Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Kasus gizi salah terbanyak terdapat di kelurahan Banten diantara wilayah lain di kota Serang Penelitian ini membahas tentang  faktor-faktor yang menyebabkan gizi salah pada anak balita di keluarga nelayan, dimana mayoritas mereka adalah buruh nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penenlitiannya menunjukan bahwa mayoritas pendidikan dan pemahaman keluarga nelayan tentang gizi rendah, pendapatan keluarga rendah sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Mayoritas nelayan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain disaat tidak bisa melaut karena cuaca ekstrim. faktor budaya dan kebiasaan setempat yang masih sangat kuat terkait pantangan makanan tertentu bagi anak balita terutama ikan dan telur yang akan merdampak buruk pada kesehatan dan kulit balita. Selain itu masih ada pemahaman bahwa ayah harus diutamakan dalam hal apapun termasuk dalam hal makan dibandingkan anggota keluarga lainnya, juga lingkungan tempat tinggal yang cukup kumuh dan kotor dengan sanitasi yang buruk serta sumber air bersih yang cukup sulit. Hambatan yang dihadapi yang paling mencolok adalah faktor ekonomi, aksesibilitas dan pengetahuan yang rendah serta kurangnya kesadaran pribadi dari keluarga dalam mengatasi masalah gizi salah pada anak balita dalam keluarga nelayan.

---

ABSTRACT The most malnutrition cases were found in Banten villages among other regions in Serang. This study discusses the factors that cause malnutrition in children under five in fishing families, where the majority of them are fishermen who live in poverty. This study uses a qualitative approach with descriptive types. Data collection uses in-depth interviews, observation and documentation studies. The results of his research show that the majority of education and understanding of fishermen families about nutrition is low, family income is low so they are not able to meet nutritional needs properly. The majority of fishermen do not have other alternative jobs when they cannot go to sea due to extreme weather. local cultural and habits factors that are still very strong related to the restrictions on certain foods for toddlers, especially fish and eggs, which will affect the health and skin of toddlers. In addition, there is still an understanding that fathers must be prioritized in any case, including in terms of eating compared to other family members, as well as a fairly shabby and dirty living environment with poor sanitation and difficult water sources. The most striking obstacles faced are economic factors, low accessibility and knowledge, and a lack of personal awareness from the family in overcoming the problem of malnutrition in children under five in the family of fishermen

Abstrak :
ABSTRAK Permasalahan umum yang dihadapi nelayan pulau terluar Indonesia antara lain terbatasnya infrastruktur perikanan, terbatasnya sumber daya ikan akibat penangkapan lebih (over fishing), perubahan iklim dan ketidakstabilan harga penjualan ikan. Kondisi tersebut juga dialami oleh nelayan kecil Desa Batu Ampar dalam melakukan aktivitas, penangkapan ikan secara tradisional di laut lepas. Dalam menghadapi krisis melaut, nelayan kecil Desa Batu Ampar melakukan berbagai upaya untuk bertahan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi bertahan hidup nelayan kecil Desa Batu Ampar dalam menghadapi krisis pada mata pencahariannya serta hambatan dalam strategi bertahan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Melalui pemilihan informan secara purposive sampling, wawancara dilakukan dengan 10 informann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan kecil Desa Batu Ampar dapat melakukan upaya-upaya untuk bertahan hidup, diantaranya adalah bekerja keras dalam melaut, menggunakan alat bantu penangkapan, berkomunikasi dengan nelayan-nelayan lain, mendekati kawasan pengeboran migas, mengakses bantuan, meminjam uang, mengikuti sosialisasi dan pelatihan usaha, melakukan kerjasama dengan pengusaha ikan, berkebun dan melakukan budidaya ikan. Dalam strategi bertahan hidup,  nelayan kecil Desa Batu Ampar juga dihadapkan oleh beberapa hambatan. Diantaranya adalah tidak berupaya untuk beraktivitas di wilayah tangkap lain, kesulitan untuk bekerja di luar aktivitas melaut, adanya batasan di kawasan pengeboran migas, angin kencang dan badai, kekurangan sumber daya ikan, kesulitan dalam mengakses bantuan, ketidakstabilan dan keterbatasan penjualan ikan serta mengalami kerugian dari aktivitas nelayan luar daerah.

---

ABSTRACT Common problems faced by fishermen, especially in the outer islands of Indonesia are limited fisheries infrastructure, limited fish resources due to over fishing, climate change and instability in the sale price of fish. This condition is also experienced by small fishermen in Batu Ampar Village who are the outermost island fishermen in carrying out traditional fishing activities on the high seas. In dealing with the crisis, the small fishermen of Batu Ampar village made various efforts to survive. The research aims to describe survival life strategies of small fishermen of Batu Ampar Village in facing the crisis of their livelihood and obstacles in survival strategies. This research was conducted using a qualitative approach and descriptive type of research. Through the selection of informants by purposive sampling, in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that small fishermen in Batu Ampar Village could make efforts to survive. They worked hard in the sea, using fishing aids, communicating with other fishermen, approaching oil and gas drilling areas, access assistance, borrow money, take part in business socialization and training, collaborate with fish entrepreneurs, gardening and conducting fish farming. In the survival life strategy, the small fishermen of Batu Ampar Village were also faced with several obstacles. They did not try to do activities at other fishing grounds, difficult to work outside of fishing activities, limitations in oil and gas drilling areas, strong winds and storms, shortages of fish resources, difficulties in accessing assistance, instability and limited fish sales and losses from activities of fishermen outside region.

 

 

Abstrak :
Pendampingan sosial yang dilakukan Sekretariat Bina Desa di desa Mekarsari bertujuan untuk membantu komunitas petani dalam melakukan reklaiming terhadap lahan garapannya di afdeling (perkebunan) Pasir Randu yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara (PT PN) VIII Pasir Nangka. Berdasarkan sejarahnya, lahan yang direklaiming ini mempakan lahan yang telah ditelantarkan PTPN dan kemudian digarap oleh komunitas petani Mekarsari dengan cara membayar pajak dan cukai kepada PTPN. Seiring dengan berjalannya waktu banyak pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan PTPN. Hal iniiah yang memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi komunitas petani, sehingga mereka terdorong untuk melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan hak-haknya yang selama ini telah tertindas melalui perjuangan reklaiming. Reklaiming merupakan upaya mempertahankan hak komunitas miskin atas penguasaan dan pengelolan sumber daya alam secara adii dan merata demi terciptanya kesejahteraan mereka Dalam melakukan perjuangannya, petani Mekarsari dibantu SBD melalui program pendampingan sosial meliputi tahapan persiapan dan peiaksanaan yang telah dilakukan sejak tahun 2001. Pada tahapan persiapan, penggalian dan pengumpulan informasi sebagai dasar perencauaan program pendampingan yang dilakukan SBD tidak membutuhkan waktu yang lama dan kendaia yang berarti, mengingat situasi dan kondisi yang mendukung dari petaninya sendiri. Dilanjutkan dengan perekrutan pendamping Community Organizer (CO) yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping dan pemberian pelatihan untuk menunjang tugasnya di lapangan Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan perekrutan pendamping Iokal dengn kriteria utamanya berdasarkan pada komitmen dan semangat yang tinggi untuk mengadakan perubahan bagi komunitas perani Mekarsari untuk selanjutnya mereka langsung diberi pelatihan tentang mekanisme pendampingan sosial. Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian komunitas yang dilakukan oleh pendamping CO dan lokal untuk lueulhangun kesadarau kritis dalam rangka penguatan komunilas petani Mekarsari melalui pendidikan musyawarah Kesadaran kritis ini merupakan pondasi untuk membentuk organisasi rakyat yang kuat sebagai wadah perjuangan dan pusat kegiatan komunitas petani. Wujud nyata dari telah tumbuhnya kesadaran kritis adalah terbentuknya Organisasi Tani Lokal (OTL) Pasir Randu sebagai sumber kekuatan bagi komunitas petani dalam meningkatkan posisi tawar menawarnya terhadap pembuat kebijakan. Diikuti dengan dirumuskannya beberapa kegiatan awal seperti pelatihan kepemimpinan, pembuatan jadwal pertemuan rutin dan musyawarah Serta pelatihan manajernen organisasi yang telah menghasiikan struktur organisasi dan AD/ART OTL Pasir Randu. Selanjutnya juga diikuti dengan pembuatan program kerja OTL. Dalam memperkuat peranannya, OTL Pasir Randu membentuk 15 kelompok tani dengan total anggota 300 orang yang didasari pada kedekatan tempat tinggal atau lokasi lahan garapan. Bentuk penguatan Iainnya adaiah melakukn aksi sosial yang diorganisir pendamping CO untuk menyampaikan aspirasi petani terhadap pembuat kebijakan melalui strategi baik konflik, negosiasi maupun demonstrasi. Aksi yang dilakukan komunitas petani erat kaitannya dengan motivasi dan keinginan mereka untuk mendapatkan insentif herupa kebebasan dan ketenangan dalam menggarap lahan reklaiming Beberapa kegiatan aksi yang pemah dilakukan antara Iain ke BPN, DPRD dan Pemda Cianjur. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil mengingat hingga saat ini tidak ada lagi ancaman dan intimidasi yang djterima komunitas petani, walaupun belum mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Keberhasilan aksi sosial ini tak terlepas dari dukungan berbagai pihak sebagai wujud pengembangan jaringan yang telah dilakukan oleh OTL. Selain itu pengembangan jaringan juga diperlukan untuk menambah pengetahuan, wawasan Serta membantu mengatasi permasalahan yang dialami OTL. Pengembangan jaringan yang telah dilakukan mulai dari sesama OTL se-kabupaten Cianiur hingga organisasi tani di tingkat nasional dan lembaga sosial maupun bantuan hukum. Tahapan selanjutnya adaiah evaluasi yang sampai saat ini hanya dilakukan secara informal berupa refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Perubahan yang dirasakan komunilas petani Mekarsari setelah adanya pendampingan sosial SBD ditlunjukkan dengan keberhasilan mereka dalam melakukan reklaiming terhadap lahan garapannya di afdeling Pasir Randu sehingga saat ini mereka telah memiliki Iahan sebagai aset, terpenuhinya kebutuhan pangan, dengan adanya pendampingan social yang dilakukan SBD telah mampu meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kepercayaan diri komunitas petani desa Mekarsari.

Abstrak :
Untuk memutus penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pemberian bantuan sosial Covid-19 diberikan untuk memitigasi dampak tersebut. Selama pandemi Covid-19, terdapat peningkatan signifikan belanja bantuan sosial namun angka kemiskinan justru meningkat. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan juga dapat timbul beragam permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan bansos Covid-19 dalam mempertahankan taraf kesejahteraan keluarga dan bagaimana kinerja kebijakan menurut persepsi penerima kebijakan. Data utama penelitian diperoleh melalui survei kepada keluarga. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai persepsi keluarga dan analisis DID digunakan untuk menilai pengaruh pemberian dan pencabutan bansos Covid-19 terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja kebijakan telah memuaskan atau telah memenuhi harapan penerima manfaat meskipun begitu, masih ditemukan salah sasaran dan ketidakmerataan dalam pemberian bansos. Pemberian uang tunai sebesar Rp300 ribu sebanyak enam kali belum mampu menjaga taraf kesejahteraan keluarga yang menurun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai bantuan dan kombinasi bantuan dengan barang yang dibutuhkan masyarakat, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan namun hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Pencabutan bansos Covid-19 berupa uang dan barang signifikan menurunkan kesejahteraan karena perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih. ......Restrictions policy on community activities applied by DKI Jakarta Province to suppress social activities in order to suppress the spread of Covid-19. That policy has an economic impact on the community both working in the formal and informal sectors. In response, Covid-19 social assistance is provided to mitigate this impact. During the Covid-19 pandemic, there was a significant increase in social assistance spending on DKI Jakarta government budget, but the poverty rate actually increased. During the distribution of social assistance to the community, various problems can also arise. The purpose of this study was to find out how the Covid-19 social assistance effect in maintaining the level of family welfare and how the policy performance according to the perceptions of policy recipients. The main data of the study were obtained through a survey to families. Descriptive analysis was used to assess family perceptions and DID analysis was used to assess the effect of giving and withdrawing Covid-19 social assistance on welfare. The results of the study indicate that the implementation of policy performance has been satisfactory or has met the expectations of the beneficiaries, however, it is still found that there are mistargets in the provision of social assistance. Giving cash of Rp300 thousand six times was able to maintain family welfare the level of family welfare which has decreased due to the Covid-19 pandemic. Increasing the value of aid and the combination of aid with goods needed by the community are effective in improving welfare, but this is greatly influenced by the number of family members. The withdrawal of the Covid-19 social assistance in the form of money and goods significantly reduces welfare because the family economy has not fully recovered.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kegiatan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) bagi pengasuh utama anak dengan HIV/AIDS, yang secara umum bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan untuk menggambarkan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan KDS yang dilakukan oleh Lentera Anak Pelangi. Penelitian ini turut menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat, yang dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan kegiatan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kegiatan KDS di LAP memiliki berbagai berbagai tanggapan dari peserta kegiatan yang merupakan anggota kelompok dukungan. Faktor penghambat yang terjadi dalam kegiatan ini ialah fasilitas kegiatan yang kurang memadai, jumlah peserta kegiatan yang terdiri dari berbagai latar belakang, keikutsertaan anak dalam kegiatan, kondisi peserta, dan materi yang berulang. Selain itu, dalam penelitian ini turut menjelaskan adanya faktor pendukung selama keberlangsungan kegiatan yaitu berupa kerjasama LAP dengan mitra lembaga lain, peran MK, rasa keingintahuan peserta, dukungan yang terbentuk antar sesama anggota kegiatan, dan kegiatan KDS yang beragam.

---

This research explores peer support group activities called Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) for child caregivers in HIV/AIDS issues. These activities belong to give them support. It uses descriptive methodology with qualitative approach which focuses to describe the process of peer support group arrangements and activities by Lentera Anak Pelangi, also identify and analyse the supporting and obstacle factors as a foundation to develop the activities. The result shows that the peer support group in LAP has various feedbacks from their members. In the aspect of obstacle factors, the process has lack of facility availability, the numbers of participant with diverse backgrounds, the involvement of child, the participant condition, and repetitive materials. This research also describes the supporting factors, that are partnership with other institutions, case manager roles, the participant curiosity, the support from other member of the activity, and variation of the activities.

Abstrak :
Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada. ......Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations.