Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat. ......The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants. The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language.

Abstrak :
Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas alasan yang berkenaan dengan hak ? hak reproduksi pekerja/buruh perempuan, yaitu mengenai cuti hamil/melahirkan. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridisnormatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai hal tersebut ditinjau dari segi yuridis dan ekonomis, serta perbandingannya dengan pengaturan yang terdapat di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat didentifikasi bahwa negara yang relatif baik pengaturannya terkait larangan PHK berkenaan dengan hak cuti hamil/melahirkan adalah negara Vietnam, dikarenakan adanya perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan dan intervensi pemerintah dalam mengurangi beban pengusaha berupa pemberian pengurangan pajak operasional perusahaan, penggantian dana, dan jangka waktu cuti hamil/melahirkan yang lebih panjang. ......This thesis discusses about the prohibition of termination of employment (ToE) for reasons related to rights - reproductive rights of women workers / employees of women, particulary maternity leave / giving birth. The type of this research is a normative juridical research and have a quality with qualitative data analysis which is descriptive analytical. The objective of the research is to know the rules regarding the juridical and economic terms, and its comparison with the rules addressed in several countries in Southeast Asia, such as Malaysia, Singapore, and Vietnam. Based on research result, it can be identified that a country with good relatively rules about the prohibition of termination of employment (ToE) related to rights - reproductive rights of women workers / employees of women, particulary maternity leave / giving birth is Vietnam due to the protection of women workers / employees of women and government interventions in reducing the burden on businesses for the provision of tax relief operations, reimbursement, and longer period of maternity leave / childbirth.

Abstrak :
Penggunaan alat kontrasepsi telah meningkat di beberapa negara di dunia. Secara global, dari 54% pada tahun 1990 menjadi 57% pada tahun 2012. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Indonesia masih rendah, sebanyak 530.818 peserta. Mayoritas peserta KB baru didominasi oleh peserta KB yang menggunakan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), sebesar 88,05%. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 menunjukan yang memilih menggunakan MOW sebesar  155 peserta (4,59%). Jumlah peserta kb baru pengguna MOW angkanya masih rendah jika dibandingkan dengan peserta KB baru pengguna KB suntik (74,5%), MOW (4,95%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan antara Karateristik Ibu dengan Pemilihan  Metode Kontrasepsi Medis Operatif Wanita (MOW) di Puskesmas Sendang Kecamatan Sumber  Kabupaten Cirebon Tahun 2014. Design penelitian ini Kasus Kontrol, pengambilan sampel dilakukan dengan cara proporsional random sampling. Uji statistik menggunaan Chi square test. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara umur ibu (p-value 0,007 dan OR 3,7) jumlah anak (p-value 0,000 OR 6,2) riwayat penyakit kronis (p-value 0,011 da OR 4,5), riwayat penyakit kehamilan (p-value 0,025 dan OR 3,1), riwayat persalinan (p-value 0,000 dan OR 0,08) dengan pemilihan metode kontrasepsi medis operatif wanita (MOW). ......The use of contraceptives has increased in several countries in the world. Globally, from 54% in 1990 to 57% in 2012. Long-Term Use of Contraception Method (LTM) in Indonesia is still low, as many as 530 818 participants. The majority of the new FP FP is dominated by the use of non-Term Contraception Method (Non LTCM), amounting to 88.05%. Data Cirebon District Health Office in 2014 showed that choose to use MOW of 155 participants (4.59%). The number of participants kb MOW user's new figure is still low when compared with the new FP injections (74.5%), MOW (4.95%). The purpose of this study was to determine the relationship between mother Characteristic Method Selection Operative Medical Women's Contraception (MOW) in the sub-district Puskesmas Source Cirebon Spring 2014. Design of this case control study, sampling was done by proportional random sampling. Uses statistical test Chi square test. The research found no relationship between maternal age (p-value 0.007 and OR 3.7) number of children (p-value 0.000, OR 6.2) history of chronic disease (p-value 0.011 da OR 4.5), history of gestational disease ( p-value 0.025 and OR 3.1), history of labor (p-value 0.000 and OR 0.08) with the election of female operative medical contraceptive methods (MOW).

Abstrak :
ABSTRAK
Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Bagi pasangan menikah, hak reproduksi harus dipenuhi dalam kondisi dasar consent (bebas, tidak ada paksaan), equality (tidak ada dominasi), respect (saling menghormati), Jrust (saling percaya/jujur), and saftty (aman). Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus untuk mendapatkan gambaran tentang pemenuhan hak reproduksi perempuan muslim menikah pada berbagai tahapan usia perkawinan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan motoda pengumpulan data wawancara mendalam. lnforman penelitlan melibatkan 6 (enam} muslimah dan suami serta beberapa kerabat dan tetangga informan. Penelitian ini dilakukan sejak Nopember 2007 hingga Desember 2008. Dengan menggunakan Theory af Reasoned Action, hasil temuan dari penelitian ini dapat menjelaskan bahwa, tidak satupun infonnan benar-benar terpenuhi hak reproduksinya dalam kondisi CERTS. Niat untuk memenuhi hak reprodoksi sangat dipengaruhi oleh sikap sebagai faktor internal dan norma subjektif, yaitu persepsi terhada.p orang lain sebagai fak:tor eksternal. Banyaknya orang yang mempengaruhi nonna subjektlf informan kemudian diseleksi, sehlngga hanya orang tertentu yang dipatuhi. Ancaman tetjadinya pemikahan tanpalkurang hubungan seks dapat terjadi setelah lahirnya anak pertama. Temuan lain adalah, kedudukan dan keputusan suami selalu mendominasi dalam berbagai hal pemenuhan hak reproduksi. Sedangkan ternan dan petugas kesehatan dapat memperbesar pengarutmya terhadap norma subjek.tif istri jika ia sendiri aktif dan kritis mencari informasi dan mengupayakan tercapainya kondisi kesehatan reproduksi. Dalam hal penggunaun alat kontrasepsi pada pasangan yang belum/tidak lagl menginginkan anak dalarn waktu dekat, hanya dilakukan oleh pihak istri. Suami umumnya pemah mencoha menggunakan kondom, tetapi m_erasa tidak nyaman. Pihak istri menggunakan alkon {pH. spiral. atau implan) dengan risiko mengalami etek samping tidak menyenangkan. Untuk mengantisipasi masalah yang terjadi dalam pemenuhan hak reproduksi pasangan rnenikah. pendidikan untuk menurnbuhkan kesadaran tentang hak reproduksi sangat diperlukan. Suami dan istri rnerniliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam rurnah tangga, sehingga tidak bisa diserahkan hanya kepada satu pihak untuk menyelesaikan masaiah keluarga. Mereka harus menyadari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi rnasalah pemenuhan hak reproduksi sejak dini. Hak reproduksi penting bagi setiap individu deml terwujudnya kesehatan individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani sesuai dengan norma-norma hidup sehat.

---

Abstract
Reproductive right is an important part of holistic human right. Between spouses1 reproductive right have to be fulfilled in at least five based condition, these are <:consent, equality, respect, trust, and safety. This study was conducted io get description about reproductive right fulfilling among moslem women in different ages of marriage. The study design used in this research is qualitative by using in depth interview methods of data collection. This case study carried out with 6 (six) ·women as infonauts interviewed, and also their families or neighbors. The study was started in November 2007 until December 2008. By using the Theory of Reasoned Action, it <;could be explained that none of the informants are really fulfilled their reproductive right Attitude as internal factor and subjective norm that influenced by other people's perception as external factor was considered to their intention. Not all of other people's belief accepted by informant, they selected specific people to obey. lnformans in early age of marriage relatively had less problems in reproductive right fulfilling than those are in middle and advance age of marriage. Researcher also found that status, position. and decision of men always dominate all kind of reproductive right fulfilling. While friends and health officers could have more chance to change her subjective none if only she had good effort to find out any information and gain reproductive health condition herself actively and critically. For avoiding having next baby in recent time, women use contraceptive methods, Their husband tried condom, but soon they did not feel comfortable, The wives keep using contraceptive methods (pills, IUDs, or implants) eventually they could have unpleasant side effect. Premarital and marital counseling are really needed to anticipate reproductive right fulfilling problems between spouse. Husbands and wives have their own role and responsibility, not only one himself/herself to solve the family problem. They have to aware of and get ready to face reproductive right fullfil problems in different ages of marriage.

Abstrak :
ABSTRAK Pembahasan mengenai gender masih jarang terlihat pada studi arus utama ilmu hubungan internasional. Selain itu SRHR (Sexual and Reproductive Health Rights) sebagai topik, juga masih kurang banyak mendapatkan perhatian. Karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji SRHR atau lebih khususnya, hak reproduktif perempuan dan bagaimana perempuan membuat pilihan mengenai hal tersebut. Analisis dilakukan dengan pembahasan dari beberapa topik, yakni dari kerangka ekonomi politik internasional, keamanan, kewarganegaraan, identitas, dan politik tubuh. Hasilnya, pembacaan literatur menunjukkan bahwa perempuan memang memiliki kemampuan biologis untuk kehamilan yang dibarengi dengan resikonya tersendiri. Namun di luar hal itu, terdapat pula faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh, membentuk, dan membatasi pilihan yang dimiliki dan dibuat oleh perempuan. Baik itu keterbatasan ekonomi, ketidakamanan bergender, kewarganegaraan yang tidak sempurna, bias rasial/etnis, ataupun pemberlakuan kontrol atas tubuh. Kerentanan biologis dan sosial perempuan terkait dengan permasalahan SRHR itu menjadikan pemenuhannya krusial dan merupakan tanggung jawab internasional. Sepatutnya perempuan memiliki pilihan dan kontrol terkait dengan tubuh dan kehidupan mereka sendiri. Aplikasi perspektif feminis dan hubungan internasional dalam mengkaji isu SRHR ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh pada persoalan yang awalnya lebih dipandang sebagai persoalan individual.

---

ABSTRACT Discussion regarding gender is still scarce in the field of mainstream international relations. Moreover SRHR (Sexual and Reproductive Health Rights) suffer from lack of priority in the discussion. Because of such scarcity, this study intends to fill the gaps by assessing SRHR or more specifically, women?s reproductive rights and how women make decisions regarding them. Analyses are performed with the discussions of several topics, such as international political economy, security, citizenship, identity, and body politics. The result of the literature review shows that women do possess the biological capacity for pregnancy along with other related risks, but beyond that, there also exist external factors that influence, shape, and limit the choices that are owned and made by women. Such as constricting economical circumstances, gendered insecurity, imperfect citizenship, racial/ethnic bias, or even the imposition of control over the female body. The biological and social vulnerability of women regarding sexual and reproductive health then, make its fulfillment even more crucial and become a matter of international responsibility. Women should acquire the capability to have control and make choices regarding their own bodies and lives. By using feminist and international perspectives, it becomes possible to study the issue of SRHR more fully, rather than simply accepting it as an individual?s problem.

Abstrak :
In 2013 and 2014 it is recorded that 42% of women and 58% of men are infected with HIV. So far government response to HIV/AIDS still maintains that men and women as the same entity. The highest group being indected with HIV/AIDS in Indonesia ...