament deed before a notary which violate their legitimate portion (legitime portie).

Abstrak :
Partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia, maka partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik, yaitu untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Dalam penulisan ini, yang akan diteliti adalah putusan pengadilan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang melibatkan seorang notaris yang digugat dalam pembuatan akta perubahan Angaran Dasar suatu partai politik. Notaris digugat karena penggugat merasa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar hasil Kongres partai politik tersebut. Penggugat berkeinginan untuk membatalkan akta tersebut melalui prosedur gugatan di Pengadilan Negeri dengan menjadikan Notaris sebagai tergugat. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah Notaris dapat dijadikan sebagai Tergugat atas akta yang telah dibuatnya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan sanksi apa yang dapat diberikan kepadanya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptifevaluatif-preskriptif. Hasil penelitian adalah Notaris tidak dapat dijadikan tergugat karena notaris hanya menuangkan kembali dokumen-dokumen yang diserahkan penghadap ke dalam akta dan notaris telah membuat akta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pembuatan akta. Tanggung Jawab Notaris adalah sebatas pada pemenuhan unsur otentisitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris. ......Political Parties hold a very important role in the Indonesian political system, therefore they are regulated in the Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. In that regulation, requirements about how to establish a political party is regulated, one of the requirements is using public notary service to make the Political Party`s Deed of Establishment which contains their Article of Association. Judicial Decision Number 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. is reviewed in this thesis, that decision involves a public notary who was sued in the making of the Alteration of Article of Association Deed of a Political Party. The notary was sued because the plaintiff thought that the deed made by the notary was not in accordance with the Alteration of Article of Association based on the Political Party`s congress. The Plaintiff wish to nullify that deed by suing the notary in front of the District Court. The main problem in this thesis is whether the Notary could be sued based on the deed he made, and what are the notary`s responsibility and what sanction could be imposed on him based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. Data used in this thesis are secondary data which is analyzed qualitatively which results a descriptiveevaluative-prescriptive data. The Result of the research is the notary could not be sued as a plaintiff because he only rewrote documents given to him into a deed and the notary had applied all the regulations in making an authentic deed based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. The Notary`s responsibility is limited only in fulfilling authenticity substances in making a deed, but the truth of the deed content is not the notary`s responsibility.

Abstrak :
Tesis ini membahas hubungan kontraktual pengembang dengan pembeli atas transaksi jual beli satuan rumah susun secara pesan terlebih dahulu (indent) dalam bentuk perjanjian jual beli pendahuluan. Pengembang menggunakan jasa Notaris untuk melegalisasi perjanjian agar dapat memberikan kepastian hukum dan akta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian analitis dengan desain deskriptif dan didukung dengan penelitian lapangan, wawancara dengan Notaris, pengembang dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi surat atau akta di bawah tangan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terbatas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat atau akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat 2 huruf a. Dalam praktek Notaris tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut, dan tetap menjelaskan isi akta terlebih dahulu, karena Notaris mempunyai tanggung jawab profesional secara perdata atas dasar prestasi pemberian jasa yang tidak terukur. ......The focus of this thesis is about the contractual relationship between developer and buyer of sale and purchase transactions of apartment unit were reserved in advance (indented) in the form of a preliminary purchase agreement. Developers use the services of Notary to legalize the Agreement to provide legal certainty of the deed, so can be used as evidence. This research is analysis descriptive and supported by field research in form of interview with Notaries, developer and buyers. The result of research reveals that the Responsibility of Notary in legalizing letter or inauthorised deed since the effectuation of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary, limited to ratify the signature and establish certainty date of the letter or inauthorised deed as stipulated in Article 15 paragraph 2 point a. In the practice of carrying out Notary duties is not entirely refer to the mentioned Article, the Notary remains explain and give information on the contents of deed, because Notary possess a professional responsibility in public law based on the unmeasurable performance of services.

Abstrak :
Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia akhirnya melahirkan sebuah ide baru yang diciptakan guna melewati batasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penguasaan Hak Milik atas Tanah. Cara yang paling sering dilakukan guna memenuhi keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia adalah melalui pembuatan Akta Pemindahan Hak dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akta semacam ini biasanya juga diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak, yang isinya pemberian kuasa kepada seorang Warga Negara Asing untuk menjual, memindah tangankan maupun menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. ......Restriction by Indonesian government in the acquisition of Right of Ownership close the opportunity of a foreign citizen to get the Right of Ownership in Indonesia. Currently the desire of foreigners to get the Right of Ownership is increasing. Indonesian government has provided an opportunity for foreign citizen to obtain Righ to Use. However it seems that foreign citizens are not quite satisfied with Righ to Use that has special period. The desire of foreign citizens to get the Right of Ownership in Indonesia finally give birth to a new idea that created for pass the restriction of Indonesian Government about the rules of having Right of Ownership in Indonesia. The most usual way to satisfy the desire of foreigners to get the Righ of Ownership is through the deeds that contains transfer of Right of Ownership from an Indonesian citizen to a foreign citizen. This kind of deed usually followed by absolute power of attorney that contains granting authority to a foreign citizen to sell, transfer, or pledge that land to other parties. This thing is contrary to the laws and regulations applicable in article 26 paragraph (2) of Law number 50 year 1960 on agrarian. It is contrary to and Instructions interior minister number 14 Year 1982 about ban the use of absolute power as the transfer of land rights.

Abstrak :
Permasalahan pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan proses perusahaan dalam merespon perubahan lingkungan bisnis dan sosialnya dalam perspektif stakeholder. Upaya perusahaan dalam merespon perubahan dan kepentingan stakeholder terutama masyarakat sekitar dilihat sebagai proses adaptasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. Studi kasus diangkat dari proses dan pengalaman perusahaan pengembang ( developer) dalam mengembangkan kebijakan kelembagaan dan strategi Community Development yang dilaksanakannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Analisa terhadap hasil temuan lapangan dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara diskriptif dilengkapi dengan bagan alur dan tabel untuk menunjukkan hubungan antar faktor dalam unit-unit analisa. Kerangka pemikiran yang melandasi studi ini meliputi tinjauan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tinjauan tentang Dinamika Perusahaan dan tinjauan tentang Community Development. Dalam hal ini tiga kerangka pemikiran tersebut digunakan untuk melihat dan menjelaskan kasus dan pengalaman perusahaan pengembang. Temuan dan analisa hasil studi kasus PT.SA sebagai perusahaan pengembang dalam mengadaptasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya nienunjukkan beberapa hal penting: a). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di sektor properti nampaknya telah berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar, b). Perusahaan melakukan pengembangan kebijakan kelembagaan dan melaksanakan sejumlah pendekatan dan strategi untuk turut serta memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar, c). PT.SA memiliki pengalaman dan kompetensi yang khas sebagai pengembang dalam mengelola lingkungan fisik dan sosial, serta berpotensi untuk mengembangkan strategi community development yang efektif sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar. Proses dan pengalaman perusahaan dalam mengadaptasi Tanggung Jawab Sosial dalam kegiatan bisnisnya tersebut telah mempengaruhi pengembangan kebijakan dan strategi Community Development yang dilaksanakannya. Hal ini antara lain ditandai oleh dukungan manajemen dalam meningkatkan kontribusi perusahaan bagi masyarakat sekitar, pengembangan struktur dan fungsional dalam menangani hubungan perusahaan dan masyarakat sekitar serta kebijakan untuk melibatkan para karyawan dalam berbagai kegiatan sosial sebagai volunteer. Perusahaan pengembang memiliki peluang yang strategis untuk mengembangkan Community Development sebagai bentuk dan strategi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Untuk mengoptimalkan kedua peluang ini perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan strategi Community Development menjadi bagian dari kebijakan bisnisnya, antara lain melalui : 1. Pengembangan organisasi, menyusun strategi community development pada tingkat manajer atau direktur, untuk mengintegrasikan tujuan bisnis dan tujuan pengembangan masyarakat pada tingkat kebijakan. Sehingga pada tingkat operasional tujuan sosial dan tujuan bisnis perusahaan dapat bersinergi. 2. Kerjasama lintas sektor, setelah memiliki struktur kelembagaan yang mengatur kebijakan community development, perusahaan dapat mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai langkah strategis. Instansi pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pengembangan komunitas misalnya, adalah pihak-pihak yang dapat dimanfaatkan. 3. Meningkatkan partisipasi warga, baik sebagai bagian dari strategi maupun aktivitas. Sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan pengembangan masyarakat misalnya, melibatkan warga masyarakat dalam proses perencanaan merupakan agenda strategis yang dapat dilakukan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tanggung jawab sosial (CSR) merupakan fungsi penting untuk membantu mempercepat proses pembangunan bangsa secara merata dan menyeluruh. Indonesia, merupakan negara terpadat ke-4 di dunia, sekaligus merupakan rumah dengan komposisi penduduk mayoritas yang masih membutuhkan fasilitasfasilitas pokok, dimana diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untuk menjangkau panjang dan luasnya negara, salah satunya dengan upaya dan program CSR

Sebagai institusi BUMN, BNI merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk turut berperan secara nyata ditengah-tengah masyarakat, selain itu diharapkan dapat turut memberikan contoh bagi dunia bisnis pada umumnya. Dalam pelaksanaannya bersama dengan organisasi sosial kemanusiaan Mer-C, BNI membangun dan mengoperasikan program bina lingkungan dalam bentuk klinik kesehatan, berawal sejak 2005 sebanyak 60 (enampuluh) lokasi, yang saat ini total beroperasi sebanyak 33 (tigapuluh tiga) lokasi yang memerlukan bantuan di bidang kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara program Bina Lingkungan “Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat BNI Berbagi” terhadap citra BNI. Dimana di saat yg sama program bina lingkungan di bidang kesehatan yang telah dilakukan selain membantu masyarakat setempat juga telah membentuk dengan baik citra BNI secara luas dan menjalin hubungan yang kuat khususnya terhadap masyarakat setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi perusahaan untuk mendapatkan feedback dari program sosialnya, yang antara lain telah membangkitkan kesadaran penulis atas timbal-balik perusahaan terhadap masyarakat setempat yang tidak semata hanya melakukan bisnis, tetapi juga memberikan manfaat dari keuntungan yang diperoleh dalam bentuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat setempat yang membutuhkan. Selanjutnya dari sisi akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan perspektif dan gambaran salah satu bentuk bina lingkungan dalam bidang kesehatan dilakukan untuk masyarakat yang membutuhkan.

---

ABSTRACT
Social responsibility (CSR) is an important function to help speed up the process of building the country evenly and thoroughly. Indonesia is the 4th most populous country in the world, and is home to the majority of the population composition who is still need the basic amenities, which required the efforts of more intensive to reach the length and breadth of the country, one of them with the efforts and CSR

As a state institution, BNI also has a social responsibility to be able to contribute significantly in the society, but it is expected to also provide a model for the world of business in general. In its implementation together with the social organization of humanity Mer-C, BNI build and operate a community development program in the form of a health clinic, started in 2005 by 60 (sixty) locations, which currently operates a total of as many as 33 (thirty three) locations that require health assistance across Indonesia. From the research conducted, it is concluded that there is a relationship between the Community Development program "Public Health Care Center of BNI " on the image of BNI. Where at the same time environmental development programs in the areas of health that have been conducted in addition to helping the local community has also established a good image with BNI widely and in particular a strong relationship to the local community. Results of this study are expected to provide recommendations for the company to get feedback from the social program, which has raised awareness author for mutual relationship to local communities which are not solely doing business, but also giving back the benefit of profits earned in the form of health care on local communities in need. Furthermore, from the academic side is expected to contribute perspective and overview of one form of community development in the field of health assistance for people in need.

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah hak dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan pekerjaannya diluar jabatannya sebagai Notaris dalam hal penahanan dokumen klien, karena telah terjadi penahanan terhadap dokumen milik saudara FXCB oleh Notaris HP, SH yang mana tanpa adanya proses pembuatan akta apapun. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Hak dan Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam hal penahanan dokumen klien serta bagaimanakah akibat hukum apabila Notaris menolak atau tidak mengindahkan Surat Perintah/ Putusan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Penulisan ini menggunakan metode untuk pengumpulan data nya diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi yaitu terhadap buku atau literatur yang berkaitan dengan jabatan dan Kode Etik Notaris, kemudian diperoleh jawaban bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya, kemudian dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak mengindahkan Surat Perintah dari Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah Teguran, Peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, dan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

---

The purpose of this research is for understanding about the rights and responsibilities of a Notary in case to hold the client`s documents beyond his/her capacity as a Notary. There is a case where the document that belongs to Mr. FXCB was being held by Notary HP,SH without any certification making process.This research is also for understanding about the detail of rights and responsibilities, and the legal consequence for Notary HP,SH if the Warrant of Regional Supervisory Council of Notaries is ignored by the mentioned Notary. According to the Warrant, the Notary HP,SH had to return the document back to Mr. FXCB, but Notary HP,SH refused to return it.This is the case that is going to be the subject for this thesis. Using data collection methodology, directly from investigating the literature and documentation that are related to the Notary position and the ethics. From the investigation, it is concluded that Notary or the person that run Notary position and authority is forbidden to suppress the client by restraining the documents that has been submitted and/or giving psychological pressure with the intention to keep the documents.Notary shall act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties involved in the legal acts and legal consequences that may apply to the notary who does not heed the Warrant of Assembly Regional Supervising Notary is a reprimand, warning, Schorsing (dismissal temporary) of the Society membership, Onzetting (dismissal) of the membership of the Society, with dishonorable dismissal from the membership of the Association, and can be suspended.

Abstrak :
Dalam beberapa waktu ini, peningkatan signifikan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah menyebabkan meningkatnya permintaan akan perangkat listrik dan elektronik. Sementara itu, perubahan teknologi yang cepat cenderung membuat orang untuk mengganti perangkat lama mereka menjadi yang terbaru. Itu menyebabkan akhir hidup perangkat listrik dan elektronik menjadi lebih pendek. Tren ini menghasilkan sejumlah besar limbah listrik dan elektronik (WEEE) secara tidak sadar, situasi berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk penerapan manajemen limbah elektronik yang tepat. Salah satu konsep manajemen limbah elektronik adalah penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), yang berarti bahwa tanggung jawab produsen diperluas ke pasca konsumsi siklus hidup produk. EPR telah banyak diadopsi di negara maju dan berkembang, dan efektivitas implementasinya terbukti dengan baik. Negara maju dan berkembang yang telah menerapkan EPR meliputi Swiss, Jepang, Taiwan, India, dan Cina. Setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri untuk menerapkan EPR. Di negara maju, EPR sudah mapan dan diterapkan, sementara di negara berkembang belum. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, belum memiliki pengelolaan limbah elektronik. Studi ini bertujuan untuk menentukan model pengelolaan limbah elektronik berbasis EPR yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dari perspektif produsen. Metode Keputusan Multi Kriteria (MCDM) akan berlaku; menugaskan berbagai kriteria dengan beberapa pendapat ahli; untuk menemukan model manajemen WEEE yang paling tepat. Pembobotan masing-masing kriteria akan diperoleh berdasarkan tanggapan kuesioner dari produsen elektronik di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model manajemen limbah elektronik yang sesuai dengan kondisi di Indonesia berdasarkan perspektif produsen adalah yang diadopsi dari negara China. ......In recent time, a significant raise of people`s socio-economic conditions has led to the increasing demand for electrical and electronic devices. Meanwhile, a rapid change of technology tends to tempt people to replace their old devices into the newest one. It causes end of life of those electrical and electronic devices to be shorter. The trend produces a high amount of electrical and electronic waste (WEEE) unconsciously, a harmful situation for human health and the environment. Thus, there is a necessity for the application of appropriate e-waste management. One of e-waste managements concept is the application of Extended Producer Responsibility (EPR), which means that a producer`s responsibility are extended into the post-consumption of product`s life cycle. EPR has been widely adopted in the developed and developing countries, and its implementation effectiveness is well proven. Developed and developing countries which have implemented EPR include Switzerland, Japan, Taiwan, India, and China. Every country has its own characteristics to implement EPR. In the developed countries, EPR has been well established and implemented, while in developing countries, it has not been yet. Indonesia, as one of the developing countries, does not have any e-waste management yet. This study aims to determine an EPR-based e-waste management model which fits to be implemented in Indonesia from the perspective of producer. Multi Criteria Decision Method (MCDM) will apply; assigning various criteria with some expert`s opinions; to find the most appropriate WEEE management model. Weighing of each criteria will be obtained based on the questionnaire respond from electronic producers in Indonesia. The results of this study indicate that the electronic waste management model that is in accordance with the conditions in Indonesia based on the producer perspective is adopted from China.