Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belum adanya kesepakatan terhadap persepsi smart city di kalangan pembuat kebijakan di Indonesia menimbulkan potensi permasalahan dalam pelaksanaannya, baik dalam hal efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah, juga dalam hal hasil yang dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pembuat kebijakan terhadap konsep smart city dan arah kebijakan smart city di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Konsep smart city yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep yang digunakan di dalam Nam dan Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 dan Giffinger, et al. 2011 . Dalam aspek persepsi, para pembuat kebijakan masih terfokus pada Dimensi Teknologi dan Dimensi Kelembagaan, sedangkan Dimensi Manusia belum mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan pembuat kebijakan. Dalam aspek arah kebijakan, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 merupakan peraturan paling tinggi yang ada saat ini yang telah menjelaskan tentang smart city, namun peraturan ini belum dijadikan sebagai acuan utama dalam arah pembangunan smart city di Indonesia.

---

The lack in perception of smart city concept among policy makers in Indonesia poses potential problems in implementation, both in terms of government budgets inefficiency, also in terms of the results expected by smart city programmes. This study aims to assess the perception of policy makers about smart city and its policy in Indonesia which is using qualitative approach. Smart city concepts used in this study developed by the Nam and Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 and Giffinger, et al. 2011 . In the aspect of perception, policy makers are still focused on Technology Dimension and Institutional Dimension, while the Human Dimension has not received significant attention among policy makers. In the aspect of policy direction, Perpres No. 2 Tahun 2015 about RPJMN years 2015 2019 is the highest regulations that applied today which has been explaining smart city. Unfortunately, this regulation has not been used as main reference in smart city development in Indonesia."

"Konflik agraria di Indonesia telah menjadi perhatian serius selama beberapa dekade karena tingginya angka konflik yang terjadi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi konflik agraria di Indonesia dan bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan bereaksi terhadap konflik agraria di Indonesia pada era kepresidenan Jokowi-JK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari wawancara tidak terstruktur dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Kementerian Agraria dan Tata Usaha Negara Antariksa/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pakar kriminologi Universitas dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori konflik Galtung sebagai deskripsi penjelasan terkait konflik agraria. Konsep kriminologi kesejahteraan dalam Penelitian ini menekankan pada kebijakan agraria yang telah dilakukan oleh pemerintah Era Jokowi-JK sebagai respon terhadap konflik agraria di Indonesia. Analisis dalam Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kontrol sosial terhadap kejahatan diKriminologi kesejahteraan terkait dengan kerangka Galtung terkait upaya penyelesaian konflik agraria yang mengandung unsur kekerasan. Hasil penelitian Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan untuk upaya menyelesaikan konflik agraria dan menjamin terselenggaranya kebijakan agraria Indonesia beroperasi sesuai dengan peraturannya.

---

Agrarian conflicts in Indonesia have been a serious concern for decades because of the high number of conflicts that occur every year. The purpose of this study is to analyze the situation of agrarian conflicts in Indonesia and how the government as a policy maker reacts to agrarian conflicts in Indonesia during the Jokowi-JK presidential era. This research was conducted using a qualitative approach with primary data collected from unstructured interviews with the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Sawit Watch, Ministry of Agrarian Affairs and State Administration of Space/National Land Agency (ATR/BPN) and University criminology experts from Indonesia. This study uses the Galtung conflict theory as a description of the explanation related to agrarian conflicts. The concept of welfare criminology in this study emphasizes the agrarian policies that have been carried out by the Jokowi-JK era government as a response to agrarian conflicts in Indonesia. The analysis in this study explains how the principles of social control against crime in Welfare criminology related to Galtung framework related efforts to resolve agrarian conflicts that contain elements of violence. The results of this study indicate that the government must provide support for efforts to resolve agrarian conflicts and ensure that Indonesia's agrarian policies operate in accordance with the regulations."

"Skripsi ini mengeksplorasi evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DKI Jakarta, sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi DKI Jakarta. Keadaan tersebut memberikan tantangan serius bagi implementasi PKH sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan model CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini mengevaluasi beberapa dimensi program, yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sumber daya yang tersedia, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan proses bisnis PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan tersebut memiliki dampak langsung pada pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi perbaikan diajukan, terutama terkait peninjauan ulang desain program PKH, penambahan jumlah pendamping, implementasi transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi program yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan program PKH di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di tengah kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis explores the evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the DKI Jakarta Province, an initiative providing conditional social assistance to Poor Families (Keluarga Miskin or KM) identified as Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM) through the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial or DTKS) by the Center for Social Welfare Data and Information, following procedures from the Ministry of Social Affairs. As the economic and governmental center, this research reveals that there are still numerous impoverished communities with low levels of well-being in the DKI Jakarta Province. This situation poses a serious challenge to the implementation of PKH as a strategy to enhance the welfare of the impoverished population in the province. In this study, program evaluation is conducted using Daniel L. Stufflebeam's CIPP model, which assesses multiple dimensions of the program, including context, input, process, and product. The research adopts a postpositivist approach with qualitative data collection techniques. The findings of the research highlight identified weaknesses in available resources, coordination among stakeholders, and the execution of PKH business processes in the DKI Jakarta Province. These weaknesses directly impact the suboptimal achievement of the program. Therefore, a set of improvement recommendations is proposed, particularly concerning a review of the PKH program's design, an increase in the number of facilitators, structured transformation implementation, and strengthening the complementarity of programs. Additionally, better coordination with stakeholders and more effective program communication strategies are necessary to enhance the success of the PKH program in the future. This research contributes to refining and enhancing the effectiveness of social assistance programs amid the socioeconomic complexity in the DKI Jakarta Province."

"Implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan karena dapat meningkatkan mode share pengguna transportasi publik dengan memperluas jaringan pelayanan.Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan metode penelitian kualitatif. Mengacu pada 8 kriteria integrasi dalam integration ladder yang dikemukakan oleh Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008) menunjukan bahwa semua kriteria integrasi transportasi publik telah dilakukan meskipun beberapa kriteria masih belum sempurna penerapannya. Kriteria yang paling menonjol dari implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT ini dapat dilihat dari penerapan sistem pembayaran yang terpadu melalui kartu Jak Lingko dan pengelolaan informasi yang komprehensif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, mengacu pada teori Bhuyan (2010), salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam imlementasi ini adalah masih terdapat kesenjangan pemahaman kebijakan (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018) antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Selain itu, Operator Angkutan Pengumpan selaku mitra Transjakarta masih perlu diberikan pemahaman mengenai bisnis transportasi dan bagaimana proses kerja administrasi. Untuk itu, salah satu saran yang diberikan peneliti adalah perlu dilakukan penguatan sistem pada birokrasi pelaksana untuk mengurangi gap pemahaman sehingga birokrasi pelaksana dapat tetap stabil dan tidak bergantung pada satu kepengurusan

---

The integration of feeder transport into the BRT system is intended to solve congestion because it can increase public transport users by expanding the service network.This thesis aims to analyze the implementation of the integration of feeder transportation into the BRT system based on Governor Regulation No.96/2018 and to determine the factors that influence the implementation of that policy. This study uses a post-positivist approach and qualitative research methods. Referring to the 8 integration criteria in the "integration ladder" proposed by Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008), it shows that all the criteria for integration of public transportation have been implemented even though some of the criteria are still not perfectly applied. The most prominent criteria for implementing the integration of feeder transport into the BRT system can be seen from the implementation of an integrated payment system through the Jak Lingko card and comprehensive information management. There are several factors that influence the implementation of the policy (Governor Regulation No.96/2018), referring to the theory of Bhuyan (2010), one of the factors that have a big influence in this implementation is that there is still a gap in understanding of policy between policymakers and policy implementers. In addition, Feeder Transport Operators as Transjakarta partners still need to be given an understanding of the transportation business and how the administrative work process work. For these reason, one of the suggestions given by researcher is that it is necessary to strengthen the system in the policy implementersto reduce the gap of understanding so that the policy implementerscan remain stable and do not depend on one management."

"Little Bandung merupakan kebijakan atas inisiasi Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung periode 2013-2018. Little Bandung merupkan program kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk memasarkan produk UKM Kota Bandung di luar negeri yang dicanangkan pada akhir tahun 2016. Namun pada akhir tahun 2017 Little Bandung ini menunjukkan gejala-gejala kegagalan dalam implementasinya. Pemerintah Kota Bandung mengklarifikasi hal tersebut dengan pernyataan resmi bahwa Little Bandung di Malaysia diputuskan untuk ditutup. Melihat kegagalan Little Bandung di Malaysia penulis berhipotesis bahwa dalam permusannya ada sesuatu yang kurang substansial. Penulis menggunakan teori kebijakan publik yang digaagas oleh Dunn. Di dalam teori tersebut suatu kebijakan agar substansial dan ideal terdiri dari lingkungan kebijakan, pelaku kebijakan, dan kebijakan yang dihasilkan. Penulis berhipotesis bahwa kegagalan Little Bandung di Malaysia ini disebabkan oleh lingkungan kebijakan yang tidak susbtansial sehingga mempengeruhi kualitas pelaku kebijakan tidak optimal. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam sebagai data primer. Selain itu metode kualitatif berfungsi untuk mengetahui faktor-faktor politik kegagalan Little Bandung di Malaysia.

---

Little Bandung is a policy that conducted in Ridwan Kamils leadership. Little Bandung is a policy to market SME products abroad which proclaimed at the end of 2016. But at the end of 2017, Little Bandung showd symptons of failure in implementation. Bandung City Official clarified this with official statement that Little Bandung in Malaysia was decided to closed. Seeing the failure of Little Bandung in Malaysia, I have hypothesize that in policy formulation there was something less substantial. I use theory of public policy initiated by Dunn to figure out the failure of this policy. In this theory there are conditions that could make policy substantial and ideal consists of policy environment, policy actors, and the resulting policy. I have hypothesize that the failure of Little Bandung in Malaysia was caused by lack of policy environment substantial, thus affecting poor quality of policy actors. I used qualitative method by conducting in depth interviews as primary data. In addition qualitative method serves to determine the political factors of the failure of Little Bandung in Malaysia."

"Skripsi ini menggambarkan kondisi aktual dari implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta. Penelitian ini berangkat dari adanya undang-undang yang mengatur standar sebuah bangunan gedung dibangun, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain itu, dengan adanya permasalahan pemenuhan hak kesehatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas DKI Jakarta. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Bhuyan et al. (2010), peneliti melakukan penelitian terkait pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas dengan berdasarkan pada 7 dimensi, yaitu The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; dan Feedback on Progress and Result. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dengan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta telah diupayakan untuk dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan, meski masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta untuk beberapa pihak.

---

This thesis describes the actual condition of the implementation of the policy for disability-friendly building in Public Health Centers (Puskesmas) in DKI Jakarta. The research is based on the existing law that regulates the standards for constructing a building, namely Law Number 28 of 2002 concerning Buildings. Additionally, considering the issues related to the fulfilment of health rights experienced by people with disabilities, DKI Jakarta as the capital city has made efforts to facilitate the needs of people with disabilities in utilizing the healthcare facilities of Puskesmas DKI Jakarta. Applying the Policy Implementation theory by Bhuyan et al. (2010), the researcher conducted a study on the implementation of the policy for disability-friendly building based on seven dimensions: The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; and Feedback on Progress and Result. This research employed a post-positivist approach with qualitative data collection methods. Using data obtained through in-depth interviews and literature review, the results of the study indicate that the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta has been attempted based on the presented dimensions, although there are still many areas that need improvement. Considering these findings, the researcher provides several recommendations for enhancing the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta for various stakeholders."

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."