Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan publik di Indonesia yang selama kurun waktu dua orde pemerintahan (orde lama dan orde baru} bahkan sampai saat ini terkesan demikian birokratisnya, sehingga persepsi terhadap birokrasi yang semestinya mengatur tata hubungan secara hirarkhi dan patron-klien, rasional, impersonal dan legalistik telah tampil justeru sebaliknya; yakni irasional, semena-mena, otokratis, inefisien, tidak produktif bahkan muncul sebuah aksioma di kalangan birokrat, 'kalau masih bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah!' Adapun tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai kebijakan pelayanan sektor publik, proses learning organization, pemahaman pegawai terhadap performance management dan kualitas layanan yang diberikan. Pada kesempatan ini kajian mengambil kasus pada Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Dengan demikian diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikian bagi perkembangan wacana administrasi publik, khususnya dalam pemberdayaan organisasi pelayanan sektor publik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis baik(melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Variabel yang diteliti meliputi kebijakan pelayanan, performance management, proses learning organization dan kualitas pelayanan. Secara empirik data diperoleh melalui berbagai cara, yakni studi lapangan, wawancara, analisis kebijakan dan kajian pustaka. Populasi sasaran (target population) dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen dan masyarakat sebagai pelanggan yang ditetapkan berdasarkan simple random sampling atau acak sederhana. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang diwakili oleh unit pelayanan Rumah Sakit, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bagian Tata Pemerintahan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yang mana masing-masing berperan dalam pelayanan di bidang kesehatan, kebersihan, layanan KIP, dan layanan IMB. Sampling frame dalam penelitian ini meliputi pelayanan kesehatan (pegawai 40 orang dan masyarakat 40 orang), pelayanan kebersihan (pegawai 30 orang dan masyarakat 40 orang), pelayanan KTP (pegawai 8 orang dan masyarakat 30), dan pelayanan IMB (pegawai 12 orang dan masyarakat 20 orang). Setelah dilakukan penelitian diperoleh gambaran bahwa kebijakan pelayanan publik dirumuskan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan transaksi pelayanan publik. Pelayannan publik dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis atau macam layanan dan dilakukan oleh unit pelayanan publik yang berbeda. Kebijakan pelayanan belum berorientasi pada visi dan misi organisasi, sehingga kebijakan pelayanan yang ada merupakan perangkat peraturan perundang-undangan yang sifatnya bisa saja operasional, petunjuk pelaksana dan teknis. Kebijakan pelayanan publik kurang adaptable terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan pelayanan publik belum tersosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, namun hanya sebagian masyarakat saja yang memahaminya. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan tidak dilakukan secara tegas, bahkan setengah-setengah sehingga dalam masyarakat muncul anggapan ketidakseriusan dan ketidakpercayaan terhadap kualitas layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Organisasi pelayanan publik belum melakukan proses pembelajaran oragnisasi sebagai salah satu strategi mengantisipasi perubahan. Dengan demikian, kecil sekali kemungkinan adanya perubahan sikap dan perilaku pada jajaran aparatur pemerintahan daerah. Tidak adanya dukungan kebijakan terhadap proses pembelajaran, tidak adanya motivasi dan penghargaan terhadap kegiatan pembelajaran merupakan akibat yang muncul dari budaya birokrasi dimana pegawai menganggap dirinya (balk individu maupun organisasi) merupakan instrumen dari organisasi yang lebih besar sehingga tidak perlu mengedepankan proses pembelajaran. Pemahaman pegawai terhadap manajemen kinerja maish belum sepenuhnya dimengerti. Berdasarkan berbagai pemyataan yang terkait dengan manajemen kinerja kebanyakan responden menjawab atau menanggapi pemyataan antara setuju dan tidak setuju, yang berarti belum sepenuhnya mengetahui konsep manajemen kinerja yang sebenarnya. Hal ini dapat dimakiumi karena ternyata manajemen kinerja belum diberlakukan sebagai suatu strategi pemberdayaan organisasi pelayanan sektor publik, tetapi baru pada tingkat pemahaman kognitif yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dasar yang ada. Kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat masih menunjukkan tingkat yang rendah. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan atau masyarakat dengan kenyataan layanan yang diterima. Kesenjangan yang terjadi menunjukkan kecenderungan negatif, yang artinya pelayanan masih belum dapat memuaskan masyarakat. Manajemen pelayanan publik masih tertinggal dari pelayanan organisasi bisnis yang menekankan pada orientasi profit dan kepuasan pelanggan. Bahkan secara operasional, teori mengenai kebijakan, manajemen kinerja, organisasi pembelajaran dan kualitas pelayanan mengalami kesulitan diterapkan pada organisasi pelayanan publik dalam hal ini Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan pegawai belum sepenuhnya mau berubah dan slap berkompetisi. Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa sesuai dengan perubahan yang demikian cepat, tingkat persaingan yang tinggi, serta kompleksitas masalah yang berkembang di masyarakat, sudah seharusnya Pemerintah Daerah sebagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik secara langsung, dapat meningkatkan kinerjanya melalui berbagai strategi pemberdayaan organisasi.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pelayanan SITU, Ho dan Merk di Dinas Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanggamus). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui telah sejauh mana kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan SITU, Ho dan Merk di Kabupaten Tanggamus, di mana hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang pelayanan publik. Kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari teori mengenai pemerintah sebagai pelayanan masyarakat dan kualitas pelayanan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dimana data yang dikumpulkan melalui instrumen kuisioner. Sebelumnya melalui teknik accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Sengaja ditunjuk dari sejumlah masyarakat yang telah mengurus izin SITU. Ho dan Merk di Dinas Kesbang dan Linmas. Teknik ini dipergunakan karena tidak adanya daftar sampel. Selanjutnya data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan prosentase, yang kemudian akan dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepuasan masyarakat pengguna, maka diketahui bahwa bahwa ada gap antara "harapan" dan "kenyataan" yang dirasakan responden tentang pelayanan SITU, Ho dan Merk di Kabupaten Tanggamus. Dari 5 (lima) dimensi Servqual yang dipergunakan sebagai indikator, sub indikator pada dimensi responsiveness ditemukan yakni pada kecepatan dan ketepatan dalam memproses urusan yang diminta masyarakat memiliki gap tertinggi (-2,02) sedangkan gap terendah (-0,69) terdapat pada sub indikator dimensi tangibles yakni tempat parkir yang memadai dan aman. Artinya, responden menilai bahwa ketidakpuasan tertinggi terdapat pada dimensi responsiveness dan terendah pada sub indikator dimensi tangibles. Secara keseluruhan indikator dari servqual maka dimensi reponsiveness memiliki nilai 68, 6 % termasuk kategori kurang puas dan merupakan prioritas utama didalam memperbaiki pelayanan SITU, Ho dan Merk, selanjutnya dimensi assurance dan dimensi empathy. Walaupun dimensi tangibles dan reliability termasuk kategori puas, akan tetapi masih terdapat gap pada sub indikatornya. Oleh karenanya kepada Pemda Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kesbang dan Linmas diharapkan untuk dapat memperbaiki pelayanan SITU, Ho, Merk. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu 1). Karena kepuasan responder terendah terdapat pada dimensi responsiveness terutama pada Iambatnya memproses urusan yang diminta responden, maka yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan hirarkhi proses penandatanganan SITU, Ho dan Merk. Ada 2 (dua) Cara yang dapat ditempuh adalah pertama, penandatangan SITU, Ho dan Merk tidak perlu dilakukan Kepala Daerah tetapi dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesbang dan Linmas. Kedua, tanda tangan oleh Kepala Daerah dapat dibuatkan stempel dan yang berhak menggunakan dan menyimpan stempeI adalah Kepala seksi perizinan karena lebih berhubungan langsung dengan togas dan tanggung jawabnya; 2). Pada dimensi assurance yang merupakan prioritas penanganan kedua dalam pelayanan SITU, Ho dan Merk terutama pada sub indikator petugas menerima uang suap atau tip dari masyarakat di luar dari biaya resmi yang ditetapkan. Walaupun sulit untuk merubah sikap petugas apalagi memberantasnya maka ada 3 (tiga) saran yang dapat dilakukan yaitu: pertama, Agar diberikan insentip kepada petugas pelayanan untuk menghindari banyaknya oknum petugas yang melakukan pungutan liar dan kedua, diberikan sanksi tegas kepada oknum petugas yang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku berupa teguran lisan maupun tertulis dan jika memungkinkan dapat dimutasikan. Ketiga, prosedur dan Cara perhitungan besarnya tarif agar dapat diketahui rasyarakat dengan membuat poster dan dipasang di dinding ruangan kantor; 3). Dimensi empathy yang merupakan prioritas penanganan ketiga dalam pelayanan SITU, Ho dan Merk terutama pada sub indikator petugas memberikan pelayanan yang tidak adil dan masih memandang status sosial dan lain-lain dari masyarakat pengguna Adapun 2 (dua) saran yang dapat dilakukan : pertama, perlu diadakan diklat pelayanan prima kepada petugas yang langsung menangani SITU, Ho dan Merk, dan kedua, dibuatkan kotak saran atau kotak pengaduan sehingga masyarakat dapat memberikan memasukan sarannya.

Abstrak :
Pemerintah baik Sipil maupun Militer menyadari adanya keterbatasan biaya operasional Rumah Sakit serta terbatasnya dana yang siap pakai, sedangkan di lain pihak pelayanan masyarakat maupun personel militer beserta keluarganya harus tetap berjalan, memerlukan kebijakan pemerintah agar birokratisasi penggunaan dana PNBP menjadi lebih Wendel. Untuk RS TNI ijin swadana diatur dengan Juklak Dirjenrumgar Dephankam No: Juklak/03N/1995/DRJA tanggal 5 Mei 1995 dan yang telah direvisi menjadi Juklak Dirjen Rensishan Dephan Nomor: Juklak1031XI12001 tanggal 14 November 2001 yang diberlakukan mulai bulan Januari tahun 2002. Menghadapi perkembangan eksternal perumahsakitan yang demikian pesat dalam segala aspeknya dan perkembangan internal dengan adanya 15 unit swadana di RSPAD dikembangkan organisasi ekstrastruktural dengan tujuan agar pengelolaan manajemen Yanmasum dilaksanakan secara profesional untuk meningkatkan penghasilan unit-unit Yanmasum. Perhitungan penghasilan Yanmasum tahun 1997 hanya meningkat 13,8% dibandingkan dengan tahun 1996, dan tahun 1998 meningkat 20,5% dibandingkan tahun 1977. Sejak Organisasi Yanmasum dibentuk tahun 1999 penghasilan meningkat 11,3% dari tahun 1998, pada tahun 2000 meningkat 8,1% dari tahun 1999, penghasilan tahun 2001 meningkat 7,4% dibandingkan tahun 2000. Melihat prosentase peningkatan setiap tahun dalam tiga tahun terakhir setelah Organisasi Yanmasum dibentuk, tidak menunjukan kenaikan yang signifikan, dihadapkan dengan kurs rupiah atas US dollar kecenderungan menurun, maka dihadapkan dengan goal organisasi ini dirasakan keberadaan organisasi ini kurang efektif walaupun mungkin lebih tertib dalam administrasi, hal ini menjadi bahan penelitian apa masalahnya yang menyebabkan kurang efektifnya organisasi ini. Penelitian masalah ini dikonsepkankan melalui pendekatan dari setiap konstituensi strategis yang berpengaruh secara signifkan pada organisasi tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan perangkat keefektifan organisasi dari Stephen P Robbin dengan 3 pengelompokan nilai: yaitu fleksibilitas versus pengawasan, manusia versus organisasi, cara versus tujuan, selanjutnya dikombinasikan menjadi empat model keefektifan yaitu : Human Relation Model, Opens System Model, Rational Goal Model, Internal Process Model. Hasil penelitian dengan perangkat tersebut diatas ditemukan organisasi Yanmasum efektif dalam Human Relation Model, Internal Process Model dan Rational Goal Model namun kurang efektif dalam Open System Model, ini menunjukan bahwa organisasi Yanmasum RSPAD cukup efektif memberikan informasi mengenai hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan mereka dan cukup baik memberikan rasa tenteram, kontuinitas bekerja serta kelancaran dalam pekerjaannya, disamping itu organisasi juga cukup memberikan dan menanamkan tentang tujuan organisasi dan tujuan unit-unit nya serta cukup baik dalam produktifitas. Organisasi Yanmasum kurang efektif dalam penyesuaian diri terhadap perubahan pada kondisi dan tuntuan dari luar dan kurang rnampu meningkatkan jumlah tenaga kerja. Kedua masalah ini menjadi sangat panting dan berbahaya pada kehidupan organisasi dalam menghadapi era globalisasi yang sudah berjalan, peningkatan tenaga kerja memang menjadi masalah karena kelenagaakerjaan merupakan kompetensi supra sistem. Penyesuaian terhadap tuntutan perubahan juga kurang baik karena visi RSPAD adalah bukan profit oriented namun bermuara pada tugas pokok TNI AD, sehingga dalam hal ini memerlukan kemampuan berinovasi yang berbeda dengan inovasi RS dengan visi yang profit oriented. Oleh karena itu Organisasi Yanmasum harus dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tuntutan pasar, untuk ini memerlukan inovasi dan kreativitas dalam perencanaan strategi perubahan dan strategi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, dalam era kompetisi babas. Daftar Pustaka : 29 (1964 -- 2000)

---

Effectively Analysis of Public Service Organization at Rspad Gatot Soebroto In general, Civil and Military government realize the cost limitation and fund restriction on the hospital operational activities. On the other hand, health services for public and military personnel need to proceed. To accommodate the above, we will require the government policies to shorten the bureaucracy in using the PNBP fund and therefore it will be more effective. In specific for Military hospital, self-funding of the hospital regulates by Juklak Dirjenrumgar Dephankam No: Juldak1031V11995IDRJA dated May 5th, 1995. This regulation revised and became Dirjen Rensishan Dephan Nomor: JuklakJO3IXI12001 dated November 14", 2001 - effective January 2002. Facing the fast growth of internal and external hospital development covering all aspects, by having 15 self-funding units at RSPAD, we developed extra-structural organization with the objective: to professionalize the management of Yanmasum (Public Service Organization) and to increase the income level of Yanmasum units. The income level of Yanmasum in year 1997, increased only by 13.8% in comparison to year 1996. However, in year 1998 increased by 20.5% in comparison to year 1997. In further observation, following the development of Yanmansum Organization in year 1999, the income level increased by 11.3% in 1999 compare to 1998. Income in year 2000 again increased by 8.1%, and 7.4% in year 2001 compare to year 2000. Looking at the yearly growth percentage during the three years since the development Yanmasum Organization, it did not show the significant result. Calculating the IDR (rupiah) value compares to US dollar value - the growth of Yanmasum income level decreasing gradually. Refer back to the organization goal, even though the administration of the hospital is more discipline, this results is less effective than expected. The approach for this research was taken from all strategies constitutions, which had significant effect to the organization. Research proceeded by the use of organization effectively tools from Stephen P Robbin. There are three value groups included: flexibility versus monitoring, human versus organization, and means versus goals. These three groups later on were combined become four affectivities models: Human Relation Model, Opens System Model, Rational Goal Model, and Internal Process Model. Research results using the above tools shows that Yanmasum effective under the Human Relation Model, Internal Process Model and Rational Goal Model, however less effective under Open System Model. These indicates that Yanmasum RSPAD effective in providing information regarding the issues that affect personnel's occupation and good in giving comfort ability, continuity of work, and the success of personnel work flow. Furthermore, it is also effective enough in providing and implementing the organizational goals and the objective of its units - particularly in terms of productivities. From the other models, Yanmansum organization less effective in the adjustment on new changes and external environment It is also unable to increase the number of employee. Both of these problems become crucial and dangerous in the life of organization, especially facing the continuing globalization era. The increase of employee is already a problem as employment is a supra system competition. Adjustment on the changes is not good because the vision of RSPAD is a non profit oriented, it is leads to the main task of TNI AD, this vision shows that the innovation ability for Yanmasum is different compare to other hospitals which are profit oriented. In conclusion Yarnnasum organization has to be able to adjust itself to the changes of the market and external environment. To reach this goal in the era of free competition will require a good innovation and creativity in the planning of changes strategy, and the strategy to increase the human resources quality as well as quantity. References: 29 (1964 -2000)

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman pada periode tahun 2018-2019. Dalam skripsi ini, penelitian didasarkan pada laporan maladministrasi yang berhasil diselesaikan oleh Ombudsman di tahun 2018-2019, kasus yang dibahas terkait penyelesaian laporan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman yaitu kasus maladministrasi terhadap Drg. Romi Syofpa Ismael. Sebagai solusi, analisa mekanisme pengaduan dan alur penyelesaian laporan maladministrasi dijabarkan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada Ombudsman untuk menyelesaikan laporan maladministrasi ......This thesis discusses the settlement of maladministration reports by the Ombudsman in the period 2018-2019. In this thesis, the research is based on the maladministration report that was successfully completed by the Ombudsman in 2018-2019, the case discussed related to the completion of the maladministration report carried out by the Ombudsman, namely the maladministration case against Drg. Romi Syofpa Ishmael. As a solution, analysis of the complaint mechanism and the flow of maladministration report settlement is described in order to provide understanding to the public and give trust to the Ombudsman to resolve maladministration reports.

Abstrak :
ABSTRAK

Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik

---

ABSTRACT

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and / or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven`t been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism.